Latest Posts

Fakultas Kedokteran UBT, Upaya Pemenuhan Nakes di Tapal Batas

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan rencana Universitas Borneo Tarakan membuka Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter merupakan tonggak sejarah. Menurutnya, ini adalah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (Nakes) di wilayah perbatasan.

“Kami yakin dengan adanya Prodi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter dapat melahirkan para tenaga kesehatan yang berkualitas dan siap melayani masyarakat Kaltara,”kata Gubernur saat beraudiensi ddengan jajaran Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI, Senin (4/12).

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, Walikota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, Rektor Universitas Borneo, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., Rektor Universitas Gajah Mada, Prof. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Rencana pembukaan Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Borneo Tarakan telah mendapatkan persetujuan. Gubernur mengapresiasi keputusan tersebut dengan harapan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kaltara.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan pendidikan kesehatan di Kaltara. Pembukaan program studi ini adalah bukti nyata bahwa kami berinvestasi dalam masa depan kesehatan masyarakat di Kaltara,”ujarnya.

Rencana tersebut akan melibatkan kerjasama erat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan stakeholder untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini berdasarkan dengan visi dan misi Kaltara.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti dampak positif dari rencana membuka program studi tersebut. Seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan juga dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan industri lainnya di Kaltara.

“Selain memberikan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan, pembukaan Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Borneo Tarakan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi lokal,”tuturnya.

(dkisp)

 

 

Kaltara Masih Bertengger di 10 Provinsi dengan Inflasi Terendah 

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TARAKAN – Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setprov Kaltara, Syamsudin Bahri, S.T., M.AP secara daring mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2023 berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubenur Kaltara. Rapat itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian.   

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) minggu ke 4 November 2023, Inflasi Provinsi Kalimantan Utara tercatat 2,45 persen Year on Year (yoy), 0,33 persen Month to Month (mtm) dan 1,93 persen Year to Date (ytd) dan masih bertengger dalam daftar 10 Provinsi Inflasi Terendah.

“Capaian inflasi Kaltara 2,45 persen lebih baik dan berada dibawah inflasi nasional 2,86 persen,” tuturnya.

Syamsudin menjelaskan hal ini dipengaruhi oleh 2 kota IHK (Indeks Harga Konsumen) yaitu Kota Tanjung Selor sebesar 1,95 persen (yoy), 0,37 (mtm) dan 1,76 (ytd) masuk peringkat 2 inflasi terendah di Pulau Kalimantan. Dan Kota Tarakan dengan capaian 2,58 persen, 0,32 persen (mtm) dan 1,98 persen (ytd) berada pada peringkat 7 dari 12 IHK.

Inflasi ini terjadi 3 faktor bidang Transportasi, Perawatan Pribadi/Jasa serta Makanan, Minuman dan Tembakau karena menjelang Nataru (Natal dan Tahun Baru)

Untuk Indikator Perubahan Harga Kaltara Non IHK, gabungan 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung tercatat inflasi sebesar 1,52 persen.

Inflasi di Bumi Benuanta tersebut dipengaruhi beberapa komoditas yang dominan terhadap perubahan harga yaitu Cabe Rawit sebesar 0,856 persen, kemudian Cabai Merah sebesar 0,5897 persen disusul beras 0,2092 persen.

Oleh karena itu, Syamsudin mengingatkan untuk semua pemangku jabatan agar terus memantau dan menyampaikan informasi dari semua komuditas sehingga inflasi bisa diatasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Kepada semua pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah, untuk selalu berkoordinasi dan mencari solusi ketika ada kendala dengan cepat seperti arahan Mendagri,” pungkasnya.

(dkisp)

 

 

Wujudkan SDM Unggul, Pemprov Petakan Kompetensi ASN dengan CACT

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Staf Ahli bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Kemasyarakatan, Syahrullah Mursalin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus berupaya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul. Hal ini disampaikannya pada Pembukaan Pembekalan Penilaian Potensi dan Kompetensi di lingkungan Pemprov Kaltara tahap kedua tahun 2023, Senin (4/12).

Menurutnya, pembekalan penilaian potensi dan kompetensi dengan Computer Assisted Competency Test Badan Kepegawaian Negara (CACT-BKN) merupakan hasil dari implementasi sistem merit. Tujuannya, untuk mewujudkan SDM ASN yang unggul.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah indonesia telah mencanangkan manajemen ASN berbasis sistem merit dengan mengedepankan manajemen talenta sebagai kegiatan prioritas,” terangnya.

Ia menjelaskan, sistem merit adalah sebuah pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang yang diseleksi berbasis pada kemampuan atau kecakapan yang dimilikinya, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kualitas kinerja setiap pegawai.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan talenta ASN menjadi keharusan untuk mewujudkan SDM yang kompeten dan berkualifikasi.

“Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan sistem merit di instansi pemerintah yang sejalan dengan perkembangan manajemen SDM adalah pembangunan talent pool,” imbuhnya.

Ia berharap, seluruh ASN yang mengikuti kegiatan ini dapat mengikuti dengan serius dan sunggu-sungguh.

“Pahamilah dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber dan laksanakan tes dengan jujur dan objektif,” tutupnya.

Sebanyak 1.734 PNS pejabat administrasi dan jabatan fungsional umum di lingkungan Pemprov Kaltara mengikuti penilaian potensi dan kompetensi dengan CACT-BKN tahap II hingga 5 hari kedepan. Hadiri da;lam acara tersebut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Jaini, Plt. BKD Andi Amriampa, dan Plt. Dishub Kaltara Andi Nasuha.

(dksip)

dr Ali Mahsun ATMO, Ketua Umum KERIS : Pilpres 2024 Dimata UMKM, Pilih Capres Cawapes Yang Lanjutkan Sempurnakan Lima Legacy Keperpihakan Presiden Jokowi Ke Ekonomi Rakyat

BERANDA, NASIONAL





Jakarta,-BERANDANKRINEWS.COM
Di negeri ini ada 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat baik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau 99,6% dari jumlah total unit usaha di Indonesia. Sediakan 97% lapangan kerja dan konstribusikan 61% Produk Nasional Bruto (PDB). Menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia dan jadi tumpuhan puluhan juta biaya sekolah generasi milenial dan gen Z.

Oleh karena itu kehadiran keperpihakan negara menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena Indonesia kolaps tanpa ekonomi rakyat.

Bagaimana Pilpres 2024 Dimata UMKM? Pemilu 2024 khususnya Pilpres bagi 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM bukan hanya sekedar penting. Lebih dari itu, sangat mendasar dan strategis tentukan nasib dan masa depan keberadaan dan kedaulatan ekonomi rakyat, bangsa dan negara.
Bahkan Pilpres 2024 bisa jadi kesempatan emas atau sebaliknya sebagai kuburan bagi ekonomi rakyat.

Presiden dan Wapres hasil Pilpres 2024 hukumnya wajib punya keperpihakan konkrit ke pelaku ekonomi rakyat UMKM ditengah dunia alami transisi yang penuh ketidakpastian dan ketidakstabilan. Lebih dari itu, Indonesia 6 tahun lagi jemput puncak atau wondow of opportunity bonus demografi 2030. Jika sukses akan terjadi transformasi Indonesia maju 2045.

Jika gagal akan tunai malapetaka demografi, pengangguran Membludak dimana-mana bahkan bisa terjadi konflik sosial yang ujung dan akhirnya sulit dikendalikan, sebuah ongkos yang terlalu mahal bagi Indonesia. Dan semua itu ditentukan atau ada dipundak Presiden dan Wapres RI 2024-2029.

Selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), saya sudah perintahkan segenap pimpinan organisasi usaha ekonomi rakyat untuk turun gunung, serta seluruh pelaku ekonomi rakyat mulai dari petani, nelayan, pedagang, pengrajin, home industri, ojol, sopir, becak, pengamen, pemulung juga buruh dan migran harus sukseskan Pilpres 2024 secara damai, bersatu, guyup rukun, dan wajib datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024

tentukan Presiden dan Wapres RI 2024-2029. Ini adalah kesempatan emas bagi pelaku ekonomi rakyat UMKM jika terpilih Presiden dan Wapres 2024-2029 yang punya komitmen dan keperpihakan konkrit kepada ekonomi rakyat hadapi one world of digital economy.

Namun, akan jadi kuburan jika yang terpilih adalah sebaliknya.
Adalah sebuah harapan besar ke Presiden dan Wapres RI 2024-2029 hasil Pilpres 2024 untuk melanjutkan dan menyempurkan lima (5) legacy keperpihakan Presiden Jokowi kepada ekonomi rakyat.

Pertama, Presiden Jokowi pada pandemi covid-19 menghadirkan negara untuk melindungi dan menyelamatkan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM dengan Program BPUM, BTPKLW, Restrukturisasi dan Relaksasi, Subsidi Bunga, dan Bansos didalamnya. Dan beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi perintahkan Menkop dan UKM RI untuk realisasikan penghapusan utang UMKM.

Kedua, Presiden Jokowi mentargetkan 40% dari total kredit modal usaha dinikmati ekonomi rakyat UMKM yang hingga saat ini baru 20%. Oleh karena itu, KUR Rp 460 trilyun tahun 2023 harus dilanjutkan namun pola dan mekanisme penyalurannya perlu disempurkan agar lebih tepat saran, efektif dan efisien, minimalisasi penyalagunaan, dan yang lebih mendasar adalah makin diperluas kemanfaatannya bagi ekonomi rakyat UMKM.

Ketiga, Presiden Jokowi selalu tekankan untuk mampu maksimalkan teknologi dan mendorong inovasi anak muda (milenial dan gen Z) songsong puncak demografi 2030 dan wujudkan transformasi Indonesia maju 2045.

Milenial entrepreneur wajib jadi prioritas karena saat ini saja sudah ada 35% atau 22 juta dari 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM adalah Milenial dan gen Z, baik melalui skema khusus kredit modal usaha dan inkubasi milenial dan gen Z, penyediaan interkoneksi antar daerah, nasional, kawasan regional dan global.

Untuk itu, kebijakan Presiden Jokowi atas NIB (Nomor Induk Berusaha) P-IRT, NPWP, dan Sertifikasi Halal gratis juga Kemudahan Mendirikan PT Perseorangan dan Koperasi harus dilanjutkan dan disempurnakan. Karena ini jadi legal administrasi usaha dan prasyarat dapatkan kredit permodalan dan kerjasama dengan para pihak. Bahkan negara semestinya sediakan di APBN anggaran Rp 200 trilyun untuk percepatannya.

Ke-empat, Kebijakan Presiden Jokowi 40% APBD Kabupaten, Kota dan Provinsi Dibelanjakan Kepada Produk-Produk Ekonomi Rakyat UMKM. Ini sangat penting, disamping harus terus dikumandangkan cinta dan bangga kepada produk dalam negeri, tanpa guyuran uang di masyarakat ekonomi rakyat UMKM tidak akan jalan atau stagnan.

Kelima, Presiden Jokowi Targetkan 30 Juta UMKM abounding digitalisasi tahun 2024 dan diharapkan 2029 totally abounding digitalisasi.

Sekali lagi saya sangat berharap kelima legacy ini dilanjutkan dan disempurnakan Presiden Wapres terpilih Pilres 2024 demi keberlanjutan dan kedaulatan ekonomi rakyat, bangsa dan negara.

Kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat UMKM diseluruh Indonesia dan yang ada di luar negeri, sekali lagi saya minta sukseskan Pilpres 2024 secara damai, bersatu, dan guyup rukun, serta datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Pilih Capres dan Cawapres yang akan melanjutkan dan menyempurnakan lima legacy keperpihakan Presiden Jokowi kepada ekonomi rakyat.

Disadur dari yang disampaikan dr Ali Mahsun ATMO M Biomed Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) pada Acara Sketsa Pemilu TVRI Nasional Minggu 3 Desember 2023 Jam 17.00 – 18.00 WIB dengan tema: PEMILU DIMATA UMKM

Sambut Kedatangan Tim Surveyor KARS untuk Akreditasi RSUD Nunukan, Bupati Laura Harap Tingkat Paripurna Dipertahankan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M., P.hD bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, H. dr. Dulman L., M.Kes., Sp OG menyambut kedatangan Tim Surveyor Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, Senin (04/12/2023) sore.

Selain Bupati dan Direktur RSUD Nunukan, agenda penyambutan juga dihadiri oleh beberapa dokter serta staff rumah sakit.

Adapun Tim Surveyor KARS terdiri dari 2 (dua) orang, diantaranya dr. Alexander HM Sinaga, MARS dan Enny Herawati, SKM, FISQua yang akan melakukan penilaian terhadap peningkatan mutu pelayanan untuk akreditasi RSUD Nunukan.

Selaku Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyampaikan bahwa mendukung kegiatan akreditasi yang dilakukan untuk RSUD dan seluruh Puskesmas Nunukan serta mempersiapkan sebaik mungkin.

“Kita sangat mendukung kegiatan akreditasi ini, dimana kali ini bukan hanya RSUD Nunukan tetapi juga akreditasi terhadap seluruh Puskesmas di Nunukan, jadi saya sampaikan bahwa RSUD dan seluruh Puskesmas dapat mempersiapkan sebaik mungkin agar semua hasil dapat mendapatkan nilai yang paripurna,” terang Bupati Laura.

Lalu, Bupati Nunukan tersebut berharap tingkat paripurna dapat dipertahankan guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Kab.Nunukan.

“Tentu kita berharap RSUD serta seluruh Puskesmas bisa mendapatkan hasil Paripurna, karena dengan hasil itu kita bisa memastikan bahwa pelyanan kesehatan kita itu meningkat, serta sisi positifnya, yakni salah satunya kita bisa mendapatkan bantuan dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes), karena bantuan bisa diberikan ketika rumah sakit telah terakreditasi,” harap Bupati Laura.

Hal sama juga disampaikan oleh Direktur RSUD Nunukan, dr. Dulman mengatakan tujuan akreditasi selain untuk mempertahankan tingkat Paripurna, yaitu peningkatan mutu pelayanan yang terstandarisasi.

“Tujuannya selain untuk mempertahankan tingkat paripurna, akreditasi ini juga bertujuan bagaimana meningkatkan mutu pelayanan yang terstandarisasi secara Nasional, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik serta terhindar dari dampak kesalahan saat melakukan pelayanan di RSUD Nunukan,” ucap Direktur RSUD Nunukan.

Kegiatan akreditasi akan dilakukan selama 3 (tiga) hari yakni Selasa, Rabu dan Kamis pada tanggal 5 hingga 7 Desember 2023 dengan tim penilai dari KARS.

(Meri,Neni/Nam)