Latest Posts

Kejar Hingga Dalam Masjid, FPI Bone Layangkan Surat Penyataan ke Kapolda Sulsel

BERANDA, BERITA DAERAH

BONE – Unjuk rasa yang berakhir ricuh di beberapa daerah membuat publik ramai membicarakannya. Begitu pula aksi pengejeran yang dilakukan oknum polisi terhadap beberapa mahasiswa di Makassar. Bahkan, beredar video kekerasan oknum polisi yang mengejar mahasiswa hingga ke dalam masjid di Makassar.

Video ini langsung menjadi viral dan mengundang kecaman netizen di media social. Berbagai komentar sadis yang menyudutkan polisi yang tak sopan melakukan pengejaran dan kekerasan di dalam masjid. Bahkan, dalam video itu tampak sangat jelas polisi dengan atribut lengkap memasuki tanpa membuka sepatunya.

Hal inilah yang membuat DPW FPI Kabupaten Bone mengambil sikap tegas. Menurut, FPI hal ini suatu penghinaan dan penistaan bagi umat muslim. Sebagai sikap tegas, FPI Bone langsung melayangkan surat pernyataan kepada Kapolda Sulsel, Guntur Laupe. “Kita layangkan surat pernyataan yang terdapat beberapa point penting yang harus disikapi,” terang Ketua DPW FPI Kabupaten Bone, Muh Idris A palloge.

Dalam surat penyataan Nomor :22/pengurus/FPI kab Bone /IX/2019  dan ditandatangani oleh pengurus DPW FPI Kabupaten Bone, dia mengatakan mengutuk keras tindakan oknum polisi yang melakukan penistaan sarana peribadahan umat muslim di Makassar pada selasa, (24/9) lalu.

Kemudian, dia juga mendesak Kapolda Sulsel untuk memberikan sanksi kepada oknum polisi yang melakukan penistaan sarana peribadatan umat muslim sesuai hukum yang  berlaku.

“Jika pernyataan sikap ini tidak ditanggapi Kapolda Sulsel, kami akan turun kejalan untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepolisian  Republik Indonesia,” tuturnya.

Irwan N Raju

Biro kab Bone

PKS Tolak Perpindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur

BERANDA, NASIONAL
Anggota Panitia Khusus Kajian Ibu Kota Negara di DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera

Jakarta – Pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan Ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantaan Timur, Panitia Khusus Ibu Kota di DPR tengah  melakukan kajian. Berbagai pihak dari pemerintah dan masukan berbagai pihak telah diterima.

Anggota Panitia Khusus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa  kajian telah rampung dan pandangan setiap fraksi telah diambil. Jawaban tim adalah menjawab rekomendasi surat Presiden yang ingin memindahkan Ibu Kota.

“Senin akan dibacakan di Paripurna. Dan PKS menolak (Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta ),” ujar Mardani , Sabtu (27/9/2019).

Diketahui, ada delapan poin yang mendasari PKS mengambil sikap menolak perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. Kedelapan poin itu sebagai berikut :

Pertama, rencana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 baru dalam bentuk konsep rencana teknokratik. Artinya, RPJMN 2020-2024 ini belum menjadi dokumen perencanaan yang disahkan dalam bentuk peraturan presiden.

Kedua, dokumen kajian yang disampaikan Menteri PPN/Bappenas terkait penentuan lokasi masih dangkal dan sempit. Dangkal karena data dan kajian yang disajikan tidak memuat hitungan dan kalkulasi secara detail serta analisis mendalam berdasarkan berbagai teori. Sempit karena perspektif yang lebih mengemuka adalah dari sisi ekonomi. Dari perspektif politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan tidak banyak disinggung.

Ketiga, persoalan sumber daya manusia para aparatur negara (ASN) akan ikut terdampak. Kemungkinan besar 1 juta di antaranya harus ikut pindah ke ibu kota baru. Itu tentunya kemungkinan besar akan diikuti oleh kepindahan keluarganya yang akan membutuhkan fasilitas-fasilitas kehidupan, seperti hunian, sekolah, dan rumah sakit.

Keempat, biaya perpindahan Ibu Kota yang tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah mengklaim biaya perpindahan Ibu Kota mencapai Rp466 triliun dan hanya 19 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, hal tersebut tentu saja akan berdampak serius kepada keuangan negara

Kelima, dari aspek distribusi produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2018, sebagian besar di Jawa terutama di DKI menyumbang 17,3 persen dan Kalimantan Timur hanya sekitar 4,26 persen. Pola demikian sudah terjadi sejak lama. Pemerintah Ibu Kota Negara baru sulit untuk menyeimbangkan kontribusi per provinsi karena stimulan ekonominya berbeda.

Keenam, Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur di dalamnya, selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut mencapai 40,8 juta ha. Kalimantan Timur sendiri menyumbang 12,6 juta ha (31 persen). Walaupun konsep yang ditawarkan pemerintah dalam wacana pemindahan ibukota ini adalah kota hutan seperti di London, PKS memandang belum ada konsep utuh yang ditawarkan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

Ketujuh, soal alasan pemerintah yang menyebut Jakarta dianggap sudah tidak layak menjadi Ibu Kota mengingat banyaknya masalah perkotaan seperti kemacetan, polusi udara, banjir, dan sampah.

PKS mengusulkan agar selain ada kajian dan kebijakan teknis pemindahan Ibu Kota, Pemerintah juga harus membuat membuat kebijakan strategis nasional untuk penyelesaian masalah perkotaan DKI Jakarta yang disusun bersama daerah setempat, para akademisi, dan aliansi masyarakat.

Kedelapan, dari sisi pertahanan pemerintah perlu mempertimbangkan posisi Kalimantan Timur yang berdekatan secara geografis dengan Laut Tiongkok Selatan (LTS) karena sedang menjadi perairan sengketa antara China dengan lima negara Asia lainnya. Perairan ini juga merupakan arena persaingan global antara Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya. (eddysantry)

Berlangsung Damai, Aksi Demo di Bone Mampu Dikawal

BERANDA, BERITA DAERAH

BONE – Meski ada aksi pengerusakan dan pembakaran beberapa fasilitas negara, namun unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Kabupaten Bone, berhasil direndam oleh aparat pengamanan, Rabu (25/9).

Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam Kasim SH SIK MSi mengatakan memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang melakukan demo tanpa ada melakukan kekerasan fisik terhadap aparat pengamanan.

“Memang ada beberapa kursi dan perangkat dalam ruangan DPRD yang rusak dan dibakar. Tapi itu masih bisa ditolerir. Intinya tidak ada sampai korban jiwa dalam aksi ini,” terangnya, Sabtu (28/9).

Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh pemudah Bone sekaligus Ketua Umum Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bone Alfian T Anugerah mangatakan unjuk rasa ini mampu dikondusifkan dengan kerjasama dengan aparat pengamanan.

“Kita apresiasi langkah dan petunjuk dari Kapolres Bone kepada anggotanya sehingga demo mahasiswa tidak ada korban jiwa. Dan, kita tentunya akan menjaga NKRI tetap utuh,” terang pria yang juga Ketua Umum LSM Merdeka, Bone.

Kemudian, Ketua Umum DPP LSM Alakomasi Group Indonesia, Iwan Hammer juga memberikan apresiasi kepada Kapolres Bone beserta Jajarannya dalam menangani aksi damai. Sehingga bisa terkontrol tak ada korban,” tuturnya.

Sementara itu, usai unjuk rasa berakhir, Kapolres Bone bersama jajaran langsung mendatangi gedung DPRD Bone untuk membersihkan sampah-sampah dari aksi damai tersebut.

Irwan N Raju
Biro Kabupaten Bone

Propam Polda Sul Sel Periksa Oknum Polisi Penganiaya Wartawan

BERANDA, BERITA DAERAH
Aksi unjuk rasa di Makassar yang berujung ricuh (Foto: istimewa)

Makassar – Menyikapi dugaan tindak penganiayaan terhadap seorang jurnalis pada saat meliput aksi unjuk rasa yang berujung ricuh Selasa 24 September 2019 lalu, Tim Propam Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) memeriksa oknum polisi yang diduga mengeroyok wartawan Antara bernama Darwin Fatir tersebut.

Kapolda Sulawesi Selatan kepada awak media mengatakan bahwa sedikitnya 2 oknum Polisi saat ini telah diperiksa dan menahan 4 hingga 5 oknum anggota Polisi yang diduga melakukan pengeroyokan.

“Yang pukul wartawan Antara ada dua yang diperiksa Propam,” kata Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe kepada wartawan, Sabtu (28/9/2019).

Diberitakan sebelumnya, seorang wartawan dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara bernama Darwin Fatir diduga menjadi korban pengeroyokan oleh oknum polisi saat sedang meliput aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kebijakan pemerintah dan DPR RI di Makassar, Selasa (24/9).

Sementara itu, Polisi mengamankan 20 mahasiswa terkait demo ricuh di Makassar, Sulsel, Jumat (27/9). Kericuhan membuat sejumlah orang terluka, termasuk polisi.

“Ada mahasiswa 20 diamankan, masih diperiksa. Jika tidak terlibat, dikembalikan,”papar Guntur.

Sedangkan mengenai seorang mahasiswa yang  tertabrak Baraccuda, Guntur menjelaskan bahwa mahasiswa yang tertabrak mobil kendaraan taktis saat ricuh. Kapolda memastikan peristiwa tertabraknya mahasiswa, tidak disengaja.

Diketahui, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa bernama Dicky Wahyudi tertabrak saat polisi mengejar massa pericuh dari depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) hingga depan Mal Nipah, Jalan Urip Sumoharjo. Peristiwa terjadi sekitar pukul 22.00 Wita, Jumat (27/9).

“Kejadian tadi malam ada dua tertabrak, satu pengendara ojek luka ringan, sudah kembali ke rumahnya, mahasiswanya saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami berharap segera membaik,” ujar Guntur. (eddysantry)

Kondisi Terkini Dampak Gempa Ambon : 23 Jiwa Meninggal Dan Puluhan Ribu Jiwa Mengungsi

BERANDA, NASIONAL
Dampak Gempa Ambon (foto;istimewa)

Ambon – Hingga saat ini, korban jiwa yang meninggal akibat dampak Gempa magnitudo 6,5 skala richter yang mengguncang Kota Ambon, Maluku pada Kamis 26 September 2019 lalu mencapai 23 orang. Sementara sekitar 15 ribu jiwa masih berada di pengungsian.

“Korban meninggal tertinggi diidentifikasi di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 14 orang. BPBD Provinsi Maluku mencatat pada Kamis (26/9), pukul 21.53 WIT, total korban meninggal sebanyak 23 orang,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Agus Wibowo, Jumat (27/9/2019).

Terkait bealasan ribu jiwa yang masih mengungsi, Agus menyebut warga mengungsi sebagai antisipasi gempa susulan yang bisa merusak tempat tinggal mereka. Selain itu, Agus juga mengatakan ada ratusan korban luka yang tersebar di beberapa lokasi. Antara lain, 100 orang di Desa Liang, 5 di Ambon, dan 1 di Desa Waisama.

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo, didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail, sudah mengunjungi lokasi yang terdampak gempa di Ambon. Doni memastikan penanganan darurat berjalan baik.

Diketahui, Gempa bermagnitudo 6,8 yang dimutakhirkan datanya menjadi 6,5 mengguncang Ambon, Maluku pada Kamis pagi, 26 September 2019. BMKG mencatat gempa itu terjadi sekitar pukul 06.46 WIB atau 08.46 WIT.

Lokasi pusat gempa berada pada koordinat 3.38 LS dan 128.43 BT, tepatnya sekitar 40 kilometer arah timur laut Ambon atau di daratan pulau itu. Sumber gempa berkedalaman 10 kilometer dan tidak berpotensi tsunami.

Guncangan gempa terasa berskala  V MMI di Ambon dan Kairatu, juga  di Paso dan Banda berskala II-III MMI dan Banda II MMI. Sekitar sejam kemudian muncul gempa bermagnitudo 5,6 pada pukul 7.39 WIB atau 9.39 WIT.

Terkait gempa di Ambon tersebut, Presiden Joko Widodo selain menegaskan akan segera memberikan bantuan, ia juga memerintahkan TNI/Polri, Kementerian Sosial hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar sigap turun tangan menangani para korban.

“Saya menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan duka cita yang mendalam atas gempa yang di Ambon, yang menimpa saudara-saudara kita di Ambon dan kemarin sudah saya perintahkan kepada Kepala BNPN Jenderal Doni di sana juga kepada TNI Polri dan kepada Menteri Sosial bergerak ke lapangan di tempat terjadinya gempa untuk membantu saudara-saudara kita yang di Ambon. Kepada korban yang meninggal saya tadi sampaikan ke Menteri Sosial untuk memberikan santunan dan untuk yang luka-luka perawatannya akan ditanggung pemerintah” jelas Presiden. (eddysantry).