JAKARTA – Komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan terintegrasi melalui inovasi pelayanan publik mengantarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.

Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Rini Widyantini kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di Aula Gedung KemenPANRB RI di Jakarta, Senin (15/12) pagi.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yakni SIBATIK (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif) yang berorientasi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menteri PANRB RI Rini Widyantini menyampaikan bahwa inovasi merupakan salah satu cara pemerintah merespons kompleksitas kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

“Melalui inovasi pelayanan publik, kita ingin menghadirkan solusi nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar melahirkan ide baru,” ujarnya.

Rini Widyantini mengingatkan agar inovasi yang telah mendapatkan penghargaan tidak berhenti pada seremoni semata. Tetapi juga dapat direplikasi dan diterapkan oleh instansi lain di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran perangkat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi pelayanan publik di Kaltara.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi untuk seluruh masyarakat Kaltara. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan inklusif,” kata Gubernur Zainal.

Menurutnya, dengan penerapan inovasi SIBATIK di tengah masyarakat akan mampu mendorong pencegahan perudungan atau bullying yang juga sekaligus membatasi akses anak-anak terhadap konten kekerasan di dunia maya.

Gubernur menegaskan, praktik bullying atau perudungan sudah tidak boleh lagi terjadi di lingkungan pendidikan khususnya di Provinsi Kaltara.

Ia juga mengapresiasi inovasi SIBATIK dikembangkan SMA Negeri 1 Nunukan Selatan sebagai platform digital yang mempermudah deteksi, pencegahan, dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah.

Zainal menegaskan melalui sistem yang terintegrasi tersebut, siswa, guru, orang tua hingga pihak kepolisian dan dinas pendidikan dapat saling terhubung dan berkolaborasi secara responsif dalam pencegahan Bullying.

Melalui pencapaian ini, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan prima.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (15/12).

Dalam amanatnya, Bustan mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap memprioritaskan pelayanan publik tetap berjalan pada perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), serta memastikan loket-loket pelayanan publik tetap dibuka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Saya yakin dan percaya biasanya banyak tanggal merah dan saya meminta kepada seluruh perangkat daerah tetap prioritaskan terhadap pelayanan publik baik bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perizinan,” kata Bustan.

Ia meminta jajaran untuk memastikan proses administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun anggaran dan program-program prioritas tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dikatakannya pada laporan-laporan tersebut tidak hanya selesai atau sekadar tuntas akan tetapi tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya berharap jangan sampai di kemudian hari terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan. Tetap berpedoman dan berpijak kepada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Selain itu, Bustan kembali mengingatkan seluruh ASN untuk selalu memperhatikan kedisiplinan dalam kehadiran di kantor khususnya di momen perayaan Nataru, yang menurutnya banyak kegiatan di luar lingkungan kerja.

“Kepada seluruh perangkat daerah, kepala dinas, kepala badan dan seluruh jajarannya untuk tetap patuh kepada jam kerja dan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing,” tegasnya.

Pj. Sekprov Kaltara ini juga menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang biasanya di akhir tahun, peralihan dari tahun 2024 ke tahun 2025 dan tahun 2025 ke tahun 2026.

Pada peralihan tahun ini, sebut Bustan biasanya terjadi perubahan cuaca ekstrem dan disaat bersamaan mobilitas masyarakat meningkat intensitasnya.

“Kepada seluruh jajaran, seluruh perangkat daerah apalagi yang membidangi terkait dengan kelancaran dan ketertiban umum selalu tetap waspada dan selalu tetap siaga,” jelasnya.

Oleh karena itu Bustan mendorong dilakukan simulasi dan mitigasi terhadap penanganan bencana apapun. Ia berpesan kepada seluruh jajaran apabila menemukan potensi atau terkait gangguan bencana dapat segera dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

“Jangan sampai ditunggu besar baru dilaporkan sekecil apapun potensi tersebut dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang,” ucapnya.

Diakhir sambutannya, Bustan mengatakan mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara dan seluruh pimpinan perangkat daerah mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Semoga damai Natal selalu hadir di hati dan selamat Selamat Tahun Baru 2026. Semoga kita tetap optimis dan berkomitmen kuat dalam penyelenggaran layanan publik dan menyukseskan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kaltara,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung peran dan kiprah Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra pembangunan dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., saat membuka kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025, digelar di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Minggu (14/12).

Wahyuni menyampaikan kegiatan Rakerda PKK Tahun 2025 memiliki arti strategis sebagai forum untuk menyusun arah kebijakan, program dan langkah kerja PKK yang selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kaltara.

Ia menuturkan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan khususnya dalam pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

“Gerakan PKK memiliki visi terwujudnya keluarga yang berdaya dan sejahtera guna mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Wahyuni.

Gerakan PKK telah menunjukkan kiprah nyata melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga hingga pembentukan karakter dan ketahanan keluarga.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara PKK, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak luas ke masyarakat.

“Saya berharap melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan program yang inovatif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Dalam momen Peringatan HKG PKK tersebut turut dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kaltara Hj. Rahmawati Zainal, S.H., beserta jajaran pengurus dan kader TP PKK Kaltara.

(dkisp)