NUNUKAN – Fraksi Partai Hanura menyampaikan pandangan umum dalam agenda Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu(27/8).
Hamsing, S.Pi sebagai juru bicara dari Fraksi Hanura mengatakan pembahasan perubahan APBD merupakan pembahasan yang ditetapkan setiap tahunnya yang selalu dibahas antara Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Nunukan. Namun dibalik itu semua pembahasan APBD merupakan pedoman dalam memajukan dan memakmurkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Nunukan.
“Bahwa melihat saat ini upaya dan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah masih sangat jauh untuk menciptakan Kabupaten Nunukan yang lebih maju”.kata Hamsing
“Kami juga mencatat bahwa anggaran pendapatan sebesar Rp. 1,8 Triliun Tahun 2025 maka dari itu Pemerintah diharapkan dapat membangun dan menjalankan visi misi yang telah di usulkan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan dengan bukti yang nyata”.tambahnya
Fraksi Partai Hanura sepenuhnya menilai bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini harus direncanakan dan di laksanakan dengan tepat guna.
Selanjutnya,Fraksi Partai HANURA menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan TA 2025 sebagai berikut:
1. Fraksi Partai HANURA menghimbau kepada Pemerintah agar dapat meningkatan Pendapatan Daerah melihat bahwa banyak aspek yang dipergunakan diwilayah Kabupaten Nunukan harus kembali kepada Daerah Nunukan dengan sistem pengawasan yang jelas.
2. Terkait Penyebaran Dan Pemerataan Anggaran kami meminta agar dapat dijawab dan dipaparkan berapa Besaran Penyebaran dan Pemerataan anggaran tersebut disetiap wilayah Kabupaten Nunukan yang menjadi target pembangunan dan target prioritas.
3. Fraksi Partai HANURA juga bertanya kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan anggaran yang ada,bagaimana sampai sejauh mana telah terealisasi dan berapa beban biaya untuk Membangun Aspek Kesehatan Rumah Sakit Pratama yang ada di Kabupaten Nunukan.
“Kami juga menghimbau semua Akses dan pelayan kesehatan rumah sakit Pramata di seluruh Kabupaten Nunukan harus melayani semua masyarakat,pelayanan 24 jam bagi pasien juga harus terapkan dengan baik. Pelayanan kesehatan ditingkat Kecamatan dan Desa juga harus perhatikan sehingga masyarakat dapat menempuh pengobatan alternatif sehingga tidak membebani masyarakat”
4. Kami melihat bahwa Aspek Pendidikan di Kabupaten Nunukan Khususnya Diwilayah Nunukan Slatan, Sebatik, Kabudaya dan Wilayah Krayan masih sangat kurang, dapat dilihat dari sarana- prasarana dan tenaga pendidiknya,dengan demikian diharapkan penyerapan pengunaan anggaran mampu terealisasi sengan baik, sehingga sumber daya manusia yang menempuh pendidikan sepenuhnya mendapatkan hak pendidikannya dengan layak.
5. Kami juga ingin menanyakan sampai sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam menindaklanjutkan pengoperasian PLBN diNunukan mengingat bahwa PLBN telah dibangun namun tidak berjalan dan tidak beroperasi.
6. Fraksi Partai HANURA juga menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Nunukan membangun infrastruktur jalan diwilayah Nunukan Selatan,Sebatik, Kabudaya Dan Krayan Sebagai akses sosial-ekonomi berjalan.
7. Kami meminta kepada Pemerintah apa saja Sistem Pengawasan Keuangan daerah terkait pengunaan anggaran dalam pembangunan Kabupaten Nunukan.
8. Kami menghimbau agar Pemerintah membangun dan mengawasi akses Dermaga Angkutan Penumpang Kapal Air yang ada di Sungai ular, Daerah Sebatik dan Nunukan agar lebih baik, sesuai standar pelayanan dan pelayaran di semua wilayah ,serta ijin-ijin Dermaga dan Kapal di permudahkan.
9. Kami juga memberikan saran kepada Pemerintah untuk memperhatikan program Makanan bergizi Gratis bagi pelajar dengan baik, dalam hal ini bertumpuh pada satu pintu disetiap wilayah kecamatan agar pengunaan agar lebih efektik dan efesien sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.
10. Kami juga memberikan saran terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja daerah, dalam hal ini kami meminta Pemerintah untuk dapat menyerap Anggaran Belanja Daerah semaksimal mungkin dengan program-program peningkatan daya saing sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,peningkatan daya saing ekonomi yang didukung teknologi informasi, serta peningkatan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup diKabupaten Nunukan.
11. Membuka kesempatan kerja dan lapangan perkerjaan khusus bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dengan memberikan kebijakan dan hak yang tidak membebankan bagi semua Putra/Putri Daerah Kabupaten Nunukan sehingga dengan kesempatan tersebut mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
Fraksi Partai Hanura berharap Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti pandangan umum ini demi terwujudnya APBD yang lebih berpihak dan bermanfaat luar bagi seluruh lapisan masyarakat.
#Neni
