Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kaltara 2025 yang digelar di Grand Pangeran Khar Hotel, Jumat (28/11).

Hadir dalam Rakerprov itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara sekaligus Ketua Umum KORMI Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Wakil Ketua KORMI Kaltara Adinata Kusuma, serta ketua dan pengurus KORMI Kabupaten/Kota se-Kaltara.

“Olahraga masyarakat merupakan olahraga yang dilakukan berdasarkan kegemaran dan kemampuan masyarakat, tumbuh sesuai kondisi dan nilai budaya setempat, serta dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan,” kata Robby.

Staf Ahli Gubernur ini menjelaskan terkait olahraga masyarakat merupakan salah satu ruang lingkup olahraga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

“Dalam undang-undang tersebut, ruang lingkup olahraga dibagi menjadi olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa keberadaan KORMI menjadi mitra strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga masyarakat.

Lebih dari itu, olahraga masyarakat juga berperan penting dalam membangun kesadaran hidup sehat serta memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Dijelaskannya terkait kebangkitan olahraga, khususnya olahraga masyarakat, tidak hanya memberikan dampak positif bagi upaya hidup sehat, namun juga berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai Sport Tourism, yang mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

“Artinya jika kita mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam memajukan serta memasyarakatkan olahraga, manfaatnya akan sangat luas, mulai dari meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat interaksi sosial, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Ia menambahkan, KORMI Kaltara memiliki ruang strategis untuk berperan dalam menyehatkan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan pariwisata dan perekonomian.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus berupaya mendukung, bekerjasama dan terus bersinergi dengan KORMI Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Bulungan, untuk memastikan program olahraga masyarakat berjalan efektif, inklusif dan berkelanjutan.

“Saya berharap Rapat Kerja Provinsi ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan KORMI Kaltara. Mari kita terus bersinergi mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kaltara,

Digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/11), Rakor itu dibuka oleh Kepala Biro (Karo) Perekonomian Setda Provinsi Kaltara, Muhammad Gozali, S.E., M.H..

Turut hadir diantaranya Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Regional Kaltim dan Kaltara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Misyar Bonowisanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltara, Seno Indarto, Perbankan serta anggota TPAKD Kabupaten/Kota se-Kaltara.

Dalam sambutannya, Gozali menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait arah kerja TPAKD kedepan.

“Prinsip dasarnya adalah bagaimana posisi ini untuk ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa hal yang kita komitmen untuk dilaksanakan pada 2026, lebih kepada aksi di Kabupaten/Kota,” ucapnya.

Rakor ini sebagai upaya dalam memperkuat sinergi program kerja pemerintah, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan akses keuangan di daerah. serta dasar dari seluruh program TPAKD adalah ketahanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Karo Perekonomian ini menyebutkan mulai tahun 2026, struktur kepemimpinan TPAKD akan mengalami penyesuaian untuk memperkuat pelaksanaan program di daerah.

“Untuk 2026 ketuanya Pak Gubernur, Wakil Ketuanya dari OJK. Kemudian di Kabupaten/Kota, Ketua tetap Kepala Daerah, Wakil Ketua dari OJK, Koordinatornya Sekda dan Sekretariat dari Asisten Ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan menjadi kunci keberhasilan program TPAKD.

“Akses keuangan itu adalah perbankan, maka peran perbankan kita maksimalkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan ketahanan ekonomi,” ujar Karo Perekonomian.

Hasil rakor ini menekankan pentingnya program yang dapat dirasakan langsung di masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah, serta memanfaatkan seluruh program perbankan yang telah disiapkan dalam kerangka TPAKD.

“Penyelesaian rakor ini adanya komitmen bersama bahwa pelaksanaan lebih kepada aksi di lapangan. Program-program perbankan harus diketahui masyarakat dan lembaga ekonomi di Kabupaten/Kota,” tegasnya.

Gozali memastikan Rakor TPAKD di Kabupaten/Kota selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025, dan setiap tiga bulan akan dilakukan evaluasi terkait kebutuhan dan perkembangan program.

Diharapkan komitmen bersama dalam rakor ini menjadi pendorong utama dalam peningkatan inklusif keuangan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Kaltara.

“Harapan besar kita, dengan TPAKD ini kesejahteraan masyarakat meningkat dan ketahanan ekonomi semakin kuat, karena didukung langsung oleh perbankan melalui akses keuangan daerah,” tutupnya.

(dkisp)

TARAKAN – Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., secara resmi membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan APBDP Tahun Anggaran 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2026, digelar di Hotel Royal Tarakan, Kamis (27/11).

Di kesempatan ini, Robby mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi acuan kinerja dan membangun fondasi yang kuat dalam upaya kita memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara,” ucapnya.

Robby mengatakan Kaltara sebagai kawasan perbatasan negara, tidak hanya dikaruniai letak geografis yang sangat strategis, juga memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar seperti minyak dan gas bumi, batu bara, perkebunan, pariwisata, hingga perikanan.

Ia menuturkan rapat penyusunan rencana aksi dalam pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk menyatukan persepsi antara pemangku kebijakan dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

“Dan mengakomodir usulan program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan pengelolaan atau pembangunan kawasan perbatasan,” tambahnya.

Staf Ahli Gubernur menjelaskan bahwa tersusunnya rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan tahun anggaran 2026 berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Untuk menuju tercapainya visi Provinsi Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan, ia menekankan diperlukannya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun koordinasi Pemerintah dengan jajaran instansi terkait lainnya.

Robby berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini, sinergi dan koordinasi dapat terus terjalin, dan dapat lebih menyempurnakan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan.

“Sehingga pembangunan yang lebih merata dapat terlaksana dengan baik dan kawasan perbatasan negara dapat menjadi lebih optimal,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si menyebutkan, integritas ASN tidak hanya diukur dari kinerja fisik, tetapi juga dari kecakapan kita dalam berinteraksi di dunia digital.

Hal ini disampaikannya saat membuka Kegiatan Literasi Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Pandu Literasi Digital Tahun 2025, bersama narasumber Machmudan, dan Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kegiatan ini mengangkat tema, Peningkatan Kapasitas ASN dalam Pemanfaatan Teknologi Digital yang Produktif, Aman, dan Bertanggung Jawab.

Iskandar menyampaikan, ASN saat ini berada di tengah arus transformasi digital yang bergerak sangat cepat. Teknologi telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga peningkatan kapasitas ASN dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak.

Maka dari itu, Iskandar menegaskan pentingnya tiga pilar literasi digital bagi ASN, yaitu produktif, aman, dan bertanggung jawab.

“Produktif berarti kita mampu mengoptimalkan teknologi untuk inovasi dan efisiensi kerja. Aman berarti kita cakap dalam menjaga data dan sistem dari ancaman siber. Bertanggung jawab berarti kita menjunjung tinggi etika digital dan hukum dalam setiap interaksi di ruang siber,” terangnya.

Kegiatan Literasi Digital bagi ASN ini disebut sebagai langkah nyata menuju terwujudnya kompetensi digital di lingkungan pemerintahan.

Lebih lanjut, Iskandar mengapresiasi kepada Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan serta Pandu Literasi Digital Tahun 2025, Machmudan, atas dukungan dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Iskandar juga berharap kepada seluruh peserta agar momentum ini dimanfaatkan dengan maksimal.

“Serap ilmu yang diberikan, terutama terkait keamanan data dan etika bermedia digital. Terapkan langsung pengetahuan yang didapat dalam tugas sehari-hari.
Jadilah agen perubahan dan duta literasi digital,” pungkasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menyambangi Kompleks DPR RI di Senayan, Kamis (27/11/2025), untuk mengajukan usulan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe B di Tanjung Selor.

Wagub hadir bersama jajaran Pemprov Kaltara, termasuk Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Rombongan diterima anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan serta jaminan sosial.

Ingkong Ala menjelaskan bahwa Kaltara saat ini hanya memiliki satu RS Tipe B yang berada di Kota Tarakan.

Kondisi itu menyebabkan tingginya beban pelayanan karena rumah sakit tersebut menjadi rujukan bagi lima kabupaten/kota, bahkan hingga ke wilayah Kalimantan Timur.

Ia menegaskan RS Tipe B tambahan di ibu kota provinsi diperlukan untuk mengurai kepadatan layanan.

“Dengan penambahan satu RS Tipe B di ibu kota provinsi, kita bisa mengurai kepadatan pasien yang saat ini terjadi,” kata Wagub Ingkong Ala.

Pemprov Kaltara telah menyiapkan lahan seluas 11 hektar di Tanjung Selor, termasuk rencana pembangunan layanan kesehatan jiwa di dalam kompleks tersebut.

Menanggapi usulan itu, Irma Suryani menyatakan dukungan, namun mengingatkan adanya keterbatasan anggaran fisik pada 2026.

“Untuk 2026 tidak ada DAK pembangunan fisik. Anggaran difokuskan pada pemenuhan alat kesehatan bagi rumah sakit yang sudah ada. Tapi bukan berarti tidak mungkin diakomodir melalui APBN Perubahan,” ujar politikus NasDem itu.

Irma meminta Pemprov Kaltara tetap optimistis. Ia menilai kebutuhan RS Tipe B di Tanjung Selor mendesak dan berpotensi diprioritaskan dalam APBN Perubahan 2026 atau APBN 2027.

“Usulan Wagub ini saya terima dan akan terus saya kawal kepada mitra kerja Komisi IX, dalam hal ini Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

Di akhir pertemuan, Wagub Ingkong Ala menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat merealisasikan pembangunan RS Tipe B demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat Kaltara.

(dkisp)