Jakarta – Senator DPD RI yang juga Pimpinan Komite I, H. Fachrul Razi, MIP meminta kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) terpilih periode 2019-2024 agar menjaga nama baik lembaga, saling bersatu dan bangun kekompakan, Senin (30/09/2019).

Hal ini disampaikan Fachrul kepada awak media disela-sela Sidang Paripurna DPD RI, Senayan Jakarta mengingat kondisi DPD RI hari ini ada sedikit keretakan yang terjadi didalam tubuh DPD itu sendiri.

Fachrul Razi menyampaikan Dewan Perwakilan Daerah ini adalah lembaga terhormat dan memiliki marwah bangsa yang wajib dijaga kestabilan daerah dalam ruang lingkup Negara Indonesia. “Ada 136 orang anggota DPD yang duduk di kursi DPD ini, mereka adalah negarawan dan tokoh daerah terhormat, ada baiknya DPD RI periode kedepan akan menjadi lembaga negara yang terbaik dan dibanggakan,” tegasnya.

Fachrul yakin Senator Indonesia kedepan menjadi wakil daerah yang amanah dan representatif daerah untuk masyarakat dalam melayani serta menjadi leader yang memiliki jiwa negarawan yang bijak,” katanya.

Dirinya meminta untuk menghilangkan ego personal dan sifat yang tidak mencerminkan kenegarawan. “Hentikan segala bentuk perselisihan yang ada, mari kita bersatu untuk membangun indonesia ke arah yang lebih maju,” tegas Senator asal Aceh ini.

Ia juga mengharapkan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah ini menjadi solusi untuk Indonesia sekarang dan masa yang akan datang, tutupnya (*).

Jakarta – Pers Indonesia kembali tercoreng dengan pembiaran dewan pers atas munculnya media pers Jokowi. Politik telah membawa kaidah jurnalistik menjadi tak menentu, bahkan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, serta Kode Etik jurnalis sudah bukan lagi pedoman wartawan jika dewan pers tetap diam dan meloloskan pers media Jokowi.

Untuk itu, Forum Wartawan Jakarta (FWJ) mengecam keras atas munculnya pers media Jokowi yang dinilai bukanlah produk jurnalis.

Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang akrab disapa bung Opan ini menilai Pers Media Jokowi yang muncul ditengah-tengah publik telah menodai independensi wartawan.

“Kami prihatin dan memandang perlu adanya evaluasi untuk dewan pers terkait munculnya media pers Jokowi, karena hal itu telah memicu ketidakpercayaan publik terhadap perkembangan pers di Indonesia. “Ucap Opan saat ditemui di depan kantor kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2019).

Opan juga mendesak dewan pers untuk segera memanggil redaksi dan oknum wartawan dari media pers Jokowi untuk segera dikenakan sanksi etika profesi, atau bisa juga merekomendasikan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum.

Viralnya video tertangkapnya salah satu oknum wartawan pers media Jokowi dikerumunan massa pendemo malam tadi, Senin (30/9/2019), berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap para wartawan dari berbagai media lainnya, pasalnya pers media Jokowi bukanlah produk jurnalistik, namun hanya sebatas informan.(***)