Latest Posts

Pengajuan Rancangan Perda Kabupaten Wajo Tentang Anggaran APBD-P Tahun 2019 Digelar Hari ini

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

WAJO – Rapat Paripurna pembicaraan tingkat I DPRD Kabupaten Wajo, sebagai Rapat Paripurna III, masa persidangan VIII tahun Sidang 2018/2019 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wajo, Selasa 13 Agustus 2019.

Acara ini dalam rangka pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo dalam Rapat Paripurna terbuka DPRD Kabupaten Wajo.

Sebagai agenda pertama yaitu penjelasan Bupati Wajo sehubungan dengan pengajuan Rancangan Perda Kabupaten Wajo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan ( APBD-P ) tahun 2019.

Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE menyampaikan bahwa rapat pada hari ini dalam rangka rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019.

“Penyusunan RAPBD perubahan tahun 2019 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah,” kata H. Amran, SE.

Juga disampaikan kalau dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 telah terjadi perubahan terhadap beberapa asumsi dan kondisi yang menyebabkan perlunya dilakukan Penyesuaian dengan melaksanakan perubahan APBD.

“Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang berkembang baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sendiri serta penyesuaian terhadap perubahan kemampuan fiskal daerah yang terjadi pada tahun anggaran berjalan,” H. Amran, SE menambahkan. Lebih jauh dijelaskan kalau dalam perjalanan pelaksanaan APBD 2019 telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati Wajo nomor 87 tahun 2018 tentang, penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten untuk mengakomodir kegiatan penting dan mendesak, antara lain kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yaitu pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 2018, dana Kelurahan dan dana bencana yang selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dilanjutkan dengan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas / ditetapkan dan selanjutnya pemandangan umum Anggota DPRD atas nama fraksi masing masing dalam DPRD Kabupaten Wajo terhadap pengajuan Rancangan Perda. Adapun pemandangan dan tanggapan dari beberapa Fraksi diantaranya dari Baso Oddang dari PDIP menyetujui dan menerima, Hj. Rasna dari Fraksi Golkar menyetujui dan menerima untuk dibahas. Selanjutnya Yusmiati T Cauga dari Fraksi PPP menerima Ranperda ini untuk dibahas. Dilanjutkan oleh Ir. Sudirman Meru dari Partai Amanat Nasional menerima dan dibahas lebiih lanjut di DPRD Kabupaten Wajo.

H. Agustan Ranreng Fraksi Gerakan Wajo Sejahtera menerima dan dibahas lebih lanjut dan yang terakhir H. Irfan Saputra dari Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa tanggapan dan pertanyaan untuk dijawab. ( Humas Pemkab Wajo ).

Tim Penanggulangan Karhutla Gelar Apel Siaga di Mapolres Nunukan

BERANDA, BREAKING NEWS, NUNUKAN

Nunukan-Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) gelar Apel Siaga di Halaman Tribrata Polres Nunukan, Selasa, (13/8/2019).

Kegiatan ini diikuti Polres Nunukan, Kodim Nunukan, BPBD, Pemadam, Unsur terkait dan pengelolaan perusahaan di kabupaten Nunukan.

Dengan peralatan yang di yang digunakan Profil Tank, Penyemprot Air panggul, serta Apar yang di miliki oleh Intansi yang tergabung dalam Satgas Karhutla.

Penggelaran personil dan peralatan Pemadam kebakaran Hutan dan Lahan di awali dengan Rapat Koordinasi di Ruang Endra Polres Nunukan, yang di pimpin Kabag Ops Polres Nunukan Kompol Suwandi.

Diketahui pencegahan Hutan dan lahan ini menjadi Atensi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di istana Presiden dengan mengundang Panglima TNI dan Kapolri serta seluruh Kapolda, Pangdam, Dandim dan Kapolres Se Indonesia.

Presiden menekankan Kepada TNI dan Polri menjadi ujung tombak dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.

Dalam tahun 2015 Indonesia mengalami bencana kebakaran Hutan dan Lahan sehingga mendapat Klaim dari beberapa Negara tetangga karena Asap kebakaran yang menggangu penerbangan lintas Negara dan menimbulkan kerugian mencapai Triliunan akibat dampak kebakaran Hutan.

Hal tersebut di tindak lanjuti oleh Kapolda Kaltara melalui Jajaran Polres wilayah Kaltara melalui Kegiatan Apel kesiagaan tanggap kebakaran hutan dan lahan yang di gelar hari ini di dapangan Tribrata Polres Nunukan bersama intansi terkait sebagai wujud keseriusan Polri dan TNI bersama unsur pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan Lahan

Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro,Sik.MH dalam arahannya di hadapan perwira, para Kapolsek dan Personil polres Nunukan agar serius dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan menyiapkan segala peralatan dan personil polri, TNI dan intansi terkait serta pengelola perusahaan yang berpotensi terjadinya rawan kebakaran. (Humas)

BNN Bongkar Penyeludupan 500 Kg Ganja via Pelabuhan Tanjungpriok

BERANDA, HUKUM & KRIMINAL, NASIONAL

Jakarta-Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar penyelundupan narkoba jenis ganja di dalam sebuah truk elf di Terminal 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (12/8/2019) malam.

Ratusan kilogram daun haram tersebut dikirim melalui tiga alat transportasi.

Pengungkapan itu dipimpin oleh Deputi Berantas BNN, Irjen Pol Arman Depari dengan tim.

Dua anjing dari unit K9 turut dalam pembongkaran barang bukti. Dijelaskan Irjen Pol Arman, barang haram itu diangkut menggunakan kapal laut Sakura Expres.

Sebuah truk bernopol BN 8985 PQ diketahui membawa sebuah minibus. Ganja tersebutr disimpan ke dalam kompartemen tersembunyi yang sudah dimodifikasi oleh pelaku.

“Ternyata masih ada pengiriman narkotika jenis ganja yang kali ini mereka menggunakan transportasi laut, dengan menumpang kapal Sakura Expres,” kata Irjen Pol Arman di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Ganja dimasukkan ke dalam mobil penumpang jenis minibus.

Ternyata minibus itu sudah di modifikasi dan di dalamnya atau di dasar mobil, dibuat kompartemen yang dilapis dengan baja.

Kemudian di las, di dalamnya diisi ganja,” sambung Arman.

Dalam pengungkapan tersebut dua tersangka diamankan BNN. Namun, Irjen Pol Arman menyebutkan penangkapan secara sporadis terus dilakukan di beberapa tempat.

Irjen Pol Arman Depari menuturkan jumlah ganja yang diungkap jajarannya berjumlah kurang lebih 500 kilogram (kg) atau setengah ton.

“Perkiraan kita sekarang setelah penghitungan manual maka kurang lebih ganja berjumlah 445 bungkus.

Biasanya satu bungkus seperti ini, atau biasa disebut satu bata kurang lebih beratnya satu kilogram,” jelas Irjen Pol Arman.

Penelusuran, ganja yang dilakukan BNN mengungkapkan jika daun haram tersebut berasal dari Aceh.

Namun kali ini, pihaknya mendapatkan informasi adanya pengiriman ganja yang transit terlebih dahulu di Pulau Bangka.

Tidak hanya itu, Irjen Pol Arman mengaku jika modus pengiriman seperti ini baru ditemuinya.

“Keliatannya untuk kasus ganja ini yang terbaru,” kata Irjen Pol Arman. (*)

Dandim Bone dan Ribuan Masyarakat Bone Ikuti Kegiatan Sepeda Santai

BERANDA, BERITA DAERAH

BONE, Jelang HUT ke-74 RI, Pemerintah Kabupaten Bone menggelar kegiatan Sepeda Santai, Selasa (13/8/2019).

Komandan Kodim 1407/Bone Letkol Inf. Mustamin dan Ketua Persit KCK Cabang XXV ny. Prepti R. Mustamin menghadiri acara sepeda santai dan juga dihadiri langsung Danrem 141/Tp Kolonel Inf. Suwarno, S.A.P. , Bupati Bone Dr. Andi Fashar M. Padjalangi M.Si., wakil Bupati Bone Drs. H. Ambbo Dalle bersama unsur Forkopimda Kab. Bone.

Kegiatan sepeda santai ini start di Lapangan Merdeka Kab. Bone dan dilepas langsung oleh Bupati Bone. Kegiatan sepeda santai ini sendiri di ikuti ribuan peserta yang terdiri instansi pemerintahan, Unsur TNI- Polri serta komunitas sepeda.

Kemudian Rute yang di lewati dalam sepeda Santai kali ini melewati jalan di antaranya jln. Petta Ponggawae, Jl. MH. Tamrin belok kanan ke jl. Lanto belok kiri ke jln Dg. Pasolong belok kanan ke jalan Abd. Hamid belok Kanan ke jl. Ahmad yani dan kembali finish di Lapangan Merdeka watampone.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Bone, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program yang diselengarakan oleh panitia HUT Ke 74 RI 2019 dan ada beberapa kegiatan lainnya yang akan kita laksanakan.

Mudah mudahan kegiatan ini dapat memberikan semangat kebersamaan dan persatuan kepada kita yang kuat dalam menjaga keutuhan NKRI, serta menjadi spirit buat kita menjadi lebih baik kedepan,”ujarnya. (Irwan N Raju)

Badan Usaha Milik Negara Diharapkan Dapat Berbagi Dengan Swasta Agar Ekonomi Lebih Stabil

BERANDA, NASIONAL

JAKARTA — BUMN sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional tentunya diharapkan dapat berkontribusi besar dalam kemajuan bangsa. Namun sangat disayangkan belakangan ini BUMN-BUMN Indonesia menjadi sorotan karena adanya sejumlah kasus yang menerpa.

Sejumlah persoalan ini tentunya menjadi catatan merah dalam tata kelola BUMN, apa yang terjadi dengan kinerja daripada BUMN-BUMN Indonesia saat ini menunjukkan kegagalan dalam tata kelola serta lemahnya sistem pencegahan korupsi di internal BUMN. BUMN yang seharusnya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara justru malah membebani keuangan negara.

Seakan tidak berhenti pada sejumlah skandal korupsi yang membelit, BUMN juga sedang dihadapkan pada persoalan merebaknya paham radikalisme di internal BUMN, sejumlah pegawai bahkan sampai pada level direksi di sejumlah BUMN terindikasi kuat telah terpapar paham radikalisme. Persoalan Ini tentunya menjadi alarm bagi pemerintah ditengah upaya masif membumikan kembali ideologi pancasila sebagai ideologi bangsa.

Di lain sisi pemerintah sedang berupaya keras membangun kemandirian ekonomi dari pedesaan. Hal ini tercermin dengan besarnya alokasi dana desa yang diharapkan dapat membangkitkan gairah perekonomian pedesaan serta pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi desa.

Menyikapi hal tersebut Rumah Milenial Indonesia mengadakan seminar tentang BUMN . Hadir sebagai peserta yaitu dari BEM/OKP/ORMAS/Insan Pers dan juga masyarakat umum. Seminar Nasional ini mengangkat tema; ” Bebersih BUMN Dari Korupsi, Benahi BUMDES Menjadi Perusahaan Big Data Centre Desa,” dilaksanakan pada: Senin, (12/08/2019).
Bertempat Gedung Juang 45 Lantai 3, Menteng, Jakarta Pusat.

Penyelenggara AcaraSahat M P Sinurat (Pendiri Rumah Milenial Indonesia)Hadir sebagai Pembicara yaitu: Saddam Al Jihad (Ketua Umum PB HMI),Agus Herlambang (Ketua Umum PB PMII),Corneles Galanjinjinay (Ketua Umum PP GMKI),Budiman Sudjatmiko (Ketua Umum Inovator 4.0),Hotasi Nababan (Pemerhati BUMN),Fadjroel Rachman (Komisaris Utama PT. Adhi Karya),Irendra Radjawali (Pendiri Infrastruktur 4.0),KH. Ahmad Ishomuddin (Rais Syuriyah PBNU),Taufik Madjid (DirjenPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes).ModeratorHokkop Situngkir dan Endah Nurdiana.

Taufik Madjid Dirjen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kemendes mengatakan, “Dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan untuk meningkatkan sumberdaya manusia. Ada sekitar 74 ribu lebih desa yang menerima dana desa.

Dana yang diterima harus dikelola dengan baik sehingga menjadikan desa sebagai basis utama pembangunan. Ada 46 ribu BUMDes tetapi animo anak muda sangat kurang. Dana desa ini bukan sekedar masalah dana yang digelontorkan oleh pemerintah tetapi masalah kewenangan yang besar diberikan untuk desa. Status BUMDes bukan badan hukum tetapi bisa mendirikan usaha berbadan hukum.

PT. BUMDes Mitra Nusantara untuk mendistribusikan bantuan pemerintah ke desa-desa. Dana desa bukan untuk kalangan tertentu tetapi untuk seluruh masyarakat desa. Mengenai penggunaannya tergantung kondisi desa dan apa yang dibutuhkan di desa tersebut. Desa yang di pegunungan tentu berbeda kebutuhannya dengan masyarakat pesisir pantai.

BUMDes adalah institusi bisnis sosial, dana desa harus transparan sumber dana darimana, dipakai untuk apa, dana yang diterima jumlahnya berapa dan dipergunakan untuk apa. Harus ditulis dipapan transparansi. Saat ini kami masih terus melakukan sosialisasi agar masyarakat benar- benar paham tentang dana desa sehingga tidak mudah dikorupsi oleh oknum aparat,” papar Taufik.

Sementara pemerhati BUMN, Hotasi Nababan yang pernah lama berkarier di salah satu penerbangan nasional juga memaparkan mengenai kendala BUMN yang seringkali mengganti direkturnya setiap pergantian menteri atau presiden sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal tidak seperti di China, direktur sebuah perusahaan di sana ada yang menjabat selama lebih kurang 10 tahun sehingga bisa tenang bekerja dan bisa lebih profesional membenahi atau menjalankan perusahaan. Sementara di lain pihak terdapat kurang lebih 8000 trilyun dana yang dikelola BUMN dan BUMN juga telah menggeser kelas menengah yaitu pengusaha swasta karena BUMN menguasai bisnis dari hulu hingga hilir.

“BUMN seharusnya berbagi juga dengan perusahaan swasta agar perekonomian Indonesia lebih stabil. Selama ini terkesan BUMN kurang peduli dengan para pengusaha lokal. Infrastruktur seharusnya untuk memberdayakan kelas menengah bawah jangan diambil oleh BUMN semua. Bagi-bagilah juga ke Perusahaan lokal atau swasta,” tutur Hotasi.

Kemudian menjawab pertanyaan reporter tentang harga tiket maskapai penerbangan yang akhir-akhir ini nampaknya semakin gila-gilaan, Hotasi mengatakan bahwa itulah akibat tidak adanya ‘persaingan’ sehingga harganya ditentukan oleh Maskapai Besar. (fri).