Baru Menjabat Sebagai Kapolsek Ponre, Iptu Samanhudi Tunjukan Sinergi kepada Warga

BONE – Meski baru menjabat sebagai Kapolsek Ponre, namun kerja nyata langsung ditunjukan oleh Iptu Samanhudi. Pantauan media ini, Samanhudi disibukan dengan pengawalan aksi demo yang dilakukan oleh puluhan warga terhadap Pabrik Gula Bone (PGB) Arasoe, sekira pukul 10.30 WITA, Selasa (2/10) pagi.

Iptu Samanhudi menunjukan sikap kepimpinan dalam menangani aksi demo. Bahkan, tak jarang dia juga terlibat dalam penjagaan sekaligus pengamanan baris depan. Selain Kapolsek Ponre, juga hadir pengamanan 3 Kapolsek lainnya yang masuk dalam wilayah areal perkebunan tebu, Pabrik Gula Bone.

Iptu Samanhudi mengatakan hal ini sudah menjadi kewajiban dalam menjaga masyarakat dan melayani sepenuh hati.“Kami  pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Ponre, jika  ada warga kami yang  minta untuk dikawal  dalam  melakukan aksi damai, maka kami siap,” terangnya kepada awak media ini saat ditemui disela sela aksi damai warga di depan  kantor PGB Arasoe, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Bone. 

“Insya Allah,  untuk  kegiatan -kegiatan  Polsek Ponre selanjutnya minta  dipublikasikan juga agar warga masyarakat Ponre khususnya kabupaten Bone bisa tahu sejauh mana peranan kepolisian dengan sinergitas warga setempat,” tambahnya.

Irwan N Raju

Biro Kabupaten Bone

DPRD dan Pemkab Konawe Selatan Sepakati Perda APBD Perubahan 2019

KONAWE SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sepakat menetapkan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2019.

Kesepakatan pengesahan raperda menjadi perda ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Konawe Selatan yang dipimpin Wakil Ketua I, Armal dan Wakil Ketua II, Senawan Silondae yang ikut dihadiri 28 Anggota puluhan anggota DPRD Konawe Selatan.

Selain dihadiri puluhan anggota DPRD, rapat paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Konawe Selatan, Arsalin Arifin, Sekda Syarif Sajang beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Konsel.

Budi Sumantri, selaku Juru bicara Fraksi Golkar, pihaknya memberi apresiasi atas terbentuknya fraksi-fraksi dewan baru beberapa hari lalu bersama para tim sebagai jawaban selesainya penetapan peraturan DPRD tentang tata tertib Konawe Selatan periode 2019 -2024 yang merupakan panduan  bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan kesehariannya.

Dijelaskan Budi, berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nomor: 429 tahun 2019, pendapatan daerah Rp1.514.805.037.924, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp81.314.566.003.

Kemudian, Dana perimbangan sebesar Rp1,005 triliun, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp365.926.640.097. Belanja Daerah sebesar Rp1.611.743.527.924,71 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp827.303.117.254,64 serta Belanja Langsung Rp784.440.410.670,07. Pembiayaan Daerah sebesar Rp96.938.490.000,71.

Budi Sumantri juga mengatakan, bahwa berdasarkan hasil rapat seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan, memberikan beberapa catatan penting sebagai rekomendasi penting atas persetujuan  tentang perubahan (APBD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019.

Dalam catatan tersebut lanjutnya, diminta kepada Bupati Konsel, untuk menindak lanjuti APBD-P, mengingat tahun anggaran 2019 sisa beberapa bulan akan berakhir, untuk itu segala kegiatan yang menjadi skala prioritas dan pemerintah daerah dapat segera direalisasikan.

Lanjutnya, terkait keterlambatan pembayaran beberapa kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung termasuk didalamnya alokasi dana desa yang belum juga terealisasi agar menjadi perhatian utama dalam rangka mendorong tercapainya target pembangunan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019.

“Khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak yang telah dianggarkan dalam (APBD-P) perubahan ini agar menjadi perhatian utama, sehingga target pelaksanaan Pemilihan Ketua Desa dibulan Desember tahun 2019 ini berjalan tepat waktu,” jelasnya

Ditambahkannya, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, termasuk pelaksanaan kegiatan mutasi pejabat semua tingkatan senantiasa memperhatikan regulasi serta hasil evaluasi kinerja objektif dan rasional yang sejatinya dilakukan oleh tim baperjakat, sehingga dalam setiap mutasi tidak terkesan emosional yang berakibat pada pemberian hukuman secara massal tanpa melalui proses dan kajian yang jelas.

“Hal ini akan berdampak menurunnya semangat aparatur negara  dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pengabdi negara maupun abdi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Konawe Selatan, Arsalim Arifin dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Konsel, memberi apresiasi kepada anggota DPRD Konsel yang baru saja menjalankan tugas selaku wakil rakyat kita. “Apa yang menjadi skala prioritas itulah yang akan ditindaklanjuti pihak eksekutif,” tegasnya.

Dijelaskannya, dengan ditetapkan Perda APBDP 2019, maka sisa waktu berkahirnya tahun anggaran, diharapkan baik itu eksekutif maupun legislatif dapat bersama menjalankan tugas dalam efisiensi anggaran.

Setalah penetapan APBDP 2019 ini, lanjutnya, Pemkab Konawe Selatan akan segera melaksanakan sisa tahun anggaran yaitu anggaran APBD 3 bulan untuk segera dilakukan percepatan yang belum diselesaikan.

Kemudian, tambahnya, pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah disosialisasikan dan telah disampaikan oleh panitia yang ada didesa yang mengikuti kurang lebih 127 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa dan telah membuat jadwal penetapan 28 Desember 2019. “Berkaitan dengan catatan-catatan lain termasukmutasi akan tetap menjadi perhatian,” ujarnya. (Edison)

Hari Batik Nasional, Pegawai di Bone Serentak Gunakan Batik

BONE – Indonesia memang dikenal akan kaya dengan berbagai khazanah budaya. Bahkan, Indonesia juga dihuni dari berbagai suku, agama dan sebagainya. Salah satu warisan Indonesia adalah batik. Nah, tepat tanggal 2 Oktober 2019, masyarakat di Indonesia memperingati sebagai hari batik nasional.

Batik merupakan warisan budaya dari leluhur Indonesia yang kini sudah diakui dunia internasional melalui United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) yang merupakan badan dunia perserikatan bangsa-bangsa dibidang pendidikan, keilmuan dan kebudayaan.

Untuk menjaga warisan leluhur, Indonesia melalui pemerintah menetapkan hari batik nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Hal ini salah satu upaya untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Jadi tak heran, jika di pegawai di lingkungan Pemkab Bone, semuanya terlihat menggunakan batik.

Salah satunya di Kantor Pos SAR Bone, yang terlihat seragam menggunakan batik Indonesia. “Peduli batik untuk Indonesia serentak dilakukan pegawai pos SAR BONE. Gunakan Batik sebagai  bentuk  kepedulian dengan produk dalam negeri dan  membudayakan pakaian batik sebagai warisan budaya Indonesia, terang Koordinator Pos Sar Bone, Andi Sultan.

Irwan N Raju

Kabiro Kabupaten Bone

TNI TMMD ke-106 Kodim 1423/Soppeng, Resmi Dibuka

SOPPENG – Program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 tahun 2019 di Kabupaten Soppeng, akhirnya resmi dibuka. Dalam pembukaan ini, Danrem 141/TP, Kolonel Inf Suwarno, S. A. P tampak hadir di lapangan sepak bola Andi Besse, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Rabu (02/10).

Pembukaan ini ditandai dengan digelarnya upacara yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi di tubuh TNI-Polri. Kali ini, yang menjadi irup dalam upacara pembukaan itu, Sekda Soppeng Drs. H. A. Tenri Sessu, M. Si. Kemudian, komandan upacara Danki Danki Rai Arhanud Divisi 3 Kostrad Kapten Arh Jamaluddin, serta yang bertindak sebagai Perwira Upacara Pasi Log Dim 1423/Soppeng Kapten Inf Nasruddin.

Mengambil tema ‘Melalui TMMD kita Wujudkan Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahtraan Rakyat’, upacara ini dihadiri kurang lebih 1.500 masayrakat dan tamu undangan.

Dalam amanat Bupati Soppeng yang dibacakan oleh Sekda Soppeng Drs. H. A. Tenri Sessu, M. Si, menyatakan kegiatan TMMD ini merupakan salah satu program TNI Bidang Teritorial yang bersifat lintas sektoral dengan melibatkan TNI, Polri, Departeman, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Pemerintah Daerah (Pemda) serta masyarakat. Tujuannya, untuk membantu Pemda dalam meningkatkan akselerasi pembangunan agar dapat terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan seperti ini juga merupakan perwujudan jati diri TNI sebagai Tentara rakyat yang berjuang demi rakyat. Pelaksanaan TMMD ini harus direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh melalui koordinasi secara terus menerus guna menghindari hambatan dan penyimpangan yang dapat menyebabkan pelaksanaan program ini gagal atau tidak,” terangnya.

Selain itu, Bupati juga meminta jalin kerja sama dan kekompakan yang baik antar sesama unsur yang terlibat dalam kegiatan ini. Kenali dan hormati adat istiadat yang berlaku didaerah setempat serta hindari tindakan dan sikap yang dapat merusak citra TNI.

Dalam program TNI TMMD ini setidaknya ada beberapa sasaran fisik dari Kodim 1423/Soppeng.  Di antaranya, normalisasi sungai Kawerang sepanjang 4.600 Meter dari Desa Patampanua menuju Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng. Kemudian, pengerasan jalan sepanjang 3.000 Meter dari Desa Panincong menuju Kampung Paleccu Desa Patampanua dan terakhir rehab sarana ibadah Masjid Nurjannah (Kampung Abbanuange Dusun Wanatua Desa Sering Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng)

Dalam upacara pembukaan, sejumlah pejabat tinggi hadir seperti Danrem 141/TP Kolonel Inf Suwarno, S. A. P beserta istrinya, Dandim 1423/Soppeng Letkol Arm Fajar Catur Prasetyo, SE (selaku Dansatgas) beserta istrinya. Dandim 1406/Wajo Letkol Inf Utsman Abdul Ghofir beserta istrinya. Dandim 1407/Bone Letkol Inf Mustamin beserta istrinya. Dandim 1411/BLK Letkol Arm Joko Triyanto S.Pd beserta istrinya. Dandim 1415/Kep. Selayar Letkol Arm Yuwono, S.Sos, MM beserta istrinya. Dandim 1424/Sinjai Letkol Inf Oo Sahrojat. S.Ag. M.Tr. Han beserta istrinya, para Kasi Rem 141/Tp dan Kabalak Rem 141/Tp.

Kemudian juga dihadiri oleh Kapolres Soppeng AKBP Dedi Dewantho, S. Ik, Kapolres Soppeng AKBP Dedy Dewantho, S. Ik, Ketua Pengadilan Negeri Soppeng Irianto Priyatna Utama, SH.,M. Hum, Kajari Soppeng Suwarno, SH. MH, Ketua Pengadilan Agama Drs. Zaenal Farid SH. MH, Ketua DPRD Soppeng Saharuddin, SE. MM, para Kapolsek jajaran Polres Soppeng. Selain itu, juga hadir Ketua persit KCK Koorcab Rem 141/Tp beserta 5 orang pengurus, Ketua Persit KCK Cabang XXXI Dim 1423/Soppeng beserta para pengurus, Tim Penggerak PKK Kab. Soppeng, para Camat se-Kabupaten Soppeng, para Lurah/Kades se-Kabupaten Soppeng, para Tomas, Toga, Tomas dan tamu undangan serta masyarakat sekitar 1.500 orang.

Koresponden, Irwan N Raju

Hendrawan Dukung Rencana Kodim 0911/Nunukan Terkait Rencana Pengelolaan 100 Hektar Lahan Percontohan

Nunukan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Hendrawan memaklumi apabila ada sebagian masyarakat yang pesimis apabila Nunukan mampu menjadi salah satu daerah penyangga pangan untuk Ibu Kota Negara (IKN) nantinya. Hal tersebut karena selama ini barang pangan dan beberapa kebutuhan lain untuk masyarakat Nunukan masih dipasok dari luar Nunukan terutama dari Jawa dan Sulawesi bahkan ada yang dari Sabah, Malaysia.

Namun Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut meminta masyarakat untuk tak larut dalam pesimisme. Pasalnya, banyak daerah dan negara yang pada awalnya dianggap tak mampu bangkit dari keterpurukan namun kini justru menjadi pemasok kebutuhan bagi pihak – pihak yang dulu meremehkanya,

“Vietnam contohnya. Kita pasti ingat bagaimana negara tersebut mengalami keterpurukan bahkan untuk makan saja sampai dipasok dari donatur. Tapi siapa sangka Vietnam yang dulu miskin dan memprihatinkan kini menjadi salah satu negara terkaya di Asia,” ujar Hendrawan, Rabu (2/10/2019)

Sedangkan Nunukan tak separah Vietnam yang berarti menurut Hendra, sangat besar celah dan kesempatan bagi Nunukan untuk membuktikan diri sebagai salah satu daerah penyangga pangan IKN. Bahkan tak hanya itu, Hendrawan meyakini apabila semua pihak bersinergi, maka Nunukan tak hanya mampu menjadi penyangga pangan IKN tapi juga akan menjadi Lumbung Pangan Nasional.

Salah satu cara mewujudkannya menurut Hendrawan adalah memaksimalkan pengelolaan lahan-lahan yang selama terbiarkan (lahan tidur) menjadi lahan produktif. Untuk itu terkait rencana Kodim 0911/NNK yang meminta lahan 100 hektar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan sebagai lahan percontohan, merupakan rencana yang sangat tepat dan layak didukung semua pihak.

“Kita tak bisa pungkiri, selain strategi tentang Hankam, TNI juga ahli dalam strategi olah pertanian. Sehingga rencana peminjaman 100 hektar lahan sebagai area percontohan menurut saya sangat layak untuk didukung,” tandas Hendrawan

Ia pun berharap Bupati Nunukan selekasnya merespon permintaan Kodim tersebut. Dandim Nunukan, menurut Hendrawan pasti juga telah mempunyai perhitungan dan pemetaan sendiri terkait komoditas yang akan di kembang biakan. Hendrawan juga meyakini bahwa percontohan dari olah pertanian yang baik, pasti akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat nantinya.

“Pasti masyarakat juga nantinya yang akan merasakan manfaatnya. Saya berharap Bupati secepatnya merespon rencana dari Dandim Nunukan tersebut,” pungkasnya. (eddySantry)