Pemprov Dorong Optimalisasi Penghimpunan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan jaring pengaman sosial daerah.

Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Dr. Obed Daniel LT, S.Hut., M.M., membuka kegiatan “Sosialisasi Zakat dan Advokasi ZIS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara”, yang digelar di Ruang Rapat Gedung Gadis 2, Rabu (11/2).

Dalam sambutannya, Obed menyampaikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltara atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa ZIS bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan sosial.

“Kalau dikelola dengan baik dan transparan, ZIS bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat perlindungan sosial di daerah,” ujar Obed.

Ia menekankan perangkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan ZIS, baik melalui sosialisasi, fasilitasi, maupun memberi contoh dalam menunaikan zakat serta membangun budaya berbagi di lingkungan kerja.

Upaya ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penghimpunan ZIS pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta SMA/SMK/MAN sederajat di Provinsi Kaltara.

Melalui kegiatan ini, Obed berharap seluruh peserta dapat memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan ZIS dengan lebih baik. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola ZIS dapat semakin kuat demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan ZIS agar lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap sosialisasi pengumpulan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Kaltara.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan Dinsos dan Baznas, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Semoga melalui sosialisasi ini, kita semakin bersinergi dengan Baznas dan bersama-sama memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Kaltara,” tutupnya.

(dkisp)

Dari Workshop PERA, Kaltara Susun Strategi Hadapi Tantangan Fiskal

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Hal ini diutarakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, ketika membuka “Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Hasil Studi Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (Public Expenditure and Revenue Analysis/PERA)” di Hotel Luminor, Rabu (11/2).

Bustan menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, sementara kebutuhan pembiayaan terus meningkat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Ia menuturkan pengelolaan anggaran tidak hanya harus efisien, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Belanja daerah harus diatur dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai prioritas agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bustan.

Pemprov Kaltara pun mengapresiasi hasil studi PERA yang disusun melalui kolaborasi Program SKALA, LPEM Universitas Indonesia dan DJPK Kementerian Keuangan. Kajian ini diharapkan mampu menjadi acuan penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dan mendorong peningkatan PAD.

“Hasil studi ini harus mendorong penyediaan layanan dasar yang memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan fiskal serta isu Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI),” tambahnya.

Tak hanya soal angka, Bustan juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang inklusif. Prinsip keadilan, keberlanjutan, serta perhatian terhadap isu GEDSI diharapkan menjadi bagian dari setiap kebijakan yang dirumuskan.

Melalui workshop ini, ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun policy brief yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyempurnakan tata kelola keuangan publik ke depan.

(dkisp)

Wabup Hermanus Buka Musrenbang Kewilayahan di Krayan

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus hadir sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Krayan sebagai bagian dari tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2027.

Kegiatan itu dilaksanakan di BPU Kecamatan Krayan, Rabu (11/02).

Dengan mengusung tema “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”, musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum demokratis yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kebutuhan nyata di wilayah masing-masing kecamatan serta untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Nunukan berangkat dari bawah (bottom-up), sehingga setiap program yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Sebagai daerah perbatasan yang langsung berhadapan dengan negara tetangga Malaysia, yang terdiri dari lima kecamatan yaitu Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Tengah dan Krayan Selatan memiliki posisi yang sangat istimewa dan strategis yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, pembangunan di Krayan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan, dengan memperhatikan keterbatasan akses, konektivitas wilayah, serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui musrenbang kewilayahan itu, Wabup Hermanus dalam sambutannya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan usulan dan gagasan pembangunan secara objektif, realistis, dan berbasis prioritas, terutama pada sektor-sektor strategis seperti: peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan, pengembangan kawasan perbatasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya menegaskan agar hasil musrenbang kewilayahan ini menjadi bahan penting dalam penyusunan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2027, serta disinergikan dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”, ucapnya.

Lanjut, ia menekankan bahwa tidak semua usulan dapat langsung diakomodir dalam satu tahun anggaran, mengingat keterbatasan fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, DPRD, serta masyarakat, agar usulan yang disepakati benar-benar menjadi prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Krayan, demi terwujudnya Kabupaten Nunukan ĺyang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.

Adapun fokus infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur ekonomi sebagai berikut:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Air bersih
4. Listrik
5. Jalan dan jembatan
6. Pertanian dan pangan

Kegiatan itu dirangkaikan dengan penyerahan alsintan (roda empat) tahun 2025:
1. Kecamatan Krayan Selatan (2 unit)
2. Kecamatan Krayan Barat (6 unit)
3. Kecamatan Krayan (4 unit)
4. Kecamatan Krayan Timur (1 unit)
5. Kecamatan Krayan Tengah (1 unit)

Hasil dari forum ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2027.

(PROKOMPIM)

Upaya Deteksi Dini Gangguan Wilayah, Satpol PP Nunukan Gelar Rakor Penyusunan Peta Rawan Trantibum dan Pelanggaran Perda

NUNUKAN – Bupati Nunukan dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Sirajuddin, S Sos secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Peta Rawan Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Rawan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan, di lRuang VIP lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Rabu (11/2/2026)

Rapat ini bertujuan untuk menyusun strategi dan langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi gangguan trantib dan pelanggaran perda di wilayah Kabupaten Nunukan.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa penyusunan peta rawan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan stabilitas wilayah. Peta ini nantinya akan menjadi acuan utama bagi aparat penegak Perda untuk melakukan tindakan preventif dan deteksi dini terhadap potensi gangguan di masyarakat.

“Keberadaan peta kerawanan sangat krusial. Kita tidak hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, tetapi harus mampu memetakan titik-titik rawan agar gangguan Trantibum bisa kita cegah sejak awal,” tegasnya.

Kepala Satpol PP (Kasat Pol PP) Mesak Adiyanto. menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai wilayah kecamatan hingga desa. Peta tersebut akan mencakup data titik rawan kemacetan, lokasi penyakit masyarakat (pekat), area rawan pelanggaran IMB/PBG, hingga zona perdagangan yang tidak sesuai aturan tata ruang.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Satpol PP dengan jajaran TNI, Polri, serta perangkat daerah lainnya dalam menjaga ketertiban umum di seluruh wilayah kabupaten Nunukan.

Satpol PP memiliki mandat penuh dalam menegakkan Perda dan menjaga ketentraman masyarakat melalui pendekatan yang humanis namun tetap tegas. Melalui pemetaan yang akurat, Pemerintah Kabupaten Nunukan optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat sepanjang tahun 2026 ini.

(PROKOMPIM)

PSJ Kanduangan dan Khyran Berhasil Juarai Turnamen Bola Volli Kavaleri Cup

NUNUKAN – Gelaran turnamen bola voli Kavaleri Cup resmi berakhir pada hari Selasa 10 Februari 2026. Acara penutupan yang berlangsung meriah di Lapangan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 13/Satya Lembuswana ini menandai puncak dari rangkaian kompetisi yang telah berlangsung selama sepekan terakhir.

​Jalannya Pertandingan Final Putri mempertemukan tim KKST melawan Khyran yang diperkuat Jushana yang pernah memperkuat Timnas Bola Volly Indonesia. Laga berlangsung sengit dengan aksi jual beli smash yang memukau penonton, dan pertandingan dimenangkan oleh Tim Khyran dengan 3 set langsung.

Final Putra mempertemukan antara PSJ Kanduangan melawan Yon TP 881. Setelah melewati pertandingan lima set yang menguras stamina, tim PSJ Kanduangan akhirnya keluar sebagai juara pertama dengan skor tipis.

Usai bertandingan, sebelum penerimaan hadiah dan uang pembinaan Manajer PSJ Kanduangan Majid mengatakan bahwa tim dari Yon TP 881 juga hebat yang diperkuat 2 pemain andalan mereka.

“Namun kami melihat sedikit kelemahan disalah satu pemainnya, jadi kami manfaatkan kelemahan tersebut dan berani terus menyerang dengan berbagai variasi permainan. Kami hanya diperkuat pemain lokal Kaltara, 3 pemain tambahan kami, 2 dari Tanjung Selor 1 pemain dari malinau, dan yang lain dari pemuda Kanduangan, tapi kami sangat semangat dan alhamdulillah berhasil keluar sebagai juara 1,” Ucap Majid.

Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) H. Surai menyampaikan terimakasihnya kepada Kolakops Korem di Maharajalila serta Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonikav 13/5 yang telah menyelenggarakan turnamen Bola Volly dengan baik, tertib dan penuh kebersamaan.

Lebih lanjut, H. Surai menambahkan bahwa turnamen tersebut bukan sekadar soal menang atau kalah, lebih dari itu, kegiatan tersebut mengajarkan nilai disiplin, kerja sama tim, semangat juang, kerja sama tim, dan sportivitas. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan dalam membangun masyarakat yang kuat, kompak dan maju.

” Kepada seluruh atlet, saya berpesan teruslah berlatih, jangan cepat puas dengan hasil yang dicapai hari ini, kemenangan adalah awal untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, sementara kekalahan adalah pelajaran yang berharga untuk lebih baik ke depan,” pesannya kepada pemain.

(PROKOMPIM)