Penulis: yutda alin

Wakil Bupati H. Hanafiah Buka Rakor Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024 H. Hanafiah : Optimis Tahun 2024 harus Nol Persen

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN– Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah menghadiri Rakor Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, bertempat di Aula lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Jum’at (24/11/2023).

Penghapusan Kemiskinan Ekstrim telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penanganan kemiskinan ekstrim juga menjadi arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas tanggal 4 Maret 2020 yang kemudian menginstrusikan kemiskinan ekstrim diturunkan menjadi 0 persen di tahun 2024.

Berikutnya arahan tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang VIP Lt. IV Kantor Bupati ini turut dihadiri oleh Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Asmar, Kepala BPS Nunukan, Ketua Baznas Nunukan Ustadz Zahri Fadli, Kepala OPD, Perwakilan dari Bankaltimtara Nunukan dan perwakilan dari perusahaan yang beroperasi di kabupaten Nunukan, para camat dan anggota Tim penanganan kemiskinan kabupaten Nunukan, rakor tersebut juga dihadiri oleh peserta secara virtual atau melalui Zoom.

Wakil Bupati H. Hanafiah dalam sambutannya menyampaikan program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem harus lebih dioptimalkan.

“Program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem harus lebih kita optimalkan dengan berbasis Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan semua program serta kegiatan baik di Kabupaten, Kecamatan sampai ke desa dan Kelurahan harus bersinergi, berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengatakan dunia usaha atau swasta sangat perlu ikut di dalam program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nunukan.

“Dukungan dan support dari sektor swasta atau dunia usaha merupakan salah satu bentuk kemandirian dan kepedulian dunia usaha untuk bangsa dimasa yang akan datang khususnya di daerah Kabupaten Nunukan ” ungkapnya.

Wakil Bupati menambahkan, pengentasan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan agenda besar bagi Desa/Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Nunukan .

“Adapun area sasaran tujuan diantaranya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa dengan kehidupan yang sehat dan sejahtera, desa berpendidikan yang berkualitas, desa dengan air bersih dan sanitasi layak serta sasaran tujuan lainnya” tambahnya.

Wakil Bupati, diakhir sambutannya berpesan kepada seluruh unsur yang terlibat serta pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan untuk bersama sama menekan angka kemiskinan ekstrem dan menurunkannya.

“Kita harus optimis di tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem sudah Nol Persen (0%) tutupnya.

Selanjutnya Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan saat membuka sesi diskusi mengatakan bahwa rakor ini dilaksanakan sesuai instruksi presiden RI. No. 4 tentang pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

“Sesuai arahan tersebut maka dilakukan pemutakhiran data, pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi E-Data SiTASKIN yakni kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui E-Data di Kabupaten Nunukan. Verifikasi dan penyusunan rencana aksi bersama ini merupakan aksi perubahan yang digagas oleh Beny Patisadia, Kabid Perekonomian dan SDA BAPPEDA LITBANG salah satu peserta Pendidikan Kepemimpinan Administrator angkatan VII Kab. Nunukan.”Jelasnya.Lebih lanjut dikatakan bahwa sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Diktum Ketiga dalam penanganan kemiskinan Kabupaten/Kota memiliki tugas antara lain : melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan diwilayahnya, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, menyusun rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengalokasikan anggaran pada APBD dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk dengan pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by adress).

Rakor berjalan lancar yang diisi dengan diskusi dan tanya jawab terkait penanganan kemiskinan ekstrim di kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

 

Pemprov Harapkan Penguatan Kebangsaan dapat Memupuk Rasa Nasionalisme

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

TARAKAN – Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si berharap penguatan kebangsaan dapat memupuk rasa nasionalisme, khususnya para pemuda Purna Paskibraka Tahun 2022 dan 2023. Hal ini disampaikannya saat membuka Seminar Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa (IDE BANG KARSA) di Hotel Tarakan Plaza, Jumat (24/11).

Hadir pula dalam seminar itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, H Iskandar, S.IP., M.Si.

Menurutnya, pada era globalisasi saat ini, ketahanan ideologi pancasila menghadapi ujian dan tantangan yang cukup nyata. Yakni dengan masuknya ideologi alternatif ke sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang sangat mudah dijangkau, seperti radikalisme, terorisme, dan hedonisme.

“Saya berharap terselenggaranya megiatan ini, rasa nasionalisme yang ada dalam diri kita semua, khususnya para Purna Paskibraka mampu melahirkan sikap bela negara. Serta mendorong kemajuan bangsa yang dimulai dari Kaltara,”kata Datu Iqro.

Datu Iqro juga menjelaskan nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dalam berbagai sektor masyarakat. Sebab, pancasila dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan berbamgsa dan bernegara secara konsisten.

“Dengan demikian, Pancasila mampu menjadi filter atas berbagai pengaruh negatif fenomena modernitas. Sekaligus mengisi kembali ruang kosong kejiwaan manusia Indonesia dengan nilai keagamaan yang universal, seperti cinta kasih, ketulusan, kejujuran, pengabdian dan pelayanan terhadap sesama,”urainya.

Karena itu, Daru Iqro berpesan agar generasi muda dapat meneruskan nilai-nilai ideologi pancasila agar tidak salah menyerap informasi. Sehingga peran generasi muda menjadi sangat penrig agar tidak terjadi penyebaran berita bohong (hoax).

“Pendidikan Pancasila juga dapat meningkatkan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa. Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila mempunyai fungsi sebagai acuan dalam mempersatukan Indonesia,”terangnya.

Seperti diketahui, kaum muda saat ini lebih dikenal Generasi Z. Generasi ini merupakan kelompok masyarakat yang paling dekat dengan teknologi digital. Mereka memiliki kreatifitas dan rasa percaya diri yang lebih besar. Keunggulan tersebut dapat “menyulap” generasi muda menjadi para pembelajar yang mandiri.

Meski begitu, digitalisasi juga memunculkan sejumlah tantangan bagi generasi muda untuk melakukan perubahan bagi bangsa. Setidaknya, Datu Iqro menyebutkan 5 tantangan bagi generasi muda yang harus segera disikapi secara bijak. Yaitu, tantangan dominasi teknologi, tantangan negara emerging market, tantangan globalisasi, tantangan keamanan serta tantangan moral, etika dan agama.

“Oleh karena itu, melalui IDE BANG KARSA, penting bagi kita khususnya jajaran pemerintah di daerah untuk melakukan penanaman dan pengamalan Pancasila bagi masyarakat khususnya melalui para Purna Paskibraka Kaltara. Sebab mereka adalah calon pemimpin di masa yang akan datang,”tuntasnya.

(dkisp)

Sekda Serfianus Apresiasi sosialisasi penandaan dan hewan ternak dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit kuku dan mulut di Kabupaten Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan yang di wakili Sekertaris Daerah Nunukan Serfianus membuka sosialisasi penandaan dan hewan ternak dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit kuku dan mulut pada hewan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, di laksanakan diruang pertemuan Lantai 1 Kantor Bupati Nunukan, Jum’at 24 November 2023.

Beberapa waktu lalu, Indonesia dihadapkan pada merebaknya wabah penyakit kuku dan mulut yang menyerang binatang ternak, seperti sapi, domba dan kambing.

Penyakit kuku dan mulut ini menyebar begitu cepat di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera, mengakibatkan ribuan binatang ternak mati, dan menimbulkan kerugian milyaran rupiah di kalangan peternak.

” Kita bersyukur, penyakit kuku dan mulut tidak sampai menyebar di Provinsi Kaltara. Sampai hari ini,belum ditemukan adanya kasus penyakit kuku dan mulut di wilayah Kabupaten Nunukan,” Ungkapnya.

Meskipun demikian, Kata Sekda Serfianus tidak boleh lengah dengan situasi tersebut, karena begitu ada satu kasus saja yang ditemukan, maka penyebaran wabah ini akan sangat sulit untuk dihentikan.

” Oleh karena itu, saya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar besarnya kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara yang melaksanakan sosialisasi penandaan dan pendataan ternak pada hari ini,karena bisa memahami dengan baik tentang apa itu penyakit kuku dan mulut pada ternak. Setelah tahu, para peternak bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan jika sampai kasus penyakit kuku dan mulut menyerang hewan piaraannya,” jelas Sekda.

Terkait dengan pendataan hewan, sangat baik untuk mengetahui detail kondisi hewan hewan ternak di masing masing wilayah, sekaligus juga bisa menghitung seberapa besar potensi sektor peternakan yang ada di Kabupaten Nunukan.

” Adanya pendataan nantinya sangat berguna untuk menyusun program pengembangan sektor peternakan di masa depan.” Tutupnya.

(PROKOMPIM)

Sekda Provinsi Kaltara Membuka Secara Resmi Konferensi Wilayah III NU Kaltara.

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Suriansyah, M.AP membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) III Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Kaltara di Hotel Grand Pangeran Khar Jumat, (24/11).

Sekprov Suriansyah mengungkapkan, konferensi wilayah ini merupakan forum yang sangat penting untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi NU Kaltara, khusus dalam perannya untuk turut serta membangun masyarakat di Kaltara.

“NU merupakan organisasi terbesar di Indonesia, NU memiliki peran penting dalam membangun masyarakat Indonesia termasuk masyarakat kaltara baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, maupun politik,” ungkapnya

Karena itu, Sekprov mengajak PWNU Kaltara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat kaltara.

“Saya berharap konferensi wilayah ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para peserta untuk terus berkarya dalam membangun masyarakat di Kaltara,” tutupnya.

(dkisp)

Rakornas BPSDM Kemendagri, Upaya Menuju Indonesia Emas

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

TANJUNG PANDAN – Dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur, BPSDM Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2023 di BW Suite Belitung, Kabupaten Bangka Belitung, Kamis (23/11).

Rakornas tersebut mengambil tema, “Arah dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Menuju Indonesia Maju” yang dibuka Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyoni, M.Pd.

Dalam sambutannya, Sugeng menekankan pentingnya setiap daerah memberikan perhatian khusus pada peningkatan kompetensi ASN, baik Manajerial, Teknis dan Sosiokultural.

Dengan begitu, ASN yang unggul pemerintahan dapat terselenggara dengan baik, bangga melayani bangsa dan selalu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK.

“Tujuan pembangunan diibaratkan sebuah titik, jalan tercepat untuk menuju titik satu ke titik lainnya adalah dengan menarik garis lurus, bukan garis yg melengkung apalagi garis yang berputar-putar, garis lurus itu tidak lain adalah dengan pendidikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia,” kata Sugeng.

Sebagai upaya penguatan kolaborasi program kerja pengembangan SDM Aparatur, BPSDM Kemendagri mengundang BPSDM K/L dan BPSDM Provinsi se-Indonesia. Di mana sebanyak 13 Kepala BPSDM Provinsi hadir langsung di kegiatan ini, termasuk Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, Muhamad Ishak, SE.,MM.

Rangkaian kegiatan Rakornas dilaksanakan selama tiga hari diawali dengan pembukaan dilanjutkan oleh diskusi panel yang terbagi menjadi 3 sesi sampai pembacaan hasil rakor dan penutupan.

Sesi pertama membahas Kebijakan Manajemen ASN dan Implementasi Revisi UU No 5 Tahun 2014 kaitannya dalam hal Pengembangan Kompetensi AS

Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Periode 2025-2029 dimana diarahkan dalam rangka mengyongsong Indonesia Emas, serta Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Kedua, sesi ini difokuskan pada Pengembangan Kompetensi ASN dalam

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 terkait Retribusi layanan Pendidikan dan pelatihan, dilanjutkan dengan pemaparan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai gambaran upaya peningkatan SDM didaerah.

Sesi terakhir mendiskusikan penguatan tematik pengembangan SDM serta merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi sebagai kesepahaman bersama dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan arah kebijakan nasional.

Kegiatan Rakornas ini diharapkan dapat menjadi momentum kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait dalam upaya peningkatan Kompetensi ASN. Melalui sinergi dan upaya bersama, visi nasional dan daerah dalam RPJMN/RPJMD 2024-2029 dapat terwujud dengan baik.

Rakornas ini menjadi salah satu langkah strategis sebagai persiapan menuju Indonesia emas.

(dkisp)