Penulis: mery beranda

TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Peduli Kantor Urusan Agama (KUA) dari Kementerian Agama (Kemenag).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar kepada Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang dalam ajang Anugerah Layanan KUA 2025 di Tangerang, Banten, Jumat (12/12).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov Kaltara dalam meningkatkan dukungan terhadap layanan KUA, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki medan berat dan akses sulit.
Dalam keterangannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa perhatian terhadap petugas KUA sudah menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya.

“Saya sejak menjadi gubernur di tahun 2021, saya selalu memperhatikan petugas-petugas dari KUA. Sudah saya tahu begitu berat medan di Kaltara, kemudian susahnya jarak jangkau dari satu tempat ke tempat lain, sehingga kami memfasilitasi setiap kantor KUA itu dengan memberikan bantuan satu unit sepeda motor untuk satu KUA,” ujarnya

Menurutnya, pemberian fasilitas tersebut agar petugas KUA dapat menjalankan tugas pelayanan masyarakat secara optimal.

“Karena kita tahu KUA itu sama dengan Babinkantibmas di desa-desa. Dia jangkauannya sampai ke pelosok-pelosok desa, sehingga dengan keterbasasan yang ada di KUA kami memberikan fasilitas sepeda motor itu, satu KUA satu sepeda motor,” tuturnya.

Tak hanya itu, ia mengatakan Pemprov Kaltara juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pemenuhan kebutuhan kantor KUA. Dengan, mengibahkan sejumlah tanah untuk mendirikan KUA di Kaltara.
“Kalau kita di sana, kalau di kantor tanah, karena tanah kan masih sangat luas, tidak ada masalah. Dan itu kita sudah komitmen dengan para bupati wali kota untuk memberikan hibah tanah untuk bisa kita bangunkan nanti kantor KUA yang belum memiliki kantor. Insya Allah kami selalu koordinasi, selalu memperhatikan petugas-petugas KUA di Provinsi Kaltara,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur berharap pihaknya akan terus memperkuat layanan keagamaan dan mendukung optimalisasi pelayanan KUA hingga ke pelosok wilayah.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gerakan Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Pelatihan Jurnalistik yang digelar selama dua hari di Hotel Grand Pangeran Khar, Rabu (10/12).

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Kwarda Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal S.H yang diwakili oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kwarda Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si.

Iskandar menyampaikan kegiatan Pelatihan Jurnalistik ini tidak hanya diisi mengenai pengetahuan dasar jurnalistik tetapi juga diisi dengan materi keterbukaan informasi serta layanan informasi dan dokumentasi.

“Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi berhubungan langsung dengan bidang hubungan masyarakat di setiap kwartir,” kata Iskandar.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara tersebut menilai kegiatan ini menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat tata kelola informasi, publikasi dan dokumentasi Pramuka di era digital.

“Kita harus hadir menyampaikan informasi secara benar, menarik dan bertanggung jawab sehingga citra Gerakan Pramuka tetap positif dan semakin dikenal luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebutkan Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kwartir maupun Pusat Data dan Informasi berperan strategis dalam menyajikan data akurat, dokumentasi yang rapi serta publikasi yang mampu menggambarkan wajah Gerakan Pramuka Kaltara.

Dalam meningkatkan kemampuan jurnalistik, yaitu membentuk kader jurnalis muda Pramuka dengan membekali peserta keterampilan fotografi, videografi, penulisan berita dan manajemen media sosial.

Pelatihan ini akan mendorong terciptanya kader humas dan pewarta Pramuka yang kompeten dan berkarakter. Serta mengembangkan media informasi internal, mengatur dokumentasi kegiatan secara sistematis dan membangun kreativitas dan daya kritis dalam mengelola informasi publik.

Iskandar menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang hadir dari berbagai kwartir se-Kaltara untuk mengikuti Pelatihan Jurnalistik ini.

Ia mengingatkan bahwa kemampuan jurnalistik bukan hanya soal teknik tetapi juga soal etika, integritas dan keberanian dalam menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat.

“Di tengah derasnya arus informasi, Pramuka harus menjadi pelopor literasi digital, penyebar pesan kebaikan serta teladan dalam menggunakan informasi secara bijak,” ucap Iskandar.

“Melalui pelatihan ini, semoga lahir para pengelola informasi Pramuka yang responsif, kreatif dan mampu mengangkat potensi serta prestasi Gerakan Pramuka Kalimantan Utara ke tingkat lebih tinggi,” pungkasnya.

(dksip)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi Program Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Tahun 2025-2026, di Hotel Luminor, Rabu (10/12).

Rapat tersebut dibuka Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., dan dihadiri Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Bappenas RI Riya Farwati, Unit Leader of Decentralised Governance Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Nunuk Rahayu, dan Tim Leader Program SKALA Grace Palayukan.

Di kesempatan itu, Pollymaart mengucapkan selamat datang kepada tim perwakilan pemerintah pusat, perwakilan Kedutaan Australia dan perwakilan Program SKALA di Bumi Benuanta.

“Kehadiran bersama-sama ini dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan melalui penyediaan layanan dasar dalam mewujudkan Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” kata Pollymaart.

Pollymaart menjelaskan sejak Oktober 2023 Pemprov Kaltara telah melakukan kerjasama kolaboratif dengan Program SKALA untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan melalui penyediaan layanan dasar bagi kelompok rentan.

“Program ini sejalan dengan visi misi Gubernur Kaltara untuk Maju, Makmur, Berkelanjutan,” ujarnya.

Ia memastikan Pemprov Kaltara bersama Program SKALA akan terus melakukan berbagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Kaltara memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti kemiskinan, kesenjangan dan aksesibilitas yang rendah.

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang menjadi perhatian dalam pembangunan di Kaltara.

Diantaranya kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota, jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hingga belum meratanya infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian.

Pollymaart bersyukur bahwa Program SKALA datang disaat yang tepat karena berbagai kondisi yang dialami oleh Kaltara, khususnya di tengah keterbatasan dan ruang fiskal yang terbatas.

Ia menghimbau kepada seluruh perangkat daerah teknis yang berkaitan langsung dengan Program SKALA untuk memperkuat dukungan, komitmen serta sinergi kebijakan dan kolaborasi program bersama yaitu pemenuhan layanan dasar secara inklusif bagi masyarakat Kaltara.

“Di masa mendatang, kami berharap SKALA dapat mendukung Pemerintah Kaltara berkolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin kokoh, melalui penguatan perencanaan, kualitas penganggaran dan pembelanjaan,” tutupnya.

(dkisp)

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI) Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si digelar di ruang rapat kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (10/12).

Dalam pertemuan itu Wagub Ingkong turut didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si, dan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara H. Asnawi, S.Sos., M.Si.

Kunjungan ini bertujuan membahas rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) serta upaya peningkatan kualitas pelatihan vokasi, pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di Kaltara.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyediakan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten untuk mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Di Kaltara sudah ada beberapa proyek strategis yang sedang berjalan, maka dari itu kita perlu mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten agar masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari proyek strategis yang ada di Kaltara,” kata Wagub.

Ia menyebutkan dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menghibahkan lahan seluas lima hektare di pusat kota Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor sebagai lokasi pembangunan.

“Untuk lahan sudah disiapkan agar pembangunan BLK ini bisa cepat terlaksana di 2026”, ujarnya.

Di kesempatan yang sama Pj. Sekprov Kaltara Bustan juga menjelaskan terhadap kondisi tenaga kerja lokal saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sektor industri yang ada di Kaltara.

Beberapa perusahaan besar seperti PT. KIPI, PLTA Mentarang dan PT. Phoenix membutuhkan tenaga kerja terampil yang saat ini masih terbatas ketersediaannya di provinsi.

“Prioritas utama adalah penyerapan tenaga kerja lokal di tengah arus investasi besar dan kehadiran tenaga kerja asing,” ucap Bustan.

Dikatakannya, dengan hadirnya BLK ini juga diproyeksikan akan menjadi pusat pelatihan untuk mendukung kebutuhan industri di berbagai sektor, termasuk sektor energi, infrastruktur dan proyek strategis nasional.

Dengan pembangunan BLK ini, Pemprov Kaltara menargetkan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan kesiapan menghadapi berbagai proyek industri besar dan PSN yang ada di Bumi Benuanta.

(dkisp)