Kategori: KABAR KALTARA

TANA TIDUNG — Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini hanya dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta terukur.

Hal ini diutarakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) se-Kaltara Tahun 2025, yang digelar di Pendopo Djaparuddin, Rabu, (26/11).

Rakor tahun ini mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara: Kolaborasi Bappeda dan Litbang Se-Kaltara dalam Meneguhkan Sektor Unggulan untuk Daya Saing Daerah”.

Wahyuni menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan ekonomi yang sejahtera bagi masyarakat Kaltara. Ia mengajak seluruh peserta rakor untuk dapat berperan aktif dan memberikan masukan yang konstruktif.

“Semoga melalui forum ini dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara berbasis sektor unggulan daerah,” ucapnya.

Provinsi Kaltara memiliki posisi strategis di perbatasan utara Indonesia, mulai dari sektor perikanan, pertanian, energi, kehutanan, industri berbasis sumber daya lokal, hingga peluang ekonomi di kawasan perbatasan.

Potensi tersebut, dikatakannya mampu dikelola secara kolaboratif dengan tetap menjaga prinsip Berkelanjutan, dan potensi ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kaltara.

“Disinilah peran Bappeda-Litbang menjadi sangat penting. Dengan perencanaan berbasis data, berdasarkan pada analisis potensi unggulan, serta inovatif adalah kunci agar pembangunan tidak hanya berjalan tetapi berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Wahyuni dengan lugas.

Staf Ahli Gubernur itu menegaskan bahwa pembangunan hanya akan memberikan hasil nyata jika memiliki arah yang jelas, sasaran yang terukur, serta dilakukan melalui kolaborasi lintas daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bappeda-Litbang Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kinerja dan kolaborasi yang terbangun selama ini.

“Pertemuan ini adalah wadah strategis untuk menguatkan sinergi antara Bappeda dan Litbang Provinsi serta Kabupaten/Kota. Kita perlu menyamakan persepsi dan merumuskan arah pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing,” jelasnya.

Rakor Bappeda-Litbang ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman mengenai prioritas pembangunan untuk tahun-tahun mendatang, terutama yang berkaitan dengan sektor unggulan daerah.

(dkisp)

TARAKAN – Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Yuniar Aspiati, SE., M.AP., CGCAE., membuka kegiatan Workshop Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota se-Kaltara, digelar di Ruang Crown 1, Hotel Royal, Rabu (26/11) pagi.

Dalam sambutannya, Inspektur Yuniar menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan terhadap berbagai program strategis nasional dan daerah.

“Pengawasan yang kuat bukan bertujuan mencari kesalahan, tetapi memastikan keberhasilan program. Integritas dan profesionalisme menjadi pilar utama kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” kata Yuniar.

Ia menekankan pada fungsi pengawasan bukan hanya untuk memastikan kepatuhan aturan, akan tetapi menjadi instrumen penting untuk menjamin keberhasilan pembangunan dan efektivitas pelayanan publik.

Yuniar menjelaskan melalui kegiatan ini, APIP diarahkan untuk memperkuat empat agenda pengawasan utama, yang pertama terkait pengawasan dan audit Program Strategis Nasional (PSN).

“Terutama terkait percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan rumah sakit daerah, serta pembangunan infrastruktur jalan perbatasan,” ujarnya.

Lalu kedua, optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) DAU. Pengawasan ini berfokus pada transparansi, konsistensi belanja wajib, serta monitoring penggunaan anggaran secara real-time.

Lanjutnya ketiga, yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan review dokumen perencanaan daerah. “APIP diminta memastikan dokumen perencanaan konsisten, akurat, dan sesuai regulasi,” tegas Yuniar.

Dan keempat, mengenai penguatan peran APIP sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terutama untuk mempercepat penyelesaian hambatan pada pelaksanaan proyek strategis.

Yuniar berharap melalui kegiatan workshop ini dapat meningkatkan kompetensi APIP dalam pemanfaatan teknologi, pengelolaan data, serta memperkuat kolaborasi antar instansi.

“Dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, APIP, dan seluruh pemangku kepentingan, kualitas pengawasan akan semakin meningkat demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Robby Yuridi Hatman, S.Sos, MT., membuka kegiatan “Evaluasi Program Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025”, digelar di Hotel Lotus Panaya, Rabu (26/11).

Di kesempatan itu, Robby menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan evaluasi ini, sebagai bentuk perhatian untuk mengukur capaian, dan mengidentifikasi kendala pada program sebelumnya

Staf Ahli Gubernur ini mengingatkan bahwa pada tanggal 12 November lalu, telah memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025.

“Selamat Hari Kesehatan Nasional 2025 kepada seluruh insan kesehatan di Provinsi Kaltara,” ucap Robby.

Mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, Robby menegaskan kualitas kesehatan generasi muda saat ini akan menentukan arah dan kemajuan bangsa Indonesia. Tema ini juga memberikan inspirasi untuk mewujudkan Kaltara yang lebih maju, lebih sehat, dan lebih sejahtera.

Ia menyebutkan saat ini masih terdapat berbagai tantangan, diantaranya seperti masih adanya permasalahan stunting, gizi buruk, dan anemia pada remaja dan masih tingginya penyakit tidak menular serta risiko kesehatan lingkungan.

Selain itu juga masih diperlukannya peningkatan akses layanan kesehatan yang merata, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan.

“Namun disisi lain, kita memiliki komitmen yang kuat dan modal sosial yang besar untuk terus mempercepat perbaikan layanan kesehatan kinerja jajaran kesehatan di Provinsi Kaltara,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus menunjukkan peningkatan, mulai dari aspek pelayanan, inovasi, pemanfaatan data kesehatan, maupun kolaborasi lintas sektor.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momen ini untuk saling bertukar pengalaman, melakukan evaluasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat demi masa depan Kaltara yang lebih baik.

Melalui kegiatan ini, Robby berharap peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga dapat lebih fokus meningkatkan capaian program yang masih berada di bawah target nasional, serta mempertahankan capaian yang telah berhasil mencapai target.

“Mari kita jadikan kegiatan evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi benar-benar menjadi ruang untuk memperbaiki, memperkuat, dan menyempurnakan setiap langkah pembangunan kesehatan di Provinsi Kaltara yang kita cintai ini,” pungkasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara bekerja sama dengan DKISP Kota Tarakan menggelar kegiatan “Sosialisasi Kebijakan dan Pemanfaatan Website KIM.ID, serta Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Generatif dan AI Agen”.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si dilaksanakan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Tarakan, Rabu (26/11).

Mengawali sambutannya, Iskandar menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh informasi, berkomunikasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut melalui penguatan transformasi digital, termasuk dalam bidang layanan publik, dokumentasi informasi, serta penyebaran data pembangunan daerah,” ucap Iskandar.

Iskandar menyebutkan keberadaan website KIM.ID menjadi semakin strategis, platform ini dirancang tidak hanya sebagai saluran informasi satu arah tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat, komunitas, terutama melalui peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

“KIM memiliki fungsi vital sebagai jembatan komunikasi dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat bdan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya.

Lebih jauh, Iskandar menuturkan bahwa tantangan zaman tidak berhenti sampai disitu, munculnya teknologi AI khususnya Generative AI dan AI Agen membuka peluang besar bagi peningkatan kecepatan kerja birokrasi, efektivitas diseminasi informasi, serta kualitas pelayanan publik.

Ia menilai kegiatan ini sangat penting karena tidak hanya belajar menggunakan platform KIM.ID dan teknologi AI, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk membangun ekosistem informasi yang terbuka, akurat, cepat, serta mudah diakses seluruh masyarakat Kaltara.

“Saya mengajak seluruh peserta dapat menjadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan teknis dan menciptakan inovasi di bidang informasi publik,” katanya.

Di kesempatan ini juga, Iskandar menyampaikan apresiasi kepada Kepala DKISP Kota Tarakan beserta seluruh jajarannya atas sinergi dalam kerjasama sehingga terlaksananya kegiatan ini dengan baik.

“Mari kita jadikan keterbukaan informasi sebagai roh birokrasi modern, dan menjadikan Kaltara sebagai daerah yang transparan, responsif, dan dipercaya masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)