Kategori: KABAR KALTARA

Optimalisasi Portal Satu Data, Pemprov Gelar Workshop Pengembangan Lanjutan e-Dataku

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) menggelar “Workshop Transfer Knowledge dan Penyusunan Agenda Pengembangan Lanjutan e-Dataku”, digelar di Gedung Gadis 2 Lantai 1, Kamis, (28/8)

Dalam sambutannya, Kepala DKISP Kaltara yang diwakili Plt. Sekretaris, Kiki Amelia, S.Sos menekankan pentingnya data sebagai landasan utama pengambilan keputusan yang akurat dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Data memiliki peranan krusial sebagai dasar kebijakan. Dengan e-Dataku, pemerintah berharap data statistik sektoral dapat disebarluaskan dan dimanfaatkan secara lebih maksimal, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” ucap Kiki Amelia.

Workshop ini bertujuan memastikan keberlanjutan dan penguatan fungsi platform yang menjadi fondasi pengelolaan data di Kaltara sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Kiki menuturkan kegiatan workshop ini merupakan tindaklanjut setelah resmi di lucurkan pada 27 Mei 2025 lalu, dengan tujuan utama untuk memperkuat implementasi platform Satu Data (SDI) Kaltara (e-Dataku).

Ia menjabarkan terdapat beberapa fokus utama, yaitu pertama peningkatan kapasitas SDM; kedua, transfer pengetahuan dari tim pengembang kepada pengelola dan operator di setiap OPD agar pemanfaatan e-Dataku lebih optimal.

Tambahnya, selain itu berfokus pada penyusunan agenda pengembangan forum penyusunan agenda lanjutan yang selaras dengan Rencana Strategis Pemprov Kaltara 2025–2026.

“Dengan adanya workshop tindak lanjut ini, Pemprov Kaltara berharap e-Dataku semakin mantap menjadi pilar utama ekosistem data daerah yang mampu mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik berbasis data,” jelas Kiki Amelia.

Workshop tersebut diikuti sejumlah perangkat daerah Pemprov Kaltara diantaranya, Dinas Kesehatan Kaltara, DPUPR-Perkim Kaltara, Dinas Sosial Kaltara, Bappeda Litbang Kaltara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara serta jaringan masyarakat sipil.

(dkisp)

Pemkab Nunukan Sampaikan Jawaban DPRD atas Rancangan Perubahan APBD 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Kamis, (28/8). 

Jawaban Pemerintah Kabupaten Nunukan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Hermanus menegaskan, alokasi anggaran daerah harus selaras dengan target pelayanan publik, mandatory spending, serta pencapaian standar pelayanan minimal sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

“APBD Perubahan diarahkan agar lebih fokus, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Masukan dari DPRD menjadi bahan berharga demi tercapainya APBD yang aspiratif untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Dalam penjelasannya, Pemkab memberikan apresiasi atas pandangan dan masukan setiap fraksi, di antaranya:

Pendidikan dan Kesehatan

Pemkab mendukung pemerataan sarana prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik, serta peningkatan layanan kesehatan. Pemenuhan dokter spesialis di RS Pratama terus didorong, sementara sejumlah rumah sakit di Krayan, Sebuku, dan Sebatik telah meraih akreditasi paripurna.

Infrastruktur dan Konektivitas:

Pembangunan jalan dan sarana transportasi menjadi prioritas untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pemkab juga mendorong percepatan pengoperasian PLBN Sebatik dan pembangunan PLBN Long Midang sebagai pintu pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan.

Efisiensi dan Ketahanan Pangan:

Sejalan dengan kebijakan nasional, efisiensi anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, serta pengendalian inflasi. Pemkab juga mengoptimalkan program Brigade Pangan di sejumlah kecamatan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan.

Kesejahteraan dan UMKM:

Pemerintah membuka kesempatan kerja melalui job fair, pelatihan tenaga kerja, dan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk program beasiswa afirmasi pendidikan. UMKM terus didorong melalui pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi akses permodalan.

Pengawasan Pembangunan:

Selain pengawasan internal APIP, Pemkab menegaskan keterlibatan BPK, DPRD, KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), serta partisipasi masyarakat dan media massa dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.

Lebih lanjut Wakil Bupati Hermanus menambahkan, APBD Perubahan 2025 bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mewujudkan 17 arah baru perubahan pembangunan Kabupaten Nunukan.

“Fokus kita adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan. Dengan sinergi eksekutif dan legislatif, kita optimistis target pembangunan dapat tercapai,” tegasnya.

(PROKOMPIM)

Lima Catatan Strategis Fraksi KKN Terhadap RAPBD Perubahan Nunukan T.A 2025

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN– Pandangan Umum fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) terhadap Nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025, yang disampaikan oleh juru bicara fraksi KKN Ryan Antoni dalam rapat paripurna DPRD Nunukan pada Rabu, 27/08/2025.

Dalam penyampaian Ryan Antoni fraksi KKN memberikan tanggapan dan saran strategis yang nantinya dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Pertama, Fraksi KKN mendukung langkah pemerintah daerah kabupaten Nunukan dalam melakukan berbagai kebijakan strategis dalam rangka efisiensi anggaran dengan melakukan evaluasi program baik saat ini sudah berjalan maupun yang belum terlaksana.

Kedua, fraksi KKN meminta pemerintah daerah kabupaten Nunukan untuk giat dalam meningkatkan PAD, misalnya dalam sektor pajak rumput laut, kelapa sawit, tempat lahan parkir serta sarang burung walet yang di anggap minim pendapatannya.

Ketiga, pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektifitas pembangunan ekonomi didaerah. Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha UMKM juga mempunyai peran strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Nunukan.

Keempat, fraksi KKN berharap pemerintah daerah dapat melakukan langkah inovatif dalam mengoptimalkan program yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan serta mempermudah dalam proses memberikan perizinan bagi pelaku usaha UMKM.

Ryan Antoni mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan, pelatihan maupun bantuan modal bagi pelaku UMKM, sehingga dapat memberikan semangat menstabilkan perekonomian di Kabupaten Nunukan.

Kelima, fraksi Karya Kebangkitan Nasional mendorong pemerintah daerah kabupaten Nunukan untuk memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat.

Terakhir Antoni meyampaikan bahwa Fraksi partai KKN mendukung pemerintah daerah jika tetap mengedepankan skala prioritas pada setiap program kerjanya dan tidak melakukan rasionalisasi anggaran pada sektor krusial yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik.

Meri

Ini Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem Terhadap Raperda Perubahan APBD T.A. 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN _ Fraksi Partai Nasdem menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan T. A. 2025,pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Nunukan.Jumat, 27 Agustus 2025.

Penyampaian Raperda Perubahan APBD tahun 2025 merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Mansur sebagai Juru bicara Fraksi Partai Nasdem menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

“Fraksi Nasdem memahami bahwa dinamika pembangunan disetiap wilayah dan tantangan ekonomi, sosial maupun kebijakan nasional menuntut adanya respon dan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD”.jelas Mansur

Fraksi Nasdem mengapresiasi langkah Pemerintah Kab. Nunukan yang tetap konsisten menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan semangat transparansi dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan maupun perubahan APBD.

“Hal ini merupakan cerminan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan”.Tuturnya

Terkait dengan Raperda tersebut, Fraksi Nasdem menyebutkan dasar dan urgensi perubahan APBD yaitu:

1.Penyesuaian Proyeksi Pendapatan

2.Prioritas Program Pembangunan Daerah

3.Penyesuaian terhadap Kebijakan Pusat dan Regulasi Terkait.

4.Mitigasi Dampak Ekonomi dan Sosial.

Disisi lain, Fraksi Nasdem menyoroti tantangan tantangan eksternal maupun internal yang dihadapi Kabupaten Nunukan. Mulai dari ketergantungan terhadap transfer dana pusat, fluktuasi sektor ekonomi kreatif, tantangan pengelolaan sampah dan lingkungan hingga ketimpangan akses pendidikan serta layanan kesehatan. 

Pandangan Umum Fraksi Nasdem terhadap APBD perubahan 2025 berfokus pada peningkatan pendapatan daerah (PAD), penyesuaian belanja pada program prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat, pengendalian inflasi dan pembangunan yang berkeadilan, terutama diwilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Adapun poin-poin pandangan Fraksi Nasdem terhadap APBD perubahan 2025;Pertama:Pendapatan Asli Daerah(PAD), Kedua: Belanja Daerah, Ketiga: Tata Kelola Anggaran, dan Keempat: Program Pembangunan.

Selanjutnya,Muhammad Mansur juru bicara Fraksi Nasdem menegaskan peran dan fungsi DPRD sebagai Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Dalam konteks ini, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, namun juga sebagai representasi suara masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses perubahan APBD harus dilandasi semangat sinergi, terbuka,dan kesamaan tujuan untuk memajukan Kabupaten Nunukan secara berkelanjutan.”tegasnya

Fraksi Nasdem berharap Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat memberikan penjelasan komprehensif atas setiap catatan dan pertanyaan yang kami ajukan, serta mengambil langkah-langkah nyata dalam menindaklanjuti rekomendasi yang ada.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah,DPRD,maupun masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi.Jadikan perubahan APBD tahun ini sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan,memperluas manfaat dan memastikan Kabupaten Nunukan menjadi Kabupaten yang nyaman, harmonis,inovatif dan berdaya saing”.Tutup Mansur

#Neni

Pandangan Umum Fraksi Demokrat Terhadap Penjelasan Ranperda Perubahan APBD T. A. 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan Bupati Nunukan tentang rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu(27/8), di Gedung DPRD Kabupaten Nunukan. 

Hal ini disampaikan oleh Ramsah selaku juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat.

“Berdasarkan penyampaian nota keuangan rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2025 yang dibacakan Wakil Bupati, Fraksi Demokrat menanggapi beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian serius dalam implementasi APBD”.kata Ramsah

Adapun Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Serapan anggaran murni 2025 masih minim,belum berjalan sebagaimana mestinya. “Oleh sebab itu Fraksi Demokrat meminta agar fokus terhadap APBD Perubahan pada hal-hal yang mendesak dan wajib seperti pelayanan publik, kewajiban membayar hutang kepada pihak ke-3,hutang RSUD, iuran BPJS dan Lain-lain.

2. Pesawat adalah transportasi utama dan satu-satunya ke Krayan. “Untuk itu Fraksi Demokrat meminta agar operasional tidak menunggu lelang, kecuali lelang di awal khususnya SOA sebagaimana yang telah berlaku.

3. Akreditasi Rumah Sakit Pratama Sebatik, Sebuku dan Krayan tergantung kepada tenaga medis yang cukup dan alat kesehatan yang memadai. “Salah satu persoalan bidang Kesehatan di Nunukan adalah kekurangan tenaga Dokter. Dokter lebih memilih daerah lain dibandingkan dengan Nunukan,karena masalah gaji dan insentif yang rendah”.

4. Untuk mendekatkan pelayanan masyarakat, “Fraksi Demokrat meminta alokasi anggaran untuk pengadaan alat cetak KTP dan Administrasi kependudukan lainnya di Kecamatan”.

“Melalui pandangan umum ini, Fraksi Partai Demokrat berharap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat”.pungkasnya

#Neni