Latest Posts

Pemprov Gelar Rapat Komite Program SKALA, Perkuat Sinergi Kolaborasi di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi Program Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Tahun 2025-2026, di Hotel Luminor, Rabu (10/12).

Rapat tersebut dibuka Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., dan dihadiri Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Bappenas RI Riya Farwati, Unit Leader of Decentralised Governance Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Nunuk Rahayu, dan Tim Leader Program SKALA Grace Palayukan.

Di kesempatan itu, Pollymaart mengucapkan selamat datang kepada tim perwakilan pemerintah pusat, perwakilan Kedutaan Australia dan perwakilan Program SKALA di Bumi Benuanta.

“Kehadiran bersama-sama ini dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan melalui penyediaan layanan dasar dalam mewujudkan Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” kata Pollymaart.

Pollymaart menjelaskan sejak Oktober 2023 Pemprov Kaltara telah melakukan kerjasama kolaboratif dengan Program SKALA untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan melalui penyediaan layanan dasar bagi kelompok rentan.

“Program ini sejalan dengan visi misi Gubernur Kaltara untuk Maju, Makmur, Berkelanjutan,” ujarnya.

Ia memastikan Pemprov Kaltara bersama Program SKALA akan terus melakukan berbagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Kaltara memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti kemiskinan, kesenjangan dan aksesibilitas yang rendah.

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang menjadi perhatian dalam pembangunan di Kaltara.

Diantaranya kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota, jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hingga belum meratanya infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian.

Pollymaart bersyukur bahwa Program SKALA datang disaat yang tepat karena berbagai kondisi yang dialami oleh Kaltara, khususnya di tengah keterbatasan dan ruang fiskal yang terbatas.

Ia menghimbau kepada seluruh perangkat daerah teknis yang berkaitan langsung dengan Program SKALA untuk memperkuat dukungan, komitmen serta sinergi kebijakan dan kolaborasi program bersama yaitu pemenuhan layanan dasar secara inklusif bagi masyarakat Kaltara.

“Di masa mendatang, kami berharap SKALA dapat mendukung Pemerintah Kaltara berkolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin kokoh, melalui penguatan perencanaan, kualitas penganggaran dan pembelanjaan,” tutupnya.

(dkisp)

Wagub Audiensi Wamenaker RI Bahas Percepatan Pembangunan BLK di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI) Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si digelar di ruang rapat kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (10/12).

Dalam pertemuan itu Wagub Ingkong turut didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si, dan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara H. Asnawi, S.Sos., M.Si.

Kunjungan ini bertujuan membahas rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) serta upaya peningkatan kualitas pelatihan vokasi, pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di Kaltara.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyediakan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten untuk mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Di Kaltara sudah ada beberapa proyek strategis yang sedang berjalan, maka dari itu kita perlu mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten agar masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari proyek strategis yang ada di Kaltara,” kata Wagub.

Ia menyebutkan dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menghibahkan lahan seluas lima hektare di pusat kota Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor sebagai lokasi pembangunan.

“Untuk lahan sudah disiapkan agar pembangunan BLK ini bisa cepat terlaksana di 2026”, ujarnya.

Di kesempatan yang sama Pj. Sekprov Kaltara Bustan juga menjelaskan terhadap kondisi tenaga kerja lokal saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sektor industri yang ada di Kaltara.

Beberapa perusahaan besar seperti PT. KIPI, PLTA Mentarang dan PT. Phoenix membutuhkan tenaga kerja terampil yang saat ini masih terbatas ketersediaannya di provinsi.

“Prioritas utama adalah penyerapan tenaga kerja lokal di tengah arus investasi besar dan kehadiran tenaga kerja asing,” ucap Bustan.

Dikatakannya, dengan hadirnya BLK ini juga diproyeksikan akan menjadi pusat pelatihan untuk mendukung kebutuhan industri di berbagai sektor, termasuk sektor energi, infrastruktur dan proyek strategis nasional.

Dengan pembangunan BLK ini, Pemprov Kaltara menargetkan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan kesiapan menghadapi berbagai proyek industri besar dan PSN yang ada di Bumi Benuanta.

(dkisp)

Dukung Pembentukan KPID di Daerah Perbatasan, Pemprov Raih Anugerah KPI 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan penghargaan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2025 atas pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di daerah perbatasan.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Ketua KPI Pusat Ubaidillah dan diterima langsung Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si dalam acara yang digelar di Nusantara Ballroom, NT Tower pada Rabu (10/12) malam.

Pada kesempatan ini Wagub Ingkong menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat Kaltara atas dukungannya sehingga berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah KPI 2025.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya mengucapkan terima kasih atas Anugerah KPI 2025 yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara,” ucap Wagub Ingkong.

Wagub mengatakan diraihnya penghargaan tersebut akan menjadi pemacu semangat dan memotivasi Pemprov Kaltara untuk terus mendorong dan menjaga penyiaran terbaik Indonesia, khususnya di daerah perbatasan Kaltara.

“Saya berharap dengan adanya KPID di Kaltara ini dapat memberikan nilai positif untuk masyarakat kedepannya,” tutup Wagub.

(dkisp)

Jelang Nataru, Bupati Nunukan Tinjau Harga dan Stok Sembako di Pasar dan Pelabuhan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bupati Nunukan H. Irwan Sabri melakukan peninjauan langsung harga dan ketersediaan stok kebutuhan pokok di sejumlah pasar dan pusat distribusi, Rabu (10/12/2025).

Peninjauan diawali dari Pasar Sentral Inhutani untuk mengecek harga sejumlah komoditas pangan. Selanjutnya, rombongan melanjutkan monitoring ke Pasar Yamaker serta agen sembako di Gudang Kemakmuran, Jalan Tanjung.

Bupati Irwan mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok tetap aman hingga perayaan Nataru. Dari hasil pemantauan di lapangan, ia menyimpulkan bahwa stok beras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serta daging masih dalam kondisi aman dan terkendali.

“Kepada masyarakat Nunukan tidak perlu khawatir. Ketersediaan bahan pokok aman dan cukup. Memang ada kenaikan harga sedikit, tetapi masih dalam batas wajar dan stabil,” ujar Bupati.

Usai meninjau pasar, Bupati Irwan juga menyempatkan diri mengunjungi Pelabuhan Tunon Taka untuk memastikan kelancaran distribusi sembako dari Sulawesi dan Surabaya tidak mengalami hambatan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan. 

(PROKOMPIM)

Wabup Nunukan Buka Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S Sos yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Nunukan resmi membuka Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Nunukan Tahun 2025 bertempat di lantai 4 Kantor Bupati Nunukan (09/12)

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Nunukan, seperti halnya banyak Daerah lain di Indonesia, tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya menurunkan angka stunting. Ia menekankan bahwa stunting bukan semata persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Produktivitas Daerah.

“Misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPD, Pertanian, PU, Perkim, Dinas – dinas tersebut harus bisa mengidentifikasi programnya masing-masing yang merupakan bagian daripada Intervensi penurunan stunting, misalnya PU yang biasanya menyediakan air bersih, sanitasi, kalau di DLH terkait dengan penanganan sampah, semua itu harus sesuai dengan tupoksi masing-masing,”ujarnya

Ia menambahkan bahwa berdasarkan Data E-PPGBM mencatat dari tahun 2024 hingga 2025 sampai dengan triwulan 3 sebesar 11.2 %.

“Berdasarkan data aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakt (E-PPGBM) prevalensi kasus stunting pada tahun 2024 sebesar 10,9% dengan balita yang diukur 10.445 dan yang stunting 1.134, di tahun 2025 sampai dengan triwulan 3 sebesar 11,2% atau 988 kasus harapan di akhir tahun semoga lebih rendah dari tahun sebelumnya,”harapan orang nomor 2 di Pemerintahan.

Maksud dan tujuan rakor ini adalah dalam upaya intervensi dan evaluasi terhadap kasus stunting yang masih ada, agar kasus tidak semakin memburuk dan segera untuk diidentifikasi serta ditangani dengan baik dan benar.

“Dengan adanya koordinasi yang baik, serta tatalaksana kerjasama baik dalam menangani kasus stunting maka diharapkan pada tahun 2025, dengan target Nasional 18% penurunan angka stunting dapat kita capai,”ungkapnya.

Hermanus berharap seluruh peserta Rakor memiliki komitmen bersama dengan OPD terkait agar menghasilkan rencana tindak lanjut intervensi spesifik maupun sensitif

“Melalui kesempatan ini saya sangat berharap komitmen kita bersama, agar dari rakor ini menghasilkan rencana tindak lanjut intervensi spesifik maupun sensitif yang akan dilakukan secara koordinatif dan kolaboratif dengan OPD terkait, bersama pihak Swasta maupun Mitra Pemerintah,”tutupnya

(PROKOMPIM)