JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Penghargaan Provinsi Kecil Terbaik 1 Kategori Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenakerjaan pada ajang Naker Inspirational Leadership Award 2025.

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D. kepada Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., dalam acara yang digelar di Grand Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/12) malam.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara meraih dua penghargaan pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Yang Meraih Indeks Pembangunan Terbaik Pada Sembilan Indikator Utama yaitu Penghargaan Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik dan Penghargaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik.

Turut hadir mendampingi Wagub Plt. H. Asnawi , S.Sos., M.Si. Penghargaan ini juga diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D.

Naker Inspirational Leadership Award 2025 ini diikuti oleh 34 provinsi dalam kategori pembangunan ketenagakerjaan, 188 perusahaan dalam Pramakarya, 32 provinsi sebagai pembina produktivitas, 38 provinsi dalam kategori pengawasan ketenagakerjaan dan 16 kawasan industri pada kategori norma 100.

Pada kesempatan ini Wagub Ingkong menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Menaker RI atas atensi dengan menghargai kinerja kolaborasi pemerintah daerah sebagai pelaksana lapangan serta dukungan dari pemerintah pusat.

“Award ini memberi motivasi dan semangat lebih positif untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus mendorong sistem manajemen dan kualitas kerja pemerintah yang lebih baik,” ucap Wagub.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi Pemprov Kaltara khususnya Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara. Asnawi, S.Sos., M.Si beserta jajaran yang terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sektor ketenagakerjaan.

“Pemprov Kaltara meraih 3 penghargaan pada Naker Award Inspirational Leadership 2025, jadikan ini motivasi kita untuk terus meningkatkan kinerja lebih baik kedepannya,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si membuka secara resmi “Seminar Akhir Survei Diseminasi Informasi Provinsi Kaltara” yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara.

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara pada Senin (8/12) itu, turut menghadirkan Dr. Muliadi Mau, S.Sos., M.Si dan Wahyu Chandra, S.IP., M.Si selaku Tim Ahli Survei Diseminasi Informasi.

Bustan mengatakan Survei Diseminasi Informasi yang telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltara merupakan langkah strategis untuk memperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

“Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyempurnaan kebijakan serta program di bidang komunikasi publik,” ucapnya.

Kegiatan ini merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” kata Bustan.

Di kesempatan ini, Bustan menyampaikan apresiasi kepada DKISP Kaltara yang telah berhasil melaksanakan Seminar Akhir Survei Diseminasi Informasi Provinsi Kaltara.

Ia menegaskan bahwa dengan semangat kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah, mitra kerja, akademisi dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pelayanan tugas-tugas pemerintah.

“Mari kita terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip Good Governance dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil,” ucapnya.

Sementara itu Kepala DKISP Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Informasi publik bukan hanya sekadar hak warga tetapi juga sarana strategis untuk memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Provinsi Kaltara masih dalam tahap perkembangan, menghadapi berbagai tantangan dalam penyebaran informasi terutama kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta keterbatasan sarana komunikasi.

Oleh karena itu, survei ini menjadi penting untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, mengidentifikasi hambatan dan mengevaluasi efektivitas diseminasi informasi yang telah dilakukan.

“Hasil survei ini akan menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun strategi komunikasi dan diseminasi yang lebih efektif, inklusif dan responsif di masa mendatang,” ujar Iskandar.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel di Provinsi Kaltara.

(dksip)

Tarakan- Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si menghadiri acara Musyawarah Wilayah (Muswil) III Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltara, digelar di Hotel Royal Tarakan, Jumat (5/12).

Muswil ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Prof. Dr. H. Abdul Halim Iskandar dan dihadiri Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hadrian Irfani beserta seluruh jajaran pengurus DPP PKB.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin Apel Gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (8/12) pagi.

Dalam arahannya, Datu Iqro mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera merampungkan seluruh pekerjaan yang masih berjalan dan melakukan evaluasi program kegiatan.

“Ini bulan terakhir seluruh OPD itu berlomba-lomba untuk menyelesaikan programnya. Saya harap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kita bisa dibuat sebaik mungkin sehingga pemeriksaan tahun depan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ucap Datu Iqro.

Datu Iqro mengatakan sebentar lagi akan memasuki tahun 2026 dan diketahui bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara mengalami penurunan.

Ia menyebutkan alokasi penurunan APBD ini dilakukan hampir di semua provinsi di Indonesia, terutamanya dalam hal Transfer Pusat ke Daerah (TKD).

“Jadi saya harapkan agar seluruh Perangkat Daerah dapat segera menginput program kegiatan untuk tahun 2026,” ujarnya.

Lebih jauh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menjelaskan dengan terjadinya penurunan alokasi APBD Kaltara 2026 ini juga akan berdampak terhadap program dan kegiatan-kegiatan di Kaltara

“Mau tidak mau harus kita anggarkan, menyesuaikan dengan anggaran kita yang ada. Jangan sampai kita memaksakan program kegiatan, akhirnya penghasilan kita yang pasti akan mengalami pengurangan,” tegasnya.

Datu Iqro meminta seluruh jajaran Perangkat Daerah dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang wajib seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Provinsi Kaltara.

“Kuncinya satu, Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertahan itu Pemda yang PAD yang besar, jadi tidak terlalu mengharapkan dana transfer. Jadi tugas kita adalah bagaimana bisa menaikkan PAD kita,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si menegaskan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2027 merupakan bagian penting dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Hal itu diutarakan Wagub Ingkong ketika membuka acara Orientasi Penyusunan RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2027 digelar di Balroom Hotel Luminor, Senin (8/12).

“Pada pertemuan kali ini, orientasi menjadi fokus utama agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki persepsi dan pemahaman yang sama,” kata Wagub Ingkong.

Wagub mendorong sinergi seluruh perangkat daerah dalam memastikan dokumen RKPD 2027 tersusun dengan baik dan selaras dengan dokumen strategis lainnya, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) serta kebijakan pembangunan nasional.

RKPD 2027 menjadi tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan mengusung tema pembangunan wilayah yang merata, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan ekonomi bernilai tambah.

Lebih jauh, ia meminta kepada seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dokumen RKPD dapat memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi daerah yang berbeda dengan wilayah besar lainnya.

“Setiap Organisasi Perangkat Daerah diminta menyiapkan data, mengevaluasi capaian tahun sebelumnya serta memulai penyusunan rencana kerja sejak Desember sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017,” ucapnya.

Ingkong berharap kepada jajaran Perangkat Daerah untuk dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai agar penyusunan RKPD dapat menghasilkan rumusan yang kuat, objektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Mari pastikan RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2027 dapat disusun dengan semangat yang bertanggungjawab pada masyarakat, menggambarkan rumusan-rumusan agenda-agenda yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dan memberi kontribusi nyata,” tutupnya.

(dkisp)