HARI ini saya hadir di Jambi yang ke-31 dalam 8 tahun (1 windu) terakhir dan yang pertama kali ke luar jawa setelah canangkan LOGO GUMREGAH 9 September 2019 yang lalu. Saya yakini ada hal khusus di Bumi Dharmasraya Jambi terkait amanah wujudkan kejayaan nusantara II Abad XXI, Adil, Makmur, dan Adidaya.

Atas energi, kekuatan dan keyakinan hati saya bersama Tuhan pada hari ini, Sabtu Pon, 5 Oktober 2019 selaku Pengemban Amanah dan Deklarator GUMREGAH, saya nobatkan DR dr H MAULANA, MKM, Wakil Walikota Jambi yang baru saja membuka secara resmi Rapimwil APKLI Jambi 2019 sebagai SATRIA GUMREGAH NUSANTARA

 untuk mewujudkan cita-cita bangsa amanat leluhur nusantara.
Saya sudah canangkan perluasan Revolusi Kaki Lima Indonesia menjadi Revolusi Ekonomi Rakyat Nusantara pada Pembukaan MUSWIL APKLI Jawa Timur, 22 September 2019 di Bangil Pasuruan. Kenapa harus diperluas? Karena apa yang kita hadapi hari ini era super kapitalis dan revolusi industri 4.0/5.0, satu-satunya jalan dan harapan agar ekonomi rakyat tegak kembali, kedaulatan ekononomi bangsa bisa direbut kembali adalah melibatkan rakyat secara langsung dan aktif dalam menggerakkan roda ekonomi dinegeri ini.

Hal ini adalah keharusan dan wajib dilakukan secara bersama-sama. Prinsip dasarnya adalah rakyat harus miliki saham dan dapatkan deviden, rakyat harus dapatkan fasilitas usaha produktif sehinga usaha dan pekerjaan rakyat maju, berkembang dan unggul. Hidup rakyat dan bangsa kita sejahtera dan makmur berkeadilan, tatanan nilai, budaya dan peradaban warisan leluhur Nusantara terawat baik, lestari dan maujud dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada kesempatan mulia ini, saya ingin tegaskan kembali tugas dan tanggungjawab Ketua Umum DPP APKLI amanat Munas V APKLI 2017. Pertama, menegakkan kedisiplinan organisasi secara internal dan eksternal. Saya sudah putuskan per 27 Juni 2019 berikan kewenangan Ketua DPW APKLI Prop. se-Indonesia untuk makin tegakkan kedisiplinan, siapapun jajaran APKLI yang menyimpang dari komando Ketua Umum segera diusulkan diganti atau dipecat tidak hormat.

Saya tidak pernah memimpin secara hegemonik. Saya ingin membangun kepemimpinan yang hanya ada satu garis komando, hanya ada satu yang diwujudkan yaitu tegaknya kembali ekonomi rakyat, kembalinya kedaulatan ekonomi bangsa, selamatnya merah putih, NKRI dan nusantara.

Kedua, memimpin revolusi. Kemarin saya pimpin revolusi kaki lima Indonesia, hari ini dan ke depan saya pimpin revolusi ekonomi rakyat nusantara. Menjadi tanggungjawab jajaran APKLI dan Poros Keadilan Rakyat Kecil Indonesia diseluruh tanah air untuk merangkul semua kekuatan bangsa dan elemen masyarakat, mendorong seluas-luasnya, sebesar-besarnya fasilitas ekonomi untuk rakyat

sehingga usaha dan pekerjaaan rakyat kecil – kawulo alit maju, berkembang dan unggul, hidupnya sejahtera berkeadilan, Karena waktu kita tidak banyak maka revolusi ekonomi rakyat nusantara saya pimpin sendiri. Kalau kita gagal, kata Wakil Walikota Jambi, DR. dr. H. Maulana, MKM., Indonesia akan terjajah secara utuh dan menyeluruh, dan bangsa

kita menjadi jongos kapitalis asing.
Saya tidak pernah hiraukan dari mana, dari siapa sumber daya yang kita dorong untuk rakyat sebagaimana pernah saya sampaikan di Univ. Negeri Surabaya 29 Mei 2017 saat bedah buku Revolusi Kaki Lima Indonesia yang saya tulis. Karena Idealitas rahmat bagi seluruh alam beserta isinya itu bukan sekedar jargon yang tertulis dan terdengar indah saat dibaca. Namun harus diwujudkan secara nyata. Idelisme itu bukan sekedar tekstualitas dan retorika belaka, tapi harus konstektualitas terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Saya tidak pernah berpikir, tidak pernah pedulikan, apakah sumber daya itu dari neraka atau surga, yang penting dapat didorong seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk rakyat.
Untuk itu, saya perintahkan Ketua DPW APKLI Jambi, Adhi Putra Syaga, Ketua DPW APKLI Prop. seluruh Indonesia merangkul semua kekuatan bangsa, baik domestik maupun global. Kalau hadapi berbagai mafia yang gerogoti negeri ini dengan gaya konvensional sama saja menggali lubang kuburan kita sendiri.

Per 27 Juni 2019 saya sudah putuskan memimpin dengan gaya supermafia untuk secepat-cepatnya mendorong segenap fasilitas usaha produktif untuk gerakkan ekonomi rakyat dan bangsa kita. Tugas dan tanggungjawab Ketua DPW Propinsi, Ketua DPD Kab./Kota diseluruh tanah air adalah satu Komando dari Ketua Umum DPP APKLI dan Presiden PKR Indonesia menjadi The King of Mafia diwilayah masing-masing. Mengapa penegasan saya keluarkan di Jambi Sumatra? Saya yakini ada hal khusus koneksitas dengan leluhur nusantara dari Bumi Dharmasraya Jambi.

Namun untuk jadi The King Of Mafia Rahmatan Lil’alamin ada syaratnya. Yaitu sosok zuhud yang hatinya murni, bersih dan suci, yang tidak pernah berpikir untuk diri sendiri, keluarga, dan golongannya. Setiap detak jantung dan desah nafasnya dalam hidupnya hanya untuk taburkan manfaat bagi masyarakat dan alam semesta beserta isinya.

Saya mohon izin menukil pengalaman Nabi Muhammad SAW saat hijrah disambut riang gembira oleh masyarakat Madinah. Bahkan pasang badan siapapun kafir quraisy Mekkah ke Madinah akan dibunuh. Padahal saat itu mayoritas masyarakat Madinah adalah kristiani, yahudi, ahli kitab, kafir, dan hanya sebagian kecil yang sudah muslim. 

Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena Muhammad sebagai nabi dan rasul? Jawabannya bukan. Apakah Muhammad miliki sejarah khusus dengan masyarakat Madinah? Muhammad lahir di Mekkah. 

Alhamdulillah saya dapatkan jawaban tatkala jalani amanah berdoa di Goa Hiro Mekkah Desember 2018 yang lalu. Yaitu segala kekayaan dan harta benda Muhammad sejak remaja hingga jadi Nabi dan Rasul diperuntukkan memutar ekonomi rakyat diseluruh kota madinah. Yang ingin saya sampaikan, kita punya tanggungjawab sebagai pemimpin, perut rakyat tidak boleh laper (kosong), usaha dan pekerjaan rakyat harus maju, berkembang, dan unggul, hidup rakyat harus sejahtera berkeadilan.

Atas landasan itulah, Nabi Muhammad SAW menghasilkan karya terbesar dan terhebat didunia hingga abad XXI, yaitu Piagam Madinah. Karena beliau bisa diterima semua golongan, agama, etnis, dan bangsa di Madinah. Kuncinya hanya satu, yaitu menggerakkan ekonomi rakyat diseluruh kota madinah. Ini yang saya harapkan, diseluruh Propinsi Jambi, diseluruh Sumatra dan tanah air, ekonomi rakyat harus didampingi dari hulu hingga hilir melalui percepatan terwujudnya Revolusi Ekonomi Rakyat Nusantara.

Yang ketiga, membangun jejaring laba-laba ekonomi rakyat sebagaimana makna mendasar Nabi Muhammad dan Abu Bakar ra. di Goa Tsur tatkala dikejar-kejar kafir quraisy yang dilindungi jejaring laba-laba. Umat islam dan umat manusia diseluruh dunia memahami itu hanya sekedar kejaizan Tuhan yang segera bisa merubah Goa Tsur seakan sudah puluhan tahun tidak dihuni manusia.

Namun makna mendasarnya adalah untuk mewujudkan rahmatan lil’alamin, masyarakat adil dan makmur, negeri yanga aman damai dan sentosa kuncinya adalah jaring laba-laba ekonomi rakyat harus diperkuat dan diperkokoh, dan ini sudah diterapkan saudara-saudara kita Yahudi dan Tionghoa.
 
“Kita yang memiliki, mereka yang menikmati. Karena kita tidak pernah sadar, selalu terlena dengan perkembangan dan kemajuan tata kehidupan yang ada hari ini. Saatnya telah tiba. GUMREGAH!!! Sebuah kesadaran utuh dan menyeluruh, dan semangat sangat kuat menuju yang lebih baik, untuk melakukan perubahan sangat besar dan dahsyat menuju satu titik muara,

“Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan bagi Rakyat, Bangsa, Alam Semesta  beserta isinya baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata diseluruh Nusantara”. Mari segera sadar, Ayo kobarkan api semangat kebangkitan GUMREGAH dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun karena sumber daya negeri ini masih utuh dan pancaran cahaya kebangkitan terang benderang”.

Untuk itu, perlu saya tegaskan, silahkan kalian bersinergi dengan pemerintah, pengusaha dan lainnya. Bahkan bermesaraanpun boleh sesuai tata aturan dan kamar masing-masing. Itu rutinitas standard laksana umat kristiani ke gereja tiap minggu, umat islam sholat lima waktu sehari.

Namun perlu selalu diingat, APKLI dan PKR Indonesia bukan organisasi plat merah, tapi independen. Kita miliki tugas dan tanggungjawab yang jauh lebih besar dan lebih luas untuk kemanfaatan bagi rakyat.

Yaitu amanat munas V APKLI 2017 untuk lakukan revolusi kaki lima Indonesia, lakukan langkah-langkah super standard laksana Tuhan perintahkan setiap malam sholat tahajud/hajat. Hanya ada satu kata percepat revolusi ekonomi nusantara sesuai dengan tata peraturan yang berlaku di NKRI.

Kemudian yang ke-empat laksana apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Yaitu mendapatkan sesuatu yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk kepentingan dan demi rakyat bisa makan dan hidup sejahtera secara berkeadilan. Kita harus mendorong fasilitas usaha produktif seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Oleh karena pada 3 September 2019 saya tanda tangani Perjanjian Kerjasama dengann tiga Presdir PT Indomonil suzuki Tbk. untuk mendorong fasilitas kendaraan bermotor roda dua, roda empat, serta mesin tempel untuk kapal nelayan dan kapal transportasi/wisata dengan akses lebih mudah, harga lebih murah, dan fasilitas pembiayaan dengan bunga lebih terjangkau.

Saya juga segera tanda tangani perjanjian kerjasama dengan Lembaga Keuangan untuk modal Toko GUMREGAH Palapa Nusantara tanpa agunan. Perihal Toko ini saya perintahkan minimal 25 toko per desa/nagari, minimal 50 toko per kelurahan diseluruh tanah air.

Kalau di Indonesia ada 75 ribu desa dan 8900 kelurahan maka yang kita bangkitkan kembali sebanyak 2,3 juta toko, dimana setiap toko diinjek modal tanpa agunan sebesar Rp 5-15 juta sehingga ada perputaran modal usaha setahun sebesar Rp. 12-36 trilyun.

Tokoh inilah yang saya yakini jadi tetesan darah, triger dan pendulum bangkitnya ekonomi rakyat, kembalinya kedaulatan ekonomi bangsa, dan penarik atau magnet, merangsekkan piranha-piranha kekuatan dan sumber daya ekonomi didaerah dan wilayah diseluruh tanah air.
Toko Gumregah Palapa Nusantara ini berbeda dengan Bukalapak.com, traveloka dan lainnya. Karena libatkan rakyat secara langsung dan aktif.

Rakyat  didampingi dari hulu hingga hilir. Sistem apklikasi teknologinya kita siapkan. Saya jamin kepada lembaga keuangan NPL-nya nol persen karena cicilannya otomastis dipotong aplikasi 30% dari keuntungan tiap ada transaksi

Untuk itu, saya perintahkan Ketua DPW APKLI Prop. dan DPD Kab./Kota seluruh tanah air segera turun gunung merealisasikannya sehingga roda ekonomi rakyat berputar efektif sehingga tidak perlu lagi koar-koar melawan kongsi multinasional kapitalis asing. Tidak perlu lagi habiskan energi kritik kebijakan poemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Juga tidak perlu habiskan energi hadapi jejaring kongsi ritel dinegeri ini.

Hal tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi per 27 juni 2019. Segenap jajaran APKLI dan PKR Indonesia harus turun gunung dampingi rakyat, perut rakyat tidak boleh lapar, usaha dan pekerjaan rakyat harus maju, berkembang dan unggul. Kalau kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat kita dukung 100% bahkan darahpun kita pertaruhkan.

Jika pemerintah menindas rakyat, APKLI dan PKR Indonesia tidak boleh mengkritik atau melawan sedikitpun, harus kembali ke laptop, dampingi rakyat sehingga energi dan sumber daya kita hanya difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat kecil – Kawulo alit. Banyak yang tanya Pak Dokter berubah 100%? TIDAK. 

Saya yakin yang ada diruangan ini dan sebagian besar lainnya bisa membaca dengan kasat mata. Orang Jawa bilang: “Nek Wis Dublek Di Uring-uring Yo Tetep Dublek”. Tidak ada gunanya kita mengkritik. Tidak ada gunanya kita demo. Bahkan seringkali kita mengkritik terjebak UU ITE. Kita Demo seringkali terjadi infiltrasi dan penyusupan. Akhirnya kita dan rakyat jadi korban”.
Pada hari Sabtu Malam 5 Oktober 2019,

Dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed. selaku Ketua Umum DPP APKLI menganugerahkan APKLI Award Tahun 2019 kepada DR. H. Syarif Fasha, ME., Walikota Jambi sebagai apresiasi dan penghargaan atas jasa dan kepeduliaan yang nyata dalam menata, memberdayakan dan mensejahterakan PKL Diseluruh Kota Jambi di Tugu Keris Siginjai Kota Baru Jambi. 

Laporan
Iwan Hammer
Ketua DPD Asosiasi pedagang kaki lima Indonesia Kabupaten Bone

BONE – Hj. Erniati, S.Pd, kini harus menjalani pemeriksaan secara maraton di Polda Sulsel. Pasalnya, status hukum istri wakil bupati (Wabup) Kabupaten Bone ini dinaikan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana Paud oleh penyidik Tipikor, Ditreskrimsus Polda Sulsel, Senin (7/10/2019).

Penetapan status tersangka Erniati dilakukan setelah gelar pekara di ruang Ditreskrimsus Polda Sulsel, Senin (7/10/2019). Erniati ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) mengenai penggunaan dana alokasi khusus non fisik BOP Paud dengan anggaran bersumber dari APBN tahun 2017 hingga tahun 2018.

Tak hanya Erniati, kasus ini juga menyeret beberapa nama pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bone. Mereka adalah Kepala Sekai Paud, Disdik Kabupaten Bone, Dra. Sulastri, M.Pd. Kemudian, Staf Paud, Disdik Kabupaten Bone, Drs. Muh. Ikhsan M.Si dan terakhir Pengawas TK, Disdik Kabupaten Bone, Masdar S.Pd.

Modus yang dilakukan Erniati dan kawan-kawannya adalah untuk pengadaan buku bahan belajar pada Satuan PAUD di Kabupaten Bone yang ditangani oleh Unit Tipikor Polres Bone dengan di Bantu oleh Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Dalam pengadaan ini ada dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP sebesar Rp 4.916.305.000,-

Diskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudiawan Wibisono mengatakan keempat tersangka ini memiliki peran masing-masing. Bahkan, kepolisian juga menemukan sejumlah fakta dugaan korupsi. Pertama Erniati selaku Kabid Paud dan Dikmas tidak melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam juknis Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018.

Erniati juga bertindak selaku Ketua Tim Managemen Dak Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Bone, yang bertugas untuk memverifikasi data Dapodik sampai dengan verifikasi hasil pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola dana BOP PAUD .

Sebagai TIM Monitoring, Evaluasi dan Supervisi, kata dia, Erniati juga telah menerima pembayaran honor sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- pada tahun 2017 dan kurang lebih Rp. 40.000.000,- pada tahun 2018, kemudian khusus untuk tahun 2017 dirinya juga selaku PPTK pada Kegiatan Pengadaan Alat peraga/praktek dan Buku Siswa TK dengan metode pengadaan langsung, namun pengadaan tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pepres tentang pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, untuk Sulastri berperan memerintahkan Masdar untuk mengadakan buku bahan belajar untuk dijual ke seluruh lembaga Paud di Kabupaten Bone dengan menetapkan harga Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 dan sebesar Rp. 17.500,- pada tahun 2018.

Kemudian Pada saat pelaksanaan sosialisasi dirinya mengarahkan seluruh lembaga Paud untuk menganggarkan buku bahan belajar ke dalam RKAS, dan pada saat pemeriksaan RKAS dirinya mencoret-coret RKAS lembaga Paud jika tidak memasukkan / menganggarkan buku bahan belajar sesuai dengan arahannya, dan dari hasil keuntungan harga buku dirinya menerima dan menikmati keuntungan harga buku pada tahun 2017 dan tahun 2018

Selanjutnya, Muh Ikhsan selaku staf Paud, berperan menetapkan harga buku bahan belajar sebesar Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 dan sebesar Rp. 17.500,- / buku tahun 2018. Sekaligus mengantar buku dan menerima harga buku dari seluruh lembaga Paud dan ia menerima dan menikmati hasil keuntungan harga buku pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Terakhir, Masdar selaku pengawas TK telah mengadakan buku bahan belajar untuk dijual kepada seluruh lembaga Paud berdasarkan arahan Sulastri dan Ikhsan, kemudian menyampaikan harga buku kepada Sulastri dan Ikhsan sebesar Rp. 8.500,- / buku namun harga buku yang telah dibeli di Jawa hanya sebesar Rp. 5.250,-.

Selanjutnya menetapkan harga buku bahan belajar sebesar Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 dan sebesar Rp. 17.500,- /buku pada tahun 2018, kemudian memerintahkan Mustamin, untuk membuat dan menandatangani seluruh dokumen berupa kwitansi, faktur dan nota pesanan untuk dipertanggung jawabkan oleh lembaga Paud, mengantar buku dan menerima harga buku dari seluruh lembaga paud di kab.bone serta menerima dann menikmati hasil keuntungan harga buku pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Terhadap tersangka, kata dia, mereka melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU TPK Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yg telah diubah menjadi UU TPK Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Irwan N Raju

Kabiro Bone

AKTOR film, Sutradara, Produser Film dan Musik dan ketua umum KFT Indonesia Ketua Umum PARFI, Ketua Umum PADMI Ketua Umum NAYAKA Indonesia, Ketua Dewan Pembina Serikat Pers Republik Indonesia serta Ketua Yayasan Widia Citra Nusantara sebuah yayasan Milik keluarga Besar mantan presiden RI ke 2 ini, di mana disini bapak Ari Sigit sebagai Pembina Yayasan tersebut ingin Balik ke kampung Halamannya untuk membangun Tanah kelahirannya Bone

Artis yang sudah membintangi puluhan Judul Film Layar lebar dan Ratusan Judul FTV dan sinetron ini Merasa terpanggil lihat kondisi Bone saat ini. Dengan modal segudang pengalaman di kota Metropolitan Jakarta, Febryan Aditya SE serta kedekatan dengan Ari Sigit cucu Mantan Presiden Suharto membuatnya Yakin bisa membangun Bone ke arah yang lebih baik dengan Berbagai program programnya yang saat ini sedang berjalan di daerah lain di seluruh Indonesia

Berikut petikan wawancara beranda NKRI (BNKRI ) dengan bapak febryan Aditya SE saat take Off menuju Indonesia lewat sambungan whatsap pribadinya Senin, (07-10-2019)

BNKRI : Apa yang mendorong bapak sehingga ingin pulang kampung membangun Bone?’

Febryan Aditya : ‘Dalam hal ini disetiap langkah perjuangan kami di Jakarta yang kini giat membangun daerah daerah melalui program Ekonomi kerakyatan yang saat ini sedang berkembang dengan pesatnya di beberapa daerah di indonesia. Nah disini terlintas dibenak saya kenapa daerah orang saya bisa bangun dan bisa kembangkan, kenapa daerah saya tidak?

‘Sedangkan daerah saya juga sangat membutuhkan sentuhan dan bantuan. Nah dari sinilah akhirnya dengan ucapan Bismillah saya putuskan untuk siap kembali ke kampung halaman untuk membangun tanah kelahiran dengan mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Bone’.

BNKRI : ‘Sebagai ketua organisasi karyawan film dan televisi serta ketua umum PARFI Indonesia, tanpa menjadi bupati Bone anda sudah punya kehidupan yang mapan.

Febryan Aditya : ‘Kalau berbicara akan hal kehidupan ya Alhamdulillah. Tapi disini saya akan kembali untuk berbagi dengan keluarga besar saya masyarakat Kabupaten Bone agar kami bisa sama sama merasakan kehidupan yang lebih layak’.

‘Kami tidak akan menjanjikan sesuatu untuk masyarakat kabupaten Bone. Karena masyarakat sudah bosan dengan janji-janji yang tak kunjung datang. Apalagi dengan kata mensejahterakan masyarakat, itu sudah sangatlah jauh. Akan tetapi kita memulai dengan pembenahan sarana dan prasaranya dulu, baru melangkah ke tahapan berikutnya demi menuju masyarakat yang berkecukupan untuk menjadi masyarakat yang sejahtera’.

BNKRI : ‘Apa yang mendorong dalam diri bapak sehingga mau membangun Kabupaten Bone’?

Febryan Aditya : ‘Sebagai putra daerah yang sudah sekian tahun membuang diri di kota metropolitan, saya merasa terpanggil untuk kembali membangun daerah demi kemajuan tanah kelahiran kami. Berkejasama dengan para tokoh-tokoh pemuda daerah, tokoh masyarakan, LSM dan dinas Terkait. Dan perlu di pahami, kalau sih untuk saya pribadi, kalau keinginan menjadi Bupati itu hanya mengumpulkan pundi–pundi pribadi, diri saya merasa tidak perlu menjadi Bupati, karena apa yang ada saat ini sudah lebih dari cukup’.

‘Namun hati ini terpanggil melihat kondisi masyarakat saat ini yang terpenting itu kita harus memahami keinginan masyarakat, serap keinginan masyarakat kemudian dibuatkan program yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi melihat kenyataan yang ada saat ini, pembangunan saat ini fokusnya tidak jelas arahnya karena tidak memiliki visi dan sistem yang jelas untuk membangun, lebih kepada ekspektasi (keinginan) bukan need (kebutuhan) dari masyarakat luas’

BNKRI : ‘Bagaimana bapak kelak mengurus dua organisasi KFT dan PARFI, jika bapak terpilih jadi bupati Bone 2024-2029 nanti’?

Febryan Aditya: ‘Bila saya terpilih jadi Bupati Bone maka saya akan siap melepas semua jabatan saya yang di Jakarta termasuk siap mundur dari Jabatan Ketua Umum KFT, Ketua Umum PARFI, Ketua mum PADMI dan Ketua Umum Nayaka Indonesia agar saya bisa fokus mengurus dan mengemban tugas dan tanggung jawab saya sebagai Bupati Bone dengan Program Ekonomi Kerakyatan’.

BNKRI : ‘Apa harapan bapak untuk Bone kedepan’?

Febryan Aditya: ‘Kita harus sadar bahwa generasi muda, baik itu generasi milenial, generasi Z hingga generasi alpha, merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kami akan menyumbangkan pemikiran pemikiran kami untuk harapan masyarakat Kabupaten Bone dalam 5 tahun ke depan bahkan dan seterusnya’.

‘Harapan kami tidak muluk-muluk, yakni pemimpin terpilih memprioritaskan program bagi pemberdayaan generasi muda sebagai generasi bangsa, generasi yang akan membuat Kabupaten Bone meroket menjadi Daerah super power pada tahun tahun selanjutnya’.

Biografi

Febryan Aditya SE
Lahir :Bone,2 februari 1972
Pendidikan terakhir : strata 2
Organisasi : persatuan Artis film indonesia (PARFI 2017-2021)
Jabatan : ketua umum
Persatuan karyawan film dan televisi Indonesia (PKFT) jabatan ketua umum
Ketua Umum PADMI
Ketua umum yayasan Nayaka Indonesia
Ketua dewan Penasehat Serikat pers Republik Indonesia (SPRI)
Ketua dewan pembina badan pembinaan Seni tradisional dan modern Indonesia
Ketua dewan pembina pemuda teguh Indonesia Raya (PETIR)
Dewan pembina persaudaraan muslim Indonesia dan masih banyak lagi organisasi lainnya

Direktur utama PT Widia Citra Nusantara mineral
Direktur utama PT Widia Citra Nusantara production (WCN Pro)
Pimpinan umum Majalah Duta wisata

Sinetron : Dendam Surti, Sadera Cinta, Gaung Hijau, Tatkala Purnama Bersaksi, Jakarta Tingkir.

FTV : Beri aku kesempatan, cinta pertamaku dipattimpa, Marenda Cinta, seribu Cinta buat Ayuni, beri aku Harapan, misteri sepasang sepatu, lafas cinta, hati kecil penuh janji, sahadat cinta dan jadikan aku Simpanan

Irwan N Raju
Kontributor