NUNUKAN-Ranperda APBD perubahan merupakan instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini di sampaikan oleh juru bicara fraksi Gerindra Yawong Salaju dalam rapat paripurna yang gelar pada Rabu, 28/08/2025 Kantor DPRD Nunukan.
Sebelumnya, fraksi partai Gerindra mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam melakukan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Sebagai wujud upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk kesejahteraan daerah yang berkeadilan.
Pentingnya penyusunan dan penyesuaian APBD sebagai respon terhadap dinamika ekonomi, sosial dan kebijakan nasional yang terus berkembang. Fraksi Gerindra menilai bahwa hingga pertengahan 2025 pengelolaan APBD menunjukkan capaian yang cukup positif baik dalam pendapatan, efisiensi belanja maupun peningkatan pelayanan publik dan stabilitas fiskal daerah yang berhasil di jaga ditengah tekanan ekonomi global dan nasional.
Selain itu, fraksi Gerindra menekankan pentingnya memperkuat sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan publik lainnya. Perubahan APBD ini merupakan bentuk antisipasi terhadap dampak sosial dan ekonomi seperti halnya inflasi, lonjakan harga kebutuhan pokok, perubahan iklim yang mempengaruhi petani dan nelayan.
Lebih lanjut dalam pemaparan Yawong bahwa fraksi Gerindra juga menilai tantangan krusial dalam implementasi rancangan anggaran perubahan tahun 2025 seperti adanya kebijakan pemerintah pusat dalam efisiensi anggaran yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Disisi lain, fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah sektor prioritas pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan.
Kemudian, perlunya penguatan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, dimana fraksi Gerindra menyoroti rasionalisasi belanja, peningkatan belanja daerah dan peran BUMD, alokasi penyertaan modal serta urgensi investasi daerah dan transparan. Serta fraksi partai Gerindra mendukung penuh upaya pemerintah dalam menambah anggaran untuk pengangkatan PPPK tahap II 2025.
Yawong mengatakan bahwa pada intinya fraksi partai Gerindra mendukung penuh upaya pemerintah daerah dan berharap Perda nantinya dapat mencerminkan asas keadilan, transparansi dan efektifitas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.
Meri
