Bakesbangpol Provinsi Kaltara Gelar Sosialisasi Dan Dialog Tentang P4GN

NUNUKAN – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Amin membuka secara resmi acara Sosialisasi Dan Dialog Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.

Kegiatan itu diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalimantan Utara dengan tema “Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara,”. Bertempat di Balroom Laura Hotel, Kamis (27/11).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Kalimantan Utara serta meningkatkan wawasan, kesadaran, dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Selanjutnya, dalam sambutan Gubernur Kaltara yang disampaikan oleh Asisten I menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini, khususnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, BNN Provinsi Kalimantan Utara, dan Polda Kalimantan Utara, sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam memerangi bahaya narkoba yang semakin mengkhawatirkan.

Lanjut ia mengatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Dampaknya bukan hanya menyerang kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, menggerus nilai moral, memicu kriminalitas, serta mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan.

“Melalui kegiatan sosialisasi dan dialog ini, saya berharap tumbuh kesadaran kolektif bahwa memerangi narkoba adalah tanggung jawab bersama. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga komunitas masyarakat”, ungkapnya.

Ia turut berharap masyarakat tidak hanya memperoleh informasi dan pemahaman yang benar mengenai bahaya narkotika, tetapi juga dapat menyampaikan aspirasi, pengalaman, serta kondisi nyata di lingkungan masing-masing sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

(PROKOMPIM)

Program INOVASI Selenggarakan Gelar karya keberhasilan program Pemerintah dalam Peningkatan Literasi Kelas Awal di Kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Plt. Sekretaris Daerah Nunukan Raden Iwan Kurniawan membuka secara resmi acara Gelar karya keberhasilan program Pemerintah dalam peningkatan literasi kelas awal di Kabupaten Nunukan serta peluncuran program peningkatan kompetensi guru berbasis KKG melalui program literasi kelas tinggi di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan di ruang pertemuan Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Kamis 27 November 2025.

Sebelum memulai acara terlebih dahulu Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan mengunjungi ruang kelas literasi, dan 3 booth aksi literasi yang menjadi contoh metode pembelajaran yaitu Booth perubahan cara mengajar guru dan belajar murid, booth Media Pembelajaran, serta Booth Dukungan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Usai mengunjungi Plt. Sekda Nunukan R Iwan Kurniawan menitip pesan yang ditulis di kertas lalu ditempelkan di papan pesan dan kesan, yang mengatakan ‘Luar biasa, harapan besar anak anak ke depan akan mampu menggapai karakter mulia.’ Sebuah harapan yang titipkan bagi penurus bangsa untuk berakhlak mulia.

Kegiatan yang berlangsung 3 hari ini, meliputi kunjungan pengamatan pembelajaran di SDN 002 Nunukan Selatan dan MI As’adiyah Sungai Taiwan Sebatik, kunjungan ke Taman Bacaan Masyarakat Patok 2 Sebatik dan Tanjung Harapan Nunukan, pameran karya literasi, testimoni guru, gelar wicara bertema Literasi di perbatasan, serta peluncuran Paguyuban Fasilitator Literasi Kabupaten Nunukan sebagai upaya keberlanjutan program. Program tersebut nantinya menjadi ruang apresiasi sekaligus ajang berbagi praktik baik dari guru-guru SD dan MI dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik kelas awal di Kabupaten Nunukan.

Dalam sambutan tertulis Bupati Nunukan, yang dibacakan Plt Sekda R Iwan Kurniawan mengapreasi dukungan ekosistem pendidikan untuk membantu Nunukan meningkatkan mutu pendidikan dasar. Bupati Nunukan periode 2025-2030 berkomitmen penuh untuk memperkuat kemampuan literasi di kelas awal yang menjadi fondasi penting keberhasilan belajar anak. Ia mengatakan peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas program pembangunan untuk mewujudkan visi Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil, dan Mandiri.

“Peningkatan literasi kelas awal adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Nunukan. Saya sangat mengapresiasi kerja keras para guru, kepala sekolah, dan para fasilitator daerah yang terus berupaya memperbaiki kualitas pembelajaran di tengah berbagai tantangan wilayah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen penuh untuk memperkuat ekosistem pembelajaran yang berdampak bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, dukungan ekosistem pendidikan telah membantu Nunukan meningkatkan capaian SPM pendidikan. Ia menegaskan bahwa kemajuan ini tidak hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Studi global yang dilakukan oleh Hanushek dan Woessmann (2012) menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan membaca berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi hingga 1,3% per tahun. Temuan di Indonesia berdasarkan studi Lee Crawfurd (2025) juga mengonfirmasi bahwa peningkatan literasi dan numerasi berkorelasi dengan peningkatan pendapatan di masa dewasa”, ungkap Iwan.

Lanjut dikatakan ini berarti investasi dalam pendidikan tidak hanya penting bagi masa depan anak-anak, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berkelanjutan.

Hannah Derwent selaku Counsellor Human Development dalam rilisnya mengatakan bahwa dalam video zoom Pemerintah Australia melalui Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) telah mendampingi daerah-daerah di Indonesia untuk memperkuat kemampuan literasi anak khususnya di kelas awal. Dan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia tentunya memiliki potensi yang unik dan tantangan dalam potensi peningkatan pendidikannya.

” Ini merupakan tantangan dalam pemerataan dan mutu pendidikan, hal ini menjadi bukti nyata komitmen dan semangat kolaborasi pemerintahan Kabupaten Nunukan dalam mendorong perubahan yang positif. Dan kami mengapresiasi langka yang strategis yang telah di lakukan yaitu perluasan akses digital untuk mendukung pembelajaran, potensi guru serta kerjasama yang erat antara pemerintah dan sekolah, pemerintah Australia melalui Program Inovasi tanda kerjasama. Fokus kemitraan kita adalah peningkatan kualitas guru, karena kami senang melihat kualitas serta berkelanjutan, terimakasih kepada Bupati Nunukan, dan mari kita rayakan capaian ini,” ungkap Hannah.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan berhasil meningkatkan capaian standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan dari dari 62,83 pada 2024 menjadi 67,18 pada 2025. Peningkatan capaian SPM pendidikan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Nunukan bersama ekosistem pendidikan daerah melalui peningkatan kapasitas guru melalui kelompok kerja guru (KGG) dan peningkatan peran serta masyarakat melalui pemanfaatan buku anak dari Badan Bahasa baik di sekolah maupun di Taman Baca Masyarakat (TBM).

Temuan ini sampaikan dalam kegiatan Gelar Karya Keberhasilan Program Literasi Dasar Kelas Awal yang berlangsung pada 25-27 November 2025. Kegiatan ini menjadi ruang apresiasi sekaligus ajang berbagi praktik baik dari guru-guru SD dan MI dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik kelas awal di Kabupaten Nunukan.

Kegiatan ini juga diisi talkshow dengan topik “Merayakan Dampak Kolaborasi Ekosistem Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nunukan”.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan talkshow ini: Akhmad, S.IP, M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan); Dr. Arifin, S.Pd. M.Pd (Dekan FKIP Universitas Borneo Tarakan); Dr. Andi Mulyono, SH., MH., CLA., CM., CIAP (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan); Surjaningsih, S.Pd (Guru SD 010 Nunukan); Haslinda, S.Pd (Guru MI Darul Furqan Sebatik Tengah): dan Amran (Pegiat TBM Patok Dua Sebatik Tengah).

(PROKOMPIM)

Semangat Besinergi dan Berkolaborasi Untuk Sang Juara, SMP Negeri 1 Nunukan Genap Berusia 46 Tahun

NUNUKAN – SMP Negeri 1 Nunukan memperingati Hari Ulang Tahunnya Ke 46 Tahun. Dengan mengusung Tema “Semangat Besinergi dan Berkolaborasi Untuk Sang Juara,” SMP Negeri 1 Nunukan telah melahirkan alumni-alumni yang luar biasa seperti dua orang pemimpin Kabupaten Nunukan, Bupati periode sebelumnya Hj. Asmin Laura Hafid dan Bupati Nunukan periode saat ini H. Irwan Sabri, serta salah satu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska.

Mewakili Bupati Nunukan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Masniadi yang juga merupakan Alumni dari SMP Negeri 1 Nunukan menyampaikan ucapan Selamat Ulang Tahun kepada SMP Negeri 1 Nunukan saat menghadiri kegiatan yang diselenggarakam di SMPN 1 Nunukan, Kamis (27/11/25).

Lenoh lanjut Masniadi mengatakan, di usianya yang ke 46 ini, telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh SMP Negeri 1 Nunukan, baik di level kabupaten, provinsi, maupun nasional.

“Prestasi itu merupakan buah dari kerjasama dan kerja keras dari banyak pihak, mulai kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, para orang tua dan wali murid, dan yang paling penting adalah siswa-siswi yang tidak pernah lelah belajar untuk meraih cita-citany,a”ungkap Masniadi dalam sambutan Bupati yang dibacakannya.

Lebih lanjut, Masniadi mengatakan di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kehadiran HP atau gadget membantu proses belajar dan mengajar. Namun, pada sisi yang lain, banyak hal -hal negatif yang ditimbulkan jika kita tidak mampu menyaringnya dengan baik.

“Saya berharap, para guru untuk terus memberikan pemahaman kepada para siswa agar bijak dalam menggunakan HP, ” ujarnya.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah saat ini banyak sekolah-sekolah yang mengalami permasalah perundungan atau bully. Tindakan bully tidak bisa dibenarkan, apapun bentuknya, karena bully sangat berbahaya dan berpotensi menghancurkan masa depan dari para korbannya.

“Pada kesempatan yang baik ini, Saya berharap SMP Negeri 1 Nunukan bisa menjadi pelopor bagi gerakan anti bully di sekolah,”ucapnya dengan tegas.

Selanjutnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nunukan Hj. Rustiningsih menyampaikan pada tahun 2025 ini SMP Negeri 1 Nunukan telah melakukan Program Sister School bermitra dengan SMP Negeri 1 Balikpapan.

“Kita mengirim ada enam putri yang luar biasa sekolah di SMP Negeri 1 Balikpapan selama tiga minggu pada tanggal 3 sampai 21 Februari 2025 dan juga mengirimkan satu guru untuk mengajar di sana dan luar biasanya nilai dari siswi-siswi yang dikirmkan memiliki nilai yang luar biasa dari nilai 88 sampai 100 dari 10 Mata Pelajaran,”ungkapnya.

Rustiningsih juga mengatakan bahwa di Tahun 2026 nanti akan dilaksanakan lagi Program Sister School oleh Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan DPRD Kabupaten Nunukan. Sehingga nantinya bisa melaksanakan lagi bersama sekolah-sekolah lain yang akan diseleksi dari SMP yang ada di Kabupaten Nunukan untuk melakukan Program Sister School kurang lebih sebanyak 20 murid berkolaborasi dengan sekolah mitra di Tarakan dan 2 guru yang akan mendampingi para siswa.

Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nunukan, Rustiningsih juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Dinas Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pendidikan yang selama ini juga banyak membantu dan berkolaborasi dengan Sekolah SMP Negeri 1 Nunukan ini.

Diakhir acara, dilakukan pameran dan Lelang hasil karya lukisan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Nunukan.

(PROKOMPIM)

DPRD Kaltara Menilai PAD Stagnasi, Berpotensi Hambat Program Pembangunan

TANJUNG SELOR – Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara kembali menjadi sorotan.

DPRD menilai proses peningkatan PAD berjalan terlalu lambat dan berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam mengeksekusi pembangunan strategis.

Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Aluh Berlian, menyebut pemerintah daerah harus bergerak lebih agresif untuk mendorong sektor-sektor penyumbang pendapatan.

Ia menilai stagnasi PAD dapat menghambat program pembangunan yang telah direncanakan.

“Peningkatan PAD itu kebutuhan mendesak. Tanpa pendapatan yang memadai, pembangunan tidak bisa berlari kencang,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Selain itu, Aluh juga menyoroti khusus lambatnya transformasi digital pada layanan pajak dan retribusi.

Padahal, menurutnya, digitalisasi merupakan instrumen utama untuk meningkatkan akurasi pendataan, mempersempit peluang kebocoran, dan memudahkan wajib pajak.

Hal ini tentu bermuara pada performa PAD di daerah nantinya.

“Sistem digital itu bukan sekadar tren. Itu kebutuhan untuk memastikan pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah,” tegasnya.

“Dengan data akurat, perencanaan anggaran bisa lebih presisi.” imbuhnya.

(Humas DPRD Kaltara)


Ketua DPRD Kaltara Tegaskan Perusahaan Harus Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Jufri, mengeluarkan pernyataan tegas terkait kewajiban perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Salah satunya yakni perusahaan di kawasan Proyek Strategis Nasional seperti PT KIPI, KAAI dan lainnya.

Ia menegaskan, komitmen tersebut bukan hanya imbauan, melainkan kewajiban yang tidak bisa dinegosiasikan.

Achmad Jufri menyebutkan bahwa DPRD Kaltara bersama pemerintah daerah memiliki kesepahaman untuk memastikan masyarakat Kaltara menjadi prioritas dalam setiap proses perekrutan tenaga kerja.

“Sudah jelas, kita minta diprioritaskan tenaga lokal tanpa tawar-menawar, tanpa pengecualian. Mereka beroperasi di tempat kita, jadi mereka harus menggunakan masyarakat kita,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut berarti tidak layak beroperasi di wilayah Kaltara.

“Kalau mereka tidak memperioritaskan tenaga lokal, berarti mereka tidak layak bekerja di tempat kita. Tidak ada toleransi,” ujarnya.

Achmad Jufri juga mengingatkan bahwa ketidakseriusan perusahaan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan operasional dapat memicu keresahan sosial.

“Apabila masyarakat kita tidak dilibatkan bekerja, jangan salahkan masyarakat kalau melakukan gerakan atau demo. Karena mereka merasa tidak diberi ruang,” sebutnya.

Menurutnya, perusahaan yang mengabaikan masyarakat lokal sudah bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak profesional.

“Perusahaan yang tidak melibatkan masyarakat itu perusahaan abal-abal,” tegasnya.

(Humas DPRD Kaltara)