Latest Posts

Mudik Gratis 2026, Gubernur Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Pemudik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perhubungan menggelar Program Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2026 untuk membantu masyarakat sekaligus memastikan perjalanan yang aman dan tertib.

Program ini diresmikan langsung oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/3) pagi.

Gubernur menyampaikan, program ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat, meningkatkan keselamatan perjalanan, serta mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus mudik.

“Program ini untuk membantu masyarakat agar bisa mudik dengan aman, nyaman, dan biaya lebih ringan,” ujarnya.

Selain itu, program ini juga mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih tertib dan terorganisir, sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat dengan keluarga di kampung halaman.

Zainal menyebutkan, kuota mudik gratis tahun ini disiapkan sekitar 500 penumpang. Namun, yang mengikuti program tercatat sekitar 161 orang, karena sebagian masyarakat telah mudik lebih awal.

Adapun armada yang digunakan berupa bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) atau Damri yang melayani sejumlah rute antar kabupaten/kota di Kaltara, seperti Tanjung Selor, Malinau, Tideng Pale (KTT), hingga Salang.

Program ini dijadwalkan untuk arus mudik pada 18 Maret 2026 dan arus balik pada 23 Maret 2026.

Untuk mengikuti program ini, masyarakat dapat mendaftar secara online maupun langsung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara dengan melengkapi data identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Zainal menambahkan, ke depan program mudik gratis akan diperluas hingga ke wilayah provinsi tetangga, seperti Kalimantan Timur (Kaltim).

“Tahun depan kita rencanakan menjangkau Berau, Samarinda, dan Balikpapan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga memastikan seluruh armada telah melalui pemeriksaan kelaikan kendaraan, serta pengemudi dalam kondisi sehat dan siap bertugas.

“Semua ini untuk memastikan perjalanan aman, tertib, dan nyaman,” jelasnya.

Zainal menuturkan bahwa di balik program ini, ada kerja sama banyak pihak mulai dari Kepolisian, Jasa Raharja, Damri, hingga Bank Indonesia yang turut memastikan perjalanan para pemudik berjalan lancar.

Melalui program ini, Pemprov Kaltara berharap masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman, serta risiko kecelakaan dan kepadatan lalu lintas dapat diminimalisir.

“Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kami akan terus meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)


Gubernur Buka Puasa Bersama Wartawan, Perkuat Sinergi Informasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Di penghujung Ramadan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum menggelar buka puasa bersama wartawan di Kabupaten Bulungan, Rabu (18/3), sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan media.

Kegiatan yang berlangsung di Cendana Resto ini dihadiri puluhan wartawan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltara dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltara.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran para wartawan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut.

“Terima kasih sudah hadir untuk buka puasa bersama. Ini jadi momen untuk mempererat kebersamaan kita,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang berbuka puasa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi yang selama ini telah terjalin antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan insan pers.

Zainal juga menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah dan media sangat diperlukan, khususnya dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.

“Wartawan adalah mata dan telinga pemerintah. Lewat tulisan teman-teman, program bisa sampai ke masyarakat, dan aspirasi masyarakat juga bisa kami dengar,” katanya.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, disertai diskusi santai terkait isu-isu terkini di Kalimantan Utara.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara pemerintah provinsi dan insan media dalam membangun Kaltara yang lebih maju dan sejahtera.

(dkisp)

Arming, S.H Berikan Bantuan Gratis Bagi Warga Melalui Program “Fardu Kifayah”

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Anggota DPRD Kaltara, Arming memberikan perhatian penuh kepada masyarakat. Itu dibuktikan dengan program bantuan gratis untuk masyarakat menggunakan dana pribadinya.

Arming mengungkapkan hal ini merupakan komitmennya terhadap program bantuan sosial bagi masyarakat. Salah satunya melalui program “Fardu Kifayah”, yakni bantuan perlengkapan bagi warga yang meninggal dunia, yang dijalankan melalui kerja sama dengan Toko Samsul.

“Kalau ada warga yang berduka, silakan langsung ambil perlengkapan di Toko Samsul atas nama saya. Ini sudah saya siapkan setiap bulan menggunakan dana pribadi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Arming juga menyampaikan adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang akan diusulkan melalui pemerintah daerah, serta program beasiswa bagi mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu dengan syarat akademik tertentu.

“Kita ingin membantu masyarakat dari berbagai sisi, mulai dari tempat tinggal yang layak hingga pendidikan anak-anak kita,” katanya.

Selain memaparkan program, Arming juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan permasalahan di lingkungan masing-masing, seperti jalan rusak, longsor, maupun kebutuhan mendesak lainnya agar dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui sosialisasi ini, Arming berharap masyarakat tidak hanya memahami arah pembangunan daerah melalui Perda RTRW, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mendukung serta mengawasi jalannya pembangunan di Kalimantan Utara.

“Pembangunan ini tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan dan keterlibatan masyarakat agar hasilnya benar-benar dirasakan bersama,” pungkasnya.

(adv)

Kelangkaan BBM dan Gas LPG 3 Kg Bisa Picu Gejolak Sosial, Pemerintah Diminta Bertindak

BERANDA, BERITA DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Asosiasi PKL APKLI Perjuangan menyerukan kepada pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan subsidi BBM dan Gas LPG 3 Kg bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah, gas alam, dan pangan dunia dampak perang US-Israel vs Iran yang sudah memasuki minggu ke-3 sejak 28 Februari 2026.

Ketua Umum Asosiasi PKL APKLI Perjuangan, dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed, menegaskan pemerintah wajib menjamin ketersediaan pasokan energi bersubsidi tersebut.

“Ketersediaan pasokan dan subsidi BBM dan Gas LPG 3 Kg bersubsidi harus dijamin negara. Berapapun biaya atau beban APBN RI 2026 bahkan defisit di atas 3% pun yang harus ditanggung, pemerintah wajib mencegah kelangkaan BBM dan Gas LPG 3 kg bersubsidi karena bisa timbulkan gejolak sosial di masyarakat!!!” tegas dr. Ali Mahsun, Rabu (18/03/2026) .

Ali menambahkan,rakyat kecil-kawulo alit, PKL usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia mendukung penuh perintah Presiden Prabowo Subianto dalam mitigasi dampak kemelut perang di Timur Tengah, yaitu kencangkan ikat pinggang di semua lini dan penghematan penggunaan BBM dan Gas LPG 3 kg bersubsidi.

“Kami tidak ingin bahkan tidak rela terjadi gejolak sosial politik akibat kelangkaan BBM dan Gas LPG 3 kg bersubsidi yang ujung dan akhirnya sulit dikendalikan,” tambah dr. Ali Mahsun.

Lebih jauh, Ali menghimbau agar masyarakat hanya berbelanja kebutuhan mendasar, memperkokoh kebersamaan dan gotong royong, serta menjaga persatuan bangsa. Ia mengingatkan agar rakyat tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kepada segenap elit dan kekuatan elemen bangsa, mari tanggalkan segala varian perbedaan dan mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan rakyat, bangsa, dan negara”.pungkasnya

(Neni/Nn)

Anggota DPRD Kaltara Arming, S.H Gelar Sosialisasi Perda RTRW 2017-2037

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara, Arming, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara 2017–2037, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dalam sebuah pertemuan bersama warga.

Dalam kegiatan tersebut, Arming menjelaskan bahwa Perda RTRW menjadi dasar arah pembangunan daerah dalam jangka panjang, mencakup pengembangan infrastruktur, penataan kawasan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Perda ini menjadi acuan kita membangun Kalimantan Utara ke depan, mulai dari infrastruktur hingga penataan wilayah agar lebih tertata dan berkembang,” ujar Arming.

Sebagai bagian dari implementasi rencana tersebut, Arming memaparkan sejumlah program prioritas yang akan didorong, di antaranya pembangunan jembatan dengan estimasi anggaran sekitar Rp400 juta. Selain itu, ia juga merencanakan normalisasi sungai guna mengatasi kawasan kumuh dan mencegah terjadinya banjir.

“Kita ingin lingkungan lebih bersih dan tertata. Sungai akan kita normalisasi, tapi masyarakat juga harus ikut menjaga dengan tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Arming juga menegaskan komitmennya terhadap program bantuan sosial bagi masyarakat. Salah satunya melalui program “Pardu Kifayah”, yakni bantuan perlengkapan bagi warga yang meninggal dunia, yang dijalankan melalui kerja sama dengan Toko Samsul.

“Kalau ada warga yang berduka, silakan langsung ambil perlengkapan di Toko Samsul atas nama saya. Ini sudah saya siapkan setiap bulan menggunakan dana pribadi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Arming juga menyampaikan adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang akan diusulkan melalui pemerintah daerah, serta program beasiswa bagi mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu dengan syarat akademik tertentu.

“Kita ingin membantu masyarakat dari berbagai sisi, mulai dari tempat tinggal yang layak hingga pendidikan anak-anak kita,” katanya.

Selain memaparkan program, Arming juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan permasalahan di lingkungan masing-masing, seperti jalan rusak, longsor, maupun kebutuhan mendesak lainnya agar dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui sosialisasi ini, Arming berharap masyarakat tidak hanya memahami arah pembangunan daerah melalui Perda RTRW, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mendukung serta mengawasi jalannya pembangunan di Kalimantan Utara.

“Pembangunan ini tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan dan keterlibatan masyarakat agar hasilnya benar-benar dirasakan bersama,” pungkasnya.

(*)