NUNUKAN – Plt camat Sebatik Utara Zainal Abidinsyah,
menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah / 2026 Masehi, turut serta dalam kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh kerukunan bubuhan Banjar ( KBB KU), pada hari minggu 15/02/2026, pukul 08.00 Wita
Zainal Abidinsyah, Plt. Camat Sebatik Utara menyampaikan apresiasi atas inisiatif organisasi kemasyarakatan yang terus menjaga semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, keterlibatan beliau juga sejalan dengan amanah sebagai Koordinator Wilayah II Pulau Sebatik dalam struktur organisasi KBB tersebut, sebagai bentuk komitmen mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kegiatan bakti sosial dipimpin langsung oleh Ketua KBB KU Kabupaten Nunukan, H. Syafruddin, S.H., bersama seluruh jajaran pengurus. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan.
Ketua KBB KU H. Syafruddin bakti sosial difokuskan pada kerja bakti pembersihan area kuburan Muslim dan Makam Pahlawan sebagai wujud kepedulian sosial, penghormatan kepada para pendahulu, serta upaya mempererat kebersamaan masyarakat menjelang bulan penuh berkah..
Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta yang terlibat bersama-sama menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin serta saling mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadhan. Momentum tersebut menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan, sekaligus harapan agar Ramadhan dijalani dengan hati yang bersih serta penuh keberkahan. (*)
NUNUKAN – Bupati Nunukan , H. Irwan Sabri, SE secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan se-Pulau Nunukan rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026/2027.
Kegiatan yang dipusatkan di Cafe Sayn ini menjadi wadah strategis bagi masyarakat kepulauan untuk menyuarakan kebutuhan riil dari tingkat bawah.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa Musrenbang Kewilayahan bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan. Forum ini merupakan instrumen penting untuk memastikan pemerataan infrastruktur dan penguatan ekonomi inklusif, khususnya bagi wilayah yang menjadi beranda terdepan daerah.
“Kita ingin memastikan setiap usulan masyarakat di wilayah pulau ini dikaji secara objektif dan konstruktif. Prioritas utama kita adalah program yang memberikan pelayanan terbaik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pulau,” ujar Bupati dalam arahannya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Ir. Andi Astuti, ST.,MM menjelaskan bahwa Pulau Nunukan sebagai kawasan strategis perbatasan memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas, aktivitas perdagangan, serta pelayanan Pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jalan lingkungan, Drainase, Air Bersih, Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, serta Konektivitas antar kawasan menjadi prioritas yang harus terus kita dorong.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan akses jalan produksi, dukungan terhadap UMKM, serta kelancaran distribusi barang dan jasa menjadi pondasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
“Dengan mengusung tema Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Penguatan Infrastruktur Ekonomi guna Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, tentunya dapat menegaskan dua fokus utama pembangunan Daerah, diantaranya, memastikan pelayanan dasar masyarakat semakin merata dan berkualitas dan memperkuat infrastruktur ekonomi sebagai pengungkit pertumbuhan dan daya saing wilayah,” jelasnya
Andi Astuti juga menjelaskan bahwa Untuk rekapan data Pada Tahun 2026 per kecamatan bersumber dari musrenbang dan pokir sebanyak 386 kegiatan dengan rincian, Kecamatan Nunukan 230 kegiatan dan Kecamatan Nunukan Selatan 156 kegiatan telah terakomodir dalam dokumen RKA 2026.
Untuk rekap data hasil musrenbang Tahun 2027, di 2 kecamatan berjumlah 1032 usulan . Dimana usulan 1032 tersebut sudah dilakukan proses verifikasi dan penajaman sehingga diperoleh 65 usulan prioritas terdiri dari 35 kecamatan Nunukan , 30 kecamatan Nunukan Selatan yang akan kita bahas pada forum hari ini,” jelasnya
Diakhir sambutannya, Sekretaris Bappeda Litbang mengatakan skala Prioritas akan mengacu pada Visi Misi 17 Arah Baru Perubahan.
” Kita harus menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penentuan prioritas tahun 2027 mengacu pada SPM , Pro SN dan Visi Misi ( 17 Arah Baru Perubahan ) serta dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan kemendesakan, dampak langsung terhadap pelayanan dasar, Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kesinambungan program pembangunan. Kami berharap forum ini berlangsung konstruktif dan objektif, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan sektoral. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas pembangunan Kabupaten Nunukan pada tahun 2027,” tutupnya
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta delegasi dari setiap kecamatan di wilayah pula Nunukan dan Nunukan Selatan tersebut.
Setelah dibuka secara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok berdasarkan bidang pembangunan untuk mengerucutkan program-program prioritas yang akan dibawa ke tingkat Kabupaten.
DENPASAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (12/2).
Kehadiran orang nomor satu di Kaltara menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Zainal hadir didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., serta Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, S.E., M.AP., CGCAE. Rombongan disambut oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, S.E., M.S., CFrA, CSFA, ERMCP.
Entry meeting merupakan tahapan awal sebelum pemeriksaan keuangan dimulai. Kegiatan ini diikuti pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) VI BPK RI yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Dalam laporannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menegaskan bahwa entry meeting bukan sekadar kegiatan administratif.
“Kegiatan ini menjadi penguatan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Pemeriksaan LKPD 2025 bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujarnya.
Mewakili Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan sesuai aturan. Ia berharap seluruh daerah dapat bersinergi dengan BPK selama proses pemeriksaan.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, ChFA, CSFA, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemeriksa dan entitas yang diperiksa. Hal ini berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
“Komunikasi yang efisien dan efektif sangat penting agar pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya dapat dipahami serta ditindaklanjuti,” jelasnya.
Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung dalam lima tahapan yang telah dimulai sejak Januari 2026 dan akan berakhir pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Juni hingga Juli 2026.
Dengan hadir langsung dalam entry meeting, Gubernur Zainal menegaskan kesiapan Kaltara mengikuti seluruh proses pemeriksaan. Targetnya jelas, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai wujud tata kelola keuangan daerah yang semakin baik.
TANJUNG SELOR – Upaya meningkatkan literasi masyarakat terus didorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam waktu dekat, instansi tersebut akan mengundang perwakilan perusahaan-perusahaan di Kalimantan Utara untuk mengikuti diskusi bersama.
Diskusi ini bertujuan merajut sinergi antara perpustakaan daerah, dengan menggandeng pihak perusahaan dalam mendukung penguatan literasi masyarakat.
Kepala DPK Kaltara, Ilham Zain, mengungkapkan pertemuan tersebut akan menekankan pentingnya kolaborasi nyata melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, perusahaan dapat berperan membantu perpustakaan daerah melalui berbagai program yang berfokus pada penyediaan sarana, infrastruktur, hingga kegiatan edukatif.
“Bentuknya bisa beragam, seperti penambahan fasilitas ramah anak, donasi buku dan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan digital, hingga penyediaan kendaraan perpustakaan keliling,” kata Ilham saat memimpin rapat staf bersama seluruh pegawai di lingkup DPK Kaltara, Kamis (12/02/2026).
Ia memastikan sinergi ini bersifat saling menguntungkan. Perpustakaan daerah akan memperoleh peningkatan fasilitas dan layanan, sementara perusahaan dapat memenuhi komitmen CSR sekaligus meningkatkan citra positif di tengah masyarakat.
Dalam rapat staf tersebut, juga disepakati sejumlah langkah internal untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Salah satunya kegiatan bersih-bersih lingkungan kantor yang akan dilaksanakan dua kali dalam sepekan.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kerja, sekaligus mempererat kekompakan, kerja sama tim, serta kepedulian antarpegawai.
Selain itu, tak kalah menarik, DPK Kaltara juga merencanakan penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di lingkungan kantor, seperti jahe, kunyit, sereh, dan lidah buaya.
“Program ini diharapkan dapat menciptakan ruang hijau yang asri, meningkatkan kualitas udara, sekaligus memperindah estetika kantor,” imbuh Ilham.
TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) saat menjadi Pembina Upacara pada Apel Bersama Peringatan Bulan K3 Nasional di Lapangan PT. Abdi Borneo Plantations, Desa Apung, Kamis (12/2).
Membacakan amanat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Yassierli, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa Bulan K3 Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi komitmen dalam melindungi para pekerja.
“Indonesia memiliki lebih dari 146 juta pekerja yang tersebar di berbagai sektor. Di balik angka besar itu, ada risiko yang tidak kecil. Dari industri hingga perkebunan, dari pertambangan hingga ekonomi digital, keselamatan kerja menjadi hal yang tidak bisa diabaikan,” kata Wagub Ingkong membacakan amanat Menaker.
Menurut Ingkong, K3 adalah dasar dari dunia kerja yang sehat. Jika dikelola dengan baik, K3 mampu meningkatkan rasa aman pekerja, mendorong produktivitas, dan memperkuat daya saing bangsa.
Ia juga mengingatkan bahwa kecelakaan kerja menjadi peringatan serius bahwa masih ada kelemahan dalam sistem kerja. Kecelakaan bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga menunjukkan sistem yang belum berjalan optimal.
“Kecelakaan terjadi karena masih ada proses kerja yang tidak aman, peralatan yang kurang layak, pengawasan belum maksimal, dan budaya K3 yang belum kuat,” ujarnya.
Ingkong menegaskan bahwa tantangan K3 tidak bisa disikapi secara parsial atau hanya setelah terjadi masalah. Tetapi dibutuhkan perubahan pola pikir dan cara kerja yang lebih menyeluruh.
Sepanjang 2025, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penguatan melalui penyempurnaan regulasi dan standar K3, pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, digitalisasi layanan K3, serta penguatan integritas layanan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).
“Selain itu, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga terus ditingkatkan,” tambahnya.
Tahun ini, Bulan K3 Nasional mengangkat tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal dan Kolaboratif”. Tema ini menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mencegah kecelakaan kerja.
Di akhir amanatnya, Ingkong mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen dan membangun budaya kerja yang aman dan sehat.
“K3 bukan hanya aturan. K3 adalah nilai. Setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Produktivitas dan keselamatan harus berjalan bersama,” tegasnya.
Peringatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Zero Accident kepada pegawai terpilih serta simulasi pemadaman kebakaran sebagai bentuk edukasi dan kesiapsiagaan di lingkungan kerja.
