Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Upaya menjaga kualitas laporan keuangan daerah terus diperkuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui kegiatan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka langsung kegiatan tersebut di Ruang Serbaguna Gedung Gadis lantai 1, Selasa (21/4).

Sekprov Denny menyampaikan bahwa rekonsiliasi triwulan I merupakan tahapan penting dalam memastikan keandalan data keuangan dan aset sejak awal tahun anggaran.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana penyelarasan data antara perangkat daerah dengan pengelola keuangan dan barang milik daerah.

“Kita menyelaraskan data keuangan dan aset agar tetap akurat dan dapat dipercaya,” ujar Denny.

Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh perangkat daerah diminta memastikan rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara optimal.

Denny mengingatkan agar permasalahan yang berulang, khususnya dalam penatausahaan keuangan dan aset, segera diselesaikan. Ia menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh ketertiban dan akurasi pencatatan sejak awal tahun.

Selain itu, ia juga mengimbau perangkat daerah meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, termasuk kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan, dan konsistensi pelaporan.

Denny menjelaskan bahwa rekonsiliasi ini merupakan bagian dari penguatan sistem pengendalian intern pemerintah serta upaya deteksi dini terhadap berbagai permasalahan.

Terkait pengelolaan aset, ia menekankan pentingnya penertiban berkelanjutan, mulai dari pencatatan, inventarisasi hingga legalitas aset.

“Rekonsiliasi rutin juga menjadi indikator penilaian oleh KPK, sehingga harus dilaksanakan secara konsisten dan berkualitas,” jelasnya.

Di akhir kegiatan, Denny berharap seluruh peserta dapat aktif dan responsif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ditemukan, guna mewujudkan laporan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel.

“Melalui sinergi dan komitmen bersama, kita optimis dapat menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang milik daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri pertemuan strategis bersama Gubernur Kalimantan Utara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Utara, serta Direktur Utama beserta jajaran PT. INTRA, dalam rangka membahas peluang investasi pengembangan jalur kereta api lintas Kalimantan Utara, Selasa (21/04/26) di Kantor Badan Penghubung Prov. Kaltara Jakarta.

Pertemuan tersebut secara khusus menyoroti minat PT. INTRA untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi kereta api yang diharapkan mampu mendorong konektivitas antarwilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kaltara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Gubernur menyambut baik rencana investasi tersebut. Dukungan ini dinilai sebagai langkah positif dalam membuka akses transportasi yang lebih efisien dan mendukung pengembangan kawasan strategis di wilayah perbatasan.

Namun demikian, terdapat lima aspek penting yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara guna merealisasikan investasi tersebut. Kelima hal tersebut meliputi dukungan kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda), pembebasan lahan, perizinan, off taker agreement, serta surat dukungan.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Kaltara menyampaikan bahwa poin pertama, yakni dukungan kebijakan melalui Perda, telah dipenuhi oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Sementara empat poin lainnya akan dilaksanakan secara bertahap, seiring dengan proses penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pihak terkait.

Ketua DPRD Kaltara menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mendorong investasi strategis, khususnya di sektor infrastruktur.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pihak investor menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Utara.

Dengan adanya rencana pengembangan jalur kereta api ini, diharapkan ke depan Kaltara dapat memiliki sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun regional.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV, Tamara Moriska, SH., MH., bersama Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, SH., pada kegiatan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gabungan Dinas II, Senin (20/4/26), ini menjadi bagian penting dalam tahapan implementasi sistem baru penerimaan peserta didik di jenjang SMA, SMK, dan SLB.

Sosialisasi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Sekretariat Daerah ini bertujuan untuk memastikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme dan kebijakan terbaru dalam sistem SPMB, yang kini menggantikan skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menjelaskan bahwa SPMB dirancang untuk menghadirkan proses seleksi yang lebih terbuka, adil, dan merata bagi seluruh calon peserta didik.

Namun demikian, DPRD Kaltara memberikan catatan penting. Ketua Komisi IV, Tamara Moriska, menyoroti perlunya penguatan sosialisasi, khususnya di wilayah perbatasan seperti Nunukan. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum terjangkau informasi secara optimal, terutama melalui media sosial.

“Perlu ada langkah konkret agar informasi ini benar-benar sampai ke masyarakat, terutama di daerah yang akses informasinya masih terbatas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ruman Tumbo menekankan pentingnya distribusi informasi yang merata, khususnya di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Tarakan. Ia menilai, penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat akan mendorong terciptanya persaingan yang sehat di kalangan calon peserta didik.

“Kita ingin semua anak mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga sosialisasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan pendidikan agar berjalan transparan, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses informasi pendidikan.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat tata kelola data terintegrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Workshop Integrasi Platform Sektoral, Dashboard Executive, dan Portal Satu Data Daerah, Selasa (21/4).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara bekerja sama dengan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menjelaskan bahwa workshop ini menjadi langkah konkret dalam menyatukan berbagai platform sektoral di lingkungan perangkat daerah ke dalam satu ekosistem digital.

Denny menyebutkan, integrasi tersebut akan bermuara pada Dashboard Executive yang dapat digunakan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan berbasis data.

“Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting. Tanpa data yang valid, kebijakan bisa salah arah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Kaltara sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik (NKRI) harus bergerak lebih cepat dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tidak lagi bekerja secara terpisah antar instansi.

Menurutnya, selama ini banyak data dan aplikasi yang belum terhubung antar instansi. Kondisi ini membuat proses pengambilan kebijakan menjadi kurang optimal.

Workshop ini menitikberatkan pada tiga hal utama, yaitu integrasi platform sektoral, pengembangan dashboard executive, dan pembangunan portal satu data daerah.

Denny juga mengingatkan bahwa integrasi data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga perubahan pola kerja yang menuntut keterbukaan antar instansi demi kepentingan pembangunan di Bumi Benuanta.

“Saya berharap melalui workshop ini, akan lahir sinergi yang kuat antara DKISP sebagai wali data, dengan seluruh OPD sebagai produsen data,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas KISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

(dkisp)

TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2025 melakukan monitoring lapangan ke sejumlah titik pembangunan di Kota Tarakan, Selasa (14/04/26).

Kegiatan monitoring ini dilaksanakan langsung oleh sejumlah anggota Pansus LKPj DPRD Kaltara, yakni H. Yancong, S.Pi, Jufri Budiman, S.Pd, Adi Nata Kusuma, Dr. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I, serta Komaruddin, S.Kom., MH.

Rombongan Pansus meninjau ke berbagai lokasi, mulai dari rehabilitasi drainase di Jalan Gajah Mada, penyelesaian (finishing) Rumah Dinas Badan Penghubung, SMAN 2 dan SMAN 3 Tarakan, hingga pembangunan drainase Gedung Serbaguna Kristiani.

Selain itu, peninjauan juga mencakup proyek Jalan Ring Road Juata-Binalatung, fasilitas Gedung BINDA, serta pematangan lahan Balai Pembenihan Udang di Binalatung.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus memberikan sejumlah catatan kritis. Terkait drainase Jalan Gajah Mada dan Rumah Dinas Badan Penghubung, Pansus meminta Komisi III DPRD Kaltara melakukan pendalaman lebih lanjut agar pengerjaannya tetap mengacu pada masterplan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, dukungan penuh diberikan pada pembangunan saluran drainase di Gedung Serbaguna Kristiani. Proyek ini dinilai memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Sektor pendidikan juga tak luput dari perhatian. Saat meninjau SMAN 2 dan SMAN 3 Tarakan, Pansus menekankan pentingnya kualitas dalam pengadaan sarana pendidikan. “Kami merekomendasikan agar pemerintah memastikan spesifikasi barang memiliki kualitas terbaik. Jangan sampai cepat rusak sehingga membebani anggaran perawatan nantinya,” tegas Yancong.

Untuk aksesibilitas, Pansus mendorong percepatan Jalan Ring Road Juata-Binalatung yang menyisakan sekitar 5 kilometer lagi. Jalan ini dianggap strategis untuk membuka konektivitas wilayah. Sementara itu, progres pembangunan Gedung BINDA Tarakan mendapat apresiasi tinggi karena telah rampung 100 persen dengan kualitas yang memuaskan.

Untuk aksesibilitas, Pansus mendorong percepatan Jalan Ring Road Juata-Binalatung yang menyisakan sekitar 5 kilometer lagi. Jalan ini dianggap strategis untuk membuka konektivitas wilayah. Sementara itu, progres pembangunan Gedung BINDA Tarakan mendapat apresiasi tinggi karena telah rampung 100 persen dengan kualitas yang memuaskan.⁣
⁣
Terakhir, terkait Balai Pembenihan Udang, Pansus mendorong Pemprov Kaltara untuk proaktif mencari skema pendanaan, baik pusat maupun daerah, agar pengembangan sektor perikanan ini segera terealisasi.⁣
⁣
Kegiatan monitoring ini menegaskan komitmen DPRD Kaltara dalam mengawal setiap anggaran pembangunan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga Kota Tarakan.

(Humas DPRD Kaltara)