Optimistis Di Atas Rata-Rata Nasional, Pj Sekprov Pastikan APBD Dapat Terserap Maksimal

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj) Sekprov Kaltara, Dr Bustan, SE, M.Si optimis terhadap trend positif realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2025.

Menurutnya, pada semester pertama di tahun 2025 serapan APBD dapat dikatakan mengalami trend positif. Hal ini berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri pada 8 Mei 2025, di mana realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Kaltara berada di zona hijau dengan kategori di atas rata-rata provinsi seluruh Indonesia.
“Presentase rata-rata realisasi pendapatan secara nasional sesuai data Kemendagri sebesar sebesar 24,33 persen, di mana Provinsi Kaltara berada pada urutan ke 8 dengan realisasi pendapatan sebesar 28,76 persen. Sementara realisasi belanja APBD secara nasional sebesar 15,02 persen, di mana Kaltara realisasi belanjanya sebesar 15,49 persen. Meski demikian, Kaltara masih berada pada zona hijau di atas rata-rata nasional,”katanya.

Ia pun menggaris bawahi, dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 terdapat banyak dinamika yang berdampak secara nasional ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Seperti, Pemerintah Pusat menerbitkan beberapa Peraturan terkait Dana Transfer ke Daerah meliputi, Surat Edaran Bersama (SEB) Kemendagri dan Kemenkeu Nomor 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor 1/MK.07/2024 Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah TA 2025.

Di mana dalam SEB ini terdapat sejumlah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah antara lain, mencadangkan sebagian TKD untuk infrastruktur meliputi DBH, DAU, DAK. Kemudian melakukan pencadangan anggaran dengan tetap memperhatikan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional.

Lalu, besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Selanjutnya, melakukan penyesuaian APBD TA 2025 melalui penetapan Perkada tentang Perubahan Penjabaran. Dan, melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa.

“Hal ini berdampak pada tertundanya pengadaan barang dan jasa pada seluruh SKPD yang juga mempengaruhi besaran nilai realisasi APBD pada semester pertama tahun 2025,”kata Bustan didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) H. Denny Harianto, SE., MM, Rabu (2/7).

Kemudian adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Bustan menjelaskan Inpres ini memuat sejumlah instruksi meliputi penyesuaian transfer ke daerah tahun 2025 yang berasal dari DBH, DAU, DAK yang ditetapkan dalam KMK. Kemudian melakukan efisiensi belanja dan memantau pelaksanaan efisiensi belanja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan APBD 2025.

Karena itu, Bustan berharap agar seluruh perangkat daerah dapat memaksimalkan serapan APBD. “Mengingat ini sudah masuk semester 2 di tahun 2025, tentunya kita berharap seluruh perangkat daerah dapat memaksimalkan realisasi belanjanya,”jelas Bustan.

Meningkatnya realisasi pendapatan maupun belanja, kata Bustan dapat memberikan dampak positif bagi provinsi ke 34 ini. Salah satunya adalah pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diterima oleh Kaltara sebanyak 11 kali berturut-turut.

“Tentu ini adalah kewajiban kita mempertahankan opini WTP. Dan alhamdulillah, sudah 11 kali berturut-turut kita peroleh. Ini menandakan bahwa kita berkomitmen dalam laporan keuangan dengan baik,”bebernya.

MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN
Selain mendapatkan opini WTP, maksimalnya penyerapan APBD dapat memberikan dampak lain, yakni meningkatnya sektor perdagangan yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sektor perdagangan pada triwulan I-2025 sebesar 9,08 persen dibandingkan triwulan I-2024.

“Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan di wilayah tersebut pada periode tersebut,”jelasnya.

Bustan menyebutkan, pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan Kaltara memiliki kinerja yang baik, dengan peningkatan nilai transaksi dan volume perdagangan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan daya beli masyarakat, ekspansi bisnis, atau peningkatan permintaan komoditas unggulan Kaltara,”terangnya.

Ia optimistis, pertumbuhan sektor perdagangan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian Kaltara secara keseluruhan, termasuk peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja.

“Meskipun ekonomi Kaltara pada TW I 2025 mengalam perlambatan dibandingkan tahun lalu. Namun harus kita telaah kembali penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kaltara tahun ini. Hal ini disebabkan oleh penurunan kinerja pada sektor pertambangan dan penggalian,”jelasnya.

Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh banyak provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi TW I secara nasional juga mengalami perlambatan. Meski begitu, Bustan optimis pada TW II pertumbuhan ekonomi Kaltara secara perlahan mengalami trend positif.

(dkisp)

Danrem 092 Maharajalila Bersama Forkopimda Nunukan Tanam Mangrove di Desa Tanjung Aru

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE menyambut kunjungan kerja (Kunker) Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNI Mohammad Sjahroni, S.E., M. Han dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Korem 092/Mrl PD VI/Mulawarman di PLBL Liem Hie Djung Nunukan. Rabu (02/07)

Acara penyambutan dan penanaman magrove tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD kabupaten Nunukan Hj.Rahma leppa dan Forkopimda kabupaten Nunukan, Forkopimcam Se-pulau Sebatik Camat Sebatik Timur, Tokoh adat dan Tokoh masyarakat.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk Penanaman Mangrove dalam rangka HUT ke -67 Kodam VI/Mulawarman di Desa Tanjung Aru RT. 01 Sebatik Timur.

Dalam sambutannya Bupati Nunukan Bupati Nunukan mengucapkan selamat datang kepada Danrem 092/Maharajalila beserta istri dan rombongan di Kabupaten Nunukan. dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam kegiatan penanaman mangrove serentak memperingati hari ulang tahun ke -67 Kodam VI/mulawarman.

“Kami menyambut baik dengan diselenggarakan kegiatan penanaman mangrove ini, mudah-mudahan melalui momentum ini dapat menimbulkan kecintaan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mencegah erosi, sebagai akibat pukulan ombak dan juga berperan dalam penambahan lahan pantai. yang ada di kabupaten Nunukan, khususnya di Desa Tanjung Aru, Sebatik.”ujar Bupati.

Bupati berharap melalui kegiatan penanaman mangrove ini menjadi langkah strategis dalam memberikan perhatian khusus pada lingkungan serta dapat mengoptimalkan hasil mangrove ini menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. dengan menanam, merawat dan menjaga mangrove yang ada di sepanjang pesisir pantai laut.

Lebih lanjut Bupati, berharap kehidupan dan perekonomian masyarakat di desa ini bisa terus berjalan dengan baik, mulus dan terarah, dan yang tak kalah pentingnya, dengan kegiatan penanaman mangrove ini.

” Kita juga bisa menjaga alam, lingkungan, ekosistem, mencegah erosi serta abrasi pantai yang akhir-akhir ini semakin parah di wilayah pantai pulau Sebatik”, tambahnya.

Terkait dengan persoalan abrasi pantai, akibat dari kerusakan ekosistem mangrove di kawasan pesisir pulau Sebatik merupakan isu teratas yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, mengingat ancaman abrasi memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat.

“Salah satu dampaknya, terkait dengan batas negara, mengingat Sebatik sebagai wilayah perbatasan, karena kondisi tersebut diperburuk dengan mundurnya garis pantai serta mempengaruhi sumber daya alam pada zona ekonomi eksklusif (ZEE), mata pencaharian masyarakat, infrastruktur jalan, rumah masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.” Tambahnya.

Sebelum menutup sambutannya, Bupati H. Irwan mengajak semua pihak untuk bersinergi, saling bahu membahu, menjaga kelestarian hutan mangrove demi menjaga lingkungan dan menyukseskan program pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNi Mohammad Sjahroni, S.E., M. Han dalam sambutannya mengucapkan terima kasih merasa senang dan bangga bisa berada di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah daerah .

Danrem menyampaikan bahwa melihat kondisi Nunukan sangat baik dan sangat kondusif. Kerja sama sinergitas yang ada seluruh unsur TNI Polri, Pemda dan seluruh instansi dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Nunukan ini sangat terjalin dengan baik.

“Ini merupakan langkah awal ataupun kekuatan bagi kita dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama di wilayah Nunukan. Perbatasan dengan Malaysia kita ketahui bersama bahwa hutan mangrove memiliki peranan penting dan sangat bermanfaatnya mangrove ataupun ekosistem ini dan juga untuk kedepannya hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak sekali, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitar khususnya bagi penduduk pesisir yaitu salah satunya berguna sebagai penahan pengikisan permukaan tanah akibat dari hempasan ombak laut”, tambahnya.

Lanjut dikatakan pemerintah secara aktif mencanangkan program seperti ini demi menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menyelamatkan bumi yang saat ini sudah banyak mengalami kerusakan dan pemanasan global akibat dari ulah manusia.

“Penanaman mangrove yang kita laksanakan hari ini bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan kawasan hutan mangrove, dan juga untuk mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia untuk memitigasi perubahan sistem yang ada dengan harapan dapat mengurangi energi gelombang melindungi pantai dari abrasi menghambat intrusi air memperbaiki lingkungan pesisir dan juga memperbaiki habitat di lingkungan pantai sehingga akan berdampak pada meningkatnya produksi ikan dan produksi hasil laut lainnya.”ungkap Danrem.

Danrem berharap agar acara yang dilakukan hari ini dapat diikuti oleh segenap komponen bangsa di tempat lainnya semata-mata sebagai tanggung jawab moral agar kelestarian alam dan lingkungan tempat berpijak akan menjadi lebih baik dari hari ke hari.

(PROKOMPIM)

Rakerda IV GKII Daerah Tarakan Tana Tidung dan Nunukan (TATATINUN) Resmi Dibuka

NUNUKAN – Bupati Nunukan yang diwakili oleh Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Yance Tambaru membuka secara resmi acara Rapat Kerja Daerah(RAKERDA) IV Gereja Kemah Injil (GKII) Daerah Tarakan,Tana Tidung, dan Nunukan tahun 2025 yang ditandai dengan pemukulan gong.

Pembukaan ini dilaksanakan di GKII Sekalayan,Desa Sekaduyan taka, kecamatan Seimanggaris pada selasa, 1 Juli 2025. Dengan mengambil tema Bertumbuh, Bertambah, dan Berdampak, Rakerda ini direncanakan akan berlangsung hingga 4 Juli 2025 mendatang.

Dalam acara pembukaan ini juga disuguhi dengan penampilan tarian dari anak muda GKII Sekalayan.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Bupati nunukan menyampaikan apresiasinya kepada setiap jajaran pengurus daerah GKII, Pendeta, Hamba Tuhan, dan pengurus gereja GKII yang telah sekian lama bersama sama dalam pembinaan kepada umat.

“Tema Bertumbuh, Bertambah dan Berdampak ini harus dimaknai bahwa harus ada progress yang terus meningkat yang dilakukan oleh GKII. Gereja diharapkan tidak hanya memberikan penguatan di kalangan internalnya saja, hanya memberi berkat kepada jemaatnya saja, melainkan juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya”, Pesan H. Irwan.

Ketua daerah GKII TATATINUN Pdt. Franklin, S.Th menyampaikan Apresiasinya dan menyambut baik kepada Pemerintah daerah yang telah hadir dalam kegiatan Rapat kerja ke IV daerah Tatatinun.

“Inilah momen untuk berkumpul satu dengan yang lainnya, bukan sekedar slogan ataupun kalimat indah yg kita ucapkan melainkan sebuah proses pertumbuhan rohani tidak hanya sekedar ucapan ucapan tapi pengajaran bagi penguatan iman kita”ujar Franklin.

Menurutnya Kehadiran Bupati ataupun yang mewakili tidak hanya sebagai pemimpin daerah tetapi juga sebagai mitra dalam pembangunan daerah.

Diakhir acara pembukaan tersebut dilakukan Penyematan kartu tanda peserta secara simbolis oleh Yance Tambaru.

Selanjutnya Ketua panitia secara langsung memberikan cenderamata kepada bupati nunukan sebagai tanda ucapan terimakasih atas kesediannya hadir dan membuka kegiatan tersebut.

Hadir juga saat Pembukaan rakerda tersebut selaku Ketua GKII Wilayah Kaltara Pdt. Desefentison W Ngir, M.Th, Satgas Pos Pamtas Seklayan, Kepala Desa Sekaduyantaka, dan para peserta Rakerda yang berasal dari 15 Jemaat GKII yang berada di daerah Tatatinun.

(PROKOMPIM)

Training Center (TC) Khafilah STQH I dan MTQ Mualaf V Tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2025 Resmi Di Buka

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan,Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kab. Nunukan H. Khairil hadir dan membuka secara resmi Acara Training Center (TC) Khafilah STQH I dan MTQ Mualaf V Tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2025. Selasa (1/7/2025). 

Acara yang dilaksanakan di Mess BKPSDM Nunukan ini diikuti khafilah dari Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan, dengan jumlah peserta 32 orang Khafilah STQ dan 12 orang Khafilah MTQ Mualaf.

“Training Center ini bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis, dan menggembleng moral para calon peserta supaya mereka nanti datang ke arena lomba dengan bekal dan persiapan yang matang, mental yang lebih kuat, sehingga akhirnya mampu meraih prestasi yang maksimal,” ungkap Bupati yang disampaikan Kabag Kesra dalam Sambutannya.

Bupati juga menyampaikan bahwa STQ kali ini adalah yang pertama kalinya dilaksanakan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

“Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena kita belum tahu seperti apa pola pertandingannya, serta bagaimana peta persaingannya nanti,”ujarnya.

Bupati berharap agar peserta Kabupaten Nunukan tetap optimis dan mampu meraih hasil yang memuaskan nantinya.

Selanjutnya, Bupati juga berharap kepada peserta MTQ Mualaf Ke – V pada tahun ini, agar mampu mempertahankan predikat juara umum yang sudah mampu kita raih pada tahun 2024 lalu.

Sementara itu, Ketua Panitia Ustadz Zahri Fadli menyampaikan akan terus memberikan motivasi dan semangat bagi peserta untuk bisa tampil maksimal.

“Untuk Training Center ini akan berlangsung selama 13 hari, yang dimulai pada hari ini tanggal 1 juli dan berakhir di tanggal 13 juli. Untuk pelaksanaan lombanya InsyaAllah akan dilaksanakan di GOR Dwikora Nunukan,” ungkapnya.

Ustadz Zahri Berharap agar seluruh peserta dapat memaksimalkan kegiatan ini, karena tahun ini kita bukan saja sebagai tuan rumah tapi harapannya kepada peserta Nunukan minimal bisa naik peringkat , dari tahun lalu peringkat 4 agar bisa naik menjadi peringkat 3 ataupun 1.

Untuk STQH, cabang yang di lombakan terdiri dari Cabang Tilawah, Cabang Tahfidz, Cabang Tafsir Bahasa Arab, Cabang Hafalan Hadits 100 Bersanad dan Hafalan Hadits 500 tanpa Bersanad, terakhir Cabang Karya Tulis Ilmiah Hadits (KTIH).

Sedangkan untuk MTQ Mualaf, Cabang yang di lombakan terdiri dari Cabang Lomba Adzan, Cabang Lomba Shalat, Cabang Lomba Tilawah, Cabang Lomba Tahfidz, Cabang Lomba Fahmil, dan Cabang Lomba Kaligrafi.

Acara pembukaan Training Center Bagi Khafilah Kab. Nunukan ini juga dihadiri, Kementerian Agama Kab. Nunukan, Camat Nunukan, Camat Nunukan Selatan, para Pembimbing dan pendamping peserta.

(PROKOMPIM)

Audiensi dengan PLN, Gubernur Harapkan Pemerataan Aliran Listrik Hingga Pelosok Kaltara

TANJUNG SELOR – Mengawali pekan pertama bulan Juli 2025, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi dari jajaran PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (1/7).

Kunjungan tersebut dalam rangka membahas perkembangan infrastruktur kelistrikan dan komitmen perluasan akses listrik ke seluruh wilayah provinsi, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Gubernur menyampaikan apresiasi atas langkah strategis yang dilakukan PT. PLN dalam mengakselerasi pemerataan kelistrikan di wilayah Kaltara. Menurutnya program ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan daerah.

“Kami di Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk fasilitasi perizinan, koordinasi lintas sektor, maupun penguatan kebijakan daerah,” kata Gubernur Zainal.

Selanjutnya, Gubernur berharap seluruh masyarakat di pelosok Kaltara dapat menikmati manfaat dari aliran listrik yang stabil dan andal. “Ini bagian dari komitmen kami membangun Kaltara yang lebih terang, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan,” terang Gubernur.

Dalam percepatan pemerataan energi, sebutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di tahun 2025 pada program pemasangan listrik gratis menargetkan sekitar 1.000 rumah tangga kurang mampu, bersumber dari APBN dan APBD.

Berdasarkan data yang dirilis PLN UID Kaltimra, bahwa rasio desa berlistrik di provinsi Kaltara baru mencapai sekitar 78 persen dan terdapat 117 desa yang belum terjangkau aliran listrik.

Menanggapi data tersebut, General Manager PLN UID Kaltimtara, Maria G.I. Gunawan menuturkan PLN telah menyusun roadmap percepatan elektrifikasi yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan, serta membutuhkan investasi yang besar.

“PLN menargetkan penyelesaian elektrifikasi di 117 desa hingga tahun 2027. Lokasi desa-desa ini sebagian besar berada di wilayah terpencil atau remote area, yang jauh dari akses jalan maupun jaringan listrik eksisting,” ujar Maria.

Bebernya, PLN juga akan menambah kapasitas pembangkit, termasuk mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan seperti PLTS yang tersebar di 5 kabupaten / kota se-Kaltara, termasuk wilayah perbatasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Menindaklanjuti arahan Gubernur Zainal, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan,S.T., M.Si, melalui Kabid. Ketenagalistrikan, Abdul Muis, S.H., M.Sc memastikan bahwa Pemprov Kaltara akan segera merealisasikan sambungan listrik gratis diperkirakan mencapai sekitar 1.500 rumah tangga.

“Program ini menyasar masyarakat kurang mampu dan menggunakan sistem prabayar (token), sehingga pemanfaatannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga,” terang Abdul Muis.

Abdul Muis menyebutkan program pasang listrik gratis ini didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sekitar 300 rumah dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara.

Pemprov Kaltara terus bersinergi dengan pemerintah pusat, PT PLN, serta para stakeholder terkait guna memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan, serta diproyeksikan berdampak positif terhadap fasilitas umum dan sosial, seperti sekolah, rumah ibadah, dan layanan kesehatan desa.

(dkisp)