Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam menindaklanjuti aduan masyarakat secara cepat dan tuntas.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemprov Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (20/4).

Dalam arahannya, Denny menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus responsif terhadap laporan masyarakat sehingga dapat ditangani secara optimal.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi global, seperti ekonomi dan geopolitik turut berdampak pada daerah. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menurutnya, akan memengaruhi berbagai sektor, mulai dari anggaran daerah hingga kondisi masyarakat.

Terkait itu, Denny meminta ASN untuk bijak dalam menggunakan fasilitas negara, khususnya kendaraan dinas di luar jam operasional.

“Saya minta ASN menggunakan kendaraan dinas secara bijak dan sesuai aturan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Denny mengingatkan 38 pejabat eselon II untuk mengikuti uji kompetensi, serta pelaksanaan evaluasi kinerja bagi 3 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sesuai ketentuan yang berlaku.

Menjelang peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026, Denny mengajak seluruh ASN untuk meneladani semangat perjuangan Kartini dalam menjalankan tugas.

“Selamat Hari Kartini 2026, mari kita hargai jasa beliau dan teladani semangatnya,” tutupnya.

(dkisp)

NUNUKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan pada pekan lalu.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2025 kepada DPRD beberapa waktu lalu. Melalui monev tersebut, DPRD memastikan realisasi program pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Monev di wilayah Kabupaten Nunukan dipimpin oleh anggota Pansus LKPj, Ruman Tumbo, SH., dan Ladulah, S.Hi. Keduanya turun langsung ke lapangan untuk meninjau berbagai proyek strategis lintas sektor, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, hingga fasilitas pendukung pelayanan publik.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir mendampingi kegiatan tersebut, di antaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hasanuddin, S.Pd., M.Si, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bidang Bina Marga dan Perumahan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Hermanto, S.T. Hadir juga pihak kontraktor, konsultan, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.

Dalam monev tersebut, Pansus meninjau sejumlah pekerjaan, di antaranya pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di berbagai titik di wilayah Nunukan.

Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, seperti pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK di beberapa SMA, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan.

Tak hanya itu, pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Kelas A wilayah Nunukan serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut menjadi bagian dari objek evaluasi.

Ruman Tumbo menyampaikan bahwa kegiatan monev ini bertujuan untuk memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan optimal, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.⁣
⁣
Kemudian, Ladulah menegaskan bahwa hasil monev ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur.⁣
⁣
“Kami akan mencermati setiap temuan di lapangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rekomendasi DPRD agar ke depan pelaksanaan program semakin baik,” katanya.⁣
⁣
Dengan dilaksanakannya monev ini, DPRD Kaltara berharap seluruh program pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan halalbihalal Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Tanjung Selor yang digelar pada Sabtu (18/4/2026) malam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan harmoni antarwarga, khususnya keluarga besar IKAT di Bumi Benuanta.

Ia mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan dengan baik sehingga berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

“Halalbihalal tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga menjadi media untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan. IKAT memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan, budaya, serta kebersamaan,” ujar Denny.

Menurut dia, nilai-nilai luhur masyarakat Toraja seperti Sipakatau (saling memanusiakan), Sipakalebbi (saling menghargai), dan Sipakainge (saling mengingatkan) sangat relevan dengan semangat persatuan.

Ia berharap nilai-nilai tersebut terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Kaltara yang majemuk.

“Momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersamaan, toleransi, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Denny juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk warga IKAT, untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan di Kaltara akan berjalan optimal jika didukung oleh kolaborasi yang solid antara pemerintah, paguyuban, dan masyarakat.

“Saya berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus terjaga untuk membangun Kaltara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ucapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kaltara Hj Sipta Meylina Denny, tokoh IKAT dari tingkat provinsi dan kabupaten, serta tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Bulungan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan kawasan timur Indonesia kembali ditegaskan melalui penutupan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).

Dalam acara penutupan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya para narasumber dan peserta yang telah aktif memberikan masukan selama kegiatan berlangsung.

“Terima kasih kepada seluruh peserta. Kehadiran dan masukan yang diberikan sangat penting bagi pembangunan Kasulampua ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa berbagai masukan, pandangan, dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, regional hingga nasional.

Menurutnya, hal tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Zainal juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi wilayah dan menjawab tantangan pembangunan di kawasan Kasulampua.

“Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan bisa menjadi acuan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, adaptif dan berkelanjutan,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Penguatan komitmen membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pencanangan Zona Integritas (ZI) serta penguatan reformasi birokrasi.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. dalam kegiatan Pencanangan Zona Integritas (ZI), Penguatan Kapasitas Tim Penilai Internal, pendampingan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), di Ruang Serbaguna Gedung Gadis 1, Rabu (15/4).

Acara yang digelar bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Gubernur Zainal mengatakan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan strategi Quick Wins untuk mencapai tata kelola yang bersih dan melayani.

“Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah indikator konkret keberhasilan,” kata Zainal.

Menurutnya Zona Integritas adalah komitmen dalam membangun sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah harga mati.

“Tanpa integritas, pelayanan publik yang berkualitas tidak akan pernah terwujud,” ujarnya.

Zainal juga mengapresiasi dukungan KemenPAN-RB dalam memberikan pendampingan dan arahan bagi Pemprov Kaltara dalam menyusun reformasi birokrasi yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Ia berharap rencana aksi yang disusun tetap fokus pada isu strategis daerah seperti kemiskinan, investasi, dan daya saing.

Dalam arahannya, ia menekankan tiga hal penting untuk keberhasilan Zona Integritas. Pertama, pimpinan harus menjadi teladan integritas. Kedua, ASN sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kerja yang adaptif. Ketiga, penyusunan rencana aksi berbasis data yang terukur.

“Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan integritas dan mampu menggerakkan jajarannya,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pendampingan penyusunan LKjIP sebagai instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja dan efektivitas program.

Zainal menyebut capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kaltara tahun 2025 mencapai 71,42 dengan predikat BB (sangat baik). Capaian tersebut juga diikuti Kabupaten Tana Tidung dan Malinau dengan predikat BB, serta Nunukan, Bulungan dan Kota Tarakan dengan predikat B.

Ia menegaskan bahwa SAKIP harus menjadi alat manajemen kinerja yang mendorong perangkat daerah lebih bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah.

“Penguatan kapasitas tim penilai internal dan pendampingan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi serta pendampingan penyusunan LKjIP merupakan bagian penting dari upaya kita untuk membangun kepercayaan publik,” tutupnya.

(dkisp)