Pembangunan Gedung PTA dan PT Di KBM Tanjung Selor Akan Dimulai Tahun 2024

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum, menerima kedatangan Tim Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Pertemuan itu berlangsung di Kuliner Tepian Kayan (Kulteka) di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (13/9/2023) malam.

Pertemuan ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam perencanaan pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Pengadilan Tinggi (PT) yang akan dibangun di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Adapun rombongan dipimpin oleh Bapak H. Sahwan, SH., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI. Hadir sejumlah anggota tim terampil lainnya seperti Rosfiana, SH., M.H (Kepala Biro Perlengkapan), Fany Widia, SE., MM (Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang dan Biro Perlengkapan), Arif Hidayat, SE., M.H (Kasubbag Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang dan Biro Perlengkapan), Indah Wahyuni, SE, M.M (Kasubbag Bimbingan dan Monitoring Program Biro Perencanaan dan Organisasi), Rustimah, A.Md., SH.,M.M (Kasubbag Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi), serta Desy Putriani Purwastuti, SE, (Staff PPNPN Biro Perlengkapan).

Dalam pertemuan tersebut, Tim Teknis MA RI dengan tekad kuat menyatakan komitmennya untuk segera memulai pembangunan gedung PTA dan PT di KBM Tanjung Selor.

“Kami sudah melakukan survei lokasi, dan rencananya, pembangunan akan dimulai pada tahun 2024,” kata Ketua Tim MA RI, H. Sahwan.

Sementara Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyambut baik upaya MA RI untuk segera membangun gedung PTA dan PT di wilayah Provinsi Kaltara.

“Pemprov sangat mendukung pembangunan ini, dan kami berharap pembangunan tersebut dapat segera terealisasi,” ujar Gubernur Kaltara.

Seperti yang diketahui, pembangunan gedung PTA dan PT memegang peran penting dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Kaltara. Gedung ini diharapkan akan menjadi pusat pelayanan hukum yang modern dan efisien di wilayah Kaltara, sekaligus menjadi simbol penegakan hukum yang kuat di daerah.

“Semoga proyek ini sukses dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

(dkisp)

Pemprov Sosialisasikan SIMADU MORASA

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr Bustan SE.,M.Si. membuka Sosialisasi Sistem Data Terpadu Monitoring Pengadaan Barang / Jasa (SIMADU MORASA) dan Workshop Penyusunan Dokumen Pemilihan bagi Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Kegiatan workshop juga dihadiri langsung Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Amir Hamsyah dan perwakilan seluruh perangkat daerah Kaltara.

“Kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa hari ini dan itu harus disikapi. Dan kita semua dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga proses pengadaan sesuai dengan target dan kebutuhan baik kebutuhan perangkat daerah maupun kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Bustan.

Pengadaan barang dan jasa tentu saja akan menimbulkan potensi permasalahan apabila tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Sehingga harus disikapi oleh semua tingkatkan pengetahuan keterampilan.

Ia mengatakan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam segala bidang menjadi kebutuhan. Sehingga proses pengadaan harus sesuai dengan target dan kebutuhan dari perangkat daerah maupun kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

“Salah satu tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kaltara yaitu memberikan pembinaan dan advokasi kepada pelaku pengadaan,”jelasnya.

Karena itu ia berharap kepada peserta untuk mampu mengikuti kegiatan sesuai dengan penugasan dari instansi masing-masing.

“Kita harapkan dapat meningkatkan profesionalisme yang diberikan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional,” tutupnya.

(dkisp)

Pemkab Nunukan dan Bank Kaltimtara Tanda Tangani Kesepakatan Bersama Biller Aggregator Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid didampingi Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Biller Aggregator Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan PT. BPD Kaltim Kaltara di Ruang Rapat VIP Lantai IV, Jumat (15/09).

Tampak turut hadir para Asisten dan Staf Ahli, para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Camat Nunukan dan Nunukan Selatan serta Pimpinan Bank Kaltimtara Cabang Kabupaten Nunukan.

Beberapa tahun yang lalu, aplikasi Bapak Tiri Hebat telah diluncurkan sebagai aplikasi yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Aplikasi yang telah berjalan dan masih efektif digunakan sebuah wujud nyata dari semangat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Dan hari ini, kembali Pemerintah Kabupaten Nunukan akan melangkah lagi dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah dengan melakukan kesepakatan bersama PT. BPD Bank Kaltim Kaltara terkait Biller Aggregator pajak daerah dan retribusi daerah.

Biller aggregator ini adalah sebuah langkah dan upaya pemerintah daerah dalam memperluas jaringan pembayaran pajak dan retribusi melalui merchan – merchan yang nantinya bekerjasama dengan Bank Kaltimtara yang saat ini berkedudukan sebagai bank rekening kas umum daerah (RKUD).

Bupati Laura mendukung penuh kerjasama tersebut dalam rangka untuk memaksimalkan potensi retribusi dan pajak daerah yang muaranya adalah terwujudkanya pembangunan di daerah menuju masyarakat yang sejahtera.

“Kepada segenap pimpinan OPD, para kabag, para camat, dan undangan yang hadir pada kesempatan kali ini saya mengajak marilah kita dukung program ini dan turut mensosialisasikannya sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dapat semakin meningkat”, tutur Laura.

(Prokompim)

Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan Hadiri Rakornas Kader PKK Se-Indonesia di Jakarta

NUNUKAN – Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan Hj. Sri Kustarwati Hanafiah, bersama ketua TP PKK Se-Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kader PKK dan 10 Program Pokok PKK tahun 2023 di Ballroom Bidakara Jakarta, Senin (11/09/2023).

Rakornas dibuka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian dan turut dihadiri Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Rakornas PKK tahun 2023 mengusung tema “Terus Berkontribusi Untuk Indonesia Maju.” Gelaran Rakornas ini fokus pada upaya akselerasi program PKK untuk mencapai rencana induk gerakan PKK 2021-2024.

Sri Kustarwati, usai mengikuti Rakornas mengungkapkan beberapa poin penting yang telah dipaparkan dari Ketua Umum Kementerian/Lembaga dalam mensinergikan program PKK. Rakornas ini disebutkannya bertujuan agar tersosialisasikannya kebijakan kelembagaan dan program kerja PKK hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) secara operasional kepada daerah.

“kegiatan ini juga untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan 10 program Pokok PKK, serta terwujudnya hubungan yang harmonis antara TP PKK Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Sri Kustarwati menyampaikan bahwa TP PKK Nunukan memiliki komitmen dalam menjalankan program dengan mengoptimalkan peran kader hingga ke tingkat kelurahan, kampung dan dasawisma. Tentu dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah sebagai mitra kerja PKK.

“Tentu apa yang menjadi harapan PKK pusat, menjadi komitmen dan perhatian kita di daerah dalam menjalankan 10 program pokok PKK,” tandasnya.

Turut hadir dalam Rakornas, Ketua TP PKK Provinsi, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota Se-Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Se-Indonesia.

(Prokompim)

Bupati Nunukan Membuka Kegiatan Kick Off dan FGD Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045

NUNUKAN – Bertempat di ruang pertemuan lantai V Kantor Bupati Nunukan, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri dan membuka secara langsung kegiatan Kick Off dan FGD Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kab. Nunukan Tahun 2025-2045. Rabu (13/9).

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Kab. Nunukan Hj. Leppa, Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara H. Andi M. Akbar M. Djuarzah, Kepala Bappeda Litbang Prov. Kaltara Bertius, PSPPR UGM, Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Asisten Pembangunan dan Kesra Abdul Munir, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Nunukan, Instansi Vertikal, serta dihadiri juga secara Virtual Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Alex Oxtavianus.

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD merupakan suatu konsekuensi logis atau kebutuhan produk dokumen perencanaan yang harus diacu dalam penyusunan rencana dan strategis pembangunan daerah yang lebih terperinci seperti RPJMD dan RKPD.

Dalam sambutannya Bupati Laura menyampaikan bahwa selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJPD Kab. Nunukan Tahun 2005-2025, dengan Visi “Kabupaten Nunukan Yang Mandiri, Aman, Maju, Adil dan Sejahtera,”

Kab. Nunukan Nunukan Telah mencapai kemajuan dalam berbagai bidang yang di tandai dengan, Pendapatan Per Kapita (ADHB) dari Rp.17.403.617 per tahun di 2006, menjadi Rp.193.127.367 per tahun 2022.

Kemudian Penurunan Tingkat Kemiskinan dari 21,66% di tahun 2006, menjadi 6,13% di tahun 2022.

Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) dari 0,290 di tahun 2006, menjadi 0,270 di tahun 2022.

Penurunan Angka Pengangguran dari 13,01% dari tahun 2006 menjadi 2,74% di tahun 2022.

Dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 60,33 di tahun 2010 menjadi 67,16 di tahun 2022.

Bupati Laura juga mengatakan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun RPJPN 2025-2045 dan saat ini telah dalam tahap penyusunan rancangan akhir TPJPN 2025-2045.

“Dalam 20 tahun kedepan, ditetapkan Visi Indonesia Emas 2045 yakni Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan,”ungkapnya.

Dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dijabarkan 8 Misi, yaitu : Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitasi, dan ketangguhan diplomasi, Ketahanan sosial budaya dan ekologi, Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, Mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, serta Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Bupati Laura juga mengatakan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 , kebijakan pembangunan wilayah kalimantan diarahkan sebagai ”Superhub Ekonomi Nusantara” dengan 5 (lima) arah pembangunan sebagai berikut:

Pertama, Pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di wilayah kalimantan.

Kedua, Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah.

Ketiga, Pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di wilayah kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi, serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar.

Keempat, Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan wilayah kalimantan, dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan ibu kota nusantara, serta penuntasan rdtr kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kelima, peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

“Selain berpedoman pada RPJPN dan RTRW Kabupaten Nunukan tahun 2023-2042, secara normatif data dan informasi untuk bahan penyusunan RPJPD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2045 lainnya juga akan diperoleh dari penelaahan terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Nunukan tahun 2017-2047, hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta saran masukan perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Bupati Laura berharap pada tahun 2045 Kabupaten Nunukan akan menjadi kabupaten yang semakin maju.

Okeh karenanya pada kesempatan ini Bupati berharap dalam penyusunan rancangan awal ini juga memperhatikan berbagai hsl.

” Pembangunan kedepan dihadapkan pada isu ketahanan pangan, demografis artificial inteligence digitalisasi tranformasi berkelanjutan, infrastruktur berkelanjutan, migitasi bencana pengaruh budaya luar yang negatif. Saya ingatkan dalam penyusunan RPJPD ini juga harus memperhatikan permasalahan dan isu tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya, harapan masyarakat Kabupaten Nunukan 2045 akan termanivestasi dalam visi misi arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2045 yang disusun secara partisipatif.

Sebagai penanda dimulainya penyusunan RPJPD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2045, hari ini juga dilaksanakan Kick Off sekaligus FGD (Focus Group Discussion) penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten kabupaten Nunukan tahun 2025-2045.

(Prokompim)