Jakarta- Markas Detasemen Khusus 88 Mabes Polri dan Markas Tentara Nasional Indonesia menjadi target serangan bom bunuh diri oleh sejumlah terduga Teroris kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD).

Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di sela penggeledahan kamar kontrakan milik terduga teroris, AR (21) dan SP (19), di Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu (25/9/2019) malam.

“ Diketahui, mereka akan melakukan dengan apa yang mereka sebut sebagai amaliyah (peledakan) di beberapa kantor polisi, termasuk markas Densus  88 dan kantor TNI,” ungkap Wisnu.

Menurut Wisnu, terduga teroris, AR (21) dan SP (19), adalah perakit bom kimia yang akan digunakan untuk meledakan markas TNI dan maskas Polisi tersebut.  Mereka berdua tinggal sekamar di lantai dua sebuah kontrakan, Jalan Padat Karya, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Lokasinya tepat di belakang Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi. Keduanya menghuni kontrakan seluas 15 meter persegi.

“Di sini tempat yang bersangkutan belajar merakit (bom), dalam bentuk kimia,” paparnya.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri total menangkap 9 orang terduga teroris di Bekasi dan Jakarta. Kelompok ini merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi yang terhubung dengan JAD Bandung.

Mereka adalah SN yang ditangkap pada pukul 05.35 WIB di Tambun, Bekasi. Kemudian terduga Teroris  atas nama AZ yang juga ditangkap di Tambun Selatan, Bekasi.Polisi juga menangkap terduga teroris berinisial H yang ditangkap pukul 06.05 WIB di Tambun, Bekasi. Keempat, IG ditangkap pukul 06.05 WIB di Tambun, Bekasi. kelima atas nama AR, ditangkap pukul 07.05 WIB di Tambun Utara, Bekasi.

Selain keenam terduga teroris tersebut, Tim Densus menangkap S, yang merupakan istri Kemudia terduga teroris atas nama AS yang ditangkap di Bekasi Utara. Kedelapan, MA alias Muri ditangkap pukul 08.30 WIB di daerah Semper Barat, Cilincing, Jakut. Kesembilan, atas nama I ditangkap di Jakarta Barat yang diduga mengikuti kegiatan idad di Bogor. (eddysantry)

Nunukan – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pancasila Jiwaku (Panjiku), Lidik Perbatasan (Libas) dan insan media (pers) sepakat untuk bersinergi demi meningkatkan pelayanan terhadap pasien di RS tersebut.

Direktur RSUD Nunukan Dr. Dulman menilai, Pers dan LSM adalah komponen masyarakat yang tak bisa dinafikan kehadiranya sebagai pilar pembangunan termasuk dalam sektor kesehatan. Sehingga hanya dengan bersinergi lah, menurut Dulman, segala kelemahan maupun kesalahan, akan menemukan solusi penguatan dan pembenahan.

“Dengan bekerjasama inilah maka kita akan tahu kekurangan maupun hal – hal yang wajib dibenahi,” tutur Dr. Dulman saat silaturahim dengan LSM, Wartawan dan Tokoh Masyarakat di Ruang Atlas Medika (Lt.2 Edelweys/Flamboyan) RSUD Nunukan, Rabu (25/9/2019).

Kendati sudah semaksimal mungkin bersusaha melayani masyarakat, Dulman mengakui bahwa pihaknya tak mungkin dalam kesempurnaan. Kelalaian maupun kesalahan menurutnya adalah sebuah keniscayan. Untuk itu pihaknya sangat berharap adanya kritikan dan saran agar kedepan kinerja pihaknya semakin baik.

Dalam era digitaliasi, lanjut Dulman, media juga sarana paling mudah untuk menyampaikan pendapat terutama kritikan. Namun akan lebih baik menurutnya apabila saran dan kritikan tersebut terakomodir secara baik melalui media penyebar warta yang independen dan obyektif.

“Bukan berarti masukan lewat media sosial kita abaikan. Tapi apabila masukan tersebut dikemas melalui media resmi penyebar berita, itu akan mempermudah kita menemukan solusinya,” tandasnya

Sementara itu, Ketua LSM Panjiku, Mansur Rincing menilai, langkah RSUD Nunukan tersebut adalah sebuah hal yang tepat. Karena nantinya akan saling mengingatkan sehingga dampaknya pasti berahir ke masyarakat juga. Apalagi menurutnya, keberadaan sebuah RSUD adalah merupakan aset daerah yang semua masyarakat merasa berhak memiliki namun juga berkewajiban meningkatkan mutu pelayananya.

“Saya dan kawan-kawan LSM sangat mengapresiasi niat dari RSUD ini. Sehingga dengan kita dilibatkan, maka segala persoalaan terkait kurangnya mutu pelayanan di Rumah Sakit ini sudah pasti dapat ditingkatkan,” ujar Mansur.

Disisi lain, menurut Mansur, RSUD Nunukan telah membuktikan kepada masyarakat sebagai pihak yang tidak anti kritik. Apalagi sebagai Rumah Sakit di wilayah perbatasan, pelayaanan adalah kunci utama bahwa Rumah Sakit tersebut untuk menajadi salah satu pilar kedaulatan.

Mansur mengingatkan, nasionalisme itu tak mesti harus ditempuh dengan jalan berangkat ke medan perang. Penguatan kesehatan masyarakat menurut Mansur juga bentuk lain dari upaya menajaga marwah negaranya. Dengan tenaga medis yang saat ini dimilikinya, bukan hal yang mustahil apabila RSUD Nunukan akan dapat setara dengan Hospital maupun ruamah kesehatan di Sabah, Malaysia.

“Selama ini kan kalau ada pasien yang dalam keadaan darurat, tak sedikit yang dilarikan ke luar Nunukan terutama ke Malaysia. Dengan tim medis yang dimiliki RSUD Nunukan, kenapa kita tidak membalikan keadaan? Selagi kita senantiasa bersinergi dan bekerjasama meningkatkan mutu pelayanan, maka jangan heran apabila suatu saat masyarakat di Malaysia yang berobat ke Nunukan,” tegas Mansur. (eddysantry)

Nunukan – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan membantah anggapan yang mengatakan adanya perbedaan pelayanan terhadap pasien umum maupun pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Apabila ada perbedaan kamar, hal itu karena klas dari pengguna BPJS itu sendiri.

“Pun terkait obat, tak benar apabila ada perbedaan. Selagi sama penyakitnya, maka obat yang diberikan kepada peserta BPJS, itu juga obat untuk pasien umum bahkan untuk pasien VIP,” ungkap Direktur RSUD Nunukan, Dr. Dulman saat silaturahim dengan LSM, Wartawan dan Tokoh Masyarakat di Ruang Atlas Medika (Lt.2 Edelweys/Flamboyan) RSUD Nunukan, Rabu (25/9/2019).

Terkait masalah Kamar Rawat Inap Pasien, Dulman tak memungkiri kadang kala ada ketidak sesuaian Klas. Namun Dulman juga mengungkapkan bahwa hal tersebut bukan karena kesengajaan pihak RSUD Nunukan dalam pembedaan pelayaan.

“Memang kadang ada pasien klas 2 yang harus dirawat di kamar klas 3. Tapi yang publik tidak tahu, hal itu terjadi karena faktor teknis atau kuota kamar pasien. Karena sering pula pasien klas 3 kami tempatkan di kamar klas 2, klas 1 dan kadang ada juga yg kmi tempatkan di VIP. Tergantung kondisi kekosongan kamar,” paparnya

Dulman bahkan berharap kepada masyarakat untuk tidak gengsi berobat ke RSUD hanya karena yang bersangkutan adalah peserta BPJS. Menurut Dulman, BPJS adalah program yang sangat baik karena peserta akan mengurangi pembiayaan atau ongkos pengobatan.

“BPJS juga mengajarkan solidaritas serta kegotong royongan. Maka saya berharap agar masyarakat tidak usah ragu berobat hanya karena ia peserta BPJS,” imbuhnya

Namun bukan berarti masukan dari masyarakat, lanjut Dulman, tak ada yang ditanggapi. Apabila masukan tersebut bersifat kritikan yang membangun, ia memastikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti.

Menurut Dulman, memang kadang ada kebijakan RSUD yang dianggap kontra oleh pasien. Padahal ungkap Dulman, kebijakan tersebut tentunya atas dasar pertimbangan medis yang tentunya demi kesembuhan pasien tersebut.

“Contohnya ada pasien yang meminta pulang atau rawat jalan tapi kami tak izinkan mapun sebaliknya. Ini semua karena pertimbangan medis demi pasien itu sendiri,” terangnya

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan, papar Dulman, pihaknya juga tak segan akan menindak staf, perawat bahkan dokter yang bertugas di RSUD Nunukan apabila ada yang melanggar ia memastikan akan ditindak.

“Sudah beberapa staf, tenaga medis bahkan dokter yang kami berikan sangsi. Intinya, kita akan wujudkan RSUD Nunukan ini benar-benar milik masyarakat yang bermuara pada kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (eddysantry)