Dapat Restu dari DPP PAN dan PKS, Basri Siap Bertarung di Pilbup Nunukan 2024

NUNUKAN – Bakal calon Bupati Nunukan, Letkol (Purn) Drs. H. Basri, M.Si, resmi mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Rekomendasi DPP PAN dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2024 di Jakarta melalui surat nomor 584/PILKADA/V/2024 yang diberikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ibrahim Ali langsung kepada Drs. H. Basri, M.Si, Minggu (26/05/2024).

Surat tersebut berisikan persetujuan dan rekomendasi terhadap Basri sebagai bakal calon (balon) Bupati Nunukan periode 2024-2029 serta beberapa penugasan yang diberikan diantaranya mencari calon Wakil Bupati Nunukan, mendapatkan koalisi parpol lain untuk memenuhi pensyaratan pencalonan, berkomunikasi secara intens dengan DPW, DPD, DPC dan DPRt PAN untuk menggerakkan mesin partai dan membuat program pemenangan Pilkada 2024, lalu melaksanakan kerja-kerja politik yang cerdas, cepat dan konsisten agar dapat memenangkan Pilkada serta sanggup menanggung biaya survey oleh lembaga survey yang ditunjuk oleh DPP PAN.

Bersama dengan itu, Letkol (Purn) Drs. H. Basri juga mendapatkan restu dari PKS setelah menerima langsung surat rekomendasi DPP PKS.

Surat keputusan (SK1) tersebut diberikan oleh Sekretaris Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Kalimantan, Ir. H. Antang Dwi Dasono di Kantor Dewan Pimpinan tingkat Pusat PKS, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Dengan diberikannya mandat rekomendasi maka peluang Basri untuk bertarung di Pilbup Nunukan terbuka sangat lebar.

Seperti diketahui pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, PAN mengantongi 1 kursi dan PKS berhasil mendapatkan 5 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kab.Nunukan.

Berdasarkan hal tersebut, jikalau PKS dan PAN berkoalisi maka dapat mengusung Basri sebagai calon Bupati Nunukan 2024, dimana aturan persyaratan pencalonan mengharuskan partai pengusung memiliki 6 kursi di anggota legislatif daerah kabupaten.

Sebelumnya, eks Bupati Nunukan periode 2011-2016 itu saat ditemui oleh tim Media dan Radio BERANDANKRI berharap kepada masyarakat Kab.Nunukan untuk cerdas dalam memilih nahkoda kepimimpinan yang baru nantinya.

“Kita berharap semoga masyarakat Nunukan bisa cerdas dalam memilih calon pemimpinnya, jangan karena diiming-imingi sesuatu akhirnya lupa akan akal sehatnya sehingga pragmatis, jadinya yang terpilih yang tidak berkualitas,” ujar Letkol (Purn) Drs. H. Basri, M.Si, Rabu (20/04/2024) malam.

Adapun Bupati Nunukan periode 2011-2016 tersebut juga merupakan eks Dandim 0911/Nunukan yang merupakan seorang purnawirawan TNI dengan jabatan Letnan Kolonel (Letkol) TNI AD.

(*nam)

PokjaDa IKIP Mulai Jaring Informan Ahli

TANJUNG SELOR – Setelah mengikuti Bimbingan Teknis di Jakarta, pekan lalu, Kelompok Kerja Daerah (PokjaDa) Kalimantan Utara Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024, menjaring informan ahli yang akan menjadi responden pada survei tahunan ini. 

“Kami akan menjaring 10 informan ahli, terdiri dari 2 orang masing- masing unsur pemda, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan jurnalis atau NGO,” kata Niko Ruru, Ketua PokjDa Kaltara IKIP 2024, Senin (27/5/2024).

Informan ahli dipersyaratkan minimal berpendidikan Diploma IV dan memiliki pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik. Selain itu berpengalaman dalam isu keterbukaan informasi publik minimal 5 tahun dan memiliki perspektif layanan informasi publik yang inklusif.

“Mampu bersikap objektif dan independen,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara ini.

Tahun lalu berdasarkan survei IKIP, Kalimantan Utara berada pada kategori sedang dengan skor 76,06.

Niko Ruru menjelaskan, IKIP dilaksanakan Komisi Informasi Pusat dengan tujuan memotret lebih jauh, bagaimana para stakeholder yang terdiri dari badan publik, pelaku usaha dan masyarakat bisa melaksanakan dan memanfaatkan prinsip dasar keterbukaan informasi untuk memastikan terpenuhinya hak dasar warga negara.

“Indeks disusun untuk menganalisis 3 aspek penting,” ujarnya.

Cakupannya, kata dia, pertama kepatuhan badan publik terhadap Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi dan kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi.

“Karena itu, kami ingin menjaring informan ahli yang benar- benar memiliki kompetensi,” katanya.

Sebelumnya Komisi Informasi Pusat telah menetapkan PokjaDa di 34 provinsi. Di Kalimantan Utara, PokjaDa IKIP 2024 terdiri dari Niko Ruru, Wakil Ketua Komisi Informasi sekaligus Ketua PokjaDa Kalimantan Utara. Selanjutnya anggota Komisi Informasi Kalimantan Utara, Berlanta Ginting, Asa Zumara mewakili unsur pemerintah, Andri mewakili unsur NGO dan Maxi Sondakh mewakili unsur akademisi.

(*)

Kunjungan ke Sejumlah Pos Perbatasan Satgas Yonarhanud 8/MBC, Letkol Arh Iwan Hermaya : “Tetap Jaga Kedaulatan Negara dan Bantu Kesulitan Masyarakat”

NUNUKAN – Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Dantgas Pamtas) Yonarhanud 8/MBC menggelar kunjungan ke beberapa pos Satgas yang tersebar di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sabtu (25/05/2024).

Kunjungan kerja kali ini dilaksanakan bersama Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina dalam rangka meninjau langsung kondisi prajurit Satgas, dan fasilitas PLBN Labang yang menjadi salah satu entry point perbatasan Indonesia-Malaysia. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bea Cukai Nunukan Bapak Danang Seno Bintoro S.E., M.M.

Selain di pos Labang, kunjungan itu juga dilakukan di pos Simantipal. Kedua pos tersebut, merupakan pos yang letaknya hanya dapat diakses melalui jalur perairan/sungai.

Dalam peninjauan itu beberapa hal disampaikan oleh Dansatgas secara langsung dihadapan personil Pamtas yang berada di masing-masing pos tersebut.

Selain soal menjaga kedaulatan Negara, Letkol Arh Iwan Hermaya juga menghimbau personilnya untuk tetap menjaga keamanan selama pelaksanaan tugas dan terus membantu kesulitan masyarakat di Perbatasan.

“Tujuannya, adalah untuk menjaga rasa cinta tanah air,” kata Dansatgas.

Selain itu, sinergitas pun tak lepas ditegaskan oleh Dansatgas kepada seluruh personilnya. Ia menilai, sinergitas dengan instansi terkait merupakan kunci utama suksesnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pasukan penjaga perbatasan antar negara.

“Sinergitas itu penting. Tanpa sinergitas, tugas dan tanggung jawab ini akan sulit untuk diselesaikan dengan baik,” jelas. Letkol Iwan.

(*PenArh8)

Hendak Bawa CPMI Secara Ilegal ke Malaysia, Seorang Wanita Ditangkap Polisi di Sebatik Barat

NUNUKAN – Kepolisian Resor (Polres) Nunukan melalui Polsek Sebatik Barat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana kasus pelanggaran Keimigrasian dan pelanggaran perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Dermaga Bambangan, Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Jumat (24/05/2024).

Pelaku merupakan seorang wanita berinisial HAR (51 thn) yang merupakan seorang warga Desa Pancang, Kec.Sebatik Utara.

Sesuai laporan, Polsek Sebatik Barat menjelaskan bahwa awalnya mendapatkan informasi terdapat 2 orang CPMI non-prosedural di Dermaga Bambangan.

“Setelah mendapatkan informasi pada hari Jumat tanggal 24 mei 2024 sekira pukul 11:00 WITA, personil Polsek Sebatik Barat langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi, terlihat 2 orang tersebut yang diduga sebagai CPMI Ilegal hingga langsung melakukan pemeriksaan,” tutur Polisi.

Selanjutnya, Polsek Sebatik Barat mengatakan bahwa setelah diperiksa, kedua CPMI ilegal tersebut mengakui akan diberangkatkan ke Malaysia oleh HAR (51 thn).

“Setelah diperiksa dan dibawa ke markas komando (Mako) Polsek Sebatik Barat, 2 orang yang diduga CPMI itu mengakui akan berangkat ke Malaysia tanpa dokumen lengkap ataupun ilegal dengan dibantu HAR hingga dapat ke Tawau, Malaysia,” kata Polisi.

Kemudian, kedua CPMI tersebut diduga berasal dari daerah Sulawesi Barat (Sulbar) dan dibebankan biaya sebesar RM 500 (lima ratus ringgit Malaysia) per orang oleh pelaku.

Setelah mengamankan pelaku, ditemukan barang bukti diantaranya 1 unit handphone merk “Vivo 1933” warna hitam, 1 buah kartu tanda penduduk serta 2 buah lembar tiket kapal dari kota Pare-Pare, Sulsel ke Nunukan.

Adapun pelaku dipersangkakan dengan Pasal 120 ayat (2) UURI nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian atau pasal 81 UURI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia Jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

(*nam)

Buronan Sejak Juni 2023, Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Sebatik Barat Berhasil Diamankan

NUNUKAN – Kepolisian Resor (Polres) Nunukan melalui Kepolisian Sektor (Polsek) Sebatik Barat berhasil mengungkap kasus pencurian 1 unit sepeda motor di Jalan Kebakil, RT.12, Desa Persiapan Tembaring, Kecamatan Sebatik Barat, Kamis (23/05/2024).

Pelaku pencurian tersebut merupakan seorang pria berinisial R (34 thn) yang dilaporkan oleh sang pemilik kendaraan yakni Baba.

Berdasarkan keterangan, Polsek Sebatik Barat menyampaikan kronologis kejadian yang bermula pada 1 tahun lalu.

“Bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, Sekira pukul 13.00 WITA, saat itu pelapor baru tiba di rumah tempat penjemuran rumput laut milik pelapor yang beralamat di Jln. Kebakil, setelah pelapor tiba di rumahnya di kebakil tersebut, pelapor melihat kendaran miliknya yang berupa 1 unit motor ‘Yamaha Aerox’ warna kuning yang terparkir didepan rumah tempat penjemuran rumput lautnya sudah tidak ada,” ujar Polsek Sebatik Barat.

Lalu pelapor mencurigai R yang telah membawa motor tersebut, karena saat itu R yang bekerja sebagai pemukat rumput ditempat pelapor sudah tidak ada dirumah, sehingga pelapor menelpon R namun nomor Handphone milik terlapor sudah tidak bisa dihubungi (tidak aktif),”sambung Polsek Sebatik Barat.

Lalu, Polisi mengatakan bahwa Baba tidak langsung melaporkan ke pihak berwajib dikarenakan menunggu R yang dicurigai pulang ke kediamannya.

“Selanjutnya pelapor tidak langsung melaporkan ke Polsek Sebatik Barat saat itu, karena pelapor menunggu R pulang ke rumah tempat tinggalnya, namun setelah kurang lebih 3 hari, R tidak juga pulang ke rumah dan tidak ada kabar, sehingga Baba segera melaporkan ke Polisi,” terang Polisi.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa personil berhasil menemukan sang pelaku setelah 1 tahun pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024.

“Pelaku mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut tetapi tidak dijual hanya untuk digunakan pribadi,” tuturnya.

Berdasarkan kasus pencurian tersebut, Baba sang pemilik motor mengalami kerugian mencapai ± Rp 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Barang bukti yang ditemukan yakni 1 unit sepeda motor merk “Yamaha Aerox” berwarna kuning.

Adapun pelaku dipersangkakan pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian.

(*nam)