NUNUKAN– Kabupaten Nunukan harus terus berkembang untuk mampu memanfaatkan potensi pendapatan daerah secara optimal dan dikelola secara efisien agar dapat di manfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Juru bicara Saddam Husain dalam Rapat paripurna DPRD Nunukan pada Rabu, 27/08/2025.
Fraksi PDIP menilai bahwa tantangan kedepannya tidaklah mudah. Terutama dalam mengoptimalkan anggaran yang ada agar benar-benar dapat memberikan dampak signifikan terutama bagi masyarakat kecil.
Berdasarkan nota keuangan Bupati tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025, makasih fraksi PDIP memberikan pandangan umumnya dalam tujuh catatan Strategis.
Pertama, fraksi PDIP menilai bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. IPM Kabupaten Nunukan tercatat sebagai yang terendah sekaltara. Sehingga, PDIP mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi tenaga pendidik dan saran pendidikan yang merata serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.
Kedua, akses terhadap layanan kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama. Masyarakat diwilayah pinggiran sering kali tidak mendapatkan layanan yang setara dengan yang ada di pusat kota. Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap warga dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, memastikan kebutuhan anggaran jaminan kesehatan (PIB) dapat teranggarkan pada APBD Perubahan 2025.
Ketiga, dalam pemenuhan layanan kesehatan fraksi PDIP berharap dapat menjangkau semua masyarakat Nunukan yang beradi di wilayah terluar maupun pedalaman. Fraksi PDIP mendorong fasilitas Saranan prasarana untuk dokter spesialis, dokter umum dan tenaga media rumah sakit Pratama Sebatik, Rumah sakit Pratama Sebuku dan rumah sakit Pratama Krayan.
Keempat, fraksi PDIP perjuangan menghimbau kepada pemerintah daerah kabupaten Nunukan dalam hal ini OPD teknis agar dapat memaksimalkan percepatan penyerapan anggaran terutama pada APBD murni 2025.
Kelima, sektor infrastruktur terutama dalam penanganan banjir, percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transportasi publik. Fraksi PDIP perjuangan meminta agar kegiatan yang telah di anggarkan pada APBD Murni 2025 untuk segera dilakukan percepatan dalam proses pengerjaan maupun proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini terkait rumah ikat rumput laut di Desa Setabu, percepatan pembangunan jalan rusak dan yang belum tersentuh aspal terutama daerah kampung tator, persemaian dan kampung pisang serta pembangunan jalan di Nunukan selatan, sebatik, Kabudaya hingga ke-Krayan.
Keenam, fraksi PDIP meminta pemerintah daerah terutama OPD terkait untuk mempercepat dan mempermudah legalitas dan ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada seluruh pelabuhan rakyat dan pemilik speed boat.
Ketujuh, fraksi PDIP menekankan pentingkan pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi anggaran harus juga diarahkan pada sektor UMKM maupun program-program lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan dan akses pasar bagi produk-produk lokal.
Terakhir Saddam mengatakan bahwa Fraksi PDIP perjuangan terus berkomitmen untuk selalu berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dan mendukung penuh jalannya pemerintahan.
Meri
