Bupati Wajo Hadiri Acara Mappadendang di Dusun Karame Desa Ongkoe

WAJO – Bupati Wajo menghadiri Acara Mappadendang yang merupakan acara tahunan di Dusun Karame Desa ongkoe Kecamatan Belawa, Minggu 6 Oktober 2019. Dalam laporan panitia penyelenggara kegiatan menyampaikan kalau kegiatan Ini dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Karame dengan mempergunakan dana murni dari desa tersebut, sehingga mereka sangat mengapresiasi kedatangan Bupati Wajo ke dusun mereka, dan ini merupakan wujud rasa syukur sehingga mengadakan acara pada hari ini.

Sambutan Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa hari ini telah mengunjungi beberapa desa diantaranya Desa sappa, dengan melihat hasil pertanian di sana, dimana hasilnya terdapat 12,8 ton per hektar, dan Ini sementara mau diadakan uji coba, termasuk tempat ini nantinya, karena mau dibagi 14 Kecamatan mau di uji coba dan di kontrol sedemikian rupa, mulai dari penggunaannya pupuknya dan sebagainya.

Juga disampaikan dalam sambutan ini terkait perizinan, yang bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan kalau bisa diselesaikan di sana, nantinya ada Mal pelayanan publik, jadi kalau ada yang mau mengurus sesuatu nanti, satu kali masuk di tempat itu selesai semua urusannya, mulai dari pajaknya, samsatnya dan kalau bisa imigrasinya, jadi tidak perlu lagi ke Parepare untuk mengurus paspor.

“Kedepan kita usahakan untuk meningkatkan pelayanan, juga terkait pelayanan kesehatan, sementara ini kita lelang mengenai Oto Dottoro yang di dalamnya lengkap Dokter, perawat dan bidannya dan tenaga lainnya, sehingga bisa melakukan tindakan medis dalam mobil itu, jika ada hal darurat karena mobilnya memang di desain khusus, dan dalam waktu dekat ini sudah bisa beroperasi,” ungkap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si.

Juga disampaikan masalah pertanian, dimana banyak yang terintegrasi di dalamnya, mulai jalanannya, pengairannya, mekanisme mekanisasi pertanian, teknologi pertanian dan perlakuan perlakuannya. “Kita sekarang ini ada kawasan pertanian terpadu di Uraiyan di Kecamatan Majauleng, kita akan jadikan pusat pembelajaran kelompok kelompok tani, bagaimana kita kelola pertanian sehingga bisa lebih maju,” kata Bupati Wajo.

“Sekarang ini kita berpikir, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat kita, makanya kami selalu jalan dengan pak Kadis Pertanian, apa yang perlu kita tingkatkan, demikian juga kalau jalanan jelek, pasti petani yang jadi korban, pasti harga gabah lari ke biaya transportasi, inilah berbagai upaya yang akan kami lakukan, kami minta maaf kalau belum bisa terlayani semua, karna semua butuh proses waktu, kita akan rampungkan beberapa program nantinya untuk mensejahterakan petani kita,” Bupati Wajo menambahkan.

Dan dikatakan kalau dia ingin menjadi pelayan kepada masyarakat , dan dia harus selalu memposisikan diri sebagai pelayan kepada masyarakat. “Jangan segan-segan untuk berkomunikasi dengan kami,” kata Bupati Wajo.

Dan dikatakan kalau setelah dari acara ini, juga akan berkunjung ke kawasan pertanian terpadu di Lautang, dimana akan dibuat kawasan Wisata di sana, jadi nanti akan ada kawasan wisata yang menyenangkan, sehingga orang lain juga bisa masuk ke Belawan, jangan cuma masyarakat yang disini yang masuk ke daerah orang lain.

Dan acara pun dilanjutkan dengan acara dialog interaktif antara Bupati Wajo dengan masyarakat yang dipandu langsung oleh Camat Belawa H. Ahmad Jahran, S.IP., M.Si .

Beberapa masyarakat yang bertanya dan berdialog langsung diantaranya Pak Syamsir dimana menyatakan bahwa masyarakat disana sangat membutuhkan air untuk pertanian mereka, dan juga mengenai kondisi anak pesantren yang berada di sana.

Demikian juga dengan dari Bapak Hikbang yang merupakan warga Desa Sappa yang ingin bertanya, utamanya hal tentang pemberian bantuan alat pertanian yang katanya hanya terfokus pada beberapa kelompok saja dan dia sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bupati Wajo selama ini di masalah pertanian.

Kemudian dari Pak Aminudin yang mempertanyakan tentang jalanan di Dusun Karame ini, karna jalan ini merupakan jalan vital dari anabanua ke Sidrap, jadi ini salah satu cara meningkatkan kesejahteraan pertanian, dan katanya kalau bisa masuk di anggaran tahun depan.

Juga dari seorang penanya menyatakan bahwa kalau bisa listrik dan PLN di daerah ini dimasukkan juga, dan bagaimana supaya air yang dari Sidrap bisa juga terpakai di daerah mereka, untuk mengairi sawah mereka, karna daerah ini berbatasan langsung dengan Sidrap, tentunya dengan bantuan komunikasi langsung dari bapak Bupati Wajo ke Bupati Sidrap.

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud menjawab pertanyaan masyarakat yang mengatakan bahwa terkait dengan masalah air ini sudah berhadapan langsung dengan Kadis PSDA. “Kita akan Intens, kalau perlu ketemu langsung, untuk melakukan pengkajian pengkajian agar pemanfaatan air bisa termanfaatkan bersama antara petani di Sidrap dan petani di Wajo khususnya di Dusun Karame, juga terkait sedimentasi dengan mengharapkan Kadis PSDA agar turun langsung ke lapangan untuk melihat.

“Kita juga merintis pompa air dengan tenaga air sendiri, dan juga terkait anak tahfidzul Qur’an disini, agar dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten, karena ada program beasiswa bagi mereka yang kurang mampu, juga kami programkan bapak angkat bagi anak anak Tahfidzul Quran, juga ada lazismu yang bisa tangani,” jelas Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos,” M.Si.

Juga terkait dengan listrik PLN, jika ada yang mau melaksanakan kompanisasi melalui jalur jalur listrik, dan sementara ini telah didata untuk Belawa dan Maniangpajo. “Terkait alat pertanian dan pemanfaatan alat pertanian, jangan ada Kongkalikong penggunaan alat pertanian, tidak boleh ada yang merekayasa, pemerintah sekarang ini transparansi, kalau ada temuan laporkan ke kami, juga ke depan PPL kita akan rolling supaya ada penyegaran,” tegas Bupati Wajo.

Dan dikatakan terkait dengan jalan vital yang ada di dusun Karame Desa Ongkoe, Insya Allah tahun 2020 segera tertangani, juga pertanyaan terkait mengenai Oto Dottoro, akan disiapkan didalamnya Dokter, Perawat dan Bidan dan mobil itu stand by nantinya 24 jam dan ada tiga kali sift, demikian juga dengan pembangunan Rumah Sakit Regional mudah-mudahan akan terbangun segera, sehingga tidak merujuk ke daerah tetangga lagi, jelas Bupati Wajo diakhir dialog hari ini.

( Humas Pemkab Wajo )

Wapres Resmikan Rusunwa Politeknik Bone

BONE – Salah satu agenda dalam kunjungan kerja (Kunker) wakil presiden RI, Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla yakni meresmikan Rusunwa Politeknik Bone yang berada di Dusun Maccedde, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Minggu (06/10)

Politeknik Negeri Ujung Pandang yang sejak 2014 lalu ini membina program studi di luar domisili Kabupaten Bone sebagai Rintisan Politeknik teknologi negeri. patut berbangga sebab kampusnya telah dilengkapi dengan sarana penunjang berupa rumah susun mahasiswa.

Dihadapan Wapres dan bupati Bone. Prof. Ir Muhammad Anwar. menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan pemerintah, atas perhatian yang diberikan dalam pembangunan. Ini bertujuan sebagai salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan kenyamanan mahasiswa dalam menjalani proses belajar selama kuliah.

Kemudian dirinya berharap agar fasilitas penunjang berupa Rusunwa tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para mahasiswa Politeknik teknologi Negeri Bone.

Di kesempatan yang sama, Bupati Bone menyampaikan bahwa Rintisan Politeknik teknologi Negeri Bone sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone. Pendidikan lanjutan bagi calon mahasiswa yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran untuk mendapatkan spesialisasi dalam bidang serapan melalui pendidikan berkelanjutan dengan kompentisi sesuai kebutuhan industri.

Pembangunan Rusunwa Rintisan Politeknik teknologi Negeri Bone telah dimulai sejak Desember 2018 dan selesai di Juni 2019 di atas lahan seluas 4225 M2. Anggaran yang digunakan bersumber dari dana kementerian PUPR yang diresmikan Wapres. Skala tersebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dasar seperti jaringan listrik air dan sanitasi.

Rusunwa Rintisan Politeknik teknologi Negeri Bone ini terdiri atas dua unit bangunan yang masing-masing memiliki dua lantai yang mampu menampung sebanyak 196 Mahasiswa dan dilengkapi dengan fasilitas berupa tempat tidur meja belajar dan lemari di setiap kamar.

Saat ini pimpinan Politeknik teknologi Negeri Bone mengelola 3 program studi D3 yang terfokus pada bidang engineering dan bisnis kemudian program studi tersebut adalah teknik sipil, Teknik Kimia mineral, dan administrasi bisnis.

Peresmian selesai, lanjut Rujab Bupati Kabupaten Bone Tatap muka dengan pejabat Kabupaten Bone dan masyarakat kota Watampone. Di sini Wapres memberikan Bantuan berupa Alat berat sebanyak 2 unit dan beberapa Motor Sampah. Ini bertujuan Agar Bone dapat jadi kota yang bersih. Sehingga nantinya akan mendapat piala Adipura seperti Kota Kabupaten Lainnya.

Turut hadir, Pangdam XIV/Hsn. Mayjen TNI Surawahadi. S. I. P, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Wakil gubernur Sulsel. Andi Sudirman Sulaiman, S.T, Danrem 141/Tp. Kolonel Inf Suwarno. S. A. P beserta Ibu, Kasrem 141/Tp. Letkol Inf Bobbie tryanto. S. I. P beserta ibu, Bupati Bone DR.H.Andi Pashar.M.Padjalangi M.si beserta ibu, Wakil Bupati Bone Ambo Dalle beserta ibu, Sekda Kab. Bone Andi Surya Darma S.E, Dandim 1407/Bone. Letkol Inf Mustamin. Beserta ibu, Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, Dandenpom Bone. Letkol Cpm Nur Rachman Tanang, SH.MH, Kajari Watampone. Hj.Nurni parayanti SH.MH, Danyon C Brimob. Kompol Nur Ichsan, S.sos, Para Dankabalakrem 141/Tp.
Para Forkopimda Kab. Bone.

Irwan N Raju
Biro kab Bone

Bupati Wajo kunjungi Program Serasi di Kecamatan Majauleng.

WAJO – Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si melaksanakan kunjungan lapangan yang didampingi oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Perikanan, PSDA dan PU untuk meninjau program serasi di Desa Penrang dan Desa Tajo Kecamatan Majauleng.

Dengan luas kurang lebih 1.000 Ha, apabila program serasi ini selesai dapat berdampak terhadap 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Majauleng, Kecamatan Bola dan Kecamatan Penrang.

Di lokasi program serasi tersebut, telah bersinergi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Perikanan, PSDA dan PU untuk merealisasiksn rencana Bapak Bupati Wajo membuat jalan dari Desa Tajo Kecamatan Majauleng ke Desa Cellue.

Jalanan tersebut akan dibuatkan saluran drainase sebelah kiri dan kanan yang berfungsi sebagai saluran air untuk dimanfaatkan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan.

Sehingga apabila program serasi ini selesai dapat meningkatkan IP 200 bahkan bisa sampai IP 300 dimana bisa 2 kali padi dan 1 kali palawija

( Humas Pemkab Wajo )

Ini Alasan Pemerintah Melarang Peredaran Minyak Goreng Curah

 

Minyak Goreng Curah (foto: Kumparan)

Jakarta – Tak hanya soal kesehatan yang membuat Pemerintah melarang peredaran minyak goreng curah. Pasalnya, menurut Menteri Perdaganan RI Enggartiasto Lukita penggunaan minyak curah sejatinya merugikan masyarakat.

“Sebab, volume minyak dalam plastik sederhana sebenarnya kerap berkurang dari ketentuan penjualan,” tutur Enggar, Minggu (6/10/2019).

Misalnya, lanjut Enggar, minyak curah dijual dengan takaran volume 1 kg, tapi pedagang hanya memasukkan minyak goreng setara 0,9 kg di kemasan plastik atas minyak yang dipasarkannya ke masyarakat. Artinya, ada kecurangan dalam penjualan.

“Selain itu, penggunaan minyak curah perlu ditinggalkan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan dari jaminan kualitas produk turunan minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO),” imbuhnya.

Pemerintah berharap, pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat menangkal kampanye negatif produk CPO Indonesia dan pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan kecintaan masyarakat akan produksi negeri sendiri.

Enggar juga menegaskan, jika ada pengusaha yang masih ingin menjual minyak curah, mereka wajib melakukan proses penyulingan ulang terhadap minyak tersebut. Karena menurutnya, penyulingan sebenarnya dijual di pasar, sehingga sangat mungkin untuk digunakan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar minyak curah tersebut tetap diawasi oleh BPOM. Dengan begitu, sambungnya, kesehatan masyarakat tetap terjamin.

“Jadi minyak di masukan ke dalam satu tempat, kemudian diisi ke botolnya dan dibayar. Itu bagus. Jadi hanya dengan itulah kita ke depan berupaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan harganya bisa dikontrol,” terangnya.

Kendati begitu, Enggar belum bisa meramal seperti apa dampak lebih jauh dari kebijakan ini. Misalnya, apakah akan menekan tingkat daya beli masyarakat kalangan bawah yang kerap menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangan dengan minyak curah.

Begitu pula dengan kelangsungan bisnis minyak curah yang dilakoni segelintir pengusaha saat ini. “Ya saat ini ada banyak (pengusaha minyak curah), tapi kan selama ini tidak bisa diukur,” katanya.

Lebih lanjut, Enggar mengaku belum menyiapkan sanksi khusus bila peredaran minyak curah masih ada di pasar. Yang terpenting, menurutnya, sosialisasi terkait bahaya penggunaan minyak curah kepada masyarakat selaku konsumen langsung telah dilakukan.

Selain itu, kebijakan ini sudah mewajibkan pengusaha untuk mulai beralih ke kemasan premium. “Ya kami tidak perlu sanksi, yang penting tidak ada suplainya,” tuturnya.

Menurut Enggar, kebijakan ini sebenarnya sudah diwacanakan oleh pemerintah sejak 2014, namun terus mundur karena sosialisasi yang belum menyeluruh. Namun, implementasi kebijakan ditunda karena produsen minyak goreng belum siap untuk memperluas unit pengemasan dan menumbuhkan industri pengemasan di daerah.

“Jadi bukan serta merta atau ujug ujug,” pungkasnya. (eddyS)

 

Mulai 1 Januari 2020, Pemerintah Larang Penjualan Minyak Goreng Curah

Minyak Goreng Curah (foto: Kumparan)

Jakarta – Mulai 1 Januari 2020, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan melarang peredaran minyak curah di pasar masyarakat. Menteri Perdaganagn Enggartiasto Lukita mengungkapkan, sebagai gantinya minyak curah wajib dijual dalam kemasan.

“Mulai 1Januari 2020. Wajib bagi produsen menjual minyak goreng dalam kemasan dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah,” tutur Enggar, Minggu (6/10/2019).

Lebih lanjut Engar mengungkapkan, bahea kebijakan tersebut tidak dilakukan dengan masa transisi, artinya tidak ada masa uji coba untuk kurun waktu tertentu. Menurutnya, kebijakan ini sejatinya bisa dijalankan karena pemerintah sudah memegang komitmen dari para pengusaha dari berbagai asosiasi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada distributor minyak curah dan masyarakat sebagai pengguna.

“Salah satunya dengan mengadakan bazar kementerian yang menjual minyak goreng dalam kemasan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp11 ribu per kilogram, yakni hanya Rp 8.000 per kg,” ungkapnya.

Menurut Enggar, peredaran minyak curah di pasar dan penggunaan di masyarakat sangat berbahaya. Sebab, kualitas minyak tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak melewati pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Saat ini, masyarakat memang masih kerap menggunakan minyak curah dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, khususnya masyarakat kelas bawah dan pedagang kaki lima. Data Kementerian Perdagangan mencatat setidaknya total produksi minyak goreng di dalam negeri mencapai 14 juta ton per tahun.

“Dari jumlah itu, hanya 5,1 juta ton yang dipasarkan ke dalam negeri alias digunakan oleh masyarakat. Sisanya, diekspor ke luar negeri. Namun, dari 5,1 juta ton itu, hampir 50 persennya diantaranya merupakan minyak goreng curah,” imbuhnya.

Minyak curah sendiri merupakan minyak bekas pakai, seperti restoran dan warung makan besar yang kemudian dijual kepada pengumpul.

Minyak tersebut kemudian didistribusikan lagi ke pedagang pasar dalam volume grosir untuk kemudian dijual secara eceran. Biasanya, minyak curah hanya dikemas menggunakan plastik biasa.

“Minyak goreng curah tidak ada jaminan kesehatan sama sekali. Itu minyak bekas, bahkan ambil dari selokan dan sebagainya,” tandas Enggar.(eddyS)