TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri undangan acara pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Luar Biasa Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara yang digelar pada Jum’at, 29 Mei 2026, di Tanjung Selor.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara hadir bersama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Kornie Serliany, ST., dan Pdt. Robenson Tadem. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang juga Anggota DPD Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Dr. Drs. Marthin Billa, MM.

Acara pembukaan secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Utara yang juga merupakan Anggota Dewan Kehormatan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Pelaksanaan Mubes Luar Biasa Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara berlangsung dengan penuh kekeluargaan, semangat persatuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta budaya Dayak. Momentum ini menjadi bagian penting dalam proses regenerasi kepemimpinan organisasi adat demi menjaga kesinambungan peran lembaga adat di tengah masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Mubes Luar Biasa yang dinilai berjalan secara baik, kondusif, dan penuh kebersamaan.

“Mubes ini adalah satu musyawarah luar biasa, dan itu hal yang biasa dalam setiap organisasi. Kegiatan ini merupakan proses memilih pemimpin pengganti karena ada yang mundur dan ada pengganti. Saya melihat pelaksanaannya berjalan secara kompak dan baik,” ujar Achmad Djufrie.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa proses pergantian kepemimpinan dalam organisasi adat tersebut berlangsung dengan sangat kondusif dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang hadir.

“Saya setuju sekali, ini adalah satu momen acara adat yang pergantiannya sangat kondusif dan sangat bagus, sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Saya mendukung dan setuju atas apa yang dilakukan dalam Mubes Luar Biasa Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara ini,” lanjutnya.

Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara juga menyampaikan harapannya kepada pengurus Dewan Adat Dayak yang akan datang agar mampu memperkuat persatuan dan kekompakan masyarakat adat di Kalimantan Utara.⁣
⁣
“Harapan saya, pemimpin DAD ke depan adalah sosok yang bisa lebih meningkatkan kekompakan masyarakat adat. Khususnya masyarakat Dayak, dan pada umumnya seluruh masyarakat Kalimantan Utara agar bisa bersama-sama dan terus berkolaborasi dengan masyarakat kita yang ada di Kalimantan Utara,” ungkapnya.⁣
⁣
Menurutnya, kekompakan dan semangat persatuan yang ditunjukkan dalam Mubes tersebut menjadi contoh baik dalam menjaga stabilitas organisasi dan memperkuat eksistensi lembaga adat di Kalimantan Utara. Ia juga berharap hasil dari musyawarah tersebut dapat membawa kemajuan bagi masyarakat adat Dayak serta mendukung pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan.⁣
⁣
Melalui kegiatan ini, diharapkan Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara dapat terus menjadi wadah pemersatu masyarakat adat, menjaga nilai-nilai budaya leluhur, serta memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dalam membangun Kalimantan Utara yang maju, harmonis, dan berbudaya.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (29/5).

Gubernur Zainal menegaskan bahwa pelaksanaan Musdalub memiliki arti penting, tidak hanya sebagai agenda organisasi, tetapi juga ruang memperkuat persatuan masyarakat adat serta menjaga kehormatan budaya Dayak di Kaltara.

“Dewan Adat Dayak merupakan rumah besar yang menaungi keberagaman dan menjadi wadah merumuskan langkah bijaksana menghadapi tantangan zaman,” kata Zainal.

Ia menilai keberadaan DAD Kaltara sangat strategis, terutama karena Kaltara merupakan wilayah perbatasan yang membutuhkan fondasi sosial dan budaya yang kuat.

Menurutnya, penguatan adat dan budaya sejalan dengan visi pembangunan Kaltara 2025–2030, yakni “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kaltara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”.

Salah satu misi utama pembangunan daerah, lanjutnya, ialah memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

“Dalam konteks ini, Dewan Adat Dayak menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Zainal juga mengapresiasi keberagaman sub-suku Dayak di Kaltara seperti Kenyah, Lundayeh, Kayan, Bulungan, Tidung dan lainnya sebagai kekuatan pemersatu daerah.

Ia berharap setiap perbedaan pandangan dalam organisasi dapat diselesaikan melalui semangat musyawarah dan persaudaraan.

“Jadikan keberagaman ini sebagai kekuatan pemersatu untuk membangun Benuanta,” pesannya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga mendorong DAD untuk melihat potensi ekonomi dari budaya lokal, mulai dari kerajinan, ukiran, anyaman, manik-manik, alat musik tradisional, seni pertunjukan hingga kuliner khas.

Jelasnya, jika dikelola secara berkelanjutan, potensi budaya tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap adat dan budaya daerah.

Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), masyarakat adat juga diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan sosial serta kelestarian hutan.

Di akhir sambutannya, Zainal menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk terus mendukung kelembagaan adat melalui berbagai program nyata, seperti pembinaan desa budaya, penguatan festival budaya, hingga perlindungan situs adat dan kawasan historis masyarakat adat.

“Melalui Musdalub ini, diharapkan lahir keputusan-keputusan terbaik yang mampu menjaga marwah adat sekaligus memberikan arah konstruktif bagi kemajuan tanah Kaltara,” pungkasnya.

Pembukaan Musdalub DAD Kaltara ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali oleh Gubernur Zainal.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (29/5).

Gubernur Zainal menegaskan bahwa pelaksanaan Musdalub memiliki arti penting, tidak hanya sebagai agenda organisasi, tetapi juga ruang memperkuat persatuan masyarakat adat serta menjaga kehormatan budaya Dayak di Kaltara.

“Dewan Adat Dayak merupakan rumah besar yang menaungi keberagaman dan menjadi wadah merumuskan langkah bijaksana menghadapi tantangan zaman,” kata Zainal.

Ia menilai keberadaan DAD Kaltara sangat strategis, terutama karena Kaltara merupakan wilayah perbatasan yang membutuhkan fondasi sosial dan budaya yang kuat.

Menurutnya, penguatan adat dan budaya sejalan dengan visi pembangunan Kaltara 2025–2030, yakni “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kaltara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”.

Salah satu misi utama pembangunan daerah, lanjutnya, ialah memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

“Dalam konteks ini, Dewan Adat Dayak menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Zainal juga mengapresiasi keberagaman sub-suku Dayak di Kaltara seperti Kenyah, Lundayeh, Kayan, Bulungan, Tidung dan lainnya sebagai kekuatan pemersatu daerah.

Ia berharap setiap perbedaan pandangan dalam organisasi dapat diselesaikan melalui semangat musyawarah dan persaudaraan.

“Jadikan keberagaman ini sebagai kekuatan pemersatu untuk membangun Benuanta,” pesannya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga mendorong DAD untuk melihat potensi ekonomi dari budaya lokal, mulai dari kerajinan, ukiran, anyaman, manik-manik, alat musik tradisional, seni pertunjukan hingga kuliner khas.

Jelasnya, jika dikelola secara berkelanjutan, potensi budaya tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap adat dan budaya daerah.

Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), masyarakat adat juga diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan sosial serta kelestarian hutan.

Di akhir sambutannya, Zainal menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk terus mendukung kelembagaan adat melalui berbagai program nyata, seperti pembinaan desa budaya, penguatan festival budaya, hingga perlindungan situs adat dan kawasan historis masyarakat adat.

“Melalui Musdalub ini, diharapkan lahir keputusan-keputusan terbaik yang mampu menjaga marwah adat sekaligus memberikan arah konstruktif bagi kemajuan tanah Kaltara,” pungkasnya.

Pembukaan Musdalub DAD Kaltara ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali oleh Gubernur Zainal.

(dkisp)