Penulis: mery beranda

TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan monitoring lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2025 di Kota Tarakan, Senin (13/04/26).

Anggota Pansus LKPj, H. Yancong, menyampaikan bahwa monitoring ini merupakan langkah konkret DPRD dalam memastikan seluruh program yang telah dianggarkan dalam APBD 2025 benar-benar terealisasi dengan baik.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

Senada dengan itu, Jufri Budiman menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan guna melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.

“Dengan turun langsung, kami bisa melihat kondisi riil di lapangan, baik progres pembangunan maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Pansus LKPj ini melakukan monitoring ke sejumlah lokasi yang menjadi fokus peninjauan di kota Tarakan, di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan.

Dalam kesempatan tersebut juga, Dr. Syamsuddin Arfah menegaskan bahwa pengawasan DPRD merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Adi Nata Kusuma menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk perbaikan program ke depan.

“Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kalimantan Utara berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Tarakan.

(Humas DPRD Kaltara)

TANA TIDUNG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan monitoring terhadap sejumlah program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Tana Tidung, Rabu (15/04/26).

Monitoring tersebut dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yaitu H. Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., MH., dan Herman, S.Pi., sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi kegiatan pembangunan dan pengadaan yang menjadi bagian dari program pemerintah provinsi di Kabupaten Tana Tidung.

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMK Negeri 1 Tana Tidung, untuk melakukan monitoring terhadap program pengadaan komputer yang bertujuan meningkatkan sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi bagi para siswa.

Selain itu, tim Pansus juga meninjau pembangunan gedung ruang kelas dan ruang UKS di SLB Negeri Tana Tidung. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar serta memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi siswa berkebutuhan khusus.

Kegiatan monitoring juga dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan Jalan Trans Kalimantan Utara – Tideng Pale, menuju pusat kota di Kabupaten Tana Tidung.

Infrastruktur jalan tersebut merupakan salah satu program strategis pemerintah provinsi yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya itu, tim Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Utara juga memantau pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa titik ruas Jalan Trans Kalimantan Utara di Kabupaten Tana Tidung. Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.

Anggota Pansus LKPJ, H. Alimuddin, ST., menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari upaya memastikan program pemerintah provinsi berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.⁣
⁣
“Kegiatan monitoring ini penting untuk melihat langsung progres pelaksanaan program di lapangan, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.⁣
⁣
Senada dengan itu, Herman, S.Pi., menambahkan bahwa hasil monitoring ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 di DPRD Provinsi Kalimantan Utara.⁣
⁣
Sementara itu, H. Hamka, S.IP., MH., menegaskan bahwa pengawasan langsung di lapangan merupakan langkah penting agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.⁣
⁣
“Hasil monitoring ini akan kami sampaikan dalam pembahasan Pansus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah provinsi,” ungkapnya.⁣
⁣
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terus berjalan optimal, transparan, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tana Tidung.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara serta Pihak Kahutindo, Selasa (14/4/26), di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, ini membahas permintaan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di bidang pengawasan ketenagakerjaan sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan di daerah.

Plt. Kepala Disnakertrans Kaltara, Asnawi, menjelaskan bahwa usulan pembentukan Satgas muncul dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD. Menurutnya, pembentukan Satgas dimungkinkan secara regulasi dan telah diterapkan di daerah lain.

“Secara prinsip daerah diperkenankan membentuk Satgas sepanjang untuk kepentingan masyarakat. Namun yang terpenting adalah memastikan Satgas ini nantinya bisa berjalan efektif dan tidak terkendala anggaran,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah pengawas menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.

“Saat ini satu orang pengawas bisa menangani puluhan perusahaan. Dengan kondisi wilayah yang luas, tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kahutindo, Muhammad Syamsuddin Rifai, menilai pembentukan Satgas sangat mendesak mengingat masih banyaknya pelanggaran ketenagakerjaan yang belum tertangani secara optimal.

“Satgas ini bukan untuk mengambil alih tugas pengawas, tetapi sebagai pendukung. Tujuannya agar pengawasan lebih maksimal dan pelanggaran bisa segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Kemudian, Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Muhammad Hatta, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Satgas, dengan catatan adanya kejelasan terkait tugas dan ruang lingkup kerja.

“Secara umum ini baik, karena membantu pemerintah. Namun perlu diperjelas sektor mana saja yang menjadi fokus kerja Satgas agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, yang menyoroti pentingnya kejelasan sumber pembiayaan.

Komisi IV DPRD Kaltara juga berencana menindaklanjuti pembahasan ini melalui rapat lanjutan dengan melibatkan pihak-pihak strategis, termasuk aparat penegak hukum dan stakeholder terkait lainnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur.

Monitoring dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ, yakni Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., dan Herman, S.Pi, dengan meninjau langsung berbagai proyek strategis yang tengah berjalan.

Agenda diawali dengan monitoring pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Peninjauan ini bertujuan memastikan kualitas pekerjaan serta progres pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas kelembagaan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya, Pansus meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut, anggota Pansus menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai tahap awal yang menentukan keberlanjutan pembangunan fisik.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR– Menyikapi meningkatnya laporan tindak kriminalitas dengan kekerasan, atau ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang belakangan meresahkan masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Komisi I DPRD Prov. Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait pada hari Senin (13/04).
Rapat yang digelar di ruang Rapat Pimpinan DPRD Prov. Kaltara ini menghadirkan sejumlah unsur terkait, di antaranya Diskrimsus selaku perwakilan dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara, Perwakilan Polresta Bulungan, Kapolsek Sekatak, Perwakilan Kodim 0903/Bulungan, Perwakilan Danramil Sekatak 0903-14, serta Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara.
Mengawali pertemuan, Ketua Komisi I DPRD Prov. Kaltara, Alimuddin, ST mengatakan bahwa rapat ini dilaksanakan sebagai Upaya koordinasi Bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, khususnya wilayah Bulungan dan KTT. Stabilitas keamanan merupakan faktor utama dalam mendukung Pembangunan daerah, dan diharapkan melalui rapat ini dapat dirumuskan langkah konkret Bersama dan tidak terjadi pembiaran terhadap situasi yang berkembang.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami mendorong adanya langkah konkret dan sinergi lintas sektor untuk memastikan masyarakat merasa aman,” ujarnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat ini, tiga isu utama yang dibahas, yaitu maraknya aksi begal, sabung ayam dan peredaran narkoba. Isu begal yang berkembang di jalur Sekatak-Bengara dan Sekatak-Betayau menjadi perhatian khusus karena menimbulkan keresahan di Masyarakat.

(Humas DPRD Kaltara)