TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan bahwa stok beras di Kaltara saat ini masih aman dan cukup memenuhi kebutuhan enam bulan ke depan.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Bustan saat turun melakukan pengecekan bersama Tim Satgas Pangan Kaltara dan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan di Tanjung Selor Kamis (5/2).

“Ini kita kolaborasi dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional), Polda Kaltara serta Bulog. Kita turun ke lapangan untuk memastikan stok bahan pangan aman menjelang HBKN (hari besar keagamaan nasional),” ujar Bustan saat dikonfirmasi usai kegiatan itu.

Bustan mengatakan, pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026 yang digelar secara daring, Rabu (4/2).

Beberapa jenis komoditas pun dipantau di lapangan oleh Tim Satgas Pangan ini, mulai dari beras, gula, minyak, bawang putih, bawang merah hingga sejumlah komoditas bahan pokok lainnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan pantauan tersebut, stok bahan pokok di provinsi ke-34 Indonesia ini masih dalam kategori aman dan tersedia. Termasuk untuk harganya juga masih terkendali.

Namun, ada satu hal yang menjadi sorotan saat proses pemantauan berlangsung, yakni soal izin edar dari beras yang dijual. Karena, dari pengecekan yang dilakukan tim, ditemukan ada yang belum ‘mengantongi’ izin edar dan ada yang belum perpanjang izin edar.

“Tadi kita sudah sampaikan ke pemilik ritel modern dan distributor di pasar soal adanya beras yang tidak ada izin edar. Ini kami minta segera ditindaklanjuti untuk izin edarnya segera diurus,” tegasnya.

Secara umum ketersediaan bahan pokok di Kaltara masih aman dan harga jualnya juga stabil, yang mana untuk besar jenis premium itu di kisaran Rp16 ribu – Rp17 ribu per kilogram tergantung merk.

“Jadi masyarakat jangan resah, insyaallah aman,” pungkasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Audiensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Drs. K.H. Saifullah Yusuf, S.I.P., dimanfaatkan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum untuk memperjuangkan berbagai program kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara.

Pertemuan yang berlangsung santai di Cafe More Kemensos, Rabu (4/2), menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Kementerian Sosial (Kemensos). Didampingi jajaran kepala perangkat daerah terkait, Gubernur Zainal menyampaikan langsung berbagai kebutuhan strategis daerah.

Gubernur Zainal mengapresiasi atas sambutan Menteri Sosial. Menurutnya, suasana santai namun tetap fokus pada substansi membuat komunikasi berjalan lebih efektif.

“Saya sudah beberapa kali menghadapi menteri-menteri. Namun baru kali ini diterima dengan suasana seperti ini, komunikasi jauh lebih efektif dan solutif,” kata Gubernur Zainal.

Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Dua desa yang telah disiapkan, yakni Desa Gunung Sari dan Desa Ardi Mulyo, masih terkendala status lahan milik Kementerian Transmigrasi.

Sebagai solusi, Pemprov Kaltara siap menyediakan lahan alternatif milik pemerintah provinsi seluas 8 hingga 10 hektare di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM).

“Jika proses di kementerian lain memakan waktu lama, kami siap menyiapkan lahan sendiri. Sekolah ini harus segera hadir dan benar-benar diperuntukkan bagi warga miskin. Kalau ada yang mampu secara ekonomi, harus dicabut kepesertaannya,” tegas Gubernur.

Di sektor kesehatan, Zainal mengungkapkan Pemprov Kaltara selama 2015–2025 telah menanggung asuransi kesehatan sekitar 44.000 jiwa melalui APBD. Namun keterbatasan fiskal akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) hingga Rp1 triliun membuat daerah membutuhkan dukungan pusat.

“Kami berharap dukungan Kemensos untuk 37 ribu warga miskin bisa dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN APBN agar tidak ada lagi penolakan layanan kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajukan dukungan anggaran sekitar Rp4 Miliar untuk penguatan sarana prasarana penanggulangan bencana dan rehabilitasi sosial, termasuk pembangunan gudang logistik dan pengadaan kendaraan operasional menjangkau wilayah terpencil.

Kaltara yang baru menginjak usia 13 tahun dinilai memerlukan Sentra Rehabilitasi Sosial mandiri mengingat selama ini masih bergantung pada daerah lain di Kalimantan.

“Kami terus mematuhi arahan Bapak Presiden mengenai program kesejahteraan. Kami berharap dukungan infrastruktur ini menjadi kado bagi masyarakat Kaltara dalam memulihkan fungsi sosial dan layanan dasar,” tutup Zainal.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan dukungan dan meminta jajaran teknis segera menindaklanjuti aspek administrasi dan legalitas lahan.

Gubernur Zainal berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat dalam memastikan masyarakat Kaltara, khususnya wilayah perbatasan mendapatkan perlindungan dan layanan sosial yang layak.

(dkisp)