Gubernur Audiensi dengan Mensos, Dorong Percepatan Program Kesejahteraan

JAKARTA – Audiensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Drs. K.H. Saifullah Yusuf, S.I.P., dimanfaatkan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum untuk memperjuangkan berbagai program kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara.

Pertemuan yang berlangsung santai di Cafe More Kemensos, Rabu (4/2), menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Kementerian Sosial (Kemensos). Didampingi jajaran kepala perangkat daerah terkait, Gubernur Zainal menyampaikan langsung berbagai kebutuhan strategis daerah.

Gubernur Zainal mengapresiasi atas sambutan Menteri Sosial. Menurutnya, suasana santai namun tetap fokus pada substansi membuat komunikasi berjalan lebih efektif.

“Saya sudah beberapa kali menghadapi menteri-menteri. Namun baru kali ini diterima dengan suasana seperti ini, komunikasi jauh lebih efektif dan solutif,” kata Gubernur Zainal.

Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Dua desa yang telah disiapkan, yakni Desa Gunung Sari dan Desa Ardi Mulyo, masih terkendala status lahan milik Kementerian Transmigrasi.

Sebagai solusi, Pemprov Kaltara siap menyediakan lahan alternatif milik pemerintah provinsi seluas 8 hingga 10 hektare di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM).

“Jika proses di kementerian lain memakan waktu lama, kami siap menyiapkan lahan sendiri. Sekolah ini harus segera hadir dan benar-benar diperuntukkan bagi warga miskin. Kalau ada yang mampu secara ekonomi, harus dicabut kepesertaannya,” tegas Gubernur.

Di sektor kesehatan, Zainal mengungkapkan Pemprov Kaltara selama 2015–2025 telah menanggung asuransi kesehatan sekitar 44.000 jiwa melalui APBD. Namun keterbatasan fiskal akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) hingga Rp1 triliun membuat daerah membutuhkan dukungan pusat.

“Kami berharap dukungan Kemensos untuk 37 ribu warga miskin bisa dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN APBN agar tidak ada lagi penolakan layanan kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajukan dukungan anggaran sekitar Rp4 Miliar untuk penguatan sarana prasarana penanggulangan bencana dan rehabilitasi sosial, termasuk pembangunan gudang logistik dan pengadaan kendaraan operasional menjangkau wilayah terpencil.

Kaltara yang baru menginjak usia 13 tahun dinilai memerlukan Sentra Rehabilitasi Sosial mandiri mengingat selama ini masih bergantung pada daerah lain di Kalimantan.

“Kami terus mematuhi arahan Bapak Presiden mengenai program kesejahteraan. Kami berharap dukungan infrastruktur ini menjadi kado bagi masyarakat Kaltara dalam memulihkan fungsi sosial dan layanan dasar,” tutup Zainal.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan dukungan dan meminta jajaran teknis segera menindaklanjuti aspek administrasi dan legalitas lahan.

Gubernur Zainal berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat dalam memastikan masyarakat Kaltara, khususnya wilayah perbatasan mendapatkan perlindungan dan layanan sosial yang layak.

(dkisp)

Sekprov Dorong Sinergi Pemda dan Bankaltimtara, Perkuat Ekonomi Daerah

BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dan Bankaltimtara dalam mendorong digitalisasi serta penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Sekprov Denny saat menghadiri High Level Forum Multi Stakeholder Gathering dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang diselenggarakan Bankaltimtara di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (3/2).

Dalam forum strategis tersebut, Sekprov Denny menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antara Bankaltimtara dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

“Bankaltimtara punya keunggulan kompetitif, positioning regional yang kuat dan arah transformasi yang jelas menuju bank yang mampu bersaing secara nasional,” kata Sekprov.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan baik dalam bentuk kebijakan, regulasi maupun keputusan strategis untuk mengoptimalkan peran Bankaltimtara sebagai bank pembangunan daerah.

Dalam upaya penguatan ekonomi lokal, Denny juga menekankan pentingnya ekosistem bisnis yang berpihak pada penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pemanfaatan produk dan layanan Bankaltimtara bisa didorong di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perkebunan, industri, perdagangan hingga jasa di Kaltim dan Kaltara,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa forum ini tidak boleh berhenti pada diskusi semata. Harus ada rencana aksi bersama yang jelas dan berkelanjutan agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kalau tidak ditindaklanjuti, forum strategis ini tidak akan memberi dampak optimal bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Melalui forum ini, Denny berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk memperkuat posisi Bankaltimtara sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus penggerak ekonomi Kaltim dan Kaltara.

(dkisp)

Rakornas 2026, Gubernur Tegaskan Dukungan Program Presiden

BOGOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si, Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., dan Forkopimda Kaltara menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dengan mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas nasional yang berpihak kepada masyarakat.

Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan masyarakat agar pemerintah terus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Masyarakat menginginkan pemimpin yang adil, jujur dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” kata Presiden.

Ia menilai Rakornas ini menjadi momentum penting karena hampir seluruh unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat bertatap muka dan menyamakan visi pembangunan.

“Ini adalah harapan semua rakyat kita dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa Rakornas ini memberikan motivasi dan dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dalam merealisasikan kebijakan pusat.

Ia menyebut arahan Presiden sangat jelas dan memberikan motivasi besar bagi seluruh kepala daerah untuk melaksanakan program nasional secara optimal.

“Kami dimotivasi untuk bergerak, bukan lagi berlari, tapi berlari dengan kencang dan diharapkan semua kepala daerah harus bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijaksanaan pimpinan pusat,” kata Gubernur.

Zainal juga menyinggung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu fokus nasional. Ia menyebut Kaltara telah bergerak di sektor ini, namun masih perlu penambahan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.

“Ketahanan pangan kita sudah bergerak semua, kita hanya perlu menambah lahan baru dan kawasan sawah yang baru untuk bisa meningkatkan produksi beras di Kaltara. Karena secara rasional ketahanan pangan sudah sangat baik,” jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menjalankan arahan Presiden terkait pengelolaan anggaran daerah secara tertib, transparan dan sesuai aturan.

Zainal berharap Rakornas ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor di Kaltara agar semua program nasional dapat berjalan efektif di tingkat daerah,” pungkasnya.

(dkisp)


Rapim Fatayat NU Lembata: Sinergi, Ukhuwah, dan Komitmen untuk Kemajuan Daerah

LEMBATA – Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lembata menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bertempat di MIS Balauring pada 1 Februari 2026 sebagai momentum penting konsolidasi organisasi perempuan muda NU di Lembata.

Kegiatan ini dihadiri penuh oleh Tiga Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari Kecamatan Nubatukan, Omesori, dan Buyasuri yang telah resmi bergabung, serta Lembaga Konsultan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A Fatayat NU).

Kehadiran para pengurus mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas kuat untuk memperkuat peran Fatayat NU dalam pembangunan masyarakat, meneguhkan komitmen berkhidmat pada umat dan perempuan muda NU, khususnya di bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Rapim dibuka dengan doa bersama, dilanjutkan sambutan Ketua Cabang “Yuni Damayanti” yang menekankan pentingnya kebersamaan, sinergi, serta semangat pengabdian. Agenda utama rapat meliputi evaluasi program kerja tahun sebelumnya, perumusan strategi baru, serta penetapan prioritas kegiatan tahun 2026.

Fokus diarahkan pada penguatan kapasitas kader, evaluasi kinerja pengurus, memperkuat struktur organisasi, pemberdayaan perempuan, serta kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Selain membahas program kerja, Rapim juga menjadi ajang silaturahmi antar-pengurus kecamatan, di mana suasana penuh keakraban tercipta ketika para peserta saling berbagi pengalaman, tantangan, dan keberhasilan yang telah dicapai di wilayah masing-masing.

Pertemuan ini memperkuat ukhuwah dan meneguhkan komitmen Fatayat NU sebagai garda terdepan dalam mengawal nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Dalam sesi diskusi, sejumlah rekomendasi strategis muncul, di antaranya peningkatan peran Fatayat NU dalam mendukung literasi anak dan perempuan, pembentukan ranting tingkat desa oleh PAC, penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas, penulisan buku sejarah perjalanan Fatayat NU di Kabupaten Lembata, serta keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

Para pengurus juga merumuskan program strategis dengan menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra kolektif agar program Fatayat NU semakin berdampak luas.

Program kerja Fatayat NU Lembata 2026 dirumuskan dalam tujuh bidang utama yaitu bidang dakwah, ekonomi, hukum dan advokasi, pendidikan dan perkaderan, seni dan sosial budaya, penelitian dan pengembangan (litbang), serta kesehatan.

Ketujuh bidang ini menjadi kerangka strategis untuk memastikan Fatayat NU hadir nyata, responsif, dan solutif dalam menjawab tantangan zaman sekaligus memberikan manfaat bagi umat dan daerah.

Ketua PC Fatayat NU Lembata, Yuni Damayanti, dalam pernyataannya menegaskan: “Rapat pimpinan ini bukan sekadar forum musyawarah, tetapi juga wujud tekad bersama untuk menjadikan Fatayat NU lebih solid, responsif, dan hadir nyata ditengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar memberi manfaat bagi umat dan daerah. Fatayat NU Lembata harus menjadi motor penggerak yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat.” Ucap Yuni dalam Sambuatanya

Rapim Fatayat NU Lembata 2026 akhirnya ditutup dengan komitmen bersama untuk menjalankan hasil musyawarah secara konsisten. Dengan semangat persatuan yang terpancar dari seluruh peserta, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang musyawarah, tetapi juga simbol tekad bersama untuk terus berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Kehadiran penuh seluruh pengurus kecamatan menjadi bukti nyata bahwa Fatayat NU Lembata siap melangkah lebih jauh, menjawab tantangan, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat.

(indra)

Jadi Official Broadcaster, Gubernur Ajak Masyarakat Kaltara Nonton Siaran Piala Dunia 2026 di TVRI

TANJUNG SELOR – Kabar baik bagi pecinta sepak bola di Kalimantan Utara (Kaltara). Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI resmi mengamankan hak siar FIFA World Cup 2026 dan langkah ini langsung mendapat dukungan dari Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Gubernur Zainal hadir langsung dalam acara launching Kick Off FIFA World Cup 2026 yang digelar di kawasan hari bebas kendaraan (CFD) Tebu Kayan, Tanjung Selor sebagai bentuk dukungan agar euforia Piala Dunia bisa dirasakan masyarakat Kaltara hingga ke pelosok daerah.

Menurutnya sepak bola adalah olahraga yang sangat digemari masyarakat Indonesia, khususnya di Kaltara. Dengan TVRI memegang hak siar, masyarakat kini punya kepastian untuk menonton pertandingan kelas dunia secara resmi.

“Penggemar sepak bola di Indonesia sangat besar. Sekarang masyarakat bisa menikmati Piala Dunia lewat TVRI,” kata Gubernur Zainal.

Melihat antusiasme warga yang tinggi, Gubernur langsung menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan agenda nonton bareng (nobar). Ia berencana menggandeng KONI Kaltara dan instansi terkait agar kegiatan nonton bersama ini bisa digelar di sejumlah titik.

Di sela kegiatan itu, Zainal juga sempat berbincang tentang kekuatan tim-tim dunia. Brasil masih jadi jagoannya namun ia juga menaruh perhatian pada Argentina, Belanda serta kemungkinan kejutan dari tim Asia seperti Jepang dan negara-negara Arab.

Ia berharap Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga bisa memotivasi para atlet muda Kaltara untuk bermimpi dan berprestasi di dunia sepak bola.

“Mudah-mudahan anak-anak muda kita termotivasi. Suatu saat nanti, bukan hanya kita yang menonton dunia, tapi dunia yang menonton anak-anak Kaltara bermain sepak bola,” pungkasnya.

(dksip)