Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menerima hibah tanah dari tokoh masyarakat Drs. H. Budiman Arifin, M.Si.

Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si dan disaksikan kedua belah pihak, digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/12).

Mewakili Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dan jajaran Pemprov Kaltara, Bustan menyampaikan ucapan terima terkait Hibah Tanah yang berlokasi di Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan.

“Hibah Tanah ini tanpa ganti rugi sepeser perak pun. Tentu ini menjadi harapan kita semua dan cita-cita Gubernur agar pembangunan Masjid Islamic Center juga cepat terlaksana,” kata Bustan.

Bustan mengatakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) cukup berdampak luas khususnya dalam pengerjaan sejumlah proyek pembangunan di Kaltara seperti pembangunan Masjid Islamic Center.

Ia menegaskan penyerahan Hibah Tanah ini dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Masjid Islamic Center di Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan.

“Terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Pak Budiman, Pak Guntur, Pak Lurah dan semuanya, insyaallah sepanjang saya masih disini akan kita percepat progres pembangunannya,” ucapnya.

“Saya juga masuk dalam pengurusan percepatan pembangunan Islamic Center dan diharapkan masyarakat bisa memakmurkan masjid ini,” jelasnya.

Budiman Arifin yang juga mantan Bupati Bulungan periode 2005-2015 mengatakan niat untuk menyerahkan Hibah Tanah ini sebelumnya sudah disampaikan kepada Gubernur Zainal beberapa tahun lalu.

Ia menyebutkan dengan memiliki tanah yang luas membutuhkan tenaga ekstra dalam pengelolaannya, dan menurutnya akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan Masjid Islamic Center.

“Lokasi ini saya sudah bebaskan lama sebelum tahun 2014. Saya minta ke Pak Sekda untuk mengurus tanah ini baik-baik jadi bisa digunakan keperluan pembangunan Masjid Islamic Center,” ujarnya.

Adapun luas tanah yang diserahkan Budiman Arifin kepada Pemprov Kaltara sebesar 5,6 hektare dan masih ada 3,4 hektare lagi yang akan sedang dihibahkan namun masih dalam berproses penyelesaian administrasi.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif, digelar di Hotel Luminor, Selasa (16/12).

Datu Iqro mengatakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bukanlah sekadar konsep normatif semata, tapi menjadi sebuah kebutuhan nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

“Keberhasilan dari pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan,” ucap Datu Iqro.

Pelatihan ini menjadi semakin bernilai karena menggunakan modul resmi Fitra-Skala telah teruji secara metodologis, serta dirancang berbasis pembelajaran partisipatif melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS).

Ia menuturkan dalam pengelolaan data, penyusunan program dan kebijakan terdapat tantangan diantaranya keterbatasan infrastruktur jalan, wilayah yang sulit diakses dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih terbatas.

“Maka dari itu saya mendorong pentingnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih jauh, Datu Iqro juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas umum yang inklusif, termasuk penyandang disabilitas di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya.

“Ke depannya diharapkan perencanaan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong prinsip kesetaraan gender dan inklusif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Datu Iqro berharap para peserta pelatihan yang merupakan jaringan masyarakat sipil di Kaltara dapat serius, aktif berdiskusi serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh.

“Dengan keterlibatan masyarakat yang berdaya, kebijakan yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan publik dan dapat diimplementasikan secara efektif,” pungkasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih predikat “Informatif” dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KI Pusat).

Penghargaan itu diterima kepada Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum langsung dari Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Gede Narayana dalam acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP Tahun 2025 digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12).

Penghargaan ini diberikan kepada Pemprov Kaltara atas kemajuan signifikan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemprov Kaltara sebagai satu Badan Publik menyandang predikat “Informatif” diantara 197 Badan Publik dengan nilai 94.25 dan menduduki urutan ke-12 diantara 21 Pemprov se-Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga peluncuran resmi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2025.

Indeks ini memberikan gambaran kuantitatif atas tingkat keterbukaan informasi di tiap daerah. Provinsi Kaltara berhasil mencatatkan skor sebesar 68,81, yang berada di atas nilai rata-rata nasional dan masuk dalam kategori “Sedang”.

Atas capaian tersebut, Gubernur Zainal mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama-sama meningkatkan pelayanan dalam keterbukaan informasi publik di Kaltara.

“Harapannya agar seluruh OPD berperan untuk meningkatkan keterbukaan informasi di Kaltara. Kita juga berharap Komisi Informasi Provinsi agar menggaungkan keterbukaan informasi kepada seluruh instansi di Provinsi Kaltara,” jelas Gubernur Zainal.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya dalam membuka ruang informasi seluas-luasnya bagi publik.

Zainal berharap melalui penghargaan ini menjadi pemacu motivasi bagi seluruh OPD untuk terus memperkuat budaya transparansi, meningkatkan kualitas layanan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn menyampaikan bahwa Monev KI Pusat tahun ini sejumlah Badan Publik turut mencatatkan perkembangan positif secara nasional.

“Hal ini disebabkan oleh terbentuknya badan publik baru di Indonesia. Selain itu terdapat kenaikan jumlah badan publik yang menerima predikat informatif,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro turut menyuarakan bahwa pelaksanaan Monev kali ini seharusnya lebih dari sekadar kewajiban administratif.

“Monev jangan hanya menjadi sebuah kewajiban. Jika PPID nya kuat, maka keterbukaan informasinya juga bagus,” tegasnya.

Pernyataan Ketua KI ini menggarisbawahi peran sentral PPID sebagai ujung tombak dalam mewujudkan transparansi dan layanan informasi yang berkualitas di setiap lembaga maupun instansi.

(dkisp)

JAKARTA – Komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan terintegrasi melalui inovasi pelayanan publik mengantarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.

Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Rini Widyantini kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di Aula Gedung KemenPANRB RI di Jakarta, Senin (15/12) pagi.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yakni SIBATIK (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif) yang berorientasi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menteri PANRB RI Rini Widyantini menyampaikan bahwa inovasi merupakan salah satu cara pemerintah merespons kompleksitas kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

“Melalui inovasi pelayanan publik, kita ingin menghadirkan solusi nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar melahirkan ide baru,” ujarnya.

Rini Widyantini mengingatkan agar inovasi yang telah mendapatkan penghargaan tidak berhenti pada seremoni semata. Tetapi juga dapat direplikasi dan diterapkan oleh instansi lain di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran perangkat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi pelayanan publik di Kaltara.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi untuk seluruh masyarakat Kaltara. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan inklusif,” kata Gubernur Zainal.

Menurutnya, dengan penerapan inovasi SIBATIK di tengah masyarakat akan mampu mendorong pencegahan perudungan atau bullying yang juga sekaligus membatasi akses anak-anak terhadap konten kekerasan di dunia maya.

Gubernur menegaskan, praktik bullying atau perudungan sudah tidak boleh lagi terjadi di lingkungan pendidikan khususnya di Provinsi Kaltara.

Ia juga mengapresiasi inovasi SIBATIK dikembangkan SMA Negeri 1 Nunukan Selatan sebagai platform digital yang mempermudah deteksi, pencegahan, dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah.

Zainal menegaskan melalui sistem yang terintegrasi tersebut, siswa, guru, orang tua hingga pihak kepolisian dan dinas pendidikan dapat saling terhubung dan berkolaborasi secara responsif dalam pencegahan Bullying.

Melalui pencapaian ini, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan prima.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (15/12).

Dalam amanatnya, Bustan mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap memprioritaskan pelayanan publik tetap berjalan pada perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), serta memastikan loket-loket pelayanan publik tetap dibuka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Saya yakin dan percaya biasanya banyak tanggal merah dan saya meminta kepada seluruh perangkat daerah tetap prioritaskan terhadap pelayanan publik baik bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perizinan,” kata Bustan.

Ia meminta jajaran untuk memastikan proses administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun anggaran dan program-program prioritas tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dikatakannya pada laporan-laporan tersebut tidak hanya selesai atau sekadar tuntas akan tetapi tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya berharap jangan sampai di kemudian hari terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan. Tetap berpedoman dan berpijak kepada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Selain itu, Bustan kembali mengingatkan seluruh ASN untuk selalu memperhatikan kedisiplinan dalam kehadiran di kantor khususnya di momen perayaan Nataru, yang menurutnya banyak kegiatan di luar lingkungan kerja.

“Kepada seluruh perangkat daerah, kepala dinas, kepala badan dan seluruh jajarannya untuk tetap patuh kepada jam kerja dan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing,” tegasnya.

Pj. Sekprov Kaltara ini juga menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang biasanya di akhir tahun, peralihan dari tahun 2024 ke tahun 2025 dan tahun 2025 ke tahun 2026.

Pada peralihan tahun ini, sebut Bustan biasanya terjadi perubahan cuaca ekstrem dan disaat bersamaan mobilitas masyarakat meningkat intensitasnya.

“Kepada seluruh jajaran, seluruh perangkat daerah apalagi yang membidangi terkait dengan kelancaran dan ketertiban umum selalu tetap waspada dan selalu tetap siaga,” jelasnya.

Oleh karena itu Bustan mendorong dilakukan simulasi dan mitigasi terhadap penanganan bencana apapun. Ia berpesan kepada seluruh jajaran apabila menemukan potensi atau terkait gangguan bencana dapat segera dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

“Jangan sampai ditunggu besar baru dilaporkan sekecil apapun potensi tersebut dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang,” ucapnya.

Diakhir sambutannya, Bustan mengatakan mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara dan seluruh pimpinan perangkat daerah mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Semoga damai Natal selalu hadir di hati dan selamat Selamat Tahun Baru 2026. Semoga kita tetap optimis dan berkomitmen kuat dalam penyelenggaran layanan publik dan menyukseskan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kaltara,” tutupnya.

(dkisp)