Dandim Bone Hadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke- 58

BONE – Komandan Kodim 1407/Bone Letkol Inf. Mustamin bersama Ibu, menghadiri Upacara peringatan Hari Pramuka ke-58 tingkat Kabupaten Bone dilaksanakan di Lapangan Sepakbola Dusun Koppe Desa Liliriawang, Kecamatan Bengo Kab. Bone. Rabu 14/08/2019.

Pada upacara peringatan hari Pramuka ke- 58 Tahun 2019, dengan mengusung tema “Bersama Segenap Komponen Bangsa, gerakan Pramuka, Siap Sedia membangun keutuhan NKRI”.

Kegiatan Upacara Peringatan Hari Pramuka, Hadir pula Ketua Kwarcab Pramuka Bone Dr. H.A Fahsar Mahdin Padjalangi,M.Si. Kasrem 141/Tp Letol Inf Bobbie Triantho, wakil Bupati Bone Drs.H.Ambo Dalle,M.M., Ketua Harian Kwarcab Pramuka Bone Andi Gunadil Ukra serta, seluruh pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Bone.

Bupati Bone selaku Inspektur upacara, membacakan sambutan seragam Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komisaris Jenderal (Purn) Budi Waseso, mengucapkan Selamat Hari Pramuka ke- 58 Tahun 2019.

Juga mengatakan dalam. Sambutannya, Kepada para Kakak-Kakak Para Pelatih di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan, dan Para Pembina di Gugus Depan seluruh Indonesia, yang saya banggakan Adik-adik Pramuka Pandega, Penegak, Penggalang dan Siaga, yang Kakak cintai. Bahwa Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, tentu segenap anggota Gerakan Pramuka Indonesia
bersuka cita, karena organisasi kita saat ini genap berusia 58 Tahun.

Sekalipun sesungguhnya, Gerakan Kepanduan di Indonesia berusia jauh lebih tua dari Gerakan Pramuka, tetapi peringatan Hari Pramuka adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkah persatuan dalam satu wadah tunggal, Grakan Pramuka Hari Pramuka kali ini mengusung tema: “Bersama Segenap Komonen Bbangsa, Gerakan Pramuka Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI”. (Irwan N Raju)

Ingin Kelabui Petugas, Honda Bone Gunakan Surat Izin Tidak Sesuai

Bone, (Sulsel)-Klasifikasi terkait panggung Promo Road Honda yang dibongkar paksa oleh petugas Satlantas Polres Bone, lantaran tak memiliki izin untuk mengelar event, kini mencuat lagi permasalahan baru, ternyata belakang diketahui izin yang ditunjukkan Event organisernya (EO) adalah izin untuk menggelar Event di kawasan pasar tradisional Palakka dan digunakan kembali sorenya dikawasan Tana Bangkalae, Rabu (14/8/19).

Tentu pihak honda telah melakukan tindakan yang salah dengan mengelabui petugas dengan surat izin yang tidak sesuai.

Andi Sulkifli selaku penanggung jawab di Event organiser tersebut mengklarifikasi bahwa Izin yang digunakan tersebut merupakan izin di Kawasan Pasar tradisional Palakka dan digunakan sorenya di Tana Bangkalae.

Sementata itu, Kanit Turjawali Polres Bone, Ipda Syamsir Kanit menuturkan, kami bongkar dan suruh hentikan kegiatannya karena tidak dapat menunjukkan izin Rekomendasi Andalalinnya, Izin keramaian dari SatIntelkam memang ada namun izin penggunaan Jalan dalam bentuk Rekomendasi Andalalin tidak ada yang kami keluarkan untuk Kegiatan Roadshow Honda ini.

Dengan ditertibkannya panggung tersrbut beberaa LSM di Bone mengapresiasi atas tindakan yang dilakukan Satlantas Polres.

“Sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Satlantas polres Bone yang segera menghentikan kegiatan Roadshow Honda ini. Karena jika tidak dihentikan dapat mengganggu arus lalu lintas, mereka juga tidak memiliki izin yang sah dan Rekomendasi Andalalin,” Kata Sarwan.

Menurutnya, ini wajib menjadi perhatian setiap penyelenggaraan Event agar melengkapi dulu rekomendasi Andalalin, Izin keramaian dari Kepolisian dan izin menggunakan Jalan melalui Satlantas dan Dinas Perhubungan. (Irwan N Raju)

Hanafiah Siap Dicopot Jika Tidak Berprestasi

NUNUKAN – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan H. Hanafiah mengaku siap dicopot dari jabatannya jika tidak bisa berprestasi dengan baik.

Kesiapan tersebut disampaikan pada saat Acara Serah Terima Jabatan Kepala DPMPTSP Kabupaten Nunukan dari Juni Mardiansyah kepada H. Hanafiah di Ruang Pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Selasa (13/8).

Hadir dalam serah terima jabatan tersebut Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, staf dan tenaga honorer di DPMPTSP.

Dalam kesempatan itu, Hanafiah juga menyatakan siap bekerja lebih keras dan lebih baik dari Juni Mardiansyah, meskipun usianya terbilang jauh lebih tua. “Karena jabatan ini amanah yang harus saya laksanakan sebaik – baiknya, maka kalau Pak Juni Mardiansyah bisa berlari 100 km/jam maka saya akan berlari 120 km/jam,” kata Hanafiah yang disambut tepuk tangan seluruh tamu dan undangan yang hadir dalam kesempatan itu.

Cuma, menurutnya, ada satu syarat yang harus dipenuhi jika ingin DPMPTSP bisa bergerak cepat, yaitu, dukungan dan kerjasama yang baik dari instansi – instansi pemerintah lainnya. “DPMPTSP ini tidak akan bisa berbuat apa – apa jika tidak didukung oleh instansi – instansi yang lain, karena penerbitan sebuah perijinan selalu membutuhkan support dari instansi lain, seperti Dinas PU untuk penerbitan IMB, Dinas Kesehatan, dan instansi – instansi lainnya,” ujarnya.

Juni Mardiansyah dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa dirinya sengaja membuat tradisi baru saat melakukan serah terima jabatan, yaitu dengan melakukan presentasi tentang gambaran umum DPMPTSP kepada kepala dinas yang akan menggantikannya.

“Tujuannya supaya pejabat yang baru memiliki gambaran umum lebih awal tentang berbagai persoalan yang akan dihadapi di DPMPTSP,” kata Juni Mardiansyah. Sementara itu, Bupati Laura dalam arahannya meminta kepada para pejabat yang melakukan serah terima agar saling membuka diri dan bertukar pengalaman.

Juni Mardiansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DPMPTSP selama 8 tahun, menurut Bupati Laura, bisa membagi pengalamanya kepada Hanafiah.

Demikian pula sebaliknya, Hanafiah yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda selama hampir 7 tahun bisa membagi ilmunya kepada Juni Mardiansyah. “Karena dinamika, persoalan yang muncul, dan regulasi yang selalu berubah – ubah, makanya diperlukan saling bertukar ilmu dan informasi.

Jangan pelit ilmu, berbagilah untuk kepentingan bersama,” kata Laura. Sektor perijinan sebagai garis terdepan dalam menjaring investasi, menurut Laura, harus cepat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan. “Selama 3 tahun menjabat sebagai bupati dan beberapa kali mengikuti pertemuan kepala daerah dengan Presiden Jokowi, 90 persen diantaranya pasti yang dibahas soal perijinan. Hal Ini menandakan betapa pentingnya sektor ini untuk menarik investasi,” ujarnya.

Hal lain yang juga dipesankan kepada DPMPTSP adalah, agar menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer yang ramah, smart (pintar), dan murah senyum di pos – pos pelayanan masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa senang dan merasa terlayani dengan baik. (HUMAS)

Pelepasan Gerak Jalan Tingkat SMP dan SMA Oleh Wakil Bupati Wajo Hari ini

WAJO – Wakil Bupati Wajo, H. Amran SE secara resmi melepas peserta lomba gerak jalan indah tingkat SMP/SMA dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 74 di Lapangan Merdeka Sengkang, Selasa (13/8/2019) sore.

Lomba tersebut diikuti oleh seluruh SMP dan SMA se-Kota Sengkang yang terdiri dari 21 regu SMP/MTS dan 11 regu SMA/SMK/MA. Wakil Bupati Wajo, H. Amran SE menyampaikan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada pelajar dan menumbuhkan semangat juang sesuai dengan semangat kemerdekaan.

“Di bulan kemerdekaan ini kita patut bersyukur atas jasa-jasa para pahlawan kita yang meraih kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 dengan berdarah-darah tetapi sekarang kita bisa menikmatinya dengan euforia yang luar biasa, olehnya itu semangat kemerdekaan dan cinta tanah air harus kita tanamkan dalam diri,” katanya.

Adapun jalur yang akan dilalui yaitu start dari Lapangan Merdeka Sengkang Jalan Mesjid Raya kemudian ke Jalan Puangrimaggalatung lanjut ke Jalan Jendral Sudirman, Jalan Andi Malingkaan, Jalan Jawa, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, dan finish di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo.

Sekedar Diketahui, sehari sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo juga menyelenggarakan lomba gerak jalan indah tingkat SD/MI se-Kecamatan Tempe dengan melalui rute yang sama. ( Humas Pemkab Wajo )

Jawaban Bupati Wajo terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Wajo atas pengajuanRaperda Kabupaten Wajo tentang APBD-P Tahun 2019

WAJO – Undangan menghadiri rapat Paripurna IX sebagai rangkaian Rapat Paripurna pembicaraan tingkat I DPRD Kabupaten Wajo, masa persidangan III tahun sidang 2018 / 2019 yang dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wajo, Selasa 13 Agustus 2019 Rapat ini dalam rangka pengajuan Rancangan peraturan daerah Kabupaten Wajo menjadi peraturan daerah Kabupaten Wajo dalam rapat paripurna terbuka DPRD Kabupaten Wajo.

Adapun rangkaian acara Paripurna pembicaraan tingkat I, yaitu tanggapan atau Jawaban Bupati Wajo terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Wajo atas pengajuan (Ranperda) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBD-P tahun 2019.

Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi dan kerja keras seluruh anggota DPRD kabupaten Wajo, dalam proses pembahasan Ranperda APBD perubahan tahun 2019.

Dikatakan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang berkembang, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sendiri serta penyesuaian terhadap perubahan kemampuan fiskal daerah yang terjadi pada tahun anggaran berjalan.

“Perubahan anggaran tersebut dimungkinkan Apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta adanya keadaan darurat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa penyampaian pemandangan umum fraksi atas penurunan pendapatan dan belanja dijelaskan bahwa, pemerintah melakukan penyesuaian pendapatan yang disebabkan beberapa hal antara lain, adanya penggolongan pendapatan pada retribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pengurangan dana alokasi khusus serta pendapatan hibah, Hal ini dilakukan dengan pertimbangan progres capaian pendapatan dimaksud tidak bisa tercapai sampai akhir tahun 2019.

Juga dikatakan bahwa Pemerintah daerah tetap optimis dalam menghadapi dinamika yang akan terjadi, dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif serta dukungan stakeholder terkait dan masyarakat, tentunya belanja daerah merupakan dampak dari pengurangan pendapatan yang sudah disesuaikan dengan proyeksi pendapatan yang terkenal terukur dan dapat tercapai.

“Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah terkait dengan pengurangan anggaran belanja berupa, penundaan belanja pada kegiatan yang dianggap tidak perlu,” kata H. Amran, SE. Juga dikatakan yang terkait dengan kelangkaan gas, pihak eksekutif bersama legislatif dan seluruh stakeholder terkait dalam melakukan upaya preventif untuk meminimalkan kelangkaan gas tersebut dengan secara bersama-sama melakukan rapat koordinasi dan mengecek langsung ke lapangan.

“Kami menyadari bahwa dari beberapa hal yang pokok yang telah dijelaskan tersebut menjadi catatan khusus bagi pemerintah Kabupaten Wajo untuk dilakukan secara komprehensif,” kata H. Amran, SE diakhir sambutannya. ( Humas Pemkab Wajo )