TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengalami pemotongan dan tetap dibayarkan penuh.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di sela kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) PDRB Kasulampua di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).
Zainal menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara masih mampu menjaga pembayaran TPP ASN meskipun ada tantangan anggaran daerah.
“TPP tidak ada yang kita potong dan tetap dibayarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak ada penurunan nilai TPP maupun keterlambatan pembayaran kepada ASN di lingkungan Pemprov Kaltara.
Menurutnya, kebijakan ini diambil karena pemerintah memahami kondisi pegawai yang memiliki kebutuhan dan tingkat penghasilan yang berbeda-beda.
“TPP tetap utuh dan dibayarkan tepat waktu,” jelasnya.
Zainal juga berharap adanya dukungan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk terus menjaga stabilitas keuangan daerah dan kesejahteraan ASN.
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum secara resmi membuka Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Zainal didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Ingkong Ala, S.E., M.Si. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 19 provinsi serta berbagai instansi, termasuk Bapperida Kaltara, Bank Indonesia wilayah Kaltara, dan Badan Pusat Statistik (BPS) se-Kasulampua.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa kawasan Kasulampua memiliki sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, kawasan ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Kasulampua adalah kawasan strategis dengan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun nasional,” kata Zainal.
Ia menegaskan perlunya perumusan kebijakan bersama agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Zainal menjelaskan bahwa Kaltara memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan sekaligus beranda depan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia.
Hal ini menjadikan Kaltara memiliki peran penting dalam aspek geopolitik dan geoekonomi nasional, dalam mendukung perekonomian nasional maupun dalam menjaga pertahanan dan kemanan negara.
Lebih lanjut, Zainal menekankan bahwa PDRB merupakan indikator utama dalam melihat struktur dan kinerja ekonomi daerah.
“Data PDRB bukan hanya untuk mengukur pertumbuhan, tapi juga dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan seperti ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, dan konektivitas masih perlu diatasi, termasuk penguatan kualitas data ekonomi.
Melalui Konreg ini, Zainal berharap terbangun kerja sama antar daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong hilirisasi sektor strategis.
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kaltara.
Pernyataan tersebut disampaikan usai membuka Konsultasi Regional (Konreg) PDRB Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).
Zainal mengungkapkan bahwa capaian PDRB Kaltara pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan hasil yang baik, salah satunya didorong oleh perkembangan UMKM.
“Kita bersyukur PDRB Kaltara dalam dua tahun terakhir sangat baik, didukung oleh berkembangnya UMKM. UMKM memberi kontribusi besar bagi ekonomi Kaltara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Konreg PDRB yang didukung Bank Indonesia, perbendaharaan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan Kasulampua.
Upaya penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan UMKM, serta peningkatan sektor manufaktur dengan melibatkan koordinasi antar 19 provinsi di kawasan tersebut.
Selain itu, Zainal juga menekankan pentingnya menjaga inflasi dan ketahanan ekonomi melalui langkah sederhana, seperti memanfaatkan lahan untuk menanam kebutuhan pangan.
“Saya memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur dan kebutuhan dapur,” jelasnya.
Ia menyebutkan tanaman seperti cabai, tomat, okra, dan terong yang ditanam dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga.
Ke depan, bibit tanaman tersebut juga akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian pangan.
TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memulai rangkaian Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kasulampua (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi pembangunan antar daerah.
Kegiatan diawali dengan Welcome Dinner yang dipimpin Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di kawasan Tugu Cinta Damai, Tanjung Selor, Selasa (14/4) malam.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Konreg PDRB bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana strategis untuk menyelaraskan pembangunan antar wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan dan program, tetapi juga kokohnya hubungan kerjsama antardaerah dan kemauan untuk melangkah beriringan dalam semangat kolektif,” kata Zainal.
Ia juga memperkenalkan filosofi Bumi Benuanta sebagai identitas Kaltara yang mengandung arti “Bumi yang dicintai dan tumbuh dengan semangat kebersamaan serta kerja keras”.
“Visi ini diharapkan menjadi jiwa dalam kolaborasi kawasan Kasulampua untuk memperkuat pilar ekonomi nasional dari daerah,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti delegasi dari 19 provinsi. Sejumlah peserta menyampaikan apresiasi atas suasana Tanjung Selor yang nyaman serta keramahan masyarakatnya.
Untuk mendukung ekonomi lokal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara turut melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadirkan berbagai produk dan kuliner khas daerah.
Rangkaian kegiatan ini akan berlanjut pada pertemuan utama, Rabu (15/4), dengan fokus pada perumusan strategi penguatan ketahanan ekonomi kawasan di tengah tantangan global.
TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan monitoring lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2025 di Kota Tarakan, Senin (13/04/26).
Anggota Pansus LKPj, H. Yancong, menyampaikan bahwa monitoring ini merupakan langkah konkret DPRD dalam memastikan seluruh program yang telah dianggarkan dalam APBD 2025 benar-benar terealisasi dengan baik.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Senada dengan itu, Jufri Budiman menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan guna melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.
“Dengan turun langsung, kami bisa melihat kondisi riil di lapangan, baik progres pembangunan maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Pansus LKPj ini melakukan monitoring ke sejumlah lokasi yang menjadi fokus peninjauan di kota Tarakan, di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan.
Dalam kesempatan tersebut juga, Dr. Syamsuddin Arfah menegaskan bahwa pengawasan DPRD merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Adi Nata Kusuma menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk perbaikan program ke depan.
“Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kalimantan Utara berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Tarakan.
