TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir memberikan apresiasi kepada Aliansi Masyarakat Perbatasan yang menggelar kegiatan pembahasan Daerah Otonom Baru (DOB) bersama narasumber dari pemerintah pusat.
Menurutnya, forum tersebut membuka ruang penjelasan yang lebih jelas dan detail terkait perjuangan pembentukan DOB di wilayah perbatasan.
Nasir menyebut, kehadiran narasumber pusat menjadi poin penting karena masyarakat bisa mendapatkan informasi langsung tanpa harus jauh-jauh ke Jakarta.
“Kita dari DPRD tentu mendukung penuh kegiatan yang dilakukan aliansi hari ini. Apalagi narasumbernya langsung dari pusat, sehingga masyarakat bisa mendengar secara jelas dan rinci,” kata Nasir, Selasa (24/11/2025).
Muhammad Nasir menilai bahwa langkah aliansi menghadirkan narasumber pusat menunjukkan efisiensi dan kepedulian terhadap masyarakat Kaltara.
“Tidak perlu masyarakat kita berbondong-bondong ke Jakarta hanya untuk mendapatkan penjelasan seperti ini. Hari ini, semuanya bisa didengar langsung di daerah,” sebutnya.
Nasir menegaskan bahwa hambatan terbesar pembentukan DOB bukan pada kesiapan daerah, melainkan kebijakan moratorium yang masih berlaku di tingkat pusat.
“Selama moratorium belum dicabut, proses tidak bisa berjalan. Jadi kendalanya bukan di daerah, tapi di pemerintah pusat,” tandasnya
TANJUNG SELOR – Dorongan percepatan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di wilayah perbatasan kembali menguat.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, usai menghadiri seminar nasional bertema peluang dan tantangan DOB bagi akselerasi pembangunan serta kesejahteraan di kawasan perbatasan yang menjadi ring of defense Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pernyataannya, Ruman menilai pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus terhadap usulan pembentukan tiga DOB yang telah diperjuangkan lebih dari satu dekade, yakni Kebudayaan Perbatasan, Krayan, dan Sebatik.
Ia menyebut ketiga wilayah tersebut memiliki urgensi strategis karena berada di garis depan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Usulan pemekaran ini sudah lebih dari 10 tahun menunggu. Pemerintah pusat harus melihat urgensi di perbatasan, apalagi ini menjadi pagar pertahanan terluar dari IKN,” tegasnya, Selasa (26/11/2025).
Melalui forum seminar tersebut, Ruman berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyuarakan dukungan bersama agar pemerintah pusat membuka kembali pembahasan DOB di Nunukan.
Menurutnya, pemekaran bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan penguatan pertahanan negara.
Khususnya wilayah perbatasan yang menjadi wajah dan gerbang Indonesia di mata dunia.
“Tidak ada pilihan lain. Jika kita ingin memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat posisi pertahanan negara, pemekaran wilayah harus menjadi prioritas,” tutupnya.
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghimbau kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal Provinsi Kaltara dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bulungan untuk menggunakan jasa penerbangan melalui Bandar Udara Juwata Tarakan.
Himbauan ini disampaikan melalui Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 500.11.1/5135/DISHUB/GUB tanggal 26 November 2025, tentang Penggunaan Jasa Penerbangan Melalui Bandar Udara Juwata Tarakan, Rabu (26/11).
Gubernur Zainal dalam himbauan tersebut dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas wilayah, efisiensi mobilitas barang dan penumpang, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas transportasi udara di Provinsi Kaltara.
“Bandar Udara Juwata Tarakan yang merupakan Bandara utama di Kaltara telah memiliki fasilitas dan layanan penerbangan yang memadai, baik dan untuk rute domestik maupun antar wilayah di kawasan wilayah perbatasan,” kata Gubernur dalam Surat Edarannya.
Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025, Bandar Udara Juwata Tarakan telah resmi ditetapkan menjadi Bandara Internasional.
Terkait meningkatnya jasa penerbangan melalui Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan, Gubernur menghimbau untuk dilakukan hal penting diantaranya, pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan transportasi udara di wilayah Kaltara.
Lalu kedua, mendukung kelancaran distribusi logistik dan mobilitas sumber daya manusia; ketiga, mendorong dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; keempat memperkuat sinergi antar sektor swasta dan pemerintah daerah.
Lanjutnya kelima, keberlanjutan layanan transportasi udara di wilayah Kaltara dan keenam yakni mendukung Bandar Udara Juwata yang telah kembali menjadi Bandar Udara Internasional.
“Kami mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah , Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Utara dan perusahaan untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangan sektor transportasi dan ekonomi daerah melalui pemanfaatan Bandar Udara Juwata Tarakan,” tutup Gubernur Zainal.
TIDENG PALE – Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) se-Kalimantan Utara (Kaltara) bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan strategi bersama demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi pembangunan wilayah
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S. Hut, dalam Rakor Bappeda-Litbang se-Kaltara Tahun 2025, yang berlangsung di Pendopo Djaparuddin, Rabu, (26/11).
Di kesempatan itu, Bertius menyampaikan agenda utama Rakor ini adalah mendengarkan materi mengenai gambaran umum ekonomi Kaltara dan memahami cara penyusunan perencanaan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Kita sudah menghadirkan dua narasumber, satu dari pakar ekonomi dan dari perencanaan. Harapan kita, dua narasumber ini memberikan wawasan sekaligus juga bisa diajak berdiskusi berkenaan dengan tantangan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara,” ucapnya.
Ia mengatakan Rakor yang dilaksanakan selama 3 hari itu berfokus pada diskusi, dengan menekankan peran penting Provinsi sebagai koordinator, serta untuk memastikan integrasi pembangunan antar wilayah.
“Provinsi itu tugasnya adalah mengoordinasikan, karena sesungguhnya provinsi tidak memiliki wilayah. Yang memiliki wilayah adalah Kabupaten dan Kota. Tetapi Provinsi punya peran untuk memfasilitasi supaya ini terintegrasi,” ujarnya.
Kepala Bappeda-Litbang Kaltara ini mencontohkan upaya integrasi logistik tersebut seperti mendorong pengembangan Pelabuhan Bebatu di Kabupaten Tanah Tidung.
Perencanaan itu, sebutnya memerlukan peran penting dari Kabupaten/Kota lain seperti Kota Tarakan yang dapat memiliki rute ke Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau, yang bisa memanfaatkan pelabuhan Bebatu sebagai titik lintas distribusi logistik untuk memperpendek jangka waktu pengiriman.
Bertius menuturkan pada Rakor tahun ini terdapat tiga rumusan utama yang diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing wilayah, yang pertama yaitu pertama rumusan strategi pertumbuhan ekonomi.
“Dengan mendapatkan rumusan strategi yang efektif dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi di Kaltara, didasari oleh kesamaan pemahaman antarwilayah,” jelasnya.
Lalu kedua, perumusan kebijakan perencanaan lokal, yaitu merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat lokal dan sesuai dengan karakteristik unik wilayah Kaltara.
“Mengingat perbedaan karakteristik antara kabupaten seperti Nunukan dan Malinau,” bebernya.
Lanjutnya yang ketiga adalah arah tindak lanjut pembangunan, dengan mendapatkan informasi tentang capaian Kabupaten/Kota dan merumuskan langkah serta program yang harus dilanjutkan di masa depan.
Bertius menegaskan melalui forum Rakor Bappeda-Litbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan arah dalam pembangunan Kaltara.
“Harapan kita pada hasil pertemuan ini, dapat menjadi pijakan strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing Kalimantan Utara di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah mengedepankan prinsip kesetaraan dan keberpihakan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan.
Ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., ketika membuka Seminar Gender Equality and Disability (GEDSI) dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) HWDI, PPDI, PPUAD dan NPCI, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/11).
Dalam kesempatan itu, Wahyuni menyampaikan selamat ulang tahun kepada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI).
“Semoga di usia yang bertambah, organisasi-organisasi ini semakin kokoh, semakin kompak, dan semakin kuat dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, serta menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang inklusif,” ucap Staf Ahli Gubernur ini.
Wahyuni menuturkan dalam pembangunan di Kaltara harus berprinsip “Tidak Meninggalkan Siapa Pun”, yang artinya setiap warga tanpa terkecuali, termasuk perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan.
“Isu kesetaraan gender dan disabilitas bukan lagi isu pinggiran, tetapi menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan seminar GEDSI dan HWDI ini, dapat muncul gagasan dan rekomendasi yang memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, serta komunitas penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak dan peran mereka di berbagai sektor kehidupan.
”Saya menegaskan Pemprov Kaltara akan terus memperkuat kerjasama dengan organisasi-organisasi disabilitas. Kita akan dorong berbagai program yang sifatnya peduli akan disabilitas. Semoga sinergi dan kolaborasi seperti ini terus kita jaga dan kita tingkatkan ke depan,” pungkasnya.
Kegiatan ini diisi dengan diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber berkompeten di bidang gender dan disabilitas, yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat penerapan prinsip GEDSI di Bumi Benuanta.
