Latest Posts

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat Buka Dialog Nasional SMSI: Media Baru Harus Mengarah pada Pers Sehat

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, TEKNOLOGI

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat kembali menunjukkan perannya dalam penguatan ekosistem pers nasional dengan menggelar Dialog Nasional Refleksi Akhir Tahun 2025 bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat”. Kegiatan ini berlangsung di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Dialog nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, akademisi, praktisi media, pejabat negara, hingga tokoh pers nasional.

Hampir seluruh anggota Dewan Pers tampak hadir dalam forum strategis tersebut. Di antaranya Komaruddin Hidayat (Ketua), Totok Suryanto (Wakil Ketua), Muhammad Jazuli (Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers), Rosarita Niken Widiastuti (Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Organisasi), serta Dahlan Dahi (Ketua Komisi Digital dan Sustainability).

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, dalam sambutannya menekankan pentingnya kompetisi yang sehat dan peran strategis informasi dalam peradaban modern. Ia menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki waktu yang sama, yakni 24 jam, namun kreativitas dan respons terhadap situasi menjadi faktor pembeda.

“Perbedaan terletak pada bagaimana kita merespons keadaan dan bergerak dari sekadar hidup menuju solusi,” ujarnya.

Firdaus juga mengungkapkan pandangannya tentang tiga kekuatan utama yang menggerakkan dunia saat ini, yakni informasi, uang, dan energi. Menurutnya, pers nasional harus berorientasi pada peningkatan kualitas serta demokratisasi ilmu pengetahuan melalui penyampaian informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Setelah sambutan Ketua Umum SMSI, acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Dewan Pembina SMSI Pusat, Mayjen (Purn) Joko Warsito, S.Ip.

Memasuki agenda utama, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyampaikan sambutan pembukaan yang menekankan pentingnya ide, tulisan, dan etika dalam membangun peradaban. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan besar selalu berawal dari kekuatan gagasan.

“Semua gerakan besar dimulai dari the power of ideas. Ketika ide dituangkan menjadi informasi, lalu ditulis dan didiskusikan, itulah yang menjadi panduan bagi masyarakat pers yang maju,” tutur Komaruddin.

Ia juga mengajak insan pers untuk tidak sekadar terbawa arus persoalan, melainkan mampu mengendalikan dan menyelesaikan masalah dengan metodologi yang tepat serta berpegang teguh pada nilai-nilai dasar, seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, kedamaian, dan kemerdekaan.

Usai pembukaan, dialog nasional dilanjutkan dengan sesi diskusi bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat”. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas tantangan dan peluang pers digital, termasuk adaptasi teknologi serta penegakan etika jurnalistik di tengah derasnya arus informasi.

Diskusi dipandu oleh Prof. Dr. Taufiqurachman, A.Ks., Sos., M.Si, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E (Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat), Nuzula Anggerain (Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas), Hersubeno Arief (praktisi media baru), Wahyu Dhyatmika (Ketua Umum AMSI), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum SMSI), Aiman Witjaksono (wartawan senior), serta Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA (Koordinator Wartawan Parlemen).

Fokus diskusi diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kredibilitas media, sekaligus meneguhkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi di era media baru.
(*)

Disbudporapar Nunukan Gelar Sosialisasi Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Marlina membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Nunukan di Sayn Cafe Nunukan, Senin (15/12).

Pembangunan kepemudaan merupakan salah satu prioritas penting bagi pemerintah daerah karena pemuda adalah aset daerah, generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan Nunukan di masa depan.

Oleh karena itu, peningkatan indeks pembangunan pemuda (IPP) menjadi indikator penting untuk mengukur seberapa baik dalam menyiapkan kualitas generasi muda, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta peluang ekonomi.

Bupati Nunukan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kabid Kepemudaan dan Olahraga Marlina mengatakan bahwa kegiatan itu sangat strategis karena menjadi ruang bersama untuk memetakan berbagai isu kepemudaan serta merumuskan langkah-langkah yang lebih terarah melalui rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan.

“Saya berharap RAD ini nantinya menjadi pedoman konkret yang bisa dijalankan oleh perangkat daerah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat”, ucap Marlina.

Ia turut menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas pemuda untuk memastikan bahwa anak-anak muda di Kabupaten Nunukan memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan kreatif, olahraga, hingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

“Saya berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh. Sampaikan ide, gagasan, serta pengalaman yang dapat memperkaya penyusunan RAD. Kita ingin memastikan dokumen ini tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi dalam penerapan juga membawa dampak nyata bagi pemuda Nunukan”, tutupnya.

(PROKOMPIM)

Penilaian Potensi dan Kompetensi Melalui Profiling ASN (ProASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Resmi Dibuka

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui BKPSDM Kabupaten Nunukan melaksanakan Pemetaan Penilaian Kompetensi ProASN di Lingkungan Pemerintah kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Senin (15/12/25).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CAT BKPSDM Nunukan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus. Serta dihadiri Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Bajoe Loedi Hargono, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Drs. R.Iwan Kurniawan, Para Asisten Setda Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Staf Ahli, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyampaikan apresiasi yang setingg i-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dan BKPSDM Kabupaten Nunukan yang sudah memfasilitasi kegiatan Profiling ini dalam rangka pemetaan potensi dan kompetensi ASN di Kabupaten Nunukan.

“Kegiatan ini sangat membantu Kepala Daerah dalam manajemen ASN di Kabupaten Nunukan dan tentu ini menjadi bagian dari manajemen talenta, Meritokrasi yang mudah-mudahan ini bisa menjadi instrument bagi Kepala Daerah untuk bisa ke depan ini mengelola ASN kita menjadi efektif, efisien, dan lebih produktif,”ujar Hermanus.

Hermanus juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa dalam rangka pengembangan kompetensi, promosi, yang berkaitan dengan manajemen ASN, Meritokrasi, dan manajemen talenta.

“Kabupaten Nunukan ini potensinya sangat luar biasa, ada 29 OPD unit kerja perangkat daerah yang mengelola potensi anggaran senilai 1,2 Triliun dan di Tahun 2026 nanti senilai 1,7 Triliun. Potensinya sangat luar biasa, jadi kita kedepan harus semaksimal mungkin bagaimana potensi yang ada pada kita bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya khusunya bagi masyarakat,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Bajoe Loedi Hargono menyampaikan bahwa hasil profiling ini terkait dengan pelaksanaan Manajemen ASN berbasis Meritokrasi. Salah satunya Meritokrasi adalah data kualifikasi, namun ada kekurangan yang berkaitan dengan data kompetensi dan potensi.

“Apakah ini sifatnya mengikat, saya kira apa yang kita inginkan bahwa yang akan menduduki jabatan itu adalah orang-orang yang memiliki potensi dan kompetensi. Jadi tidak ada lagi yang sekedar memilih, menunjuk, sifatnya tidak berdasarkan pada data,”ungkapnya.

Menurut Bajoe Ini akan sangat riskan, apalagi kedepannya apa yang diharapkan Pemerintah Daerah khususnya Bupati dan Wakil Bupati bahwa kinerja organisasi pemerintahannya harus terus meningkat Ketika kita ingin menempatkan seseorang tidak berdasarkan data potensi dan kompetensi mungkin kita salah menempatkannya sehingga tidak berkinerja.

“Jika hasil uji kompetensi menunjukan ketidaksesuaian antara jabatan dan kompetensi nanti bisa juga dilakukan mutasi agar PNS jika bekerja di tempat yang sesuai dengan kompetensinya itu akan berkinerja,”jelasnya lagi.

Peserta yang mengikuti sekitar 400 hingga 500 orang ,yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional. Penilaian Potensi dan Kompetensi Melalui Profiling ASN (ProASN ) ini diukur dengan kompetensi manajerial Sosial Kultural sesuai Permenpan 38 Tahun 2017, mengukur potensi sesuai Permenpan 3 Tahun 2020, dan literasi digital ini sudah diamanatkan di Kemenpan RB dan di Kementerian Komdigi untuk menggambarkan terkait dengan Literasi Digital dari PNS, dan salah satu alat ukur terkait dengan Referensi Karir dengan Teori Holand dari RIASEC dengan total 773 soal dari 4 katagori.

(PROKOMPIM)

Kebakaran Hebat di Desa Apas, 6 Unit Rumah Hangus Terbakar

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Kebakaran hebat kembali terjadi hanguskan 6 unit rumah dan toko pada hari Senin pagi, 15 Desember 2025, sekitar pukul 08.40 WITA. Api melahap 6 unit ruko di Jalan Trans Kalimantan, Desa Apas, Kecamatan Sebuku,Kalimantan Utara menyebabkan kerugian material yang signifikan.

Menurut laporan, kebakaran diduga disebabkan oleh percikan api dari mesin dinamo listrik yang digunakan untuk menyedot BBM jenis bensin dari drum plastik ke jerigen. Api dengan cepat menyebar ke rumah-rumah lainnya, sehingga menyebabkan 5 unit rumah lainnya ikut terbakar.

Berdasarkan keterangan saksi mata, Sri Yuliana, api mulai muncul sekitar pukul 08.30 WITA ketika ia, Sdr. M. Armawan, dan Sdr. Ramadhan melakukan penyedotan BBM jenis bensin dari drum plastik ke jerigen menggunakan mesin dinamo listrik. Adanya BBM jenis bensin yang merembes dari mesin dinamo listrik menyebabkan percikan api yang menyambar bensin secara langsung dan mengakibatkan rumah terbakar.

Setelah api mulai membesar, Sri Yuliana, Ramadhan, dan Armawan mengambil air untuk menyiram api yang sudah membakar sebagian drum BBM sekaligus meminta bantuan kepada warga terdekat. Namun, api semakin menyebar dan membesar, sehingga Sri Yuliana tidak bisa menyelamatkan dokumen, barang-barang penting, dan lainnya.

Kerugian material yang dilaporkan antara lain:

– 4 unit rumah/toko sembako
– 1 unit rumah/toko ATK
– 1 unit rumah/toko serba (baju, elektronik, dan pakan burung)
– 1 unit mobil Trak Dutro
– 1 unit mobil Hilux

Yon TP 881/Bharatama Darma berperan penting dalam upaya pemadaman api di Desa Apas. Dengan kerjasama yang baik antara TNI-Polri, Damkar, dan masyarakat setempat, api berhasil dipadamkan setelah beberapa jam.

Komandan Yon TP 881/Bharatama Darma, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam upaya pemadaman api di Desa Apas.

“Semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih waspada dan siap siaga dalam menghadapi bencana,” ujar Dansatgas Yon TP 881/Bharatama Darma.

“Kejadian kebakaran ini menjadi perhatian serius bagi warga Desa Apas dan sekitarnya. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan dan warga Desa Apas dapat hidup dengan aman dan sejahtera”.TutupNya

(Nn/Nn)

Pertama kalinya dibawah kepemimpinan Gubernur Zainal, Pemprov raih predikat “Informatif”

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

JAKARTA – Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih predikat “Informatif” dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KI Pusat).

Penghargaan itu diterima kepada Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum langsung dari Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Gede Narayana dalam acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP Tahun 2025 digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12).

Penghargaan ini diberikan kepada Pemprov Kaltara atas kemajuan signifikan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemprov Kaltara sebagai satu Badan Publik menyandang predikat “Informatif” diantara 197 Badan Publik dengan nilai 94.25 dan menduduki urutan ke-12 diantara 21 Pemprov se-Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga peluncuran resmi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2025.

Indeks ini memberikan gambaran kuantitatif atas tingkat keterbukaan informasi di tiap daerah. Provinsi Kaltara berhasil mencatatkan skor sebesar 68,81, yang berada di atas nilai rata-rata nasional dan masuk dalam kategori “Sedang”.

Atas capaian tersebut, Gubernur Zainal mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama-sama meningkatkan pelayanan dalam keterbukaan informasi publik di Kaltara.

“Harapannya agar seluruh OPD berperan untuk meningkatkan keterbukaan informasi di Kaltara. Kita juga berharap Komisi Informasi Provinsi agar menggaungkan keterbukaan informasi kepada seluruh instansi di Provinsi Kaltara,” jelas Gubernur Zainal.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya dalam membuka ruang informasi seluas-luasnya bagi publik.

Zainal berharap melalui penghargaan ini menjadi pemacu motivasi bagi seluruh OPD untuk terus memperkuat budaya transparansi, meningkatkan kualitas layanan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn menyampaikan bahwa Monev KI Pusat tahun ini sejumlah Badan Publik turut mencatatkan perkembangan positif secara nasional.

“Hal ini disebabkan oleh terbentuknya badan publik baru di Indonesia. Selain itu terdapat kenaikan jumlah badan publik yang menerima predikat informatif,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro turut menyuarakan bahwa pelaksanaan Monev kali ini seharusnya lebih dari sekadar kewajiban administratif.

“Monev jangan hanya menjadi sebuah kewajiban. Jika PPID nya kuat, maka keterbukaan informasinya juga bagus,” tegasnya.

Pernyataan Ketua KI ini menggarisbawahi peran sentral PPID sebagai ujung tombak dalam mewujudkan transparansi dan layanan informasi yang berkualitas di setiap lembaga maupun instansi.

(dkisp)