Kategori: KABAR SULSEL

Gubernur Ajak ASN Jaga Kondusifitas

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (1/9/25).

Dalam amanatnya, Gubernur Zainal menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kondisi dan suasana yang saat ini sedang terjadi di Ibu kota Jakarta beberapa hari lalu.

“Saya menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi dan tidak mudah terpengaruh hoax,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal meminta untuk tidak memberikan komentar terhadap hal-hal yang tidak diketahui kebenarannya, tidak memposting ataupun menyebarkan informasi dari teman atau pihak lain yang tidak jelas sumber informasinya.

“Kepada seluruh ASN agar lebih berhati-hati, lebih bijak, dan menjaga lisan maupun tindakan di medsos. Mari kita bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif,” ajak Gubernur.

Selanjutnya dia juga mengingatkan bahwa hari ini sudah memasuki bulan September, agar kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah direncanakan untuk segera dilaksanakan.

Tegasnya, bagi OPD jangan pernah mencoba menambah atau membuat kegiatan di luar dari rencana atau agenda yang telah disusun dan dijadwalkan, bahkan tanpa sepengetahuan pimpinan.

Gubernur Zainal mengingatkan terkait bulan Oktober mendatang akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Provinsi Kaltara, agar seluruh OPD lingkup Pemprov Kaltara dapat menyiapkan rangkaian acara sebaik mungkin.

“Buat acara yang sederhana, acara yang ringan, perbanyak kegiatan-kegiatan sosial,” ucapnya.

Kemudian, mantan Wakapolda Kaltara ini juga berpesan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Sosial, dan instansi terkait, agar memberikan bantuan kepada warga yang memerlukan.

“Saya minta untuk terus dipantau dan melaksanakan tugas ini secara sungguh-sungguh, jangan sampai kasus-kasus yang pernah terjadi di daerah lain terulang di Kalimantan Utara,” terangnya.

Gubernur juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga kebugaran. Apalagi saat ini di Kantor Gubernur sudah tersedia fasilitas kebugaran yang dapat digunakan. “Silakan manfaatkan dengan baik fasilitas kebugaran yang kita miliki, tetap jaga kesehatan dan kebugaran, serta tolong fasilitas tersebut dirawat dengan baik,” tuntas Gubernur.

(dkisp)

Pj. Sekprov Terima Masa Aksi Buruh di Depan Kantor Gubernur Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum diwakili Penjabat (Pj). Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si menemui langsung massa aksi serentak nasional, di depan kantor Gubernur Kaltara, Kamis (28/8).

Dalam aksi tersebut, dengan dikawal aparat Polresta Bulungan, puluhan buruh menyampaikan 15 tuntutan dan 5 tuntutan yang harus di prioritaskan.

Tuntutan tersebut di antaranya penghapusan outsourcing, tolak upah murah, membentuk Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, sahkan UU ketenagakerjaan yang baru dan UU perampasan aset, hingga realisasi Perda penempatan tenaga lokal.

Di tengah aksi yang berlangsung hingga satu setengah jam itu, Pj. Sekprov Bustan menyambut baik kedatangan para demonstran buruh dan memilih untuk berdialog langsung guna mendengarkan aspirasi mereka secara terbuka.

Pj. Sekprov Bustan menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mempelajari lebih lanjut terhadap tuntutan buruh sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

“Nanti akan kita bahas lagi, karena ada yang menjadi kewenangan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Nantinya kita akan duduk bersama untuk melihat regulasi-regulasi yang ada,” kata Bustan.

“Aspirasi ini sah-sah saja, dan yang bisa kita dorong, tentu akan kita dorong,” terangnya.

Lebih jauh, ia memastikan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi para buruh dan juga akan mengupayakan realisasinya sebagai bentuk dari pembangunan ekonomi masyarakat Kaltara.

“Akan kita tampung aspirasi para buruh ini, karena hal ini juga menyangkut kebutuhan masyarakat. Dan kita di pemerintahan harus mengupayakan adanya program yang dapat melaksanakan tuntutan buruh,” pungkasnya.

(dkisp)

Pisah Sambut Komandan Brigif 24/Bulungan Cakti, Wagub Tekankan Sinergitas Menjaga Kondusifitas Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara menghadiri acara Pisah Sambut Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 25/Bulungan Cakti dari Kolonel Inf Toni Sri Hartanto kepada Letkol Inf Yoannes Andy Wibowo di Markas Komando Brigif 24/Bulungan Cakti, Jumat (29/8) malam.

Mewakili Gubernur Kaltara dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kolonel Inf Toni Sri Hartanto yang telah bertugas selama 1 tahun 6 bulan di Bumi Benuanta.

“Semoga pengalaman dan pengabdian yang telah diberikan di Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Bulungan dapat menjadi bekal berharga dalam melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru,” kata Wagub Ingkong.

Mantan Wakil Bupati Bulungan ini merasakan dedikasi dan pengabdian yang diberikan oleh Kolonel Inf Sri Toni Sri Hartanto yang mampu membangun sinergitas yang baik dengan Pemprov Kaltara dan pimpinan lembaga tinggi daerah lainnya.

Selanjutnya, Wagub Ingkong menyambut baik kehadiran Komandan Brigif 24/Bulungan Cakti yang baru Letkol Inf Yoannes Andy Wibowo. Ia percaya dengan berbagai pengalaman dan kepemimpinan yang dimiliki dari tempat tugas lamanya.

“Harapan kami Brigif 24/Bulungan Cakti akan semakin solid, profesional beserta terus bersinergi dengan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi ciri khas Kalimantan Utara,” ucapnya.

Ia menuturkan Kaltara sebagai provinsi yang berada di garis terdepan perbatasan negara Indonesia memiliki sejumlah tantangan yang tidak dinamis, namun juga di satu sisi memiliki sejumlah potensi yang besar.

Oleh karena itu, Wagub Ingkong menekankan dengan kehadiran dan peran Brigif 24/Bulungan Sakti menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan di Kaltara

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung serta bersinergi dengan jajaran TNI khususnya Brigif 24/Bulungan Cakti demi terwujudnya Kalimantan Utara yang aman dan damai,” tutup Wagub Ingkong.

(dkisp)

Pansel Sosialisasikan Calon Anggota KPID Kaltara Periode 2026-2029 di Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Selesai menggelar sosialisasi di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Tim Seleksi melanjutkan Sosialisasi Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2026–2029 di Kabupaten Nunukan.

Sosialisasi seleksi calon anggota KPID Kaltara ini dibuka oleh Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) KPID Kaltara, Jufri, S.Hut yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Cafe Zyan Nunukan, Jumat (29/8)

Mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, Persandian (KISP) Kaltara, Jufri menyatakan pentingnya dukungan peran media, baik konvensional maupun media sosial, dalam membentuk opini publik dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Diharapkan dalam seleksi ini bisa mendapatkan komisioner yang berintegritas dan bertanggung jawab, dan menjadi langkah penting dalam pembentukan lembaga pengawas penyiaran yang independen di provinsi termuda di Indonesia.

“Kami sangat mengharapkan, orang-orang yang nantinya masuk dalam KPID Kaltara sebagai garda terdepan dalam menjaga ruang informasi publik tetap sehat, objektif, dan bebas dari pengaruh negatif,” ujar Jufri

Jufri juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran untuk seluruh calon peserta yang hadir hari ini untuk mengikuti sosialisasi seleksi anggota KPID Kaltara ini.

Imbuhnya, hadirnya Komisi Penyiaran nantinya akan mempermudah proses perizinan penyiaran dari radio maupun televisi, yang selama ini dinilai sangat sulit karena belum adanya komisi tersebut.

Dikatakannya bahwa saat ini peran media sosial seperti TikTok dan Instagram semakin dominan seiring waktu. Namun, ia tetap mengingatkan untuk selalu waspada terhadap penyebaran informasi di media sosial sering kali tidak jelas asal-usulnya.

Dirinya mengajak seluruh pihak termasuk Komisi Penyiaran yang nantinya, untuk lebih aktif dalam mengawasi konten-konten siaran, baik dari televisi lokal maupun nasional, serta media sosial.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya untuk selalu menjaga ruang informasi dari konten-konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi.

“Walaupun pengawasan media sosial tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tetapi saya berharap Komisi Penyiaran dapat mengambil peran dalam menjaga etika dan moralitas dalam penyiaran serta informasi yang beredar,” ujarnya.

Terakhir, Jufri menerangkan bahwa Tim Seleksi telah menargetkan tujuh komisioner KPID Kaltara periode 2026–2029 sudah terbentuk pada November 2025 mendatang.

Kabid IKP ini mengajak semua pihak dapat terus meningkatkan kerja sama lebih erat yang terjalin antara pemerintah daerah, media, dan lembaga pengawas demi menciptakan iklim informasi yang sehat dan membangun di Kaltara.

(dksip)

Kemenangan Cak Munir, Bukti Kompaknya PWI Kaltara Hadapi Konflik Internal

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

Tarakan, Kalimantan Utara – Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 akhirnya melahirkan sosok pemimpin baru. Wartawan senior yang akrab disapa Cak Munir atau Akhmad Munir, resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030.

Kongres digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 29–30 Agustus 2025.

Dari total 87 peserta penuh yang memiliki hak suara, sebanyak 52 suara sah mengantarkan Cak Munir duduk di kursi tertinggi PWI Pusat.

PWI Kaltara dan Gejolak Internal

Di balik kemenangan Cak Munir, terdapat cerita panjang dari PWI Kalimantan Utara (Kaltara) yang turut memberi warna dalam kongres. Meski kepengurusan tengah dilanda gejolak, mayoritas pengurus dan anggota PWI Kaltara justru sepakat penuh mendukung Cak Munir.

Sementara itu, Ketua PWI Kaltara, Nicky Saputra Novianto, memilih sikap berbeda. Dalam rapat pleno yang digelar 21 Agustus 2025, Nicky tetap keukuh mendukung kandidat lain, Hendry Ch Bangun.

Bahkan, ia mengabaikan keputusan pleno dan menyebut bahwa pemilihan Ketua Umum PWI Pusat adalah hak prerogatif ketua provinsi.

Langkah sepihak ini memicu gelombang penolakan. Para pengurus dan anggota PWI Kaltara segera menggelar rapat di berbagai daerah. PWI Tarakan (22 Agustus), PWI Nunukan (23 Agustus), dan PWI Bulungan (24 Agustus) secara serentak melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Nicky.

Seluruh anggota sepakat menghilangkan gap dan ego masing-masing, bersatu demi menyelamatkan marwah organisasi. Keputusan bulat ini menjadi bukti, PWI Kaltara menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Mosi Tidak Percaya dan Mandat Baru

Situasi memanas semakin tajam ketika pada 26 Agustus, PWI Kaltara kembali menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti mosi tidak percaya.

Hasil pleno tersebut kemudian diserahkan kepada Dewan Kehormatan (DK) PWI Kaltara pada 28 Agustus. DK pun mengirimkan surat undangan permainan klarifikasi kepada Nicky Saputra.

Agar suara PWI Kaltara tetap terwakili, lahirlah mandat baru yang ditandatangani Sekjen PWI Kaltara dan DK PWI Kaltara.

Mandat tersebut menunjuk Ketua PWI Tarakan, Muhammad Rizal, serta Ketua SIWO Kaltara, Eliazar Simon, untuk membawa amanat anggota ke Kongres Persatuan.

Namun perjuangan keduanya tak berjalan mulus. Setelah berbagai dinamika pra-kongres, keduanya baru mendapatkan ID Card pada Jumat malam (29/8/2025). Sayangnya, bukan sebagai peserta penuh dalam proses pemungutan suara pada Sabtu (30/8/2025).

“Kami sudah berusaha memperjuangkan hak suara dengan menyampaikan intrupsi sebelum pembacaan tatib. Tapi Steering Committee tetap berpendapat bahwa ketua provinsi memiliki hak prerogatif masuk bilik suara, meski kami sudah melampirkan mosi tidak percaya serta mandat sah dari Sekjen dan DK,” ungkap Eliazar Simon.

Nada kecewa juga disampaikan Muhammad Rizal. “Setelah menyampaikan intrupsi, kami justru diminta keluar dari forum karena dianggap bukan peserta penuh. Padahal jelas ini bertentangan dengan PD/PRT. Kongres seharusnya dijalankan dengan sah dan demokratis,” tegasnya.

Akhir Manis: Kemenangan Cak Munir

Meski amanat suara PWI Kaltara tidak sepenuhnya tersampaikan, perjuangan panjang akhirnya berbuah manis. Hasil akhir menunjukkan Cak Munir meraih kemenangan telak.

“Meski penuh rintangan, endingnya kemenangan sudah di tangan dan siap kita bawa pulang. Ini kemenangan seluruh insan pers, bukan hanya Cak Munir,” tandas Sekretaris PWI Kaltara, Aswar Halim.

Dengan terpilihnya Cak Munir sebagai Ketua Umum PWI Pusat, harapan besar kini tertuju pada upaya rekonsiliasi dan penyatuan kembali PWI dalam satu misi yang sama. PWI Kaltara pun menegaskan, meski tanpa figur ketua definitif, mereka akan tetap berada di garis depan menjaga marwah organisasi. (hmspwikaltara)