Rakerda DPD KNPI Kaltara 2025, Gubernur Minta Pemuda Ambil Peran Pembangunan Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., meminta generasi muda siap untuk mengambil peran di berbagai sektor pembangunan, baik ekonomi, pendidikan, sosial, kepemimpinan hingga lingkungan di Kaltara

Permintaan itu disampaikan Robby ketika membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kaltara Tahun 2025, digelar di Hotel Grand Pangeran Khar, Minggu (7/12).

Dalam sambutan yang dibacakan Robby, Gubernur mengapresiasi pelaksanaan Rakerda KNPI sebagai agenda penting konsolidasi organisasi kepemudaan di Kaltara.

“KNPI memiliki posisi strategis sebagai wadah besar yang menghimpun berbagai unsur pemuda, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kualitas kepemimpinan dan kapasitas generasi muda,” kata Robby.

Rakerda ini memastikan terbangunnya sinergi yang lebih kokoh antara Majelis Pemuda Indonesia (MPI), DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota dan seluruh unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terhimpun dalam KNPI.

Robby menilai dengan kolaborasi ini menjadi kunci utama agar KNPI tetap eksis sebagai “Rumah Besar Pemuda” yang inklusif, produktif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Menurutnya kegiatan ini menjadi media untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, memperluas jejaring kemitraan dan menegaskan komitmen pemuda Kaltara dalam menjaga integritas dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Rakerda ini dapat menghasilkan program kerja yang inovatif, terukur dan benar-benar menyentuh kebutuhan pemuda di Kaltara,” ujarnya.

Robby berharap kegiatan ini mampu memperkuat kolaborasi antara KNPI dan Pemerintah Daerah serta berbagai pemangku kepentingan sehingga setiap agenda yang dirumuskan dapat berjalan sinergis dan berkelanjutan.

“Rakerda ini diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan gerakan kepemudaan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” pungkasnya.

(dkisp)

TP PKK Kaltara Sosialisasikan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Menjadi Pupuk Cair

‎MALINAU – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga dan Praktek Pembuatan Pupuk Cair dari Sampah Organik” digelar di Desa Malinau Hilir, Kabupaten Malinau, Sabtu (6/12).

‎Kegiatan yang diinisiasi Kelompok Kerja (Pokja) III TP PKK Kaltara tersebut dibuka oleh Hj. Andi Khamisah Iqro, S.Ag., yang hadir mewakili Ketua TP PKK Kaltara Hj. Rahmawati Zainal, S.H.

Andi Khamisah mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen TP PKK dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kreativitas masyarakat, khususnya kaum ibu dalam memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk yang bernilai guna.

‎”Kita ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu mengolah limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti pupuk cair dan kompos organik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau dijadikan peluang usaha,” ucap Andi Khamisah.

Ia mendorong kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di berbagai daerah sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan sampah serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Saya harapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mampu menerapkan prinsip 3R Reduce, Reuse, Recycle dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Sosialisasi tersebut diisi dengan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah organik dan non organik, diikuti dengan praktek pembuatan pupuk cair dari bahan-bahan limbah rumah tangga seperti sisa sayuran, buah-buahan dan air cucian beras.

(dkisp)

Resmi, 2.512 Honorer Di Kabupaten Nunukan Beralih Status Menjadi PPPPK Paruh Waktu

NUNUKAN – Hari ini merupakan hari yang nanti-nanti bagi honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, demikian juga dengan Diana, honorer yang berbaris paling depan yang istimewa menerima Pin Korpri secara spontan dari Bupati Nunukan H. Irwan Sabri di tengah tengah pidato sambutannya.

“Saya mendengar Pin Korpri di Nunukan sudah habis terjual, bahkan ada yang ridak kebagian. Saya punya Pin Korpri 2, yang saya pakai dan satu ada di rumah, mari ibu kesini saya kasih Pin saya”, ucap H Irwan Sabri memanggil Diana seraya melepas Pin Korpri yang dipakainya.

Diana beserta 2. 511 orang honorer Pemerintah Kabupaten Nunukan telah resmi berubah statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dengan seremoni penerimaan SK PPPK Paruh Waktu di Halaman Kantor Bupati Nunukan, Senin (08/12/2025).

Sebanyak 2.512 orang ini terdiri dari Tenaga Teknis sebanyak 2.306 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 184 orang, dan Tenaga Guru sebanyak 22 orang, menandatangani dan menerima SK Perjanjian Kerja. Senin (8/12/2025).

Dalam kesempatan sambutannya H. Irwan Sabri mengucapkan selamat atas telah diterimanya surat keputusan ini.

“Penyerahan Surat Keputusan dan Penandatanganan Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu pada hari ini merupakan momentum yang sangat bersejarah yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh bapak ibu semua,”ungkap Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam sambutannya.

Bupati Irwan juga menyampaikan bahwa penyerahan SK PPPK Paruh Waktu pada hari ini merupakan jawaban atas kesimpangsiuran nasib para pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Melalui Penyerahan SK ini, maka status bapak ibu sudah legal dan sah menjadi pegawai pemerintah,”tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Irwan berpesan kepada para PPPK Paruh Waktu yang telah menerima SK untuk selalu menjaga kinerja dedikasi, loyalitas, serta kredibilitasnya dalam bekerja.

“Tunjukkan bahwa bapak ibu adalah orang-orang yang pantas menjadi ASN, dan siap diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar,”ujarnya lagi.

Acara penyerahan SK P3K Paruh Waktu ini juga dihari Plt. Sekretrais Daerah Kabupaten Nunukan, Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli Bupati, Anggota DPRD Kab. Nunukan, Ketua TP2D Kabupaten Nunukan, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pimpinan Bank.

(Prokompim Nnk)

Ketua DPD Hanura Kaltara, Ingkong Ala Tegaskan Konsolidasi dan Penguatan Kader Jadi Kunci Hadapi Verifikasi 2027

TANJUNG SELOR – Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala menegaskan konsolidasi internal dan penguatan struktur kader menjadi fokus utama partai dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik pada 2027 mendatang.

Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan laporan resmi DPD Hanura Kaltara pada Rakernas Partai Hanura 2025 pada 4 hingga 6 Desember di Bandung, Jawa Barat.

Ingkong menjelaskan, DPD Hanura Kaltara telah merampungkan Musyawarah Daerah (Musda) 3 pada 2 November 2025 dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor SKEP/057/DPP-P.HANURA/XI/2025.

Selain itu, konsolidasi di tingkat daerah hingga kabupaten/kota kini bergerak intensif untuk memenuhi target struktur organisasi sesuai AD/ART partai.

“Partai Hanura di Kaltara saat ini fokus menyusun kekuatan organisasi dari tingkat DPD, DPC, PAC hingga ranting. Struktur ini menjadi syarat penting dalam menghadapi verifikasi parpol 2027,” ujar Ingkong Ala.

Ingkong Ala bilang Hanura Kaltara juga telah menjalankan sejumlah agenda strategis sepanjang 2025, mulai dari konsolidasi dengan pengurus kabupaten/kota, pembentukan kepanitiaan Musda dan Muscab, hingga persiapan renovasi sekretariat DPD sebagai bagian dari kesiapan verifikasi administrasi.

Ingkong yang juga menjabat Wakil Gubernur Kaltara ini menekankan bahwa Hanura Kaltara menargetkan peningkatan perolehan kursi pada Pemilu 2029, yakni lima kursi DPRD Provinsi dan 23 kursi di DPRD kabupaten/kota. Target ini dibarengi dengan penguatan rekrutmen kader, terutama pemilih pemula, perempuan, dan tokoh masyarakat.

“Regenerasi mutlak dilakukan. Kami membuka ruang bagi kader berkompetensi dan berintegritas untuk mengambil peran strategis baik di legislatif maupun eksekutif,” tegasnya.

Pada Rakernas tersebut, Ingkong juga menyampaikan rekomendasi agar DPP Hanura terus memperjuangkan penurunan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold).

“PT yang lebih rasional akan mampu mengurangi disparitas keterwakilan suara dan memberi ruang bagi partai menengah seperti Hanura,” tegasnya.

Selain itu, DPD Hanura Kaltara juga mendorong penguatan branding partai melalui media massa dan platform digital serta menegaskan bahwa seluruh pengurus di setiap tingkatan wajib mengikuti pendidikan politik sebagai standar kompetensi struktural.

“Kami ingin memastikan bahwa Hanura Kaltara tampil dengan kerja nyata untuk masyarakat. Agenda konsolidasi bukan hanya soal struktur, tetapi soal kesiapan menghadirkan politik yang berintegritas dan menyentuh kepentingan daerah,” tutupnya.
(*)

Perintis BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, Raih Life Achievement KORPRI Award

JAKARTA – Perintis lahirnya BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menerima Life Achievement KORPRI Award atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun fondasi jaminan kesehatan nasional.

Ketua Panitia Penghargaan KORPRI Award tingkat nasional, Rasio Ridho, mengatakan Fachmi dipilih karena jasanya yang besar dalam merintis sekaligus membesarkan BPJS Kesehatan selama tujuh tahun awal berdirinya.

“Mengingat jasanya yang besar, Pak Fachmi Idris bukan hanya melahirkan BPJS Kesehatan, namun juga mengasuh dan membesarkannya sampai usia 7 tahun sehingga bisa tegak berdiri dan berjalan sampai saat ini,” ujar Rasio Ridho.

“Jutaan masyarakat dengan kondisi sakit dan biaya tinggi telah terbantu melalui BPJS Kesehatan dengan iuran yang terjangkau, termasuk para ASN anggota KORPRI,” tambah Rasio Ridho yang juga Dirjen Penegakan Hukum KLHK.

Ketua Umum KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut Fachmi Idris sebagai figur teladan yang mencerminkan nilai-nilai pengabdian seorang ASN. Menurutnya, seluruh anggota KORPRI harus mampu menjadi Kompas Moral bagi bangsa.

Sementara Fachmi Idris menyampaikan rasa syukur dan kerendahan hatinya. “Rasanya banyak yang lebih pantas mendapat penghargaan tertinggi sebagai ASN ini, mengingat ada 5,5 juta anggota KORPRI yang mengabdi di seluruh pelosok negeri,” ujarnya kepada awak media.

Diketahui, Fachmi memulai kariernya sebagai abdi negara dengan mengabdi sebagai dokter puskesmas di daerah terpencil sebelum kemudian dipercaya memimpin transformasi besar di bidang jaminan kesehatan nasional.(***)