Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar pertemuan dengan investor dari Korea Selatan, Kim Byeong Yeol selaku President Asia Myko Global co.ltd., di Kantor Gubernur Kaltara pada Rabu (2/7).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si didampingi Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh beserta jajarannya.

Dikonfirmasi Kepala DPMPTSP Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh melalui Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Rahman Putrayani, membenarkan pertemuan Pemprov Kaltara dengan Myko Global tersebut.

“Myko Global yang begerak pada bidang bio energi menawarkan potensi investasi dan dapat berkerjasama dengan Pemprov Kaltara,” ujar Rahman.

Rahman menyebutkan dalam pertemuan tersebut, dipaparkan sejumlah potensi investasi yang ditawarkan yaitu berupa pengolahan alga laut yang dapat diolah menjadi bio energi seperti, bahan bakar, listrik dan pemurnian oksigen.

Perusahaan Myko Global yang bergerak di bidang CAO Farm memiliki potensi investasinya cukup besar dan mereka berencana membangun lebih besar di Kaltara sebagai pilot project di Indonesia.

“Sekarang mereka juga sudah investasi di Malaysia dan kerjasama dengan Petronas. Dampaknya akan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Kaltara, mengingat nilai investasi ratusan juta dolar,” jelas Rahman.

“Tindaklanjut kedepan sudah kita buatkan time line rencana awal hingga target realisasi investasinya dalam waktu yang secepatnya. Harapan kita tahun ini bisa segera terealisasi,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si memimpin Apel Gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di gelar Lapangan Agatis, Senin (7/7) pagi.

Dalam amanatnya Datu Iqro menyampaikan sejumlah poin penting, yang pertama kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi, agar dapat mengirimkan pegawai atau perwakilan yang membidangi sesuai dengan kompetensinya.

“Saya harap kedepannya kepala OPD mengirimkan pegawai yang membindangi,” ucap Datu Iqro.

Selanjutnya, Datu Iqro menekankan pentingnya ketertiban dan kedisiplinan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Berkaca pada pelaksaan apel pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 23 Juni 2025 tersebut ditemukan beberapa pegawai yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dengan tertib.

“Bapak Gubernur berulang kali mengingatkan kita semua untuk meningkatkan disiplin kita,” tegasnya.

Datu Iqro juga mengingatkan terkait sudah memasuki bulan Juli atau pertengahan tahun 2025. Ia meminta kepada seluruh OPD Pemprov Kaltara untuk segera melaksanakan program kerja yang sudah diagendakan.

Menurutnya, hal ini harus segera dilaksanakan karena akan sangat berpengaruh pada serapan anggaran. Pasalnya, jika serapan anggaran rendah pada pemerintah daerah maka akan berdampak pada sisi audit.

Oleh karena itu, Datu Iqro menghimbau kepada sebagian OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 50 persen untuk segera melaksanakan program kerjanya, dan jangan ditunda atau menunggu hingga akhir tahun.

“Mohon kepada seluruh OPD untuk segera melaksanakan program kerja terkait, sesuaikan dengan visi misi Gubernur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RESTRA) dan Rencana Kerja (RENJA),” tutup Datu Iqro.

(dkisp).

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyiapkan data – data yang dibutuhkan oleh Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Disampaikan Wagub Ingkong dalam rapat bersama Tim Itjen Kemendagri yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara pada Senin (7/7) pagi.

Mewakili Gubernur Kaltara, Dr. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Wagub Ingkong mengucapkan terima kasih kepada Dra. Dwi Budi Wahyuningsih, MT memimpin rombongan Inspektorat, Inspektur IV Dirjen Kemendagri dalam melaksanakan tugas pengawasannya di Provinsi Kaltara.

Dalam amanatnya, Wagub Ingkong berpesan kepada OPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar tidak menunda – nunda ketika ada persoalan termasuk yang sulit diselesaikan, serta memberikan dukungan berupa data – data terkait.

“Karena waktu yang sangat mepet, saya harap kepada semua kepala pemangku OPD jangan ada persoalan yang tertinggal. Sampaikan persoalan kepada semua rombongan yang ada disini,” kata Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong menegaskan kehadiran Itjen Kemendari ini berfokus pada pemeriksaan dan pengawasan pelayanan publik di Kaltara. Ia meminta jajaran OPD dapat memanfaatkan waktu yang ada ini mendapatkan masukan dan arahan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, selama ini koordinasi di bidang pengawasan pelayanan publik dilakukan melalui virtual (daring), namun dengan hadirnya tim Itjen Kemendagri akan mempermudah dalam menemukan berbagai solusi terhadap persoalan di pemerintah daerah.

“Persoalan – persoalan yang ada sebenarnya tidak susah untuk diselesaikan, karena Inspektorat tidak perlu lagi pergi kesana karena sudah ada disini. Apabila ingin berkoordinasi bisa melalui zoom, termasuk koordinasi dengan Biro Hukum Kaltara jadi bisa diberdayakan,” jelasnya.

Selanjutnya, Wagub Ingkong kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak menunda berbagai persoalan dan kendala yang ada hingga sekarang, agar bisa berkonsultasi dengan Itjen Kemendagri serta memaparkan data yang dimiliki.

“Mumpung beliau ada disini, kepada OPD ada data yang diminta harus diberikan dan didukung, juga mengikuti arahan yang diberikan, itu harapan saya,” terangnya.

“Harapan kita yakni bisa mensejaterahkan masyarakat kita, membahagiakan masyarakat daerah dan bangsa kita, sesuai dengan keterpaduan visi misi dengan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan Indonesia Emas di tahun 2045,” tutup Wagub Ingkong.

Kunjungan Tim Itjen Kemendagri ini dalam rangka melakukan pengawasan penyelenggaraan pada Pemprov Kaltara, dilaksanakan selama 7 hari dimulai dari tanggal 6 hingga 12 Juli 2025.

(dkisp)