TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Drs. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Kayan 2025 di Lapangan Markas Komando (Mako) Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, Senin (14/7) pagi.

Apel tersebut dipimpin langsung Kepala Polda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., dan ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan personel sebagai simbol dimulainya Operasi Patuh Kayan 2025, yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kaltara mulai 14 hingga 27 Juli 2025.

Dalam kesempatan ini, Datu Iqro menyampaikan bahwa Operasi Patuh Kayan ini sejalan dengan komitmen daerah dalam membangun tata kelola lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat mendukung penuh pelaksanaan Operasi Patuh Kayan 2025. Upaya ini sangat penting dalam menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Harapannya, ke depan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dapat terus ditekan,” ucapnya.

Datu Iqro menuturkan keterlibatan pemerintah daerah dalam operasi ini juga diwujudkan melalui dukungan sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa, guna memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, dan kepulauan.

Kaltara memiliki sejumlah tantangan besar dalam konteks geografis alam, keterbatasan infrastruktur jalan, kurangnya transportasi umum, serta belum meratanya pemasangan rambu lalu lintas.

Namun demikian, Datu Iqro memastikan hal ini tidak menjadi kendala dalam membangun komitmen bersama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan warga.

“Kami akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara, khususnya dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, dan manusiawi,” pungkasnya.

Hadir dalam apel tersebut, Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, S.I.K,. Pejabat Utama Polda Kaltara, Kepala OPD Pemprov Kaltara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Brigif 24 Bulungan Cakti, PMI Provinsi Kaltara, Kepala Jasa Raharja Provinsi Kaltara, dan Unsur Forkopimda.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Plt. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara Sindu Senjaya Aji, Ak., M.M.i.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (14/7) tersebut, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan BPKP Kaltara dalam rangka pengawasan kolaboratif lintas sektoral di Provinsi Kaltara.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan BPKP memiliki peranan penting dalam pengawasan sekaligus memastikan akuntabilitas dan integritas pelaksanaan program pembangunan nasional.

“Pengawasan merupakan elemen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kita harus memastikan pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,”kata Gubernur.

“Dalam konteks inilah, fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan menjadi sangat strategis,”ujarnya.

Gubernur juga meyakini dengan pengawasan yang berbasis data, bersifat edukatif, dan fokus pada perbaikan, maka upaya dalam mewujudkan transformasi Kaltara akan berjalan lebih terarah dan akuntabel.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat kerja saja, tetapi juga perlu sistem kontrol dan evaluasi yang baik agar setiap langkah pembangunan selalu berada dalam jalur yang benar,” jelasnya.

Ia berharap melalui kesepatakan ini, dapat bersama-sama membangun ekosistem pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif, lintas sektor dan lintas fungsi. Bertujuan untuk menciptakan sinergi yang kuat antara Pemprov Kaltara dan BPKP sebagai mitra pengawasan yang independen dan profesional.

Selanjutnya, Gubernur menghimbau kepada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltara agar dapat memanfaatkan kerja sama yang terjalin dengan BPKP ini secara optimal.

“Jangan melihat pengawasan sebagai momok, tetapi sebagai alat bantu untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Gubernur turut memberikan apresiasi kepada BPKP Kaltara atas dukungan tercapainya kesepakatan bersama ini.

“Dengan kesepakatan bersama dan kolaborasi ini, semoga dapat menjadi bagian penting dari upaya besar kita bersama untuk membangun daerah kita yang tercinta, menuju Kaltara yang semakin maju, makmur dan berkelanjutan,” terangnya.

“Mari kita wujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agathis, Senin (14/7) pagi.

Mewakili Gubernur Kaltara, Pollymaart menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua karena telah hadir dan melaksanakan apel pagi hari ini bahwa semua merupakan bukti nyata komitmen dengan tugas jabatan serta tanggung jawab.

“Saya sangat berharap jangan ada pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) berpikir masih di kabupaten, banyak tugas-tugas provinsi yang seharusnya diselesaikan sesuai tanggung jawab justru malah terkadang mengikuti irama tugas yang dikerjakan di skala kabupaten,” kata Pollymaart.

Dalam amanatnya, Pollymaart mengingatkan seluruh ASN atau pejabat yang duduk di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara bahwa masing-masing punya tanggung jawab kepada 5 Kabupaten/Kota.

Ia menjelaskan bahwa hal ini akan mempengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi sehingga akan mempengaruhi penerimaan dalam dana transfer di daerah.

“Oleh karena itu rekan-rekan sekalian kita harus memahami tugas pokok kita dalam pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi,” tegasnya.

Pollymaart melihat dinamika yang ada di 5 Kabupaten/Kota tersebut harus mengacu dari ritme RAB kegiatan program yang dilakukan.

Tidak lupa, dia juga mengingatkan saat ini sudah memasuki bulan Juli pertengahan semester. Ungkapnya, bahwa semua perangkat daerah sepakat pemahaman atas keterbatasan anggaran, tapi anggaran yang ada didepan susah dihabiskan.

“Saya melihat ada beberapa OPD masih dalam atmofer lambat oleh karena itu diminta untuk bertanggup jawab dan tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Pollymaart.

“Ini penting jangan sampai situasi atsmofer yang masuk dalam efesiensi justru kita tidak memahami maksud dari efesiensi tersebut,” tegasnya.

Pollymaart menuturkan bahwa efisiensi yang sebenarnya adalah mengalihkan sesuatu yang tidak tepat pada waktunya dan dikembalikan pada program yang telah ditentukan pada visi misi Presiden dan pimpinan.

Diakhir amanatnya Pollymaart berharap APBD 2025 akan maksimal, untuk itu ia mengajak untuk menjaga kekompakan dan keharmonisan, ini juga akan menjadi barometer di penerimaan anggaran Kaltara di tahun 2026.

(dkisp)