SEMINAR NASIONAL : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Penasehat IDI Kaltara sekaligus tokoh masyarakat bidang kesehatan Kaltara, dr H Jusuf SK dan Walikota Tarakan dr H Khairul usai pembukaan Seminar Nasionak Keperawatan di RSUD Tarakan, Minggu (24/3).

TARAKAN, Berandankrinews.com– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengutarakan jawaban atas 4 persoalan yang dihadapi perawat di Indonesia, khususnya Kaltara usai membuka Seminar Nasional Keperawatan dalam rangka HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-45 di Gedung Pertemuan Lantai 6 RSUD Tarakan, Minggu (24/3).

Persoalan pertama, terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) profesi perawat. Upaya terkait hal ini sudah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dan telah ada hasilnya. Ini direalisasikan, karena saya sangat mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, utamanya tenaga kesehatan. Upaya ini akan terus dilakukan, dan terus dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitasnya oleh Pemprov Kaltara, kata Gubernur.

Persoalan kedua, terkait usulan pemberian tunjangan resiko kerja bagi tenaga keperawatan. Dijelaskan Irianto, untuk urusan yang satu ini, Pemprov Kaltara perlu mengkalkulasikan kemampuan keuangan daerah dengan berbagai komponen yang menjadi indikator pemberian tunjangan tersebut. Salah satunya, jumlah tenaga perawat. Apabila di Kaltara ada sekitar 3.800 perawat, sementara tunjangan resiko kerja yang diberikan sekitar Rp 300 ribu per bulan maka dalam setahun dibutuhkan anggaran sekitar Rp 13,8 miliar. Ini jumlah yang tidak sedikit, saya kira, jelas Gubernur.

Pemberian insentif semacam ini, sejatinya juga sudah dilakukan Pemprov Kaltara kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Belajar dari pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan ini, dalam perjalanannya, penyalurannya ternyata kurang baik. Tahun lalu, Pemprov menurunkan tim audit dan hasilnya didapati temuan adanya insentif guru yang tidak tersalurkan atau semacamnya, urai Irianto.

Gubernur berharap, apabila tunjangan resiko kerja kelak direalisasikan, diharapkan hal yang terjadi terjadi terhadap penyaluran insentif guru tidak terulang. Untuk mengatasi penyaluran yang lambat atau tidak lancar ini, Pemprov Kaltara bekerjasama dengan Bankaltimtara membuat sebuah inovasi, berbentuk kartu ATM untuk para guru penerima insentif. Jadi, insentif tersebut langsung disalurkan ke rekening penerima. Hal ini ternyata disambut baik pihak perbankan, dan BNI menawarkan diri untuk bekerjasama juga, tutur Irianto. Dikabarkan, launching kartu ATM tersebut akan dilakukan pada 4 April mendatang.

Hal lain yang dipikirkan Irianto sebelum menetapkan pemberian tunjangan resiko kerja, adalah dampak permasalahan yang akan muncul. Sekali lagi, untuk usulan tunjangan bagi perawat ini, saya akan mengkalkulasikannya dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terkait kemungkinan direalisasikan, besaran juga resiko yang mungkin timbul. Bila perlu, Pemprov akan mengajak pemerintah kabupaten/kota di Kaltara untuk urunan memberikan tunjangan ini, ulas Gubernur.

Persoalan ketiga, terkait penempatan tenaga perawat di setiap desa di Kaltara. Ini gagasan yang baik, hanya saja sangat diharapkan bupati dan walikota memiliki pandangan yang sama terkait hal ini. Dari itu, sebelum memastikan usulan ini terealisasi, pemimpin di setiap daerah harus mempelajari aturan yang ada sehingga tidak muncul permasalahan baru setelah dilaksanakan, ungkap Irianto.

Terakhir, persoalan status honorer dan upah tenaga keperawatan yang masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Untuk persoalan ini, saya sebenarnya sudah mengajukan usulan kepada Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk penambahan tenaga kesehatan dan penyuluh dari jalur honorer. Hanya saja, usulan itu belum dapat dipenuhi seluruhnya sehingga Kaltara dijatah beberapa orang saja. Menilik pentingnya hal ini, saya mengajak kepada bupati dan walikota untuk turut memperjuangkan hal ini bersama Pemprov Kaltara, tutup Gubernur.

Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut hadir Ketua DPP PPNI Harif Fadhillah, Penasehat IDI Kaltara dr H Jusuf SK, Walikota Tarakan dr H Khairul dan ketua DPW PPNI se-Kalimantan serta tamu lainnya.(humas)

BANTUAN NELAYAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Kepala DKP Kaltara H Amir Bakry dan Wawali Tarakan Effendhi Djuprianto meninjau bantuan mesin dan kapal bagi nelayan, Minggu (24/3).

TARAKAN, Berandankrinews.com–Peningkatan kesejahteraan nelayan, serta penghidupan yang baik keluarganya tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyerahkan 10 unit bantuan perahu nelayan dan mesin tempel serta 15 unit mesin kapal 24 PK di kawasan galangan kapal PT Sadewa Gemilang Industri (SGI), Kota Tarakan, Minggu (24/3).

Salah satu cara Pemprov untuk memenuhinya, adalah dengan menyalurkan bantuan yang intensif, konsisten dan adil kepada masyarakat nelayan di Kaltara. Saat ini, merupakan cara sederhana bagi Pemprov untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok nelayan juga pihak terkait. Tentunya, sebagai provinsi baru, APBD Kaltara relatif kecil. Untuk mendapatkan angggaran, kita harus bekerja keras. Dengan uang terbatas itu, wilayah yang luas maka pembagiannya diupayakan maksimal bagi rakyat Kaltara. Walau tak sempurna, namun diprioritaskan kepada warga yang membutuhkan. Seperti petani, nelayan, juga pengangguran, beber Irianto.

Setiap bantuan yang diberikan Pemprov Kaltara kepada nelayan, sedianya harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Lantaran sifatnya hibah dan harus terus diawasi penggunaannya, baik oleh kelompok tani maupun oleh pemerintah sendiri. Pemprov selalu berusaha memberikan bantuan secara merata ke seluruh kelompok nelayan di Kaltara. Seperti yang dilakukan hari ini. Saya memang memerintahkan kepada kepala DKP Kaltara untuk memperhatikan keluhan nelayan di Kaltara. Jangan sampai dipolitisasi. Yang pasti, Pemprov Kaltara bekerja membantu nelayan, ucap Gubernur. Jenis bantuan lain bagi nelayan, adalah bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh Pemprov Kaltara.

Harapan lain dari Gubernur, bantuan alat dari Pemprov Kaltara dapat dimanfaatkan sesuai kepentingan dan tujuan. Juga patut dipelihara sehingga dapat digunakan untuk jangka panjang. Saya juga menginformasikan, ada bantuan permodalan bagi pelaku usaha, termasuk nelayan. Hanya saja, saya sarankan untuk dibentuk koperasi nelayan. Bantuan ini dikoordinir Disperindagkop-UMKM, dan untuk persyaratannya dapat didownload atau datang langsung ke Disperindagkop-UMKM Kaltara guna memperoleh pinjaman itu, ulas Gubernur. Bantuan dimaksud, adalah bantuan dana bergulir LPDB-UMKM dimana Kaltara menerima jatah sebesar Rp 100 miliar.

Juga ada program pelatihan bagi pengembangan pengetahuan nelayan dan lainnya yang difasilitasi Pemprov Kaltara. Setiap ini harusnya dapat dimanfaatkan oleh nelayan kita. Dari itu, saya minta agar nelayan fokus pada usaha yang tengah digeluti saat ini, jangan percaya hoax. Apabila menerima informasi yang absurd, cek dan ricek sumber informasinya juga kebenaran informasi itu, tutup Irianto. Di kesempatan itu, Gubernur turut menyerahkan bantuan kepada kelompok tani di Tarakan, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara.(humas)