NUNUKAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memperluas dan menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kembali mendapat apresiasi nasional. Pemkab Nunukan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya dari BPJS Kesehatan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE pada acara penganugerahan yang berlangsung di Jakarta International Expo, Selasa (27/1/2026). Turut mendampingi Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Nunukan, Yuliarsih Sahar, SE, A.AAK.
UHC Award diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan.

Kategori Madya mencerminkan keberhasilan Kabupaten Nunukan dalam mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen, serta konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan dan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, hingga seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nunukan.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. Ini menjadi bukti komitmen kami untuk memastikan seluruh masyarakat Nunukan mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan merata,” ujar Irwan Sabri. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus menjaga cakupan kepesertaan JKN sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Ke depan, kami akan terus memperluas kepesertaan JKN serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga perlindungan kesehatan bagi masyarakat Nunukan semakin optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Program Jaminan Kesehatan Nasional sendiri telah ditegaskan sebagai salah satu Program Prioritas Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jaminan Sosial (RPJMN Jamsos) Tahun 2025–2029, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penghargaan UHC Award 2026 ini juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk terus memperkuat sistem kesehatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Plt. Sekretaris Daerah Drs. Raden Iwan Kurniawan menghadiri peresmian Gedung Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara, bertempat Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Jalan Poros Km.2 Jelarai Selor, Tanjung Selor.Selasa (27/01)

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Utara Dr. H.Zainal A.Paliwang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya BPKP Republik Indonesia atas diresmikannya gedung kantor perwakilan BPKP di tanjung selor.

” Sebelumnya kantor BPKP Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di kota Tarakan. Alhamdulillah hari ini setelah 11 tahun, kini hadir BPKP di Tanjung Selor pusat pemerintah Kalimantan Utara. Tentu menjadi langkah strategis dan simbol komitmen kuat BPKP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel”, Ungkap Gubernur.

Gubernur menyakini bahwa koordinasi , pendampingan, pengawasan serta pembinaan berharap penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akan semakin efektif, responsif dan terintergrasi.

Gubernur berharap dengan keberadaan kantor perwakilan ini sinergi antara BPKP dan pemerintahan daerah maupun Kabupaten dan kota dapat semakin memperkuat dalam mencegah penyimpangan dan meningkat kualitas perencanaan dan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wakil kepala BPKP Agustina Arumsari Ak M H mengatakan pembangunan dan pemindahan kantor perwakilan BPKP dari kota Tarakan ke Kabupaten Bulungan dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Agustina peran strategis dalam pembangunan kawasan pemindahan lokasi kantor perwakilan BPKB dari kota Tarakan ke Kabupaten Bulungan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan organisasi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan berat lebih cepat dengan pusat pemerintahan provinsi.

Diharapkan koordinasi energi dan kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan optimal, artinya plusnya gedung ini bukan sekedar gedungnya tetapi memperkokoh sinergi kolaborasi antara BPKP dengan seluruh jajaran pemerintah daerah di lingkungan Provinsi.

“Bagaimana kita ketahui tantangan pengelolaan keuangan negara dan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks”, Ujarnya.

Peresmian Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Utara ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Kepala Badan pengawasan keuangan dan pembangunan yang disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kalimantan Utara, para Bupati Se-Kalimantan Utara dan Forkopimda Kaltara kepala perwakilan BPKP Kalimantan Utara dan Sekretaris daerah daerah provinsi Kalimantan Utara.

(PROKOMPIM)