NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos memaparkan potensi dan tantangan pembangunan perbatasan sekaligus meminta Universitas Gadjah Mada (UGM) menyusun peta jalan pembangunan hingga 2045. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Nunukan 2026 di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).
Hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Dr. Thomas, tim pakar UGM, serta pemangku kepentingan daerah.
Hermanus menjelaskan, Nunukan seluas 14.247,5 km² dengan 72,33% merupakan kawasan perbatasan. Ada empat karakteristik utama: Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Kawasan Kabudaya, dan Kawasan Kerayan.
Potensi unggulan meliputi perdagangan lintas batas, perikanan, pertanian, migas, dan pertambangan. Namun, kesenjangan pelayanan publik masih terjadi. Wilayah pulau masuk klaster baik/cukup baik, sedangkan wilayah daratan seperti Kerayan masih tertinggal.
“Kami butuh peta jalan berbasis kajian akademik. Supaya pembangunan perbatasan terarah, tidak parsial, dan tepat sasaran sampai 2045. UGM kami minta dampingi penyusunannya,” ujar Hermanus.
Menanggapi paparan itu, Deputi Otorita IKN Dr. Thomas menegaskan Kabupaten Nunukan berpeluang besar menjadi mitra strategis IKN. Penetapan didasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN yang mengarahkan kerja sama pengembangan kawasan ekonomi se-Kalimantan.
Posisi Nunukan sebagai gerbang perbatasan dengan Malaysia dinilai strategis, terhubung lewat PLBN Sei Menggaris dan Serudong.
“Perbatasan tidak hanya soal keamanan, tapi harus kita maknai sebagai beranda terdepan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Kita dorong pendekatan kesejahteraan bersama, melibatkan masyarakat lokal dalam perdagangan lintas batas,” kata Thomas.
Kerja sama mencakup pertanian berkelanjutan, perikanan, energi terbarukan, pariwisata, hingga industri pengolahan hasil bumi. Nunukan diproyeksikan jadi penyangga logistik dan pasokan pangan IKN, dengan kemudahan berusaha, fasilitas perpajakan, insentif investasi, dan pemangkasan birokrasi.
Dukungan infrastruktur juga disiapkan, termasuk rencana konektivitas jalan dan jalur kereta api ke IKN, serta pengembangan pelabuhan dan bandara.
“Nunukan adalah anak kandung Kalimantan dan bagian dari ekosistem IKN. Potensi lintas batas dengan Sabah dan Sarawak harus dioptimalkan,” tambah Thomas.
Pihaknya akan menurunkan tim kajian ke lapangan untuk merumuskan batasan kawasan dan skema kerja sama agar status daerah mitra segera berdampak ekonomi bagi warga.
Peta jalan yang diminta Wabup ke UGM diharapkan jadi kompas sinkronisasi program pusat hingga desa, sekaligus menjawab kesenjangan pembangunan antara wilayah pulau dan daratan.
(Padli/Nn)
