JAKARTA – Mudahnya masyarakat mengakses berbagai informasi terutama di media sosial kadang tak selamanya berujung kebaikan. Penyebaran hoax, fitnah dan ujaran kebencian bukan malah berkurang tapi malah semakin menjadi. Banyak pihak yang menilai hal tersebut terjadi karena bangsa Indonesia mulai meninggalkan dasar negara yakni Pancasila.

Terkait hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa bangsa Indonesia terutama usia anak didik perlu pembinaan mental kebangsaan sedini mungkin. Diantaranya, ungkap Mujajir, saat ini pihaknya tengah melakukan pengkajian agar mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diajarkan kembali.

“Ini kami sedang melakukan evaluasi kurikulumnya formalnya, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan saat ini dipelajari dan dikaji akan dipisahkan kembali. Jadi ada PPKn dan ada PMP,” ujarnya usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Jakarta, Selasa (1/10/2019)

Lebih jauh Muhajir mengungkapkan, penggabungan PMP PPKN memang sudah dilakukan. Namun Muhajir menilai hal itu lebih berat pada pengetahuan dibandingkan nilai-nilai moral Pancasila itu.

“Padahal penanaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan melalui perilaku. Oleh karena itu, berdasarkan kajian kami kemungkinan akan ditata ulang kembali, yang mana PMP menjadi mata pelajaran sendiri,” paparnya

Namun menurut Muhajir, diaktifkanya PMP dalam pelajaran harus juga mempertimbangkan bagaimana mata pelajaran PMP tersebut tidak menambah beban siswa. Pasalnya saat ini sudah berjalan program penguatan pendidikan karakter.

“Sehingga tahun depan mata pelajaran PMP sudah bisa diajarkan kembali,” pungkasnya

Pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila diselenggarakan di kawasan Monumen Pancasila Sakti di Jakarta Timur, Selasa. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam peringatan itu. Sedangkan Muhadjir ditunjuk menjadi pembaca doa pada upacara tersebut. (eddySantr)

JAKARTA – Setelah melalukan penyidikan, Polisi ahirnya menetapkan seorang dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) bernma Abdul Basith (44) sebagai tersangka atas dugaan akan menciptakan kerusuhan pada saat adanya aksi masa Mujahid 212 pada Sabtu 29 September 2019 lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menuturkan, selain kepada Abdul Basith, Polisi juga menetapkan Sembilan orang lainya termasuk Laksamana Muda (Laksda) TNI (Pur) Sony Santoso terkait rencana aksi pelemparan Bom tersebut.

“Selain AB, sembilan orang lainnya yang jadi tersangka, yakni S, OS, JAF, AL, AD, YF, FEB, SAM, dan ALI,” ungkap Dedi, Selasa (1/10/2019).

Lebih lanjut Dedi memaparkan bahwa bahwa Abdul Basith berperan sebagai perekrut orang yang memiliki kemampuan untuk membuat bom. Sementara OS berperan menerima dana yang digunakan oleh para eksekutor untuk memprovokasi dan sehingga akan tercipta kerusuhan (chaos) saat masa Mujahid 212 berunjuk rasa.

Dalam aksinya, menurut Dedi, Tersangka S telah merekrut empat orang atas nama tersangka JAF, AL, NAD dan SAM. Mereka inilah yang menurut Polisi kesemuanya memiliki kualifikasi membuat bom sekaligus merangkap sebagai eksekutor.

Sementara tersangka OS merekrut tiga orang atas nama YF, A dan FEB. A dan FEB menerima perintah mendapatkan uang untuk operasional di lapangan sekaligus membeli bahan yang digunakan merakit bom molotov.

“Masih proses dan didalami dan sudah jelas master mind siapa, layer kedua siapa, kemudian operatornya siapa, mulai perakit dan eksekutor didalami oleh Polda Metro Jaya. Semua sudah tersangka,” ujarnya.

Sementara OS, lanjut Dedi, diketahui merekrut tiga orang lain, yakni YF, AL, dan FEB. Untuk tersangka FEB ditugaskan menerima uang yang digunakan untuk biaya operasional di lapangan, serta membeli bahan-bahan membuat peledak.

“Yang jelas ini sudah jelas master mind siapa, second line-nya siapa, operator di lapangan siapa, mulai dari perakit dan eksekutor. Masih didalami oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Atas perbuatannya ke-10 tersangka dijerat pasal berlapis, Pasal 169 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

“Undang-Undang Darurat, KUHP [pasal] 169. Ada beberapa pasal yang diterapkan di sini sesuai dengan perbuatan masing-masing di sini cukup banyak. Baik pasal terkait menyangkut masalah UU Darurat kepemilikan terhadap bahan peledak,” jelas Dedi.

Sebelumnya polisi menangkap AB pada Sabtu 28 September 2019 lalu di Jalan Maulana Hasanudin, Kecamatan Cipondoh, Tangerang Kota, Banten. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan AB diamankan karena menyimpan 28 bom molotov di kediamannya. (eddysantry)