Kategori: KABAR SULSEL

Fraksi PDIP Sampaikan Tujuh Pandangan Umum terhadap RAPBD Perubahan Nunukan T.A 2025.

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN– Kabupaten Nunukan harus terus berkembang untuk mampu memanfaatkan potensi pendapatan daerah secara optimal dan dikelola secara efisien agar dapat di manfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Juru bicara Saddam Husain dalam Rapat paripurna DPRD Nunukan pada Rabu, 27/08/2025.

Fraksi PDIP menilai bahwa tantangan kedepannya tidaklah mudah. Terutama dalam mengoptimalkan anggaran yang ada agar benar-benar dapat memberikan dampak signifikan terutama bagi masyarakat kecil.

Berdasarkan nota keuangan Bupati tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025, makasih fraksi PDIP memberikan pandangan umumnya dalam tujuh catatan Strategis.

Pertama, fraksi PDIP menilai bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. IPM Kabupaten Nunukan tercatat sebagai yang terendah sekaltara. Sehingga, PDIP mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi tenaga pendidik dan saran pendidikan yang merata serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

Kedua, akses terhadap layanan kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama. Masyarakat diwilayah pinggiran sering kali tidak mendapatkan layanan yang setara dengan yang ada di pusat kota. Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap warga dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, memastikan kebutuhan anggaran jaminan kesehatan (PIB) dapat teranggarkan pada APBD Perubahan 2025.

Ketiga, dalam pemenuhan layanan kesehatan fraksi PDIP berharap dapat menjangkau semua masyarakat Nunukan yang beradi di wilayah terluar maupun pedalaman. Fraksi PDIP mendorong fasilitas Saranan prasarana untuk dokter spesialis, dokter umum dan tenaga media rumah sakit Pratama Sebatik, Rumah sakit Pratama Sebuku dan rumah sakit Pratama Krayan.

Keempat, fraksi PDIP perjuangan menghimbau kepada pemerintah daerah kabupaten Nunukan dalam hal ini OPD teknis agar dapat memaksimalkan percepatan penyerapan anggaran terutama pada APBD murni 2025.

Kelima, sektor infrastruktur terutama dalam penanganan banjir, percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transportasi publik. Fraksi PDIP perjuangan meminta agar kegiatan yang telah di anggarkan pada APBD Murni 2025 untuk segera dilakukan percepatan dalam proses pengerjaan maupun proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini terkait rumah ikat rumput laut di Desa Setabu, percepatan pembangunan jalan rusak dan yang belum tersentuh aspal terutama daerah kampung tator, persemaian dan kampung pisang serta pembangunan jalan di Nunukan selatan, sebatik, Kabudaya hingga ke-Krayan.

Keenam, fraksi PDIP meminta pemerintah daerah terutama OPD terkait untuk mempercepat dan mempermudah legalitas dan ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada seluruh pelabuhan rakyat dan pemilik speed boat.

Ketujuh, fraksi PDIP menekankan pentingkan pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi anggaran harus juga diarahkan pada sektor UMKM maupun program-program lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan dan akses pasar bagi produk-produk lokal.

Terakhir Saddam mengatakan bahwa Fraksi PDIP perjuangan terus berkomitmen untuk selalu berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dan mendukung penuh jalannya pemerintahan.

Meri

Ini Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem Terhadap Raperda Perubahan APBD T.A. 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN _ Fraksi Partai Nasdem menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan T. A. 2025,pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Nunukan.Jumat, 27 Agustus 2025.

Penyampaian Raperda Perubahan APBD tahun 2025 merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Mansur sebagai Juru bicara Fraksi Partai Nasdem menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

“Fraksi Nasdem memahami bahwa dinamika pembangunan disetiap wilayah dan tantangan ekonomi, sosial maupun kebijakan nasional menuntut adanya respon dan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD”.jelas Mansur

Fraksi Nasdem mengapresiasi langkah Pemerintah Kab. Nunukan yang tetap konsisten menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan semangat transparansi dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan maupun perubahan APBD.

“Hal ini merupakan cerminan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan”.Tuturnya

Terkait dengan Raperda tersebut, Fraksi Nasdem menyebutkan dasar dan urgensi perubahan APBD yaitu:

1.Penyesuaian Proyeksi Pendapatan

2.Prioritas Program Pembangunan Daerah

3.Penyesuaian terhadap Kebijakan Pusat dan Regulasi Terkait.

4.Mitigasi Dampak Ekonomi dan Sosial.

Disisi lain, Fraksi Nasdem menyoroti tantangan tantangan eksternal maupun internal yang dihadapi Kabupaten Nunukan. Mulai dari ketergantungan terhadap transfer dana pusat, fluktuasi sektor ekonomi kreatif, tantangan pengelolaan sampah dan lingkungan hingga ketimpangan akses pendidikan serta layanan kesehatan. 

Pandangan Umum Fraksi Nasdem terhadap APBD perubahan 2025 berfokus pada peningkatan pendapatan daerah (PAD), penyesuaian belanja pada program prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat, pengendalian inflasi dan pembangunan yang berkeadilan, terutama diwilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Adapun poin-poin pandangan Fraksi Nasdem terhadap APBD perubahan 2025;Pertama:Pendapatan Asli Daerah(PAD), Kedua: Belanja Daerah, Ketiga: Tata Kelola Anggaran, dan Keempat: Program Pembangunan.

Selanjutnya,Muhammad Mansur juru bicara Fraksi Nasdem menegaskan peran dan fungsi DPRD sebagai Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Dalam konteks ini, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, namun juga sebagai representasi suara masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses perubahan APBD harus dilandasi semangat sinergi, terbuka,dan kesamaan tujuan untuk memajukan Kabupaten Nunukan secara berkelanjutan.”tegasnya

Fraksi Nasdem berharap Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat memberikan penjelasan komprehensif atas setiap catatan dan pertanyaan yang kami ajukan, serta mengambil langkah-langkah nyata dalam menindaklanjuti rekomendasi yang ada.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah,DPRD,maupun masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi.Jadikan perubahan APBD tahun ini sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan,memperluas manfaat dan memastikan Kabupaten Nunukan menjadi Kabupaten yang nyaman, harmonis,inovatif dan berdaya saing”.Tutup Mansur

#Neni

Pandangan Umum Fraksi Demokrat Terhadap Penjelasan Ranperda Perubahan APBD T. A. 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan Bupati Nunukan tentang rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu(27/8), di Gedung DPRD Kabupaten Nunukan. 

Hal ini disampaikan oleh Ramsah selaku juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat.

“Berdasarkan penyampaian nota keuangan rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2025 yang dibacakan Wakil Bupati, Fraksi Demokrat menanggapi beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian serius dalam implementasi APBD”.kata Ramsah

Adapun Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Serapan anggaran murni 2025 masih minim,belum berjalan sebagaimana mestinya. “Oleh sebab itu Fraksi Demokrat meminta agar fokus terhadap APBD Perubahan pada hal-hal yang mendesak dan wajib seperti pelayanan publik, kewajiban membayar hutang kepada pihak ke-3,hutang RSUD, iuran BPJS dan Lain-lain.

2. Pesawat adalah transportasi utama dan satu-satunya ke Krayan. “Untuk itu Fraksi Demokrat meminta agar operasional tidak menunggu lelang, kecuali lelang di awal khususnya SOA sebagaimana yang telah berlaku.

3. Akreditasi Rumah Sakit Pratama Sebatik, Sebuku dan Krayan tergantung kepada tenaga medis yang cukup dan alat kesehatan yang memadai. “Salah satu persoalan bidang Kesehatan di Nunukan adalah kekurangan tenaga Dokter. Dokter lebih memilih daerah lain dibandingkan dengan Nunukan,karena masalah gaji dan insentif yang rendah”.

4. Untuk mendekatkan pelayanan masyarakat, “Fraksi Demokrat meminta alokasi anggaran untuk pengadaan alat cetak KTP dan Administrasi kependudukan lainnya di Kecamatan”.

“Melalui pandangan umum ini, Fraksi Partai Demokrat berharap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat”.pungkasnya

#Neni

Fraksi PKS Minta Pemkab Nunukan Percepat Aktivasi PLBN Sebatik Cegah Praktik Ilegal

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan menegaskan kepada Pemkab Nunukan agar mempercepat pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Yakub S.Kep., Ners., dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2025 di Kantor DPRD Nunukan, Rabu (27/8/25).

Fraksi PKS menilai, meski pembangunan fisik PLBN Sebatik sudah selesai, namun hingga kini fasilitas tersebut belum difungsikan sebagai pintu resmi lintas batas negara.

Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat perbatasan yang menggantungkan hidup pada aktivitas perdagangan antarwilayah.

Andi Yakub menyebut, keterlambatan aktivasi PLBN Sebatik juga membuka celah meningkatnya praktik ilegal, seperti penyelundupan narkotika dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Oleh sebab itu, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah lebih serius mendorong percepatan pengoperasian.

“Jika PLBN Sebatik segera difungsikan, maka perdagangan lintas batas bisa berjalan lebih tertib dan masyarakat tidak lagi bergantung pada jalur ilegal,” kata Andi Yakub dalam pandangan fraksi.

Fraksi PKS meminta agar RAPBD Perubahan 2025 mengalokasikan dukungan anggaran untuk langkah-langkah yang berada dalam kewenangan daerah, hal terkait persiapan sarana pendukung, koordinasi antarinstansi, hingga sosialisasi kepada masyarakat perbatasan.

Selain itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) pada 27 Mei 2025 lalu, karena tindak lanjut tersebut harus dituangkan dalam target dan jadwal kerja yang jelas agar pengoperasian PLBN Sebatik tidak kembali tertunda.

Dalam rapat paripurna, Fraksi PKS juga mengingatkan agar percepatan pembangunan PLBN Long Midang di Kecamatan Krayan mendapat perhatian yang sama. Pasalnya, PLBN Long Midang masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Fraksi berharap, PLBN Sebatik dan PLBN Long Midang dapat menyusul keberhasilan PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Ogong, yang telah diresmikan pada 2 Oktober 2024. Saat ini, PLBN Labang sudah melayani aktivitas lintas batas dan membawa dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

“Status PLBN memang program strategis nasional, tetapi tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah, proses pengoperasiannya akan berjalan lambat bahkan terhambat,” tambah Andi Yakub.

Fraksi PKS juga menekankan bahwa keberadaan PLBN bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang perlindungan masyarakat perbatasan. Dengan adanya pintu resmi, pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih baik terhadap mobilitas orang dan barang.

Menurut PKS, percepatan aktivasi PLBN Sebatik akan berdampak langsung pada stabilitas harga barang di wilayah perbatasan. Perdagangan resmi diyakini mampu menekan biaya distribusi, sekaligus memperkuat konektivitas wilayah Nunukan dengan negara tetangga Malaysia.

Selain aspek ekonomi, Fraksi PKS juga menilai percepatan PLBN merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Dengan jalur resmi, negara dapat menghadirkan layanan keimigrasian, kepabeanan, serta pengawasan keamanan yang lebih efektif.

Terhadap sejumlah catatan tersebut, Fraksi PKS berharap pemerintah daerah segera menyusun strategi konkrit. Hal ini dianggap penting agar manfaat PLBN Sebatik benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus mencegah praktik ilegal yang selama ini marak di perbatasan.

(Humas DPRD Nunukan)

Fraksi Hanura Soroti Penggunaan APBD, Minta Fokus Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Fraksi Partai Hanura menyampaikan pandangan umum dalam agenda Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu(27/8).

Hamsing, S.Pi sebagai juru bicara dari Fraksi Hanura mengatakan pembahasan perubahan APBD merupakan pembahasan yang ditetapkan setiap tahunnya yang selalu dibahas antara Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Nunukan. Namun dibalik itu semua pembahasan APBD merupakan pedoman dalam memajukan dan memakmurkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Nunukan.

“Bahwa melihat saat ini upaya dan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah masih sangat jauh untuk menciptakan Kabupaten Nunukan yang lebih maju”.kata Hamsing

“Kami juga mencatat bahwa anggaran pendapatan sebesar Rp. 1,8 Triliun Tahun 2025 maka dari itu Pemerintah diharapkan dapat membangun dan menjalankan visi misi yang telah di usulkan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan dengan bukti yang nyata”.tambahnya

Fraksi Partai Hanura sepenuhnya menilai bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini harus direncanakan dan di laksanakan dengan tepat guna.

Selanjutnya,Fraksi Partai HANURA menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan TA 2025 sebagai berikut:

1. Fraksi Partai HANURA menghimbau kepada Pemerintah agar dapat meningkatan Pendapatan Daerah melihat bahwa banyak aspek yang dipergunakan diwilayah Kabupaten Nunukan harus kembali kepada Daerah Nunukan dengan sistem pengawasan yang jelas.

2. Terkait Penyebaran Dan Pemerataan Anggaran kami meminta agar dapat dijawab dan dipaparkan berapa Besaran Penyebaran dan Pemerataan anggaran tersebut disetiap wilayah Kabupaten Nunukan yang menjadi target pembangunan dan target prioritas.

3. Fraksi Partai HANURA juga bertanya kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan anggaran yang ada,bagaimana sampai sejauh mana telah terealisasi dan berapa beban biaya untuk Membangun Aspek Kesehatan Rumah Sakit Pratama yang ada di Kabupaten Nunukan.

“Kami juga menghimbau semua Akses dan pelayan kesehatan rumah sakit Pramata di seluruh Kabupaten Nunukan harus melayani semua masyarakat,pelayanan 24 jam bagi pasien juga harus terapkan dengan baik. Pelayanan kesehatan ditingkat Kecamatan dan Desa juga harus perhatikan sehingga masyarakat dapat menempuh pengobatan alternatif sehingga tidak membebani masyarakat”

4. Kami melihat bahwa Aspek Pendidikan di Kabupaten Nunukan Khususnya Diwilayah Nunukan Slatan, Sebatik, Kabudaya dan Wilayah Krayan masih sangat kurang, dapat dilihat dari sarana- prasarana dan tenaga pendidiknya,dengan demikian diharapkan penyerapan pengunaan anggaran mampu terealisasi sengan baik, sehingga sumber daya manusia yang menempuh pendidikan sepenuhnya mendapatkan hak pendidikannya dengan layak.

5. Kami juga ingin menanyakan sampai sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam menindaklanjutkan pengoperasian PLBN diNunukan mengingat bahwa PLBN telah dibangun namun tidak berjalan dan tidak beroperasi.

6. Fraksi Partai HANURA juga menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Nunukan membangun infrastruktur jalan diwilayah Nunukan Selatan,Sebatik, Kabudaya Dan Krayan Sebagai akses sosial-ekonomi berjalan.

7. Kami meminta kepada Pemerintah apa saja Sistem Pengawasan Keuangan daerah terkait pengunaan anggaran dalam pembangunan Kabupaten Nunukan. 

8. Kami menghimbau agar Pemerintah membangun dan mengawasi akses Dermaga Angkutan Penumpang Kapal Air yang ada di Sungai ular, Daerah Sebatik dan Nunukan agar lebih baik, sesuai standar pelayanan dan pelayaran di semua wilayah ,serta ijin-ijin Dermaga dan Kapal di permudahkan.

9. Kami juga memberikan saran kepada Pemerintah untuk memperhatikan program Makanan bergizi Gratis bagi pelajar dengan baik, dalam hal ini bertumpuh pada satu pintu disetiap wilayah kecamatan agar pengunaan agar lebih efektik dan efesien sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

10. Kami juga memberikan saran terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja daerah, dalam hal ini kami meminta Pemerintah untuk dapat menyerap Anggaran Belanja Daerah semaksimal mungkin dengan program-program peningkatan daya saing sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,peningkatan daya saing ekonomi yang didukung teknologi informasi, serta peningkatan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup diKabupaten Nunukan.

11. Membuka kesempatan kerja dan lapangan perkerjaan khusus bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dengan memberikan kebijakan dan hak yang tidak membebankan bagi semua Putra/Putri Daerah Kabupaten Nunukan sehingga dengan kesempatan tersebut mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Fraksi Partai Hanura berharap Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti pandangan umum ini demi terwujudnya APBD yang lebih berpihak dan bermanfaat luar bagi seluruh lapisan masyarakat.

#Neni