Simak, Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Deddy Sitorus Selama 2021 Untuk Masyarakat Kaltara

Tarakan – Salah satu tugas pokok seorang wakil rakyat (anggota legislatif) adalah menyerap aspirasi rakyat (konstituen) yang dilaksanakan melalui kunjungan kerja secara berkala. 

Penyerapan aspirasi dari masyarakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

UU tersebut menyebutkan bahwa kewajiban anggota DPR/DPRD antara lain menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. 

Kedua, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ketiga, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Sebagai salah satu orang yang menerima amanah sebagai penyambung lidah masyarakat Kalimantan Utara, Anggota DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus tak mau diam dan berpangku tangan.

Menjelang 3 tahun ia mengemban amanah sebgai wakil rayat, berbagai hal termasuk turun langsung ke tengah masyaraakat selalu ia lakukan. Tak hanya itu hampir semua aspirasi dari masyarakat berhasil ia perjuangkan minimal sedang dalam proses. 

Apa saja yanh telah dilakukan oleh Politisi PDI Perjuangan itu selama kurun waktu 2021, berikut rincianya:

1. Kunjungan Reses di 128 Titik/wilayah

2. 74 Titik Kunjungan Daerah Pemilihan

3. Total Bantuan Langsung Untuk Masyarakat sebesar Rp. 5 Miliar

4. Bantuan Kerjasama Kemitraan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM sebesar Rp. 3,5 Miliar

5. Pelatihan Kerjasama Kemitraan dengan Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 336 Juta

6. Bantuan Kerjasama Kemitraan dengan Komisi IV dan Kementerian Pertanian 

7. Bantuan Kerjasama Kemitraan dgn Kementrian Perdagangan sebesar Rp. 6 Miliar lewat Program Revitalisasi Pasar

8. Bantuan Sembako dimasa Pandemi sebanyak 11.000 Paket Sembako

9. Bantuan Vaksinasi bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Sebanyak 33.000 Dosis Vaksin

10. Pertemuan dengan Menteri Perhubungan, Memperjuangkan dibangunnya Bandara Printis di Binuang dan Pelabuhan Umum di Pulau Bunyu. 

11. Pertemuan dengan Dirut Umum PT. PLN memperjuangkan ketersediaan listrik di Kalimantan Utara. 

12. Pertemuan dengan Kementerian PUPR Menyampaikan usulan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Utara.

13. Pertemuan dengan Mentri Perdagangan, memperjuangkan Pengembangan Pelabuhan Nunukan dan Tarakan menjadi Transiphment untuk menguasai pasar Ekspor Ke-Philipina dan negara sekitar lainnya. 

14. Pertemuan dengan Menko Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong upaya kementerian meningkatkan aktifitas perdagangan lintas batas di Kaltara.

15. Pertemuan dengan Kemenkes RI  memperjuangkan Alokasi APBN untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama di Pulau Bunyu. 

Pewarta : Eddy Santry

Bakal Maju Dalam Pilkada Taput, Ini Profil Mangimpal Lumbantoruan

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com— MESKI Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) masih relatif lama yakni 2024, namun nama-nama yang bakal “turun gunung” dalam Pilkada Taput sudah mulai santer terdengar.

Adalah Mangimpal Lumbantoruan yang namanya mulai disebut-sebut bakal maju dalam Pilkada Taput 2024. Sosok muda  kelahiran Banualuhu tahun 1979 ini dipercaya memiliki kans besar memenangkan Pilkada Taput 2024.

Melalui group Facebook (FB) Taput Gemilang (Generasi Milenial Melayani Riang Gembira) , Mangimpal Lumbantoruan menyampaikan motif dirinya ingin terjun dalam konstestasi Pilkada Taput adalah menawarkan konsep milenial dalam pemerintahan yaitu 3 M (Melayani, Menguatkan, Mensejahterakan).

“Konsep pemimpin sebagai sosok yang harus dilayani harus dirubah. Paradigma itu sudah ketinggalan jaman. Pemimpin di era ini ya melayani tepatnya parhobas untuk masyarakat,” ungkap Mangimpal Lumbantoruan.

Masih menurut Mangimpal Lumbantoruan, konsep parhobas (pelayan) adalah pendekatan berbasis kultural. “Semua orang Batak kan anak ni raja (anak raja, red) dan boru ni raja (Puteri raja, red) maka sejatinya memimpin para anak ni raja dan boru ni raja itu ya pendekatan humanis, unsurnya parhobas tadi, tanpa mengilangkan esensi leadership (kepemimpinan, red), ketegasan dan kewibawaan.

“Parhobas (melayani, red) adalah pendekatan yang saya pilih untuk diterapkan jika terpilih. Seluruh aparatur negara di lingkungan Pemkab Taput ya harus jadi parhobas,”

Ketika dirinya ditanya tentang Partai Politik mana saja yang akan ia dekati, Mangimpal Lumbantoruan mengatakan sudah berkomunikasi dengan beberapa elit pengurus Parpol di Tapanuli Utara namun dirinya yakin jikapun tidak dapat tiket melalui Parpol, ia akan berjuang melalui jalur independen.

“Saya kira belum kearah sana ya. Idealnya kan melalui jalur Parpol ya. Namun saya tidak menutup kemungkinan maju lewat jalur independen semata-mata ingin mengedukasi masyarakat bahwa konsep transaksional elektoral harus ditinggalkan demi menggapai Taput Gemilang,” tutup Mangimpal Lumbantoruan penuh optimisme.

Profil singkat:

Nama: Mangimpal Lumban Toruan (MLT)

Tempat/Tgl Lahir: Banualuhu, 11 Oktober 1979

Domisili: Pangkalpinang, Prov. Bangka Belitung

Pekerjaaan: Kontraktor

Organisasi: 1. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Bangka Belitung. 2) Wakil Ketua Kadin Kota Pangkalpinang 3) Wakil Sekretaris DPD APERSI Babel

 

 

DPRD Setujui RAPBD Babel 2022

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com–Setelah melalui proses pembahasan di tingkat Komisi dan Badan Anggaran, akhirnya DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal diatas menjadi tajuk utama dalam Rapat Paripurna yang membahas tentang Penetapan Propemperda Tahun 2022, Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD Tahun 2022, Pengambilan Keputusan terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2022, dan Penyampaian Hasil Reses Tahun Sidang III Masa Sidang I Tahun 2022 di Ruang Paripurna DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (26/11/21).

Dalam sambutannya, Gubernur Erzaldi Rosman yang baru saja mendapat gelar _Best Governors of the Year 2021_ ini secara langsung mengucapkan terimakasih serta apresiasi atas kerjasama pihak legislatif dalam pengesahan Raperda APBD Babel Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Melihat postur APBD seperti ini, tentunya masih banyak perjuangan yang harus kita lakukan, kreativitas maupun inovasi menjadi upaya dalam memajukan ekonomi dengan berbagai cara. Peran swasta disini juga sangat besar mengingat APBD yang sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Gubernur.

Dibandingkan tahun sebelumnya, disampaikannya bahwa dalam postur anggaran 2022, khususnya dari pendapatan daerah dalam kurun dua tahun terakhir mengalami pengurangan hampir 1 triliun, hal itu menjadi tantangan bagi seluruh _stakeholder._

Menurutnya, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sangatlah penting sebagaimana yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Babel. Untuk itu, penggunaan anggaran secara cepat dan tepat adalah satu cara dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan anggaran Babel kedepan.

Sebelum menerima dan menyetujui Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2022 untuk disahkan menjadi Perda, 7 fraksi DPRD Babel, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, PKS, dan Nasdem menyampaikan hasil laporan dan pendapatnya secara langsung.

Berbagai pendapat pokok pikiran dari masing-masing fraksi DPRD babel disampaikan kepada pihak eksekutif, dan meminta agar pokok-pokok pikiran dari hasil reses para anggota dewan diakomodir dan dimasukan dalam rencana kerja pemerintah provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur segera mengintruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Babel untuk melakukan evaluasi dan rekonsiliasi atas pokok pikiran atau hasil reses, agar harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif selalu terjaga baik.

“Hal-hal yang disampaikan seluruh fraksi ini akan menjadi perhatian kami sebagai evaluasi dan juga PR bersama untuk membuat pembangunan di Babel kedepan menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Setelah proses dengar pendapat, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi menyimpulkan bahwa seluruh fraksi yang ada di DPRD Babel, menyatakan menerima dan menyetujui terhadap Raperda APBD Babel TA 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda, yang didalamnya mencakup postur pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan termasuk penerimaan serta pengeluaran.

Acara diakhiri dengan melakukan penandatanganan keputusan oleh Gubernur dan Ketua DPRD Babel.

Dalam rapat paripurna itu dihadiri 30 anggota dewan, dengan rincian 26 orang hadir langsung, sementara 4 orang hadir melalui teleconfrence. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, diantaranya jajaran Forkopimda Babel, Sekda Babel, Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah Pemprov Babel.

Wartawan: YP
Sumber: Diskominfo Babel

Ketua APKLI Belitung Timur Berharap Dana Hibah Menjadi Prioritas

Manggar, BerandaNKRInews.com-Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Belitung Timur mengadakan pertemuan dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Jumat, 19/11/2021).

Acara forum komunikasi dihadiri Kepala Kesbangpol Beltim, Herial. Dan diikuti 24 Ormas yang terdaftar di Kesbangpol Kab. Belitung Timur.

Acara yang diadakan di aula Kesbangpol Beltim itu membahas
tentang mekanisme pengajuan dana hibah.

“Minimal sudah terdaftar 1 tahun di Kesbangpol, sudah dapat mengajukan dana Hibah,” ungkap Herial.

Herial menambahkan bahwa dana hibah harus dilaporkan pemanfaatannya di akhir tahun.

Ketua APKLI Beltim Irul mengapresiasi undangan Kesbangpol Beltim. Dirinya berharap APKLI dapat hibah untuk mengembangkan organisasi utamanya pengadaan sekretariat dan alat kantor.

Wartawan: Agus Muslim, SH

PSI Babel Tolak Rencana Pemkab Bangka Barat Berutang Demi Pekan Olahraga Provinsi VI

  1. Pangkalpinang, BerandaNKRInews.com–RENCANA Bupati Bangka Barat meminjam uang dari Bank Sumsel Babel dan PT. SMI demi menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI menuai banyak sorotan.

    Salahsatu sorotan datang dari Dr. Mika selaku Ketua DPW PSI Babel secara lugas menolak rencana tersebut.

    Dr. Mika mempertanyakan urgensi berutang demi sebuah penyelenggaraan even olahraga yang menurut Dr Mika tidak proporsional dari sisi anggaran dan timing.

    “Meminjam uang miliran, kabarnya 42 Miliar, dengan bunga sekian persen, dengan apa Pemkab Babar membayar itu? Berapa lama masa pembayaran? Saya sepakat Porprov VI penting tapi ada yang lebih penting saat ini yaitu pembenahan ekonomi akibat pandemi,” ungkap Dr Mika.

    Dr. Mika meminta Pemkab Babar menahan diri. Saat ini pembenahan UMKM, pendampingan UMKM, lebih mendesak dibanding even seremonial, terlebih dana tersebut akan berasal dari pinjaman.

    Dr. Mika juga mengingatkan Bupati supaya fokus benahi pelayanan kesehatan masyarakat. “Sudah menjadi rahasi umum, di RSUD Sejiran Setason ada alat penghasil oksigen yang mangkrak. Kenapa nggak fokus benahi itu?” Tanya Dr. Mika.

    Pria yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi masyarakat bawah ini juga menyoroti keadaan kas daerah. “Dalam beberapa kesempatan Pak Bupati kan bilang Pemkab sedang defisit, ya fokus aja menggali potensi PAD dari pariwisata, misalnya, bukan malah menambah beban dengan cara berutang!” Tegas Dr. Mika.

    Terkait rencana Pemkab Bangka Barat meminjam sejumlah uang demi terselenggaranya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI tahun 2023 sudah dikonfirmasi oleh jurnalis Beranda kepada Bupati Bangka Barat namun hingga berita ini dinaikkan Bupati Bangka Barat belum merespon. (*)

    Wartawan: Yogi Pranata