NUNUKAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Bank Daerah Kaltimtara mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT dalam rangka penanganan dampak Inflasi di Kabupaten Nunukan ke Masyarakat kurang mampu di dua (2) Kecamatan, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan.

Penyerahan perdana dimulai pada Rabu (03/11) di Kantor Cabang Bankaltimtara. Program ini dilaunching langsung oleh Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid SE MM Ph D

Secara simbolis, Bupati Nunukan menyerahkan BLT kepada perwakilan penerima di Kelurahan itu, masing-masing penerima akan memperoleh bantuan dengan Nominal 450 ribu Rupiah.

Bupati Laura mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan memberikan Bantuan Tunai kepada masyarakat yang paling terdampak Inflasi, yang penyalurannya akan bekerjasama dengan Bank Kaltimtara.

“Penyebaran Wabah Covid – 19 selama lebih dari dua tahun ini telah membuat ekonomi di seluruh dunia terguncang, ekonomi sulit untuk tumbuh.
Sementara disisi lain, angka inflasi justru terus mengalami kenaikan, harga kebutuhan pokok meningkat, sementara jumlah pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang berarti, dalam situasi seperti ini, masyarakat dengan penghasilan rendah adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kenaikan Inflasi, mereka semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari dan terancam jatuh ke jurang kemiskinan yang semakin dalam. Untuk membantu mereka agar tetap bertahan, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan akan memberikan Bantuan Tunai kepada masyarakat yang paling terdampak Inflasi, yang penyalurannya akan bekerjasama dengan Bank Kaltimtara.

Bupati Laura juga menjelaskan bahwa Bantuan Sosial Tunai yang akan disalurkan sebesar Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah, dan akan menjangkau sebanyak 3.216 keluarga penerima manfaat”, tambah Bupati.

Dalam kesempatan ini Bupati berharap Bantuan Tunai yang diberikan ini bisa membantu para keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhanya sehari – harinya, syukur – syukur lagi kalau bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, sehingga lebih berkesinambungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hj. Faridah Aryani SE MAP mengungkapkan bahwa bantuan sosial Tunai kabupaten Nunukan ini adalah Tindak lanjut dari Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Tahun 2021 yaitu berjumlah 3387 kartu penerima manfaat (KPM) yang selanjutnya diverifikasi kembali di Kelurahan se Kabupaten Nunukan, setelah melalui verifikasi lalu diusulkan kembali kelurahan – kelurahan yang akan menerima Bantuan Sosial yang terdampak Inflasi tahun 2022.

(PROKOMPIM/Nam)

NUNUKAN – Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Mansapa terus berproses. Tahapan demi tahapan terus berjalan guna terwujudnya Pelabuhan Perikanan yang berada di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan ini.

Pada Selasa (01/11) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus SIP MSi menghadiri Paparan Laporan Akhir Pekerjaan Kajian Study Kelayakan Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Mansapa Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Lantai I Kantor Bupati Kabupaten Nunukan.

Tampak juga turut hadir Wakil Ketua DPRD provinsi Kalimantan Utara H Andi Muhammad Akbar SE MM.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah
Kabupaten Nunukan Serfianus menyampaikan pelabuhan perikanan memiliki peranan sangat penting dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021, pelabuhan perikanan memiliki fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan.

Fungsi pemerintahan adalah untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan, sedangkan fungsi pengusahaan adalah untuk melaksanakan penguasahaan berupa penyediaan atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.

Provinsi Kalimantan Utara berada di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia atau WPPNRI 716, berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor 19 tahun 2022 bahwa jumlah tangkap yang diperbolehkan pada WPPNRI 716 sebesar 476.432 Ton/tahun.

Berdasarkan data produksi statistik perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 33.351 ton sehingga masih terdapat 93% potensi perikanan tangkap yang belum termanfaatkan di provinsi Kalimantan Utara.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 109 tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional bahwa Provinsi Kalimantan Utara telah terdaftar memiliki 6 pelabuhan perikanan di mana diantaranya berada di SKPT Sebatik, Pelabuhan Yamaker dan Perikanan Mansapa Nunukan.

Pada tanggal 19 Oktober 2022 telah dilaksanakan laporan antara FS PPN Mansapa, yang dilaksanakan di ruang command center lantai gedung gabungan dinas Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh perwakilan direktorat Kepelabuhan DJPT KKP, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Pada pemaparan tersebut terdapat beberapa variabel yang sudah dinyatakan layak sebagai lokasi Pelabuhan Perikanan seperti potensi sumber daya ikan dan karakteristik geografi dari Mansapa Nunukan.

(PROKOMPIM/Nam)