Seluruh Pihak Bersepakat Selamatkan PT. BPRS Bangka Belitung

PALEMBANG, BerandaNKRInews.com– Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bangka Belitung bersepakat untuk berkomitmen menyelamatkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung.

Kesepakatan itu didapat dalam Rapat Tertutup Pembahasan Komitmen Penyetoran Modal dan Penyehatan Kepada PT. BPRS Bangka Belitung, yang diinisiasi oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (13/10/21).

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman turut menghadiri rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor OJK Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) Sumbagsel, Untung Nugroho tersebut.

Selain itu dalam rapat itu juga turut dihadiri oleh Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Regional 7 Sumbagsel, Iwan M. Ridwan dan seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Babel, dan Komisaris Utama PT BPRS Radmida Dawam beserta pengurus.

Plt. Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pemprov Babel, Ahmad Yani, yang ikut dalam pertemuan, ditemui usai pelaksanaan rapat mengatakan bahwa hampir seluruh daerah dan juga komisaris utama, direktur serta pengurus bank menyatakan sepakat dan berharap bank ini tidak masuk ke tahap ataupun pencabutan izin.

“Semua pimpinan yang ada atau yang mewakili sepakat berkomitmen untuk menyelamatkan Bank BPRS secara bersama-sama dengan semangat, karena bank ini milik daerah yang merupakan cikal bakal bank daerah, terlebih bank ini berbasis syariah,” ungkapnya.

Disampaikannya juga bahwa harapan Gubernur dalam pertemuan itu adalah menginginkan adanya kerjasama dan komitmen seluruh kepala daerah dan DPRD dalam penyelamatan PT. BPRS ini.

Hal itu harus segera dilakukan dengan gerak cepat sebelum bulan Februari 2022, karena periode tersebut merupakan batas akhir sebelum OJK akan mencabut ijin dan melimpahkan ke Bank Indonesia ataupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Namun dirinya yakin dengan kebersamaan dan komitmen yang telah disepakati, hal itu tidak akan terjadi.

Sebagai langkah awal, mereka bersepakat untuk mengembangkan melalui penyertaan modal yang akan disetorkan. Dibutuhkan sekitar 100 milyar agar bank ini benar benar efektif dan efisien dan dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada masyarakat Bangka Belitung.

Dijelaskannya juga bahwa pihak eksekutif dan legislatif akan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk hal ini, namun dikarenakan karena adanya _recofussing_ anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, maka hal ini belum terlaksana untuk saat ini.

Wartawan : YP
Sumber: Diskominfo Babel

KLHS Lahan Food Estate Masuki Tahap Akhir, Gubernur Instruksikan Jajarannya Gerak Cepat

PANGKALPINANG, BERANDANKRINEWS.COM| Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2020 (Permen LHK 24/2020) tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan _food estate_ diatur bahwa salah satu persyaratan teknis dari perubahan peruntukan kawasan hutan atau penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) adalah harus dilampirkannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berangkat dari hal tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman bersama Wakil Gubernur Abdul Fatah melakukan rapat secara virtual terkait pengumpulan data akhir KLHS _Food Estate_, Selasa (28/9/2021). Hal itu bertujuan agar target KLHS yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI berjalan sesuai rencana.

Dengan target 10 hari kedepan yang ditentukan oleh KLHK RI dalam penyusunan KLHS, Gubernur mengintruksikan jajarannya di Pemprov. Babel dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk saling berkoordinasi dalam mendata dan memvalidasi secara cepat dan tepat.

“Karena data yang disusun ini hampir sama seperti penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka dibutuhkan tim teknis dari tiap dinas untuk menyusun hal ini, karena saling terkait,” jelasnya.

Gubernur meminta agar pelaksanaan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan, termasuk Program _Food Estate_, tetap memegang prinsip menjaga kelestarian hutan, dan kelestarian keanekaragaman hayati serta menjamin terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan terus meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

“Ini harus dipikirkan secara matang, karena dalam KLHS _Food Estate_ ini juga bertujuan untuk melindungi hutan lindung kita dari ancaman aktivitas pertambangan timah,” tegas Gubernur.

Merespon hal ini, Wagub Abdul Fatah akan segera melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar ketiga dinas tersebut dalam rangka percepatan pelaksanaan pengumpulan dan kompilasi data akhir KLHS _Food Estate_ di Babel.

“Kami targetkan hari Jumat depan sudah selesai Pak Gubernur,” ungkap Wagub.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Juaidi mengatakan proses KLHS selesai, maka kewajiban pengelola KHKP dalam hal ini kepala daerah yaitu melaksanakan perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan, melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja pengelolaan KHKP.

“Selain itu melakukan pemeliharaan batas areal KHKP, dan melaksanakan pelaporan dan pengelolaan KHKP,” jelasnya.

Terkait pola pengelolaan KHKP _Food Estate_ Porang Babel seluas 15.548,29 Ha, dijelaskan Juaidi bahwa direncanakan di Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.

Wartawan : YP
Sumber : Diskominfo Babel

Kasdam VI/Mulawarman Gelar Kunjungan Kerja Di Wilayah Kodim 0911/Nunukan

NUNUKAN – Kepala Staf Kodam (Kasdam) VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan, S.I.P., M.M melaksanakan kunjungan kerja perdananya di wilayah Kalimantan Utara, Minggu (29/08).

Tiba di Pelabuhan Speed PLBL Liem Hie Djung Nunukan Jalan Bahari RT. 01 Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Rombongan Kepala Staf Kodam (Kasdam) VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan, S.I.P., M.M disambut oleh Komandan Kodim 0911/Nunukan Letkol Czi Eko Pur Indriyanto beserta unsur Forkopimda Kabupaten Nunukan.

 

Dalam kunjungannya ke wilayah Kalimatan Utara ini Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan, S.I.P., M.M. turut didampingi oleh Danrem 092/Mrl Brigjen TNI Suratno beserta rombongan.

Rombongan langsung menuju Komando Taktis Satuan Tugas RI-MLY yang saat ini diemban oleh Yon Arhanud 16/SBC Divisi-3 Kostrad yang berlokasi di Jalan Fatahillah Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara.

Dalam penyampaiannya kepada anggota Satgas Pamtas RI Malaysia, Kasdam VI/Mulawarman berpesan untuk tetap waspada walaupun satuan tugas ini akan berakhir dan akan melakukan pergantian dalam waktu kurang lebih 3 Minggu lagi.

“Setiap saya berdinas dan satuan yang saya naungi selalu berpesan untuk seluruh prajurit untuk tetap menjaga kesolidan dan kekompakan supaya tidak terjadi pelanggaran dan kasus hukum apapun.”

“Kita juga selalu memberikan sikap yang terbaik untuk siapapun, agar hasil akhirnya menjadi baik”, tambah Kasdam VI/Mulawarman dalam pengarahan singkatnya.

Pada lanjutan kunjungannya, Kasdam VI/Mlw bersama rombongan menuju Makodim 0911/Nunukan bertempat di Jalan Aji Muda RT. 03 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara untuk meninjau Kodim 0911/Nunukan serta melakukan istirahat.

Selesai melakukan peninjauan di Kodim 0911/Nunukan, Kasdam VI/Mulawarman beserta rombongan melanjutkan rangkaian kegiatan menuju Pulau Sebatik dengan agenda meninjau Patok Perbatasan RI – Malaysia.

(Pendam VI/Mlw)

Sudah 3 Minggu Tak Berjualan, APKLI Berencana Mengadakan Aksi Damai

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com— PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 hingga 16 Agutus 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berimbas pada penurunan pendapatan pedagang pasar malam yang bergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Bangka Belitung.

Berdasarkan keterangan koordinator Pedagang Pasar Malam (KPM), Sarna Winata yang akrab dipanggil Mas Ben, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kakai Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Bangka Tengah, menuturkan bahwa sejak pemberlakuan PPKM level 3 dan 4 di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung praktis pasar malam ditutup.

Sarna Winata menambahkan bahwa memang di beberapa Desa yang menggelar pasar malam masih ada yang buka namun dari 60 Desa yang buka hanya 4 tempat yang masih buka.

“Kondisi keuangan kawan-kawan Pedagang Pasar Malam sudah sangat menipis. Sejak pemberlakuan PPKM level 3 dan 4, mayoritas pasar malam tutup itu sesuai SK Gubernur yang diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Tentu ini sungguh memberatkan kami,”keluh Sarna Winata usai mengadakan pertemuan terbatas dengan pengurus DPW APKLI Babel.

Menanggapi keluhan pedagang pasar malam, ketua DPW APKLI Babel Mangimpal Lumbantoruan yang akrab disapa Impal mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan aspirasi dari pedagang kepada Gubernur Erzaldi Rosman pada saat diundang dalam acara audiensi pada hari Selasa 27 Juli 2021 di gedung Mahligai.

“Permintaan kita kepada Bapak Gubernur supaya setelah PPKM pasar malam dapat dibuka kembali dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan jam operasional. Kawan-kawan PKL setuju kok. Dan perlu masyarakat ketahui bahwa pedagang pasar malam menjual barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat di Desa,” ungkap
Mangimpal.

“Jika pasar pagi dibuka, pasar malam juga harusnya dibuka. Supaya adil. Sekarang dengan kondisi pedagang tidak berjualan, mereka makan apa? Bayar angsuran pake apa? Jajan anaknya gimana? Ini kan perlu pertimbangan dari pembuat kebijakan!”keluh Mangimpal.

Usai pertemuan antara kordinator pedagang pasar malam dan DPW APKLI di salahsatu warung kopi binaan APKLI di Pangkalpinang, Yogi Pranata selaku Sekretaris DPW APKLI mengungkapkan rencana aksi damai di kantor DPRD Provinsi dalam waktu dekat jika pasar malam masih ditutup.

“Betul, kita berencana mengadakan aksi damai di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Insyallah dalam waktu dekat. Mohon kawan-kawan media berkenan hadir,”ungkap Yogi Pranata yang diamini Ketua DPW APKLI Babel.

Wartawan: Agus Muslim, SH

#AksiDamai
#APKLIBabel
#PedagangKakiLima







PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN MELALUI DESA BALANSIKU TERUS MELAKUKAN EDUKASI AGAR MASYARAKAT TAAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN.

SEBATIK – NUNUKAN – Menurut H.Firman Kepala Desa Dua periode ini mendukung sepenuhnya program.pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten dalam hal Pencegahan Waba Covid-19 yang tidak saja melanda Indonesia tetapi melanda Dunia Internasional.

H.Firman Kelahiran Bone 50 tahun yang lalu telah mengabdikan dirinya dipulau sebatik kurang lebih 40 tahun dan akhirnya pemilihan kepala desa saya terpilih sudah dua periode.

Selama adanya Pandami Civid-19 tak henti hentinya Pihak Kepala Desa Balansiku sebatik induk tak putus putusnya melakukan Sosialisasi.

Pemerintah desa kegiatan yang kami laksanakan ada beberapa hal;

Yang pertama sesuai dari Kementerian Desa bahwa kami melakukan edukasi – Edukasi ke masyarakat terkait untuk mengikuti protokol kesehatan.

Kedua kami juga melaksanakan dan membangun posko untuk melakukan edukasi ke masyarakat pengguna jalan yang lewat untuk tetap juga mengikuti protokol kesehatan.

Ketiga kami sudah membagikan setiap rumah satu kotak masker untuk 300 rumah dan yang terakhir kami semua membagikan tempat cuci tangan di sebagai fasilitas umum yang tidak perlu disentuh oleh tangan hanya menggunakan kaki supaya setiap orang yang datang tidak perlu menyentuh dan itu dilakukan oleh Desa Balansiku.

Sampai saat ini terutama untuk mengedukasi masyarakat jadi saya mengharap kepada Pemerintah Kabupaten nunukan dalam hal ini dinas Pol PP untuk menegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 supaya masyarakat tidak hanya diberikan tindakan Seperti nyanyi Indonesia Raya, push uap itu tidak ada apa-apanya untuk masyarakat hanya tidak baik dilihat apalagi ada di media sosial cara mengedukasi yang tidak sopan ujar Firman Menegaskan.

Coba sesuai dengan Perda saja pasti mereka akan hati-hati ketika keluar tidak menaati protokol kesehatan.

Saya sempat Zoom dengan pihak Satgas dan ibu Bupati menyampaikan langsung melalui meeting Zoom bahwa Perda yang dibuat jangan tidak dilaksanakan efek jera seperti push up dan menyanyi Indonesia Raya itu tidak bermoral.

Kedes Balansiku sebatik induk, Memon agar perda ditinjau ulang atau di Revisi karena tidak bermartabat, ujar H.Firman Menegaskan.

(Yuspal)