Kategori: KABAR SULSEL

Pandangan Umum Fraksi Gerindra Terhadap RAPBD Perubahan Nunukan T.A 2025

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN-Ranperda APBD perubahan merupakan instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini di sampaikan oleh juru bicara fraksi Gerindra Yawong Salaju dalam rapat paripurna yang gelar pada Rabu, 28/08/2025 Kantor DPRD Nunukan.

Sebelumnya, fraksi partai Gerindra mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam melakukan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Sebagai wujud upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk kesejahteraan daerah yang berkeadilan.

Pentingnya penyusunan dan penyesuaian APBD sebagai respon terhadap dinamika ekonomi, sosial dan kebijakan nasional yang terus berkembang. Fraksi Gerindra menilai bahwa hingga pertengahan 2025 pengelolaan APBD menunjukkan capaian yang cukup positif baik dalam pendapatan, efisiensi belanja maupun peningkatan pelayanan publik dan stabilitas fiskal daerah yang berhasil di jaga ditengah tekanan ekonomi global dan nasional.

Selain itu, fraksi Gerindra menekankan pentingnya memperkuat sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan publik lainnya. Perubahan APBD ini merupakan bentuk antisipasi terhadap dampak sosial dan ekonomi seperti halnya inflasi, lonjakan harga kebutuhan pokok, perubahan iklim yang mempengaruhi petani dan nelayan.

Lebih lanjut dalam pemaparan Yawong bahwa fraksi Gerindra juga menilai tantangan krusial dalam implementasi rancangan anggaran perubahan tahun 2025 seperti adanya kebijakan pemerintah pusat dalam efisiensi anggaran yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Disisi lain, fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah sektor prioritas pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan.

Kemudian, perlunya penguatan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, dimana fraksi Gerindra menyoroti rasionalisasi belanja, peningkatan belanja daerah dan peran BUMD, alokasi penyertaan modal serta urgensi investasi daerah dan transparan. Serta fraksi partai Gerindra mendukung penuh upaya pemerintah dalam menambah anggaran untuk pengangkatan PPPK tahap II 2025.

Yawong mengatakan bahwa pada intinya fraksi partai Gerindra mendukung penuh upaya pemerintah daerah dan berharap Perda nantinya dapat mencerminkan asas keadilan, transparansi dan efektifitas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Meri

Kaltara Ikuti Verifikasi Lanjutan KKS Tingkat Provinsi Terbaik 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., memimpin kegiatan “Verifikasi Lanjutan Penilaian Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat (KKS) Provinsi Terbaik Tahun 2025”, digelar di Ruang Benuanta Lantai 1 Gedung Gadis 2, Rabu (27/8).

Mewakili Gubernur Kaltara, Wagub Ingkong mengatakan di tahun 2025 ini untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara ikut berpartisipasi dalam penilaian KKS Tingkat Provinsi Terbaik 2025.

Wagub Ingkong menegaskan Pemprov Kaltara berkomitmen mendukung Kabupaten/Kota Sehat melalui regulasi, diantaranya Surat Edaran Gubernur Kaltara Nomor 100.3.4/2890/Dinkes/Gub Tahun 2023 Tentang Percepatan Desa/Kelurahan sbs dan Akses Air Minum Aman.

Lalu terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, dan Dialog Komitmen Bersama “Stop buang air besar sembarangan” yang menghadirkan seluruh kepala daerah dan lintas sektor pada tahun 2024.

Wagub Ingkong menuturkan capaian Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan Provinsi Kaltara telah mencapai 83 persen, dan ini menjadi sebuah capaian penting dalam upaya menuju penilaian Swasti Saba.

“Swasti Saba yakni penilaian yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI kepada daerah yang berhasil mencapai standar tertentu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat,” kata Wagub Ingkong.

Dia menyebutkan dua kabupaten di Kaltara menunjukkan capaian yang patut diapresiasi, pertama kabupaten Bulungan telah lama konsisten sejak tahun 2009 mengikuti KKS dan pada tahun 2023 berhasil diverifikasi dengan sembilan tatanan.

“Kabupaten Bulungan telah mencapai 93 persen desa ODF atau sebanyak 75 desa yang komunitas masyarakat yang tidak lagi membuang air besar sembarangan,” bebernya.

Selain itu, Kabupaten Bulungan telah melahirkan berbagai regulasi strategis termasuk Perda terkait Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dan Peraturan Bupati terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Yang kedua dari Kabupaten Tana Tidung, sebut Wagub Ingkong, dikatakannya menjadi pertama kalinya ikut penilaian tahun ini, dan capaian yang ditorehkan sangat membanggakan dengan desa ODF 100 persen pada tahun 2024.

Dari ini kelembagaan KKS lengkap terbentuk, dimulai dari kabupaten hingga desa, disertai inovasi program kesehatan dan gizi. Upaya ini telah memberikan hasil nyata terhadap penurunan stunting dari 11,15 persen di tahun 2022 menjadi 9,94 persen pada 2024.

“Saya mengapresiasi kerja keras dan dedikasi para kepala daerah kabupaten/kota yang telah berupaya menciptakan lingkungan yang sehat di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.

“Saya berharap capaian kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Kaltara, sehingga semakin banyak daerah yang siap menuju Swasti Saba,” terang Wagub Ingkong.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada tim verifikator dan tim pembina kabupaten/kota sehat pusat atas pembinaan, koordinasi, dan kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini. semoga kerja sama ini terus berlanjut demi kemajuan kesehatan masyarakat Indonesia.

Lebih jauh, mantan Wakil Bupati Bulungan ini turut mengapresiasi tim pembina KKS Provinsi Kaltara yang diketuai oleh sekretaris daerah, beserta seluruh OPD terkait, yang telah bekerja keras, berkomitmen, dan bersinergi mendukung penyelenggaraan KKS di Kaltara.

Wagub Ingkong berharap kegiatan verifikasi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kabupaten/kota di Kaltara, dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat.

“Saya berharap bahwa hasil verifikasi ini dapat menjadi acuan bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas kesehatan di kabupaten/kota Kaltara,” pungkasnya.

(dkisp)

Buka Lokakarya Pendidikan, Bupati Ingin Memastikan Pendidikan Yang Adil dan Setara 

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri secara resmi membuka Lokakarya Perencanaan Desain Pengelolaan Pendidikan di Wilayah Terpencil dan Perbatasan di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (28/8). 

Pembukaan Lokakarya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan Program Inovasi Strategis itu ditandai dengan pemukulan gong oleh bupati.

Lokakarya yang direncanakan akan berlangsung selama dua hari ini diharapkan menjadi wadah bagi terjadinya dialog antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan pegiat pendidikan dalam merumuskan strategi serta rencana aksi berkelanjutan yang berpihak pada kebutuhan pendidikan masyarakat di perbatasan.

Dalam lokakarya tersebut, dijadwalkan akan menghadirkan beberapa narasumber dari Tim Inovasi, Bappeda Litbang, Dinas PMD, serta Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara dan Kabupaten Nunukan.

Bupati Irwan dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pemerataan pendidikan berkualitas merupakan salah satu prioritas visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan. “Kita ingin memastikan anak-anak di pedalaman dan perbatasan memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak di kota besar. Pendidikan yang adil akan melahirkan generasi Nunukan yang tangguh, cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta cinta bangsa dan tanah air,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Provincial Manager Inovasi Kalimantan Utara, Agus Prayitno, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mendorong pemerataan akses pendidikan di wilayah – wilayah terpencil dan perbatasan.

Agus menyebutkan,dalam satu tahun terakhir ini, program Inovasi ini telah menyentuh 47 SD dan 13 MI di Pulau Nunukan dan Sebatik, serta melibatkan 60 kepala sekolah, 427 guru kelas awal, serta memberi manfaat bagi hampir 8.000 siswa.

(PROKOMPIM)

Secara Simbolis, Bupati Irwan Menyerahkan Seragam Sekolah Gratis Kepada Siswa SD dan SMP

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri secara simbolis menyerahkan seragam sekolah secara gratis bagi siswa – siswi SD dan SMP di Kabupaten Nunukan.

Penyerahan seragam sekolah gratis tersebut dilaksanakan di sela – sela Kegiatan Pembukaan Lokakarya Perencanaan Desain Pengelolaan Pendidikan di Wilayah Terpencil dan Perbatasan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (26/8).

Pembagian seragam sekolah gratis kepada seluruh siswa SD dan SMP merupakan salah satu dari 17 arah baru perubahan yang menjadi program unggulan Pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Irwan Sabri dan Wakil Bupati Hermanus.

Selain menyerahkan seragam sekolah secara simbolis, Bupati Irwan dalam kesempatan itu juga mengumukan pencapaian Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menghadirkan akses internet di wilayah – wilayah yang tidak terjangkau sinyal internet (blank spot).

Menurutnya, pemerintah sampai saat ini telah berhasil menghadirkan 72 unit perangkat Starlink yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Bupati berharap, tersedianya jaringan internet yang diakses melalui starlink bisa membantu proses pembelajaran di sekolah – sekolah, serta memperlancar komunikasi di masyarakat. “Dengan adanya jaringan ini, sekolah-sekolah di daerah terpencil kini bisa mengakses internet, bisa belajar dengan lebih mudah, serta bisa menerima informasi, dan melakukan komunikasi dengan dunia luar,” kata Irwan Sabri.

(PROKOMPIM)

Pemkab Nunukan Sampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan T.A 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN-Bupati Nunukan yang diwakili oleh wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos sampaikan nota keuangan atas Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2025. Disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan III Tahun 2024-2025 pada Rabu, 27/08/2025 di Ruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan.

Dalam Rapat Paripurna tersebut Hermanus menyampaikan terkait kriteria dalam penyusunan Raperda perubahan APBD tahun 2025. Pertama, adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Kabupaten Nunukan Tahun anggaran 2025. Kedua, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Ketiga, pergeseran anggaran dan kegiatan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan sasaran kegiatan.

Hermanus juga memaparkan bahwa rancangan perubahan APBD T.A 2025 pada pendapatan yang semulanya di proyeksikan sebesar Rp.1,993 triliun mengalami penurunan sebesar Rp.1,889 triliun atau turun -5,20%.

Kemudian, untuk belanja daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp. 2,143 triliun, Namun setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,148 triliun atau setara 0,25%.

Lebih lanjut, ia memaparkan dalam penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.150 milyar setelah audit BPK RI bertambah menjadi Rp.109 milyar, atau bertambah 72,72%.
Dan Pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Meri