Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima kunjungan resmi Wakil Duta Besar (Wadubes) Australia untuk Indonesia, Gita Kamath beserta rombongan di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (6/5).

Kunjungan ini menjadi momentum penguatan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta tata kelola fiskal daerah.

Sebelumnya, rombongan Wadubes Australia telah meninjau langsung implementasi program kerja sama di SD Negeri 015 Tanjung Selor dan Kantor Bersama Samsat Bulungan.

Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, S.Hut, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Australia melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dan Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia).

“Dampaknya terasa, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menyebutkan sejumlah inovasi yang lahir dari program tersebut, seperti layanan pajak ramah disabilitas melalui SADAR BENUANTA dan pengembangan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA).

Tak hanya itu, hadir pula Forum Mentari (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusi) Kaltara sebagai ruang dialog inklusif, serta penguatan sektor pendidikan melalui Program INOVASI.

Menurutnya, langkah-langkah ini menunjukkan arah pembangunan Kaltara yang semakin terbuka dan berpihak kepada semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, Wadubes Australia Gita Kamath mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltara dalam meningkatkan layanan publik, khususnya melalui Program SKALA dan INOVASI.

“Kami ingin memastikan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas,” ujarnya.

Di sela kunjungan, delegasi Australia juga dijadwalkan mengunjungi Monumen Australia di Tarakan, yang menjadi pengingat hubungan historis kedua negara sejak masa Perang Dunia II.

Gita menilai terdapat ikatan sejarah yang kuat antara Indonesia dan Australia, yang menjadi dasar penting dalam mempererat kerja sama ke depan.

“Kami terkesan dengan layanan publik di Kaltara yang semakin inklusif dan responsif,” pungkasnya.

Sebagai bentuk penghormatan, Gubernur Zainal menyerahkan cendera mata khas daerah berupa Sesingal, Batik Kaltara, dan manik-manik kepada Wadubes Australia.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kehutanan (Dishut) mempertegas kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 dengan menyiagakan personel, sarana prasarana, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Langkah ini ditegaskan saat Kepala Dishut Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2026 dan Reaktivasi Desk Penanganan Karhutla secara daring di Ruang Rapat Sekdaprov Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (6/5).

Kegiatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menjadi momentum penyelarasan kebijakan daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.

Nur Laila menjelaskan, kesiapsiagaan tahun ini didasarkan pada evaluasi data 2025 yang mencatat 3.124 titik panas, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Malinau sebanyak 1.534 titik.

“Data ini menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas penanganan,” ujarnya.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026, dengan potensi kondisi kering di wilayah Tanjung Palas Timur dan Malinau bagian selatan.

Dalam upaya pengendalian, Pemprov Kaltara telah menyiapkan ratusan personel Brigade Pengendalian Karhutla (Brigdalkarhutla) di seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), termasuk kekuatan inti di wilayah rawan Malinau.

Selain itu, sebanyak 60 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa juga diaktifkan untuk mendukung deteksi dini dan respons cepat.

Nur Laila memastikan dukungan sarana prasarana turut diperkuat, meliputi kendaraan pemadam tipe slip-on, mobil suplai air, hingga armada speedboat untuk menjangkau wilayah perairan.

Penanganan Karhutla juga mengedepankan sinergi Forkopimda yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga lembaga terkait lainnya.

“Kesiapsiagaan ini adalah bentuk komitmen perlindungan ekologi dan investasi masa depan Kaltara. Dengan reaktivasi Desk Karhutla ini, kita memastikan setiap percikan api dapat terdeteksi dan dipadamkan sebelum meluas,” tegasnya.

Melalui integrasi data cuaca terkini, penguatan personel yang solid, pemanfaatan data serta koordinasi terpusat melalui Kemenko Polkam, Pemprov Kaltara optimistis dapat menekan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat pelayanan sosial di Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Salah satunya melalui Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang digelar di Gedung Gabungan Dinas II, Rabu (6/5).

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kaltara yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., yang menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dalam menjalankan kebijakan sosial.

Robby menegaskan bahwa kesejahteraan sosial bukan sekadar program, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Ini tentang bagaimana masyarakat bisa hidup lebih baik dan memiliki perlindungan sosial yang layak,” ucapnya.

Ia menjelaskan, melalui regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta memulihkan fungsi sosial individu maupun kelompok yang mengalami permasalahan sosial.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan serta memperluas akses pelayanan sosial yang berkeadilan.

Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.

Selain itu, pengelolaan data yang sistematis dan terintegrasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia menjadi hal penting dalam mendukung ketepatan sasaran program.

“Data yang valid dan mutakhir memastikan bantuan serta pelayanan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih program,” jelasnya.

Menutup kegiatan, Robby mengajak seluruh peserta menjadikan sosialisasi ini sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sosial.

(dkisp)

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam menurunkan tingkat pengangguran di regional Kalimantan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.

Atas capaian tersebut, Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima insentif fiskal sebesar Rp3 miliar yang diserahkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5).

Ajang yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tempo Media ini menjadi panggung bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, dengan penilaian di berbagai sektor strategis.

Sebanyak 24 pemerintah daerah di Kalimantan turut berpartisipasi dalam ajang ini dengan berbagai kategori penilaian, mulai dari penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, hingga inovasi pembiayaan pembangunan.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya kompetisi sehat antar daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

“Perlu ada dorongan agar daerah lebih kreatif dan efektif dalam menjalankan program,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah.

Sementara itu, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi pembangunan di Kaltara.

“Ini jadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Zainal.

Zainal menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan balai latihan kerja di seluruh kabupaten/kota agar tenaga kerja lokal dapat terserap di berbagai sektor industri.

“Harapannya, lulusan bisa langsung masuk ke dunia kerja, termasuk di proyek industri yang ada di Kaltara,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan mampu menyiapkan tenaga kerja lokal agar siap bersaing dan terserap di berbagai sektor, termasuk proyek industri besar yang tengah berkembang di Kaltara.

Dari capaian ini, Kaltara tidak hanya meraih penghargaan, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

(dkisp)

TARAKAN – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia (RI) Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.Ak., M.PKP., meresmikan Asrama Haji Transit Tower 2 di Kelurahan Kampung Empat, Tarakan, Selasa (5/5), sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi calon jemaah haji di Kalimantan Utara (Kaltara).

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., menyampaikan rasa syukur atas diresmikannya gedung tersebut.

Ia juga menyampaikan selamat datang kepada Wamenhaj RI beserta jajaran yang hadir dalam peresmian.

“Peresmian asrama haji ini menjadi upaya meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi masyarakat Kaltara yang akan menunaikan ibadah haji,” kata Datu Iqro.

Datu Iqro menegaskan bahwa pembangunan Asrama Haji Transit Tower 2 sangat strategis, mengingat jumlah jemaah haji setiap tahun terus meningkat sehingga membutuhkan fasilitas yang lebih representatif dan memadai.

Ia menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari persiapan hingga keberangkatan.

“Pembangunan ini bagian dari penguatan sarana dan prasarana asrama haji di Kaltara,” ujarnya.

Datu Iqro berharap Tower 2 dapat meningkatkan kapasitas tampung jemaah, memberikan kenyamanan lebih baik, serta mendukung kelancaran proses embarkasi dan debarkasi.

Tower 2 Asrama Haji dibangun sebagai gedung modern bertingkat dengan fasilitas lengkap, seperti kamar yang memadai, ruang manasik, ruang makan, lift, serta sistem keamanan terintegrasi.

“Fasilitas ini dirancang untuk kenyamanan dan keselamatan jemaah,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ke depan, Asrama Haji Transit Tower 2 diharapkan menjadi simbol peningkatan layanan haji yang profesional, modern, dan humanis di Bumi Benuanta.

“Semoga fasilitas ini membawa manfaat besar bagi umat, khususnya para calon jemaah haji dari Kalimantan Utara,” pungkasnya.

(dkisp)